Kunjungan saya ke Balaraja

Partnership spirit

FGD Program Unggulan

Ini adalah Bab 5 dari buku saya yang berjudul Catatan Kapolda Jambi ; “POLISI ditantang kringetan”

Semua Bebas Bicara

Ketika komunikasi tersumbat alias the botlenecking antara masyarakat dengan institusi pemerintahan, maka yang akan terjadi adalah aksi-aksi yang berpotensi rusaknya kondisi kondusif. Ini harus dipecahkan. Masyarakat harus diberi ruang untuk bebas berbicara, mengemukakan berbagai beban yang dirasa selama ini. Dan, memecahkan berbagai persoalan.

​Atas dasar pemikiran itu, saya merencanakan Focus Group Discussion (FGD) di tahun 2012. FGD diharapkan bisa menjadi wadah bagi masyarakat untuk bersuara. Intinya, semua bebas bicara di dalam forum FGD. Supaya puas, FGD tahun ini ditargetkan sebanyak 1.848 di 10 Polres dan 168 di Polda, dengan pelaksanaan tersebar di jajaran Polda Jambi. Setiap minggu ada saja diskusi-diskusi penting. Berbagai persoalan dibahas, berbagai solusi dicari bersama, dan berbagai keluh kesah selama ini yang mengganjal di dada dikeluarkan.

​Di Jambi, rata-rata persoalan yang dibahas oleh masyarakat dalam FGD adalah konflik lahan. Selain itu, tema diskusi disesuaikan isu terhangat yang mencuat di masyarakat. Misalnya rencana kenaikan harga BBM beberapa waktu lalu.

​Tim Binmas Polisi bergerak mengadakan berbagai diskusi tentang minyak. Narasumber yang dihadirkan dari institusi berwenang. Sehingga, diskusi menjadi terarah dan menghasilkan ide-ide yang positif.

​Ya, FGD memiliki beberapa tujuan. Antara lain, menemukan solusi, alternatif solusi dan melahirkan ide solusi. Semua hasil diskusi nantinya akan sangat bermanfaat bagi masyarakat. Minimal bisa menambah wawasan bagi peserta diskusi.

​Tujuan lain FGD, yakni sebagai jembatan komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah atau Polisi, dan masyarakat dengan masyarakat. Efek akhirnya, persoalan yang mengkristal di masyarakat bisa dipecahkan secara bersama-sama.

​Forum diskusi ini juga berfungsi ganda. Proses pembelajaran, sosialisasi terhadap permasalahan yang muncul, dan sebagai proses adu argumentasi. Jika ini berjalan, dipastikan seluruh peserta diskusi yang hadir akan membawa banyak ilmu sepulang dari FGD, karena narasumber yang dihadirkan adalah orang-orang berkompeten di bidangnya masing-masing sesuai pokok diskusi. Peserta juga akan lega setelah berhasil mengeluarkan unek-unek yang menjadi beban di dada selama ini. Betapa indahnya…

​Dalam FGD, Polisi berperan sebagai fasilitator dengan narasumber ditunjuk langsung oleh panitia dari kepolisian. Diskusi berlangsung mengalir dan terarah. Peserta dibebaskan bicara. Semua berhak bersuara. Semua berhak bertanya. Semua berhak memberi usulan-usulan ide pemecahan akan masalah yang ada. Dan, semua tentunya akan plong.

​Selain itu, anggaran pelaksanaan FGD dilaksanakan secara transparan. Narasumber diberi honor, panitia diberi biaya akomodasi, peserta diberi snack, dan fasilitas diskusi diupayakan minim anggaran, kalau perlu gratis. Gratis, karena FGD selama ini dilaksanakan di gedung-gedung milik pemerintah. Toh, diskusi ini sangat penting dan bermanfaat bagi Pemerintah Daerah.

Soal transparansi anggaran, saya sangat serius! Bahkan, saya pernah mengadakan bedah anggaran Polda Jambi tahun 2012 di hadapan berbagai pihak terkait, seperti anggota Polisi, BPKP, anggota Dewan, LSM dan mahasiswa. FGD, termasuk yang dibedah anggarannya pada waktu itu. Ini artinya, seluruh program terang benderang bagi Polisi dan masyarakat. Semua bisa mengawasi.

Tiap kali FGD dilaksanakan, minimal ada 5 personil Polisi dari Binmas yang terlibat sebagai perencana, pelaksana dan pembuat laporan pertanggungjawaban. Hasil diskusi dicatat dan dilaporkan sebagai dokumentasi berharga bagi semua. Sementara evaluasi, dilaksanakan setiap tiga bulan sekali.

​FGD telah berjalan sejak Januari hingga kini. Hasilnya memang belum diketahui pasti, karena harus ada penelitian untuk mengetahuinya. Tapi, animo masyarakat sangat tinggi dengan adanya FGD yang menjadi ikon Polda Jambi 2012 ini. Mereka memberi dukungan, ingin dilaksanakan terus, dan ingin terlibat langsung. Masyarakat seperti mendapat ruang untuk bicara dengan bebas. FGD, adalah solusi bagi mereka. Mendapat reaksi semacam ini, saya terharu, senang, dan berharap tugas Polisi sebagai pengayom masyarakat benar-benar bisa terwujud.

​Diskusi ini sangat penting. Saking pentingnya, tiap kali diskusi, saya berusaha untuk hadir langsung. Baik sebagai narasumber atau sebatas peserta. Ya, ini sangat bermanfaat. Dengan adanya diskusi menghadirkan narasumber berkompeten, kita jadi tahu detail kendala akan persoalan yang ada. Misalnya pada kasus konflik lahan, saya sekarang jadi tahu bahwa pemerintah daerah tak punya kekuatan. Kuncinya ada di Pemerintah Pusat.

​Betapa kerasnyapun masyarakat mengadukan persoalan konflik lahan khususnya terkait izin pemanfaatan lahan hutan, baik itu dalam bentuk surat maupun demonstrasi, toh, Pemda tak bisa berbuat apa-apa. Karena izin itu dikeluarkan pemerintah pusat lewat institusi terkait. Semisal Kementerian Kehutanan. Pemda paling hanya bisa menjadi jembatan bagi masyarakat ke pemerintah pusat. Setelah itu, Pemda hanya bisa menunggu keputusan seperti juga masyarakat.

​Kalau saja izin semacam itu dikeluarkan oleh Pemda, atau perwakilan pemerintah yang di daerah dengan delegasi, saya yakin, sudah tentu konflik-konflik lahan antara masyarakat dengan perusahaan akan cepat tuntas. Tidak berlarut-larut. Polisi pun bisa menjadi jembatan penyelesaian masalah tersebut biar cepat selesai dan terhindar dari aksi-aksi anarkis.

​Jika ada yang bertanya, kenapa Polisi selalu ada tiap konflik masyarakat dengan perusahaan, saya akan jawab bahwa itu memang sudah tugas Polisi. Wajar jika Polisi mengamankan perusahaan ketika ada aksi unjuk rasa, karena Polisi, tak ingin ada aksi anarkis yang bisa merugikan masyarakat maupun pihak lain. Tolonglah, jangan buruk sangka dengan menyebut Polisi berpihak pada perusahaan, itu salah besar. Kami sudah tentu berpihak pada masyarakat karena memang itu tugas utama kami sebagai pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat.

​Ini hanya contoh kecil hasil pelaksanaan FGD. Masih banyak dampak lainnya yang akan membawa dampak langsung terhadap masyarakat. Karena, ketika FGD dilaksanakan, Polisi akan keringatan, sedang masyarakat menikmati hasilnya. Sebagai pelayan, jika masyarakat puas, kami pun puas.

​Satu lagi, ada pula yang menanyakan apa keuntungan FGD bagi Polisi? Saya akan jawab begini. Selama ini, Polisi menerima residu dari masalah-masalah sosial di masyarakat dalam bentuk demo dan bentrok antar pihak. Ini terjadi karena masyarakat tidak menemukan ruang khusus untuk mengemukakan unek-unek yang dirasakan. Komunikasi macet. Masyarakat jadi mencari cara-cara lain sebagai bentuk penyampaian aspirasinya. Tapi dengan adanya FGD, masyarakat jadi lebih terarah dan tenang. Hasil akhir, situasi dan kondisi di Jambi akan kondusif. Inilah pentingnya FGD bagi kami. Makanya FGD pantas dijadikan ikon bagi Polda Jambi di tahun 2012.

​Bagi masyarakat, baik individu, LSM maupun mahasiswa, lewat tulisan ini saya undang menyampaikan usulan tema FGD. Usulan tema bisa disampaikan ke bagian Binmas Polsek, Polres atau Polda. Bisa juga ajukan langsung ke Kapolsek, Kapolres maupun kepada saya. Ini artinya, tema diskusi tidak hanya datang dari Polisi, tapi juga datang dari masyarakat. Ayo kita diskusi. Mari bicara dengan bebas tentang segala hal yang bermasalah, supaya dada kita lapang tak terbebani lagi.

Dan melalui diskusi ini kita diminta jujur menyampaikan pendapat. Seperti lirik lagunya Ebiet G Ade yang berjudul “Untuk Kita Renungkan”:

Kita mesti telanjang dan benar-benar bersih

​Suci lahir dan di dalam bathin

Tengoklah ke dalam sebelum bicara

Singkirkan debu yang masih melekat

Hoho hoho…

 

Berikut tanggapan dan pendapat tentang FGD.

Gol Akhir, Terciptanya Kamtibmas yang Kondusif

Dir Binmas Polda Jambi Kombes Pol Kristono menerangkan, tahun 2012, ada 1.848 lebih giat FGD yang ditargetkan oleh Polda Jambi dan jajarannya. Rincinya, 1.848 FGD dilakukan oleh 10 Polres dan 168 dilakukan oleh Binmas Polda Jambi. Jadwal pelaksanaan disesuaikan panitia Satker masing-masing.

​Tema FGD kebanyakan datang dari masyarakat. Sesuai pengertiannya, FGD adalah diskusi yang dilakukan oleh sekelompok orang yang direncanakan, difasilitasi dan didesain untuk menyamakan persepsi, sosialisasi atau pemecahan masalah (problem solving) pada suatu bidang tertentu dalam suasana yang akomodatif dan nyaman, “Intinya penyamaan persepsi dan problem solving,” tegas Dir Binmas Polda Jambi Kombes Pol Kristono.

​Pola pikir pelaksanaan FGD, dimulai dari pelaksanaan intel dasar. Lalu dibuat pemetaan potensi konflik baik itu ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya maupun keamanan sesuai situasi dan kondisi wilayah. Berikutnya, peran serta masyarakat dan instansi dikoordinasikan, usai itu, barulah dirancang Focus Group Discussion (FGD). FGD yang dilaksanakan diharapkan bisa menghasilkan kesetaraan peran Polri, Pemda, masyarakat, perusahaan atau pihak yang berkonflik, mencari pemecahan masalah dan mengantisipasi konflik.

​Golnya, dengan adanya FGD diharapkan tercipta kondisi Kamtibmas yang kondusif. Jauh dari aksi-aksi yang merugikan berbagai pihak, termasuk masyarakat yang berkonflik itu sendiri.

​FGD berguna untuk menggali akar permasalahan, membangun ide kreatif dan menganalisa perbedaan pendapat di antara anggota kelompok. Dengan begitu, kemacetan komunikasi yang selama ini terjadi, bisa teratasi. Masyarakat mendapat ruang yang tepat untuk menyampaikan aspirasinya.

​Diskusi semacam ini sangat banyak membawa keuntungan. Sebab, biaya yang dikeluarkan relatif tidak mahal –paling satu giat FGD menghabiskan Rp 1,2 juta, ini sudah mencakup honor narasumber, snack/makan siang dan biaya kepanitiaan, formatnya fleksibel dengan membiarkan peserta saling bertanya. Narasumber yang dihadirkan berkompeten sehingga akuntable menjawab semua pertanyaan audiens. Dan, ide-ide spontan pemecahan masalah bisa muncul dalam diskusi.

​Detail pelaksanaan FGD antara lain, dimulai dari fase persiapan administrasi. Personil Polisi dituntut bisa memetakan potensi konflik berdasarkan perkiraan intel, menyiapkan undangan peserta diskusi, menyiapkan undangan untuk narasumber, menyiapkan surat perintah tugas personil dan menyiapkan bahan administrasi lainnya apabila ada sosialisasi.

​Setelah persiapan matang, panitia menyiapkan perlengkapan/logistik. Seperti meja kursi, sound system, alat tulis dan konsumsi. Selanjutnya masuk fase persiapan giat diskusi.

​Pra giat diskusi dimulai dari penyiapan moderator, sekretaris, narasumber dan peserta diskusi. Audiens FGD dibatasi mulai 40 sampai 60 orang, khusus kelompok yang memiliki masalah sesuai tema diskusi.

​Berikut, penyiapan lokasi diskusi. Lokasi FGD harus berada di jangkauan terdekat masyarakat. Misalnya di Mapolres, Mapolsek, kantor camat, kantor lurah atau tempat-tempat lain yang sudah disepakati dengan pertimbangan dekat dengan jangkauan masyarakat. Karena syarat lokasi FGD harus dekat, sedikit gangguan dan bisa disediakan tempat duduk melingkar.

​Yang tak kalah penting, menyiapkan moderator, sekretaris dan narasumber. Moderator, haruslah orang yang bebas dari tekanan, memiliki keterampilan mendengarkan orang lain selama diskusi dan berpikir dalam waktu bersamaan. Moderator juga harus mampu mengatur waktu, mencatat, mengendalikan jalannya diskusi dan mengingat rute pertanyaan. Termasuk, mempunyai pengetahuan yang cukup tentang topik yang dibicarakan serta mempunyai sensitivitas agar diskusi tidak menimbulkan persoalan baru.

​Sementara, narasumber dan peserta disesuaikan tema diskusi yang diangkat. Misalnya tema narkoba. Narasumbernya bisa dari Kasat Narkoba, sedang audiensnya dari pelajar, mahasiswa maupun masyarakat umum.

Metode yang digunakan dalam FGD, berupa paparan dari narasumber, tanya jawab dan problem solving. Semua diawasi dan difasilitasi oleh anggota Polri.

​FGD, diharapkan bisa menciptakan kondisi-kondisi yang bermuara pada proses pembelajaran. Baik bagi anggota Polri, masyarakat, instansi terkait maupun bagi media massa.

​Bagi anggota Polri, dengan adanya FGD anggota diharapkan memahami tupoksi dan peranan yang menjadi tanggungjawabnya, serta dapat mendeteksi dan mengidentifikasi permasalahan yang akan terjadi dan yang sedang berkembang di masyarakat. Anggota mempunyai kemampuan bersosialisasi dengan tokoh masyarakat, ulama, intelektual yang akan dijadikan mitra dan sumber informasi dalam kaitan memberikan input bagi kesatuan dan fungsi lainnya. Anggota juga diharapkan mempunyai mental pelayanan kepada masyarakat, bukan lagi sebagai penguasa.

​“Selama ini, anggota Polisi seolah-olah seperti penguasa. Sifatnya menunggu masyarakat yang datang. Tapi sekarang, Polisi harus jemput bola, harus turun langsung ke masyarakat guna mengetahui apa sebenarnya persoalan yang sedang dialami masyarakat. Sebab, inilah tugas Polisi sebagai pengabdi masyarakat,” beber Kristono.

​Diterangkan, bagi masyarakat, FGD diharapkan bisa menciptakan kondisi tumbuhnya kesadaran, ketaatan dan kepatuhan terhadap hukum, dan ikut berpartisipasi secara aktif demi terwujudnya kemitraan dalam pemecahan masalah yang berkaitan dengan masalah sosial dan keamanan. Masyarakat bisa tahu dan paham tentang tugas Polri, dan berpartisipasi membantu Polri menyampaikan pesan yang berkaitan dengan Kamtibmas.

​Bagi instansi atau pihak terkait permasalahan, FGD diharapkan menciptakan kondisi adanya satu kesamaan persepsi dan kesamaan tindak dalam menghadapi persoalan yang bisa menimbulkan kamtibmas yang meresahkan masyarakat. Bisa pula bahu membahu dan bekerjasama dengan Polisi dalam menyelesaikan setiap persoalan yang ada di tengah masyarakat.

​Terakhir, bagi media massa, FGD diharapkan mampu menciptakan kemitraan yang harmonis dalam hal perimbangan berita antara keberhasilan Polri dan ketidakpuasan anggota masyarakat terhadap Polri, memberikan informasi seluas-luasnya dan sebenar-benarnya tentang tugas, fungsi dan peran Polri, serta, menyampaikan giat yang dilaksanakan Polri.

​Hasil FGD dibukukan lalu dilaporkan ke Mabes Polri. Tembusan juga disampaikan kepada masyarakat serta instansi atau pihak-pihak yang terkait tema diskusi. “Hasil FGD sangat berharga, bermanfaat bagi banyak pihak,” tuturnya.

​Dari Januari hingga Maret 2012, FGD telah merambah di seluruh lapisan masyarakat. Pokok pembahasannya beragam. Mulai dari garlantas, narkoba, curanmor, sengketa lahan sampai seks bebas di kalangan remaja. Banyak pihak dilibatkan, ratusan audiens dibina. Polda Jambi lewat Binmasnya selalu siap melanjutkan FGD hingga akhir tahun 2012.

​Data di Binmas Polda, per 31 Maret 2012 sudah 162 FGD dilaksanakan oleh jajaran Polda Jambi. Dari data itu diketahui bahwa persoalan yang menjadi momok di masyarakat adalah konflik lahan dan masalah curanmor. Rincinya seperti sebagai berikut :

Realisasi FGD di Jajaran Polda Jambi Januari-Maret 2012 sebanyak 162 kali dengan tema bervariasi mulai dari permasalahan lahan sebanyak 30 kali, krisis BBM 13 kali, masalah penyalahgunaan narkoba 22 kali, masalah pencurian kendaraan bermotor 26 kali, masalah kekerasan dalam rumah tangga 7 kali, masalah illegal loging dan perambahan hutan 7 kali, masalah infrastruktur/fasilitas jalan yang rusak 8 kali, masalah kehidupan beragama 6 kali, masalah seks bebas dan panti pijat 9 kali, masalah tawuran pelajar 10 kali, kenakalan remaja 18 kali, masalah tumpang tindih sertifikat 6 kali.

Khusus tema curanmor, selain menggelar diskusi di wilayah rawan pencurian kendaraan, Polisi juga mensosialisasikan cara aman parkir di tempat-tempat umum. Dengan begitu, masyarakat diberi pengarahan tentang peran aktifnya mengatasi tindak curanmor di Jambi. Sebab, kelalaian merupakan salah satu penyebab curanmor. Pengendara disarankan menggunakan kunci tambahan, tukang parkir diminta meningkatkan pengawasan, dan Polisi menegaskan akan terus menindak pelaku curanmor dengan tegas.

​FGD serupa ini sering pula dilakukan Polisi. Selain tanya jawab, ada muatan sosialisasi serta penyuluhan dalam diskusi. “Ini bentuk preventif Polisi,” jelas Dir Binmas Polda Jambi.

​Hasil diskusi tidak melulu dalam bentuk keputusan langkah. Tapi, bisa pula berbentuk usulan-usulan atau rekomendasi-rekomendasi yang nantinya disampaikan kepada instansi atau pihak terkait. Polisi kembali berperan sebagai penjaga rekomendasi, pemicu agar rekomendasi itu berjalan, dan melapor kepada masyarakat sejauh mana rekomendasi telah ditindaklanjuti instansi terkait. Jadi, jika belum ada solusi kongkrit, setidaknya ada kejelasan bagi masyarakat untuk menanti solusi yang ditawarkan lewat FGD.

Sampai sini…………………

​Lalu, apa saja kendala yang dihadapi personil selama FGD direalisasikan? Kristono menjelaskan, kendala memang ada, tapi tidak prinsip. Kendala yang paling sering dihadapi adalah jarak jangkau antara pelaksanaan FGD dengan audiens sasaran. Tapi, ini terus dipecahkan personil dengan cara melaksanakan FGD di tempat terdekat dengan audiens.

​Sementara, soal kemampuan personil, dia yakin itu tidak menjadi kendala. Sebab, sebelum FGD dilaksanakan, personil yang bertugas diberi pengarahan dan pelatihan tentang semua hal mengenai FGD. Sehingga, personil tak gugup lagi ketika menggelar giat FGD.

​“Program ini sangat baik, dengan tuntutan agar Binmas bekerja secara maksimal,” ujarnya.

​Dia mengaku sejak FGD diluncurkan, satuannya langsung kebanjiran pekerjaan. Jika selama ini Binmas terkesan satuan yang kurang pekerjaan, sekarang jadi super sibuk. Setiap minggu ada saja FGD yang harus ditangani personilnya. Bila ada dua wilayah yang butuh FGD semisal konflik tapal batas, mau tidak mau Binmas Polda lah yang berperan penting mengadakan FGD. “Tapi kami yakin sampai akhir tahun ini target giat FGD bisa tercapai,” tandasnya.

 

Yang Sulit Menjadi Mudah

 

Program FGD Kapolda Jambi Brigjen Pol Anang Iskandar saat ini, menurut Kasat Binmas Polresta Jambi Kompol Suleman sangat relevan dengan tugas yang diemban di fungsi Binmas. Pasalnya, tugas kepolisian terutama di Binmas bersifat preemtif dan preventif dalam hal meminimalisir permasalahan-permasalahan sosial maupun keamanan yang sering terjadi di tengah masyarakat.

“Melalui program FGD ini, permasalahan yang ada bisa kita cegah dan cari solusinya, sehingga tidak muncul permasalahan yang besar di permukaan. Dengan begitu tidak menimbulkan gangguan Kamtibmas,” ungkap Suleman.

​Sejak digelontorkannya program FGD ini, sangat dirasakan sekali oleh masyarakat dan mendapatkan apresiasi yang luar biasa. “Saya senang kegiatan ini. Kalau bisa kegiatan ini berkelanjutan terus,” ujar Suleman menirukan perkataan masyarakat.

Salah satu keberhasilan FGD Polresta Jambi, yakni permasalahan penolakan Gudang Semen di Perumahan Taman Palmerah Indah di RT 19, 20, 21, Kelurahan Lingkar Selatan. Permasalahan tersebut sudah mentok, karena sudah tiga kali hearing di DPRD Kota Jambi. Namun, tidak juga membuahkan hasil. Barulah setelah dilaksanakan FGD, langsung membuahkan hasil. “Dari awalnya penolakan oleh warga, menjadi beralih fungsi menjadi sarana olah raga maupun swalayan,” paparnya.

Diakui Kasat Binmas, awalnya pemilik gudang tiga kali diundang DPRD tidak pernah hadir. Namun, ketika diundang oleh panitia FGD, pemilik gudang dapat hadir ditengah-tengah masyarakat, dan bisa mengambil keputusan yang tepat dan diterima masyarakat.

Demikian juga dalam kasus yang menyangkut developer terkenal di Jambi, Jhoni NGK, yakni kasus permintaan jalan oleh warga di Kelurahan Bagan Pete di Perumahan Sunderlend, Kotabaru. Mulanya Jhoni NGK tidak pernah bersedia hadir sewaktu masyarakat mengadakan hearing di DPRD Kota Jambi.

“Sudah tiga kali dipanggil, tapi tidak mau hadir. Takut dengan warga. Alhamdulillah, melalui FGD Polresta, Jhoni NGK bisa hadir di depan masyarakat yang minta jalan perumahan. “Akhirnya pihak developer menyetujui permintaan warga tersebut, tanpa ada pihak yang dirugikan,” tuturnya.

Menurutnya, selama ini permasalahan yang terjadi kurangnya komunikasi yang baik diantara pihak yang bertikai. Untuk itulah, yang mulanya setiap kali pertemuan dengan masyarakat selalu diwakilkan, dengan kepiawaian dan jurus bujuk rayu yang dilakukan Binmas Polresta Jambi, para pimpinan dapat hadir dan bisa memutuskan persoalan dengan arif dan bijaksana.

Selain itu, tanggapan positif banyak terlontar dari masyarakat yang hadir sebagai perserta FGD, juga mendapatkan apresiasi dan dukungan dari instansi terkait. Seperti yang dituturkan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), maupun Ketua Lembaga Adat Kota Jambi Asnawi AB, “Program FGD Kapolda Jambi ini sangat bagus sekali. Kalau bisa berkelanjutan. Karena tugas-tugas mereka terbantu sekali,” tuturnya menirukan perkataan mereka.

Dari mana sumber atau tema tiap ada kegiatan FGD. Menurut Suleman, selain dari tim FGD Polresta Jambi, yakni dari intel yang mencium persoalan yang terjadi di tengah masyarakat, juga permintaan dari masyarakat sendiri. “Bahkan, persoalan kecil sewaktu sedang ngopi di warung pun, bila dianggap bisa menimbulkan gangguan kamtibmas, bisa dijadikan tema diskusi,” katanya.

Tidak semua berjalan mulus. Tidak ada gading yang tak retak. Begitu juga setiap giat FGD yang diadakan Polresta Jambi, ada kendalanya. Seperti halnya waktu pelaksanaan, “Maklum orang Jambi mempunyai kesibukan masing-masing dan berbeda dengan daerah di kabupaten lainnya. Sehingga pelaksaanan FGD harus dilaksanakan pada malam hari, yakni di Aula Kantor Lurah masing-masing,” tutur Suleman.

Dari segi narasumber, terkadang menurutnya, yang dikirim bukan kepalanya langsung, tetapi yang diwakilkan. Sehingga dalam memberikan tanggapan kurang memuaskan terhadap pertanyaan masyarakat. Akibatnya, tidak bisa mengambil keputusan seperti yang diharapkan masyarakat.

Masalah anggaran juga mendapatkan kendala. Persoalannya, anggaran untuk FGD jumlahnya terbatas, yakni 30 orang. Ternyata di lapangan, yang hadir membludak melebihi dari yang diundang. Tidak jarang, anggaran di dompetnya, rela dikeluarkan, demi institusi kebanggaanya dan perintah pimpinannya. “Dari itu, ke depan, perlunya dukungan anggaran yang lebih lagi,” katanya.

Harapan tidak hanya dimiliki anggota saja, melainkan masyarakat saat ini bertumpu dengan program kegiatan FGD Kapolda Jambi. “Saat ini sudah menjadi icon di masyarakat. Dan ini harus tetap berkelanjutan,” katanya. Masyarakat juga berharap, meskipun ada pergantian Kapolda yang baru nantinya, program FGD ini tetap dilanjutkan karena sangat efektif dalam mengantisipasi dini gejolak yang ada di tengah masyarakat, baik sosial maupun keamanan.

“Kalau setiap insan Polri bisa mengemban dan mampu memiliki komunikasi baik dengan masyarakat seperti halnya FGD ini, maka Polisi akan tetap mendapatkan kepercayaan yang tinggi di mata masyarakat,” harap Suleman singkat.

Mengenai perencanaan FGD di Polresta Jambi, setiap bulannya berkisar 20 giat yang dilaksanakan oleh Sat Binmas Polresta dan Polsek jajaran. “Polresta 14 kali dan Polsek jajaran 6 kali FGD,” katanya.

 

Lembaga Adat Dukung FGD 100 Persen

 

Tidak hanya kalangan mahasiswa dan masyarakat saja yang mendukung program FGD Kapolda Jambi. Namun dukungan serupa datang dari Ketua Lembaga Adat Kota Jambi, Drs HM Asnawi AB MM. “Saya 100 persen mendukung program kemaslahatan umat melalui FGD ini. Karena paradigma sudah bergeser dari lama ke baru, era reformasi dan globalisasi. Di era ini suka tidak suka harus jalan,” ujar Asnawi.

Apalagi baru-baru ini ada rencana pendirian lembaga cegah kejahatan di Indonesia yang digagas Kapolri Jenderal Polisi Timur Pradopo. Lembaga itu nantinya dibina oleh gubernur dan Kapolda Jambi. Dalam waktu dekat akan dideklarasikan. Ini hampir sama dengan FGD.

Selain FGD, ada pula Jumat keliling (jumling) yang dilakukan oleh Kapolda Jambi. Ini juga patut didukung. Selain jumatan, bisa pula mensosialisasikan ke masyarakat hal-hal mengenai cegah kejahatan. Manfaatnya sangat besar, dari yang tidak tahu menjadi tahu.

Lembaga adat, katanya, sampai sekarang terus berperan dalam pembangunan. Kerjasama dengan Polisi sangat membantu tegaknya adat di Jambi. Apalagi kerjasama antara lembaga adat dan Polisi selama ini sudah jalan.

“Kami dan tokoh adat Jambi bersedia diundang di FGD, agar tercipta suasana kondusif di bumi tanah pilih pusako betuah dan sepucuk jambi sembilan lurah ini,” tandasnya.

 

Pecahkan Masalah Tanpa

Berujung Pelaporan Ke Polisi

 

Dukungan juga datang dari pengusaha Real Estate di Jambi atas program FGD Kapolda Jambi. Manfaatnya dirasakan sangat besar oleh Direktur PT Niaga Guna Kencana (NGK) Jhoni NGK.

Menurutnya, FGD dapat memecahkan masalah dengan sangat efektif dan efisien. Apabila tidak dengan FGD, bisa terjadi miss komunikasi di luar.

“Ibarat filosofinya, titip uang bisa berkurang titip omongan bisa berlebih. Itulah yang kami rasakan dengan adanya FGD yang dilangsungkan oleh Satuan Binmas Polresta Jambi, beberapa waktu lalu,” katanya.

Sebagai contoh yang dialaminya. Saat PT NGK yang bergerak di bidang usaha Real Estete di Jambi menemui masalah di lapangan. “Kami sering menemui kendala yang berhubungan dengan masyarakat, baik kecil maupun besar selama ini. Bahkan, yang kami hadapi ada yang berujung di pengadilan, seperti beberapa tahun lalu,” ujar Jhoni.

Tapi dengan adanya FGD di tahun 2012 ini, cerita dia, ketika membuka proyek perumahan ke 14 bernama Sunderland di lokasi Mayang, Kota Baru, dia menemukan kendala, yakni beberapa oknum masyarakat meminta jalan yang membelah komplek perumahan dengan berbagai macam alasan. Seperti adanya tanah wakaf, tidak memiliki izin, pencemaran lingkungan dan lainnya.

Namun, semua dibantah Jhoni, karena banyak bukti dan dokumen otentik. Meski demikian, aksi pengerahan massa dan demo tidak terhindarkan. Mereka, katanya, meminta sesuatu yang tidak masuk akal saat demo berlangsung di DPRD Kota Jambi dan di lokasi proyek serta di kantornya.

Akibatnya, selain proses pekerjaan memakan waktu yang cukup lama, seluruh aktivitas pekerjaan di lapangan dihentikan oleh beberapa oknum masyarakat dengan berbagai ancaman. Upaya mediasi pun sering dilakukan, baik yang dilakukan melalui mediator maupun undangan hearing di DPRD Kota Jambi. Namun setelah beberapa kali dilakukan, tidak juga menemui kata sepakat. Dan pada akhirnya, Jhoni melapor ke pihak kepolisian dikarenakan masalah tersebut membesar dan menjurus kepada anarkisme.

Namun, yang membuat Jhoni bernafas lega, beberapa hari setelah pelaporan, pihak kepolisian dalam hal ini Polresta Jambi melakukan pengiriman surat yang di dalamnya tertulis undangan FGD yang ditandatangani Kapolresta Jambi Kombes Pol Samsudin Lubis. “Melalui FGD itulah, saya mengetahui adanya produk baru dari Polda Jambi yang dicanangkan oleh Kapolda Jambi Brigjen Pol Anang Iskandar,” paparnya.

Setelah mengikuti FGD tersebut, yang dibawakan langsung oleh Wakapolresta Jambi AKBP Yassir dan didampingi Kasat Binmas Kompol Suleman, dengan jujur Jhoni menyambut baik dan penuh manfaat yang luar biasa. “Seluruh inti dari permasalahan dapat dipecahkan pada saat itu juga, sehingga membuahkan surat notulen rapat yang hasilnya dapat memuaskan kedua belah pihak.

Selain itu, katanya, hasilnya dapat juga dilihat bersama baik di koran maupun di TV lokal. “Semua promosi perumahan kami, sudah berjalan sebagai mana proyek lainnya dan di lapangan sampai saat ini proyek bernama Sunderland sudah launching dan kembali bekerja lancar sebagai mana proyek kami sebelumnya,” tuturnya.

Sebagai pengusaha muda dan sukses di Jambi, Jhoni yakin dan sependapat dengan pengusaha lainnya, bahwa FGD ini tetap harus dipertahankan, karena sangat terasa sekali. “Produk FGD sangat membantu dalam memecahkan masalah tanpa berujung ke pelaporan Polisi dan banyak menyita waktu dan pikiran. “Untuk itu, perlu kita apresiasi program ini atau saya lebih suka menyebutnya sebagai produk unggulan baru di kepolisian khususnya di Polda Jambi,” kata Jhoni.

Kalau boleh saya berharap, lanjutnya, apabila ada pergantian Kapolda suatu saat nanti, tolong produk unggulan ini tidak ditelan bumi dan dapat diteruskan ke generasi berikutnya, sehingga para pengusaha di Jambi mendapatkan payung percepatan pemecahan masalah.

Sebagai pengusaha yang mengalami langsung FGD ini, agar undangan yang hadir dalam FGD harus diperiksa identitasnya, agar tidak ditunggangi oleh oknum yang tidak berkepentingan dan tidak menginginkan situasi aman. “Ini penting. Mengingat yang hadir di forum banyak orang yang tidak ada hubungannya. Sesuai dengan judulnya fokus group discussion yang saya samakan artinya to the point. Jadi seyogyanya orang yang tidak berkepentingan pada acara tersebut dilarang masuk,” tukas Jhoni NGK.

 

Terobosan Baru yang Patut Ditiru

 

​Di kalangan jurnalis, FGD juga dipandang program terbaik. Ini merupakan terobosan baru yang patut diberi apresiasi dan patut ditiru. Soalnya, FGD sangat representatif dalam menampung aspirasi masyarakat.

​Seorang Pemred harian lokal di Jambi mengaku, sejak FGD dilaksanakan, secara otomatis berbagai pihak mendapat keuntungan. Konflik-konflik tanpa disadari mulai menurun di Provinsi Jambi. Apalagi, FGD dilaksanakan secara menyeluruh oleh jajaran Polda Jambi.

​M. Hardiyansyah, jurnalis dan fotografer harian pagi Posmetro Jambi, menegaskan pandangannya, betapa program Kapolda Jambi Brigjend Pol Anang Iskandar sangat brilian. Sangat merakyat.

​Iyan, sapaan M. Hardiyansyah, adalah salah seorang wartawan liputan Polda yang paling sering mengikuti tiap kali FGD dilaksanakan. Makanya, dia sangat dekat dengan program FGD yang dirancang Kapolda Jambi Brigjend Pol Anang Iskandar itu.

​Selama meliput FGD, dia menilai diskusi berjalan mengalir, lancar dan tanpa intervensi dari pihak-pihak tertentu, termasuk Polisi. Bahkan, kedua belah pihak yang bermasalah, bisa mengikuti diskusi dengan bebas dan tidak merasa dirugikan. Benar-benar diskusi yang damai dan bebas terarah.

​“Ini program yang bagus dan patut ditiru. Polda Jambi sangat merakyat,” tutur Iyan.

​Iqbal, jurnalis harian pagi Jambi Ekspress mengaku pernah mengikuti FGD yang sangat “panas”. “Pernah satu kali FGD audiens sampai hampir bertinju (berkelahi), tapi untung tidak jadi,” jabarnya. Atas itu, dia menyarankan agar ketika diskusi, keamanan tetap diutamakan.

 

Polisi Lebih Terbuka dan Memasyarakat

 

​Sejak FGD dilaksanakan, banyak respon positif yang keluar dari masyarakat. Termasuk dari pemerhati pemerintah Jambi, Prof Sukamto Sutoto, seorang akademisi administrasi pemerintahan Universitas Jambi.

​Menurutnya, masukan-masukan dari masyarakat sangat bermanfaat bagi kemajuan institusi pemerintahan, termasuk juga institusi kepolisian. Dengan adanya diskusi-diskusi, arus aspirasi masyarakat lebih lancar dari biasanya. Masyarakat jadi tahu arah dan tujuannya dalam menghadapi satu masalah. Ke mana harus mengadu, ke mana harus menanti jawaban atau solusi persoalan yang dihadapinya.

​Soal siapa yang melaksanakan diskusi, Sukamto menilai boleh siapa saja. Ya Pemerintah, ya Polisi, dan ya masyarakat. Pokoknya, siapapun yang butuh keterbukaan informasi, bisa melaksanakan diskusi yang teratur dan berpola. Jenjang diskusi pun, sebenarnya sudah dilaksanakan oleh pemerintahan sejak RI dibentuk. Diskusi resmi yang selama ini diterapkan adalah musyawarah perencanaan pembangunan atau disingkat musrenbang. Musrenbang digelar dari tingkat dasar pemerintahan seperti kelurahan, lalu kecamatan, kabupaten, provinsi sampai pemerintah pusat.

​Musrenbang dasarnya sama dengan diskusi. Yakni, mencari keterbukaan informasi soal masukan-masukan, persoalan-persoalan, dan harapan-harapan kelompok masyarakat. Idenya, dengan adanya musrenbang, pemerintah bisa tahu apa yang dibutuhkan masyarakat dan jelas ke mana arah pembangunan ke depan dilaksanakan.

​Kembali ke FGD. Dia menilai sejak FGD digelontorkan Kapolda Jambi yang baru, Brigjend Pol Anang Iskandar, kelompok masyarakat tertentu sangat diuntungkan. Bukan hanya kelompok masyarakat saja, seluruh pihak pun diuntungkan lewat FGD. Hasil-hasil diskusi bisa digunakan untuk menjalankan program-program baru atau langkah-langkah penyelesaian terhadap beberapa konflik di masyarakat.

​“Itu artinya, diskusi membawa manfaat bagi semua. Keterbukaan informasi, di manapun dan bagaimanapun bentuknya, amatlah bermanfaat bagi siapapun,” tegas Sukamto.

​Jika mencermati program Kapolda Jambi Brigjend Pol Anang Iskandar, salah satunya FGD, dia bisa melihat betapa seriusnya Kapolda mengarahkan Polisi ke arah transparansi. Selama ini Polisi dinilai sangat tertutup. Tindakan dan penegakan hukum sangat kaku. Padahal, ada hukum publik yang sangat bertolak belakang dengan hukum negara.

​Selain transparan, dia menerima sinyal betapa Polisi sekarang ingin disebut lebih mencair di mata masyarakat. Kata akhir, yakni terciptanya Polisi yang memasyarakat. “Sinyal-sinyal ini sangat kuat, saya yakin Polisi di Jambi dalam beberapa tahun ke depan akan berubah, lebih memasyarakat,” jabarnya.

​Efektifkah FGD bagi masyarakat dan institusi terkait? Ditanya soal ini, Sukamto tak bisa memberi kepastian. Katanya, penilaian semacam ini harus dilakukan setelah FGD berjalan sekian waktu. Bisa bertahun-tahun baru dapat ditarik kesimpulan efektif atau tidaknya.

​“Kita kasih waktu Polda melaksanakan FGD sekian tahun dulu, baru kita lihat hasilnya. Efektif atau tidak?” bebernya.

​Begitupun gol akhir yang diharapkan Polda, yakni terciptanya situasi Kamtibmas yang kondusif, Sukamto menegaskan ini juga harus dinilai setelah FGD berjalan beberapa waktu. Tak bisa sedini ini. “Kan baru jalan, jadi belum bisa dinilai,” jabarnya.

​Meski begitu, dia melihat penilaian yang dilakukan mestinya bukan pada prosesnya, tapi dari dampak FGD-nya. Karena yang dinilai dampak di masyarakat, maka waktu yang dibutuhkan untuk menilainya sangat lama. Bahkan bisa bertahun-tahun.

​“Yang jelas, saya lihat Polisi di Jambi sekarang jauh lebih baik dari sebelumnya. Pesan saya, pertahankan terus, dan perbaiki terus,” tandasnya.

 

 

Gubernur Siap Dukung Penuh

 

​Gubernur Jambi Hasan Basri Agus (HBA) sangat apresiatif dengan program FGD yang dirancang Kapolda Jambi Brigjen Pol Anang Iskandar. HBA, mengaku FGD menyumbang manfaat besar bagi pemerintah daerah.

​Makanya, ketika ditanyakan kesiapan dia mendukung program FGD di tahun mendatang, 2013, HBA langsung mengaku siap. Katanya, bahkan dari sisi pendanaan pun pihaknya siap. “Kalau perlu nanti kita ikut terlibat langsung,” ungkap mantan Bupati Sarolangun itu, beberapa waktu lalu.

​Sekda Provinsi Jambi Syahrasaddin pun, mengklaim sudah sering mendengar program-program unggulan Polda Jambi saat ini, termasuk perihal FGD.

​Dia menjelaskan, sejak Polda Jambi dipimpin Brigjen Pol Anang Iskandar, banyak program kemasyarakatan yang mendukung tugas pemerintah daerah. Salah satunya FGD.

​“Nanti kita nilai lagi seberapa penting FGD bagi Pemda, kalau perlu tahun depan kita dukung penuh,” tandasnya.

​Sementara, di sisi LSM, keberadaan FGD mulai terasa. Kemas Muhammad Sholihin SH, Ketua Forum Komunikasi LSM Jambi mengatakan, dia pernah beberapa kali mengikuti FGD saat mendampingi masyarakat di beberapa kabupaten yang ada di Provinsi Jambi, terutama terkait masalah lahan dan tanah aset pemerintah Kota Jambi.

Dari sekian kali mengikuti FGD, menurutnya, tampak pemetaan dari permasalahan tersebut. Tetapi, katanya, FGD tidak berlanjut kepada penyelesaian masalah. “Kegiatan FGD hanya seperti kejar target dan terkesan yang penting acara selesai. Padahal harapan kami selaku elemen masyarakat yang tergabung dalam LSM-LSM, FGD dapat membantu pemerintah secara lebih dalam, sehingga dapat selesai satu persatu permasalahannya,” tandas Kemas.

Kemas mengaku keberadaan program FGD ini merupakan terobosan hebat dari Kapolda Jambi, Brigjen Pol Anang Iskandar, sehingga masalah tersumbatnya komunikasi yang selama ini tidak jalan, dengan adanya FGD menjadi terurai.

Di sisi mahasiswa, FGD juga punya tempat khusus, Presiden BEM Unbari Bahagia Ritonga, mengaku pernah ikut FGD sewaktu di ruang pola gubernur, membahas antisipasi kenaikan BBM dan solusinya.

Menurutnya, sangat bagus bisa menyalurkan aspirasi masyarakat dan mahasiswa. Di matanya, sebagai mahasiswa, ini sangat membantu kebuntuan masalah yang dihadapi, sebelum mahasiswa turun ke jalan untuk melakukan aksi demo.

 

Wakapolri: FGD dan PMS Akan Menjadi Program Nasional

 

Program unggulan FGD dan PMS yang digelontorkan Kapolda Jambi Brigjen Pol Anang Iskandar sudah banyak mendapatkan dukungan dari banyak masyarakat Jambi, terutama  Gubernur Jambi dan Ketua DPRD Provinsi Jambi.

Demikian juga dari salah seorang petinggi Polri, Komjen Pol Nanan Sukarna, Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri) yang diundang khusus Kapolda Jambi untuk menjadi narasumber di FGD di RCC, Senin (14 Mei 2012).

Menurut pria bintang tiga di pundaknya ini, sangat menyambut baik program FGD dan PMS yang sudah menjadi trade mark di Polda Jambi. “FGD itu merupakan sarana Polda Jambi untuk mengakomodir semua masalah yang terjadi di wilayah Polda, Polres dan Polsek. Inilah salah satu cara dari Kapolda Jambi untuk melakukan hal-hal yang terukur. Itu yang terpenting,” paparnya saat berada di Mapolda Jambi.

Salah satu contoh keberhasilan FGD, yang dilaksanakan  Polersta Jambi, yakni permasalahan penolakan gudang semen di Perumahan Taman Palmerah Indah di RT 19, 20, 21, Kelurahan Lingkar Selatan. Permasalahan tersebut, sudah mentok, karena sudah tiga kali hearing di DPRD Kota Jambi. Namun, tidak juga membuahkan hasil. Barulah setelah dilaksanakan FGD, langsung membuahkan hasil. Saat ini, warga sepakat gudang semen tersebut, akan beralih fungsi menjadi sarana olah raga maupun swalayan.

Demikian juga dalam kasus yang menyangkut developer terkenal di Jambi, Jhoni NGK, yakni kasus permintaan jalan oleh warga di Kelurahan Bagan Pete di Perumahan Sunderlend, Kotabaru. Mulanya Jhoni NGK tidak pernah bersedia hadir sewaktu masyarakat mengadakan hearing di DPRD Kota Jambi. Sudah tiga kali yang bersangkutan diundang untuk hadir, tapi tidak mau hadir. Takut dengan warga. Barulah setelah Sat Binmas Polresta Jambi mengadakan FGD, Jhoni NGK bisa hadir di depan masyarakat yang minta jalan perumahan. Akhirnya pihak developer menyetujui permintaan warga tersebut, tanpa ada pihak yang dirugikan.

Begitu pula soal PMS, Wakapolri juga memuji Kapolda, karena apa yang menjadi kewenangan Kapolda seperti yang telah diamanatkan Kapolri sudah dijalankan dengan baik dan mendapat dukungan dari banyak masyarakat Jambi.

“Setiap Kapolda diberikan kewenangan sebagai sarana inisiatif  untuk membuat terobosan agar satuannya bisa bekerja dengan baik sesuai dengan lokasinya,” kata Nanan.

Pada kesempatan tersebut, Wakapolri juga menegaskan bahwa apa yang menjadi program unggulan Kapolda Jambi, yakni FGD dan PMS bisa menjadi contoh bagi Polda-Polda lain di Indonesia. “Program ini bisa diterapkan di setiap Polda di Indonesia dan akan diterapkan secara nasional,” janji Nanan Sukarna meyakinkan.

Seperti diketahui, Tim B PMS Polda Jambi yang dipimpin AKP Yusmadi Yusuf berhasil menggagalkan penyelundupan ribuan kilogram ganja yang dipasok dari Aceh ke Pulau Jawa.

Dua tersangka sopir dan kerneknya bersama barang bukti  senilai lebih dari Rp 2 miliar yang dibawa dengan menggunakan mobil interkuler (roda 10 di jalan Lintas Sumatera, Jambi-Palembang di kilometer 13, Pondok Meja, Kabupaten Muarojambi, Jambi, langsung diamankan petugas.

Lukisan diri saya

Lukisan ini adalah hasil karya teman saya..sekaligus guru saya dalam belajar melukis..Cak Kandar

Breakhtrough PMS

Ini adalah Bab 4 dari buku saya yang berjudul Catatan Kapolda Jambi ; “POLISI ditantang kringetan”

Berawal dari Keresahan Masyarakat

Yang dimaksud dengan Patroli Multi Sasaran (PMS) adalah operasi rutin yang dikenal di lingkungan kepolisian, plus diberi roh proaktif dengan sasaran kejahatan-kejahatan tanpa korban (crime without victim). Giat ini dikenal juga dengan operasi sapu jagat, apa saja tindakan kriminal, akan ditindak oleh Polisi. Patroli Multi Sasaran (PMS) ini adalah terobosan yang saya buat di beberapa tempat setiap saya bertugas. Idenya berasal dari masalah-masalah yang kerap dialami masyarakat, tapi tidak dilaporkan ke Polisi. Keresahan masyarakat ini membuat saya harus bertindak cepat. Harus ada terobosan baru, harus ada giat lain selain operasi rutin yang dilakoni Polisi sehari-hari, ini karena perasaan saya selama bertugas di kepoliasian mengatakan operasi rutin saja tidak dapat dijadikan simpul prestasi polisi . ​Beruntung, saya mendapat pencerahan dari literatur yang mengupas keberhasilan salah satu perusahaan kosmetik – saya lupa persisnya nama perusahaan itu, kalau tidak salah Merry Cosmetic. Di buku itu dibeberkan bagaimana perusahaan tersebut mencapai kesuksesan setelah memperhatikan 3 hal: proses, hasil dan dampak. Ada pula penekanan pada faktor the power of consistency (kekuatan konsistensi).

​Ditambah pengalaman selama bertugas di kepolisian, membuat ide Patroli Multi Sasaran lahir. Inilah agenda rutin Polisi untuk menangani persoalan-persoalan di masyarakat yang cenderung kurang diperhatikan selama ini. Misalnya, Judi, Narkoba, Miras, Minyak Subsidi, Prostitusi, Pupuk Subsidi, penadahan dan kepemilikan senpi/sajam ilegal dan penyakit masarakat (pekat) lainnya.
​Konsep giat mengatasi crime without victim (kejahatan tanpa korban) ini, mulai saya terapkan ketika bertugas di Polsek Taman Sari Jakarta Barat sebagai Kapolsek pada tahun 1994. Waktu itu, saya memakai nama Operasi Kilat Jaya. Tahun 1999, ketika menjabat sebagai Kapolres Blitar (1999), saya menggunakan nama Rayonisasi. Nama ini melekat pula ketika saya menjabat Kapolres Kediri (2000). Penamaan Kilat Jaya, kembali saya pakai ketika menjabat Kapolres Jakarta Timur (2005). Nah, multi sasaran, baru dipakai sewaktu menjabat Kapolwiltabes Surabaya (2006), begitu pula ketika dipercaya menjabat Kapolda Jambi (2011), multi sasaran kembali saya gunakan.
​Awal pelaksanaan giat ini memang susah, bercucuran keringat, bermandi keluh kesah personil, tapi, setelah lama-lama dan konsep disempurnakan, sistem Patroli Multi Sasaran sudah bisa berjalan dengan baik. Sambutan masyarakat di tiap daerah tempat saya bertugas, rata-rata bagus. Mereka merespon baik kegiatan ini.
​Di Jambi, multi sasaran telah disempurnakan. Di sini saya melibatkan seluruh jajaran Polda, Polres dan Polsek dalam wilayah hukum Polda Jambi. Ada 10 Polres, masing-masing menurunkan 2 tim patroli setiap hari. Polsek ada 97 , masing-masing 1 tim. Total polisi yang berkeliaran di jalan dalam upaya memberantas segala macam penyakit masyarakat (Pekat), dalam sehari bisa mencapai ratusan orang! Hasil giat juga banyak, hampir di tiap Polsek ada saja penindakan terhadap pelaku Pekat. Karena selama multi sasaran ini, Polisi didorong melaksanakan patroli dan penangkapan terhadap segala macam sasaran .
​Tiap personil yang bertugas diberi uang saku bervariasi kisaran Rp 10.000 per hari. Dana ini dicairkan bagian ops setiap satu atau dua minggu sekali. Rasanya, dana ini sudah cukup untuk membuat operasi besar ini berjalan. Apalagi ditambah semangat jajaran Polisi yang kuat, menambah kuat giat kemasyarakat ini.
​Setiap minggu, giat PMS dievaluasi. Evaluasi dilakukan di Mapolda Jambi tiap hari Jumat usai Sholat. Pimpinan Polda, Polres dan Polsek dihadirkan, termasuk gugus kerja di masing-masing satuan ikut dilibatkan. Paparan dilakukan, penilaian dilaksanakan.
​Nah, di sinilah terminal akhir segala giat yang dilaksanakan jajaran saya. Dengan analisa dan evaluasi, saya bisa melihat langsung apa-apa saja yang mereka kerjakan dalam seminggu. Ketika Karo Ops memaparkan, begitu mencermati ada yang mengganjal, saya akan potong lalu memburu dengan pertanyaan-pertanyaan detail proses pelaksanaannya.
​Seperti saya ceritakan di atas, ada tiga penilaian unstructure yang saya terapkan pada anev. Proses kegiatan, hasil kegiatan dan dampak kepada masyarakat dan personil Polisi. Ya, ketiga penilaian ini tidak ada patokan baku, hanya bisa didapat dari pengalaman-pengalaman selama menjalani karir Polisi yang telah saya tekuni. Kuncinya pada praktek.
​Pada anev, saya bisa pula tahu bahwa Polisi itu berbohong atau tidak. Pernah satu kali ada satuan yang mengaku menangkap pemilik senjata tajam, setelah saya kejar pertanyaan, lalu mengkroscek kepada tim yang menangkap, saya langsung tahu bahwa dia berbohong. Ternyata yang diamankan itu senjata tajam jenis cutter (pisau kecil pemotong kertas). Begitu tahu, saya tak bisa menahan tawa. Sajam yang dimaksud ternyata cuma cutter.
​Balik ke penilaian. Ada tiga, proses, hasil dan dampak. Ketiganya saling terkait. Jika proses baik, tapi hasil jelek, berarti tugas belum terlaksana dengan baik. Jika hasil baik, tapi proses jelek, begitu juga, belum berjalan baik. Lebih parah lagi jika dampaknya buruk, walau proses dan hasil baik, itu berarti kerja Polisi masih sangat buruk.
​Ya, dampak kepada masyarakat usai Polisi melaksanakan tugas, adalah yang paling penting saya tekankan kepada jajaran kami. Saya berusaha menegaskan, apapun yang dilakukan, harus berdampak positif kepada masyarakat. Hal-hal kecil seperti Polisi terlihat arogan saat bertugas, akan menjadi catatan tersendiri bagi saya. Makanya, tiap anev, saya berusaha untuk selalu memimpin sendiri, ini menjadi bentuk konsistensi saya sebagai pencetus terobosan. Saya tak pernah absen sekalipun. Pada bagian di bawah ini akan saya jelaskan alasannya.
​Selain fokus pada PMS, operasi rutin juga diperhatikan. Operasi rutin Polisi semisal curas, curat, curanmor, penganiayaan, penipuan dan berbagai kejahatan lain yang ada pelapor/korban dan terlapor/pelaku. Skemanya, Polda mengurusi pembinaan sumberdaya manusia secara humanis, sedang Polres dan Polsek lebih menekankan pencapaian success story (keberhasilan pelaksanaan tugas ) yang berpatok pada teknik dan taktik tugas dilapangan.

The Power Of Consistency (Kekuatan konsistensi)

Ini menjadi roh pelaksanaan Patroli Multi Sasaran. Saya harus kukuh, tak tergoyahkan dan tak tergoda dengan apapun. Bahkan, saya harus bisa puasa dari hal-hal yang buruk dan “menggoda”, agar sistem yang dibentuk bisa berjalan maksimal.
​Bahkan, saya berusaha hadir tiap kali anev dilakukan. Tak pernah absen. Sewaktu konsep multi sasaran dimulai dibuat konsensus di jajaran pimpinan Polda, Polres dan Polsek . Bunyinya, jika ada kegiatan keluarga, siapapun harus bersedia memindahkan jadwalnya di luar hari Jumat. Kecuali ada tugas-tugas kepolisian, baru boleh tidak hadir pada hari Jumat beragenda anev.
​Ketika awal pelaksanaan, saya mendengar banyak keluhan dari berbagai lini pelaksanaan tugas . Ya, saya langsung paham dan merasa wajar. Toh, apapun kerjaan, awal-awalnya pasti sulit. Tapi lama-lama, setelah terbiasa, akan lebih ringan, bahkan menjadi kebutuhan. Terlebih ketika lelah, tahu-tahu dapat hasil, biasanya personil akan mendapat semangat baru. Keberhasilan tugas adalah kebahagiaan tersendiri bagi siapapun termasuk Polisi.
​Setelah berjalan beberapa bulan, saya melihat semangat kami terus terpacu. Personil dari berbagai jajaran tampak tak mau berhenti bertindak, bergiat dan berprestasi. Mereka telah terpicu, terpacu dan terbiasa. Saya yakin, bulan ke delapan dan selanjutnya, sistem multi sasaran ini akan berjalan sendiri seiring berjalannya kebiasaan.
​Soal konsistensi, ini menjadi keharusan untuk diterapkan. Setelah menetapkan diri agar selalu hadir pada anev, saya kembali menetapkan diri agar tak tergoda pada apapun dan dalam bentuk apapun.
​Soal “godaan”, saya pikir semua bisa memaklumi. Mulai dari judi, minyak, prostitusi, dan beberapa macam pekat lainnya, selalu membawa “godaan” sangat besar bagi anggota Polisi dalam pangkat apapun. Atas dasar itu, saya bersikukuh untuk tidak “tergoda”. Ya, tidak akan tergoda meski resikonya sangat besar yang akan saya dan kami tanggung di belakang hari. Ini demi semangat multi sasaran , ini demi berjalannya sistem, ini demi menciptakan citra Polri yang baik di mata masyarakat. Dan ini, semestinya didukung oleh siapapun dan
institusi manapun.
​Disini saya mengisi dengan praktek praktek pemolisian yang baik . Filosophi manajemen leadership, penekanan pimpinan polri tentang pelayanan prima , anti KKN dan anti kekerasan peran polisi sebagai konsultan dalam pemecahan masalah , penjamin kwalitas kinerja , berusaha saya terapkan di Polda Jambi. Literatur-literatur filsafat kepemimpinan, teori-teori manajemen, motivasi-motivasi kepemimpinan, sangat berperan besar dalam pembentukan sistem Pemolisian baik di Polda Jambi. Dan saya berharap Polri bisa dinilai baik di mata masyarakat.  Berikut adalah tanggapan dan pendapat tentang sistem PMS yang saya rancang di Polda Jambi.

Kerja Full Time, Tak Ada Waktu Libur

​Karo Ops Polda Jambi Kombes Pol Iskandar MZ menjelaskan, Patroli Multi Sasaran (PMS) sebetulnya kegiatan rutin yang sasarannya adalah kasus-kasus yang tidak ada korban atau pelapornya. Dengan adanya PMS, itu berarti ada dua tugas rutin jajaran Polda Jambi. Kegiatan rutin seperti penindakan kriminal murni dan PMS.
​Fungsi-fungsi personil tetap sama. Tim PMS menggelar operasi secara patroli dan opensif, tim penyidik rutin menindaklanjuti hasil operasi PMS. Dua-duanya saling mendukung. Dua-duanya menargetkan mengurangi angka kriminalitas di Jambi. Dan, dua-duanya mempengaruhi kinerja secara keseluruhan Polda Jambi.
​Satu tim PMS rata-rata berisi 10 personil dengan gugus fungsi masing-masing. Setiap hari, tim ini bergerak dalam dua cara kerja, sweeping (patroli) dan opensif (penindakan). Jam kerjanya full. Dari pagi sampai malam. Supaya personil tak kelelahan, tiap tim bertugas selama setengah hari. Setengah hari lagi diisi oleh tim yang lain. Total tim yang bergerak di seluruh Satker dalam jajaran Polda Jambi, berjumlah 119 tim Jadi, jika 1 tim terdiri dari 10 personil, maka dalam satu hari 1190 personil polisi berjaga-jaga penuh untuk keamanan dan kenyamanan masyarakat Jambi.
​Tidak ada kata libur. Senin sampai Minggu, semua tim bergerak di wilayah kerja masing-masing. Bahkan ketika masyarakat sudah tidur karena kelelahan di malam hari, personil PMS masih berkeliaran di jalan-jalan, mencari dan menjaga stabilitas keamanan di Provinsi Jambi. Istirahat hanya berlaku ketika pergantian shift atau ketika pergantian personil tim. Pergantian personil tim ini biasanya dilakukan setiap satu minggu sekali. Sehingga, seluruh jajaran Satker bisa merasakan pernah terlibat dalam PMS.
​Target operasi terdiri dari beberapa tindak kriminal crime without victim. Seperti narkoba, miras, judi, ilegal logging, ilegal mining, pupuk ilegal, BBM ilegal, PETI, senjata tajam (sajam), prostitusi dan berbagai kejahatan jalanan lain. Makanya, sejak tiga bulan terakhir, dari Januari hingga Maret 2012, sudah ribuan kasus serupa itu yang ditindak aparat kepolisian dalam wilayah Polda Jambi.
​Detail cara kerja, tiap Satker membentuk tim PMS. Tim terdiri dari berbagai fungsi di Satker masing-masing, mulai dari Krimum, Krimsus, sampai inteligen dan ops. Setelah tim terbentuk, personil inteligen bergerak mengumpulkan informasi-informasi dari masyarakat. Selain itu, masing-masing Satker juga menampung informasi dari masyarakat. Setelah informasi didapat dan mendekati kebenaran, barulah tim PMS bergerak untuk sweeping.
​Begitu hasil didapat, tim PMS akan menyerahkan hasil penindakan kepada fungsi masing-masing di Satker. Misalnya penangkapan narkoba, maka BB dan pelaku diserahkan kepada satuan narkoba. Begitu juga dengan sajam, miras dan semacamnya, diserahkan kepada Satkrimum. Selanjutnya, fungsi-fungsi inilah yang menjalankan tugas penyidikan sampai akhirnya penahanan serta pemberkasan. Semua dilakukan dalam waktu bersamaan, cepat dan penuh nuansa kerja keras. Tak ada yang boleh bersantai-santai. Semua harus keringatan dan penuh tanggungjawab.
​Selain mendapat informasi dari inteligen dan informasi masarakat, tim PMS juga melakukan tugas patroli. Nah, khusus cara kerja satu ini, dituntut kejelian dan keaktifan masing-masing tim. Istilah lain jemput bola. Jika tidak aktif dan tidak jeli, otomatis tim tidak akan berhasil mengungkap kasus-kasus jenis crime without victim. Ini pulalah yang menjadi acuan penilaian saat analisa dan evaluasi (anev) pada tiap Jumat di Mapolda Jambi.
​Jadi begitulah, ketika PMS bergerak dan berhasil, sementara fungsi-fungsi rutin lain bergerak dan juga berhasil, maka akan tercipta efek domino di seluruh Satker jajaran Polda Jambi, mulai dari Polsek, Polres sampai Polda. Semua berlomba-lomba mengungkap kejahatan. Dan ketika semua berhasil, hasil akhirnya diharapkan tercipta situasi Provinsi Jambi yang aman, nyaman dan kondusif. Efek lain adalah membawa pengaruh (detern effeck) bagi pelaku kejahatan lain.
​Dengan adanya patroli dan kegiatan aktif tim PMS, pelaku-pelaku kejahatan akan berpikir panjang melaksanakan aksinya. Mereka akan hati-hati, bahkan, mereka akan ketakutan setengah mati mengadakan aksi kejahatan. Tindakan-tindakan merugikan masyarakatpun bisa berkurang dengan sendirinya, akibat shock therapy yang diciptakan tim-tim PMS jajaran Polda Jambi.
​
Analisa dan Evaluasi Tiap Jumat

​Setiap pekerjaan apapun tanpa diiringi evaluasi, hasilnya tidak akan sesuai dengan apa yang diharapkan. Makanya, Kapolda Jambi Brigjend Pol Anang Iskandar menggagas sistem evaluasi berupa rapat analisa dan evaluasi (anev) yang digelar setiap hari Jumat siang usai sholat jumat. Jajaran pimpinan Polsek, Polres dan Polda dihadirkan. Termasuk kepala tim dan wakil kepala tim PMS di masing-masing Satker.
​Sistem evaluasi dilakukan setiap Kamis oleh Ro Ops Polda Jambi. Masing-masing Kapolres diminta melapor hasil PMS ke posko Ops Polda Jambi yang dideadline tiap hari Kamis. Dengan begitu, evaluasi pertama terjadi di Polres-Polres. Setiap Kapolres harus menguasai hasil kerja bawahannya. Setelah tahu, lalu dilaporkan ke Polda Jambi lewat Biro Ops. Oleh Biro Ops, laporan-laporan dari Polres dirangkum dan dicatat serta dianalisa untuk kemudian dipaparkan pada rapat anev. Sebelumnya, Biro Ops juga merangkum kinerja Satker lewat rekam media massa.
​Khusus satu ini, Biro Ops bekerjasama dengan Bidang Humas Polda Jambi. Bidang Humas, bertugas mengkliping dan mencatat semua aksi tim PMS di seluruh Satker yang dimuat media massa. Setelah seluruhnya tercatat, pada hari Kamis Bidang Humas menyerahkan ke Biro Ops.
​Oleh Biro Ops, semua data dianalisa dan dievaluasi. Grafik turun naiknya kinerja Satker lewat tim-tim PMS nya dirancang. Penilaian juga dilakukan kepada fungsi-fungsi rutin di jajaran Satker masing-masing. Itu berarti, pada paparan tiap Jumat, akan dilaporkan kinerja tim PMS dan tim fungsi rutin masing-masing Satker di hadapan Kapolda Jambi.
​Tugas merangkum, menganalisa dan mengevaluasi, dikerjakan Biro Ops dengan sungguh-sungguh. Hasilnya dalam bentuk naskah-naskah tebal. Naskah laporan itu ditembuskan ke banyak pihak terkait. Seperti Kapolri, Satker-Satker di Mabes Polri, Kapolda dan Satker-Satker di Mapolda Jambi. Tujuannya, agar semua pihak mengetahui betapa kerasnya kerja seluruh jajaran Polda Jambi demi penciptaan keamanan bagi masyarakat Jambi.
​Hari anev tiba. Kinerja tim PMS dan tim rutin masing-masing Satker dipaparkan oleh Biro Ops Polda Jambi. Saat paparan, Kapolda Jambi akan memotong pemaparan dengan pertanyaan-pertanyaan menjurus. Proses dan hasil diperdebatkan. Cek dan ricek dilakukan. Setelah semua terjawab, barulah pemaparan dilanjutkan hingga sore menjelang magrib.
​Situasi di dalam ruang rapat anev akan panas. Ketika ada satu Satker yang hasil kerjanya nihil, baik itu PMS atau gugus fungsi rutin, akan keringatan dan cemas-cemas.

Ada Masalah, Koordinasikan

​Ruang balai Siginjai Mapolda Jambi mulai ramai dipenuhi Satker jajaran Polda Jumat 9 Maret 2012 sekitar pukul 14.20. Masing-masing pimpinan Satker tampak menyiapkan alat tulis, berkas-berkas, dengan keriuhan suara-suara yang saling berebut bicara.
​Sekitar pukul 14.30, saya, didampingi Pak Wakapolda dan Irwasda masuk ke ruangan itu. Semua wajah tampak mulai tegang. Kegaduhan mulai hilang. Rapat analisa dan evaluasi (anev) mingguan tampaknya sudah siap dimulai. Pertama-tama saya mengabsen peserta rapat. Satu per satu. Bidang per bidang. Sampai saya yakin, bahwa semua orang telah siap dengan pemikiran masing-masing.
​Bagi yang berhalangan hadir, tak segan-segan saya sampaikan tentang pentingnya pertemuan mingguan ini. Selain rapat, forum ini juga berfungsi seperti sekolah, saling belajar dan saling memahami tugas dan fungsi-fungsi Polisi yang baik. Sesuai harapan Patroli Multi Sasaran (PMS). Proses, hasil dan dampak kegiatan perlu dibahas di forum ini. Semua Satker diminta mengerti dinamika yang dihadapi Polisi.
​Anev pun dimulai. Dir Intel mengawali pemaparan secara umum situasi politik, ekonomi, budaya dan segala yang terekam oleh Satuan Intel seluruh Satker Polda Jambi  sesuai yang dilaporkan. Sesekali saya memotong pemaparan Dir Intel, mempertanyakan hasilnya, lalu mempertanyakan prosesnya. Jika tak mendapat jawaban yang memuaskan dari Dir, pertanyaan itu dilemparkan ke Satker yang terkait.
​Setelah jawaban didapat, tinggal lagi memberi saran-saran dan masukan-masukan serta arahan-arahan agar Satker itu bisa bergerak sesuai konsep Polisi yang humanis. Pendekatan-pendekatan persuasif sangat disarankan dalam penanganan satu masalah di masyarakat – sengaja saya tidak menjelaskan detail pembahasan dalam anev, karena, sebagian besar pembicaraan masih bersifat rahasia untuk konsumsi internal Polda Jambi saja -.
​Salah satunya – ini bisa dijabarkan karena sudah dimuat di media massa – soal unjuk rasa di gedung DPRD Kota Jambi terkait pendirian salah satu Mall. Demonstrasi ini memicu kerusuhan, untung skalanya masih kecil. Kaca jendela gedung dewan pecah dilempar batu, beberapa orang terluka kena pecahan kaca. Tapi, semua pihak sigap dengan membawa para korban ke rumah sakit, dan mengondusifkan para demonstrans agar tak berbuat lebih jauh lagi. Saat inilah saya mengkordinasikan tentang langkah recovery , melakukan FGD dan giat lain untuk mendeteksi dan mencari solusi pemecahan masalahnya .
​Penekanan pada perekonomian yang berbudaya, dan semangat Polisi membantu pembangunan, saya tekankan pada persoalan semacam ini. Konflik antara masyarakat dengan investor, seperti yang sering terjadi, mestinya dicarikan pemecahan yang menenangkan dan memenangkan kedua pihak. Itulah pentingnya FGD, sebuah forum diskusi yang mempertemukan berbagai pihak dan memberi ruang kepada semua pihak membicarakan uneg-uneg masing-masing.
​Rapat anev ini pada dasarnya refleksi kegiatan selama seminggu oleh seluruh anggota Satker Polda Jambi. Siapa yang bekerja maksimal, siapa yang setengah-setengah, siapa yang tidak bekerja, bisa terlihat dalam rapat ini.
​Giliran Karo Ops memaparkan evaluasi, suasana jadi lebih seru dan hidup. Pelaksanaan PMS dikupas secara detail berdasarkan laporan seluruh Satker Polda Jambi. Penilaiannya masih sama, proses, hasil dan dampak kegiatan. Teknis pelaksanaannya juga sama, begitu dirasa ada yang mengganjal, akan saya pertanyakan sampai dapat jawaban pasti.
​Saya contohkan satu satuan kerja melaporkan tidak ada hasil giat PMS selama seminggu, alias nihil. Lalu, saya kejar ke Satker itu. Seorang petugas menjawab dengan alasan-alasan yang panjang tapi tak begitu jelas ujungnya.
​Nah, waktu inilah saya potong pembicaraannya. “Hasilnya gimana?” Dia jawab, “Siap, nihil Pak!”
​Lah, yang dijawab panjang lebar itu tujuannya apa kalau tak ada hasil. Inilah yang saya bilang kebohongan petugas yang bisa dideteksi ketika anev berlangsung.
​Anev bisa berjalan satu atau dua jam. Tergantung pemaparan dan banyak persoalan-persoalan internal yang harus dicermati dan dibahas. Tujuannya cuma satu, menumbuhkan semangat koordinasi yang erat dan mencatat dinamika yang terjadi di tiap Satker Polda Jambi. Makanya, rapat ini harus terus dilakukan.

The Ricing Strip

​Jangan pernah berbohong. Inilah yang ditekankan Kapolda Jambi Brigjen Pol Anang Iskandar kepada seluruh Satker di bawah pimpinannya. Sebab, jika berbohong, nantinya akan ketahuan juga. Alasannya, selain evaluasi, staf Irwas serta Biro Ops juga melakukan croscek atas laporan masing-masing Satker. Jika ada laporan Satker yang dicurigai berbau kebohongan, kebenarannya akan diburu.
​Selain itu, hasil akhir anev dituangkan dalam bentuk reward and punishment alias penghargaan dan hukuman. Bagi Satker yang berhasil menoreh grafik tertinggi pencapaian kinerja PMS, akan diberi penghargaan setiap minggu. Begitu pula dengan Kapolres, reward and punishment diberlakukan setiap satu bulan sekali. Itu artinya, ada Satker terbaik setiap minggu, dan ada pula Kapolres terbaik setiap bulan. Terbaik diberikan baik kepada tim PMS maupun tim fungsi rutin. Masing-masing Satker berprestasi diberi piagam dan dukungan lain.
​Perjalanan selama tiga bulan terakhir, rata-rata grafik kinerja tiap Satker bergelombang. Kadang menanjak dan kadang menurun. Ketika terjadi penurunan, Satker bersangkutan akan diberi pengarahan dan motivasi. Biasanya, minggu depan grafiknya langsung naik. Ini berhubungan langsung dengan punishment.
​Meski sampai saat ini belum ada Satker yang dihukum, namun hukumannya telah disiapkan. Yakni, dalam bentuk teguran keras sampai pencopotan jabatan di jajaran pimpinan Satker masing-masing. Bagi Satker yang di bawah diberi teguran dan motivasi, tapi bagi kesatuan yang tidak diunggulkan tapi juara, maka diberi gelar The Ricing Strip alias Zebra Juara karena mengalahkan Kuda Balap.
Sanksi keras wajar diberlakukan kepada Satker yang grafik kerjanya terus menurun. Soalnya, tiap tim PMS diberi anggaran sangat besar pada setiap operasi. Masing-masing personil diberi honor uang saku Rp 10000 per hari bahkan lebih bila dapat uang makan . Operasi dilangsungkan mulai Senin sampai Minggu, 7 hari kerja.
​Dengan dukungan dana yang sangat besar ini, maka wajar saja hasil yang didapat juga harus besar. Harus sesuai. Harus bisa dipertanggungjawabkan. Dan, tiap kali ada Satker yang nihil, Kapolda Jambi akan meminta pertanggungjawaban Satker bersangkutan soal penggunaan anggaran PMS. “Kapolda biasanya nanya, ‘uangnya sudah terima belum?’, terus dijawab ‘sudah’ oleh Satker. Lalu Kapolda akan bilang, ‘pertanggungjawabkan’,” ungkap Karo Ops Polda Jambi Kombes Pol Iskandar Mz.
​Selain didukung anggaran, tim PMS juga didukung kendaraan operasional. Itu artinya, Polda sudah sangat serius mendukung berjalannya operasi PMS di tiap-tiap Satker. Jadi, wajar kan jika sanksi berat diberlakukan jika Satker tak mampu membuahkan hasil?
​Sampai April 2012, untungnya belum ada Satker yang ditetapkan menerima hukuman keras seperti itu. Rata-rata Satker akan memperbaiki diri begitu grafiknya menurun. Kalau sudah begini, otomatis Satker tersebut terhindar dari ancaman hukuman berat.
​Logikanya, jika personil tidak “main-main” di lapangan, sudah tentu hasil PMS tidak akan nihil. Faktor malas biasanya hanya sementara, tapi faktor lain, semisal ada indikasi personil “bermain” dengan pelaku tindak kejahatan tanpa korban, otomatis hasil operasi PMS akan nihil. Nah, inilah yang harus dihindari seluruh jajaran Polda Jambi.
​Buntutnya, jika dalam beberapa bulan berturut-turut grafik kinerja PMS dan fungsi rutin terus menurun, dan tidak ada peningkatan sama sekali, itu bisa diindikasikan ada permainan di Satker bersangkutan. “Mungkin personilnya main, mungkin juga pimpinannya main, jadi seluruh jajaran Satker bersangkutan harus dipertimbangkan jabatannya,” jelas Karo Ops, lagi.

Banyak Dampak Positif Bagi Semua

Program Patroli Multi Sasaran (PMS) ternyata mulai terasa dampaknya oleh berbagai kalangan. Antara lain, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi, agen minyak dan pedagang minuman keras (miras).
Seusai paripurna LKPJ di gedung DPRD Provinsi Jambi, Selasa (3/4), Gubernur Jambi Hasan Basri Agus (HBA) secara terang-terangan mendukung program-program yang dilakukan Polda Jambi. Mulai dari FGD sampai PMS.
Meski dia mengaku belum tahu detail operasi PMS, namun HBA mengapresiasi gerakan-gerakan Polda sampai saat ini. “Saya berterimakasih dengan Kapolda, jajarannya semua bergerak, dari atas sampai bawah, Jambi jadi aman,” ungkap HBA, singkat.
Begitu juga dengan Sekda Provinsi Jambi Syahrasadin. Dia menilai langkah Kapolda Jambi dengan program-programnya sangat positif. Terkait dampak PMS terhadap kelancaran perekonomian Jambi, Sekda belum bisa berkomentar banyak.
“Dampak ekonomi harus dihitung dulu, belum bisa tahu,” tegas Sekda.
Pengakuan Frits, manajemen PT Karpotama Tanggang Jaya, agen minyak industri resmi Pertamina Depo Jambi, program PMS sangat baik. Dia merespon positif. Meski begitu, dia belum bisa menyimpulkan apa-apa saja efek bagi kelancaran distribusi minyak di Jambi dampak PMS. Yang jelas, omset perusahaannya meningkat drastis ketika operasi polisi berlangsung di seluruh SPBU dalam Provinsi Jambi. Jika sebelumnya hanya puluhan perusahaan mengorder minyak industri, kini ada ratusan perusahaan yang mengorder.
​Alasan Frits, operasi Siginjai Polda Jambi 2012 sejak sebulan terakhir, lebih terarah pada pemberantasan praktek penyimpangan minyak subsidi. Sehingga, operasi PMS jadi terbungkus operasi Siginjai. “Kita lihat April ini pasca operasi Siginjai, ada pengaruhnya apa tidak dengan minyak,” ungkapnya.
​Meski begitu, dia berharap PMS bisa digalakkan di SPBU-SPBU dalam Provinsi Jambi walau rencana kenaikan harga BBM telah berakhir. Pengamanan diharap bisa fokus pada SPBU yang berada di daerah kabupaten. Asumsinya, SPBU di luar Kota Jambi, sarat praktek penyimpangan minyak subsidi. “Contohnya kan jelas sebulan terakhir ini. Banyak pelaku penimbunan yang ketangkap,” jelasnya.
​Industri-industri seperti milik kontraktor jasa konstruksi, diakui Frits diduga paling sering mengambil minyak subsidi yang kemudian digunakan untuk melaksanakan proyek-proyek pemerintah. Selain itu, pemerintah daerah dinilainya kurang pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan yang berada di kawasannya. Semestinya, pemerintah daerah bisa mengaudit semua perusahaan yang beroperasi di wilayahnya agar tahu mana yang pakai minyak industri mana yang tidak.
​Bukti satu perusahaan memakai minyak industri, yakni adanya faktur pembelian di Pertamina. Selain itu, ada pula bukti pembayaran pajak BBM setelah membeli minyak di Pertamina. “Ini persoalan monitor Pemda. Jika Pemda pengawasannya jalan, dijamin kerjaan polisi bisa berkurang,” jabarnya.
​Di lapangan, pengaruh PMS sangat besar. Pedagang-pedagang miras ketakutan, cemas-cemas, sampai penuh kecurigaan. Beberapa pedagang ditemui, semua mengaku takut menjual miras.
​Seperti diakui seorang pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Simpang Rimbo Kota Jambi. Awalnya wartawan menyamar jadi pembeli miras, minta diambilkan beberapa merek miras berkandungan alkohol di atas 5 persen. Seperti vodka, topi miring. Pedagang itu langsung curiga, dan mendekati wartawan sambil bertanya, “Bapak Polisi ya?”.
​Di kawasan Simpang Karya Telanaipura begitu juga. PKL yang diketahui sering menjajakan miras takut-takut mengakui ada tidaknya miras beralkohol di atas 5 persen. “Kalau bir ado, bir bae dak,” ungkap pedagang yang tak mau menyebut namanya itu.
​Dengan polosnya dia mengaku takut sejak banyaknya Polisi berkeliaran di jalan raya. Disebut soal PMS, pedagang itu mengaku belum tahu apa itu PMS. Yang dia tahu, keberadaan Patroli Polisi sangat mengganggu aktivitasnya sebagai pedagang.
​“Lah banyak yang ditangkap jual miras. Aku dak mau masuk penjaro, biaklah jual bir bae, biasonyo dak apo-apo,” tuturnya.

PMS Bikin Polisi Makin Bergiat

Dampak adanya PMS juga dirasakan langsung jajaran di Polda Jambi. Semua serasa terpacu mengungkap berbagai kasus yang dibebankan. Hasilnya pun memuaskan, sangat tinggi dan terjadi perubahan hasil. Terbukti, kejahatan konvensional dan kejahatan yang tidak dilaporkan masyarakat bisa ditanggulangi secera cepat dan efisien. Ini diakui Karo Ops Polda Jambi Kombes Pol Drs Iskandar MZ.
Dia menjelaskan, desain tata cara kerja PMS adalah gabungan dari berbagai fungsi di Polda Jambi. Seperti, Reskrimum, Reskrimsus, Narkoba, Intel Provos, Sarpras dan Biro Ops. Jajaran ini menerima laporan tugas harian dari Polda, Polres, Polsek untuk kemudian dirangkum dalam laporan giat PMS yang nantinya sebagai bahan analisa dan evalusi (anev) di ruang Balai Siginjai Mapolda Jambi Thehok.
Langkah awal, setiap Kamis, semua Kapolres mengirim hasil PMS ke posko Ops Polda, untuk dibuat paparan pada hari Jumat. Harapannya, Intel memberikan produk kepada tim PMS untuk ditindaklanjuti. Dari hasil produk itu akan ditidaklanjuki oleh tim. Dengan adanya PMS ini, setiap Kamis, Polres mengecek hasil jajaran di bawah naungannya untuk dilaporkan ke Polda Jambi.
Mengenai anggaran untuk fungsi, Lantas, Sabara Pamovit dan Polair mempunyai tugas patroli, anggarannya berasal dari masing-masing Satker. Tetapi jajaran yang dari Ditreskrimum dan sus, Narkoba, Intelkam, Provos, Sarpras, Roops, anggarannya dari Dukops Spripim Kapolda Jambi.
Jika ada operasi khusus kepolisian, nama-nama yang ikut tim PMS tidak dilibatkan pada operasi supaya tidak tumpang tindih, sehingga operasi PMS jalan dan operasi khusus juga jalan. Sprint dibuat dua minggu sekali dari 1-15 dan 16-31 sesuai kalender bulanan. Begitupun dengan anggota yang dilibatkan, selalu bergantian dari masing-masing Satker.
Dan setiap anev pada Jumat, Katim PMS dan Wakatim harus hadir di Polda beserta Pejabat Utama, Kasup Satker, para Kasatwil jajaran Polda Jambi (Kapolres, Waka, Kabagop secara bergantian)
​Linda, seorang warga Kota Jambi memberi apresiasi tinggi atas pelaksanaan PMS ini. Sejak ada PMS, dia selalu melihat ada Patroli Polisi di mana-mana. Dengan begini, dia yakin pelaku kejahatan akan berpikir panjang untuk menjalankan niat buruknya. Dan dia juga yakin, dengan PMS, keamanan bisa kondusif, masyarakat merasa terayomi.
​Lalu, bagaimana tanggapan Satker Polisi yang pernah mendapat penghargaan atas pelaksanaan PMS? AKP A. Bastari Yusuf SH, Kapolsek Jelutung, dengan semangat bercerita. Katanya, keberhasilan PMS yang dikonsep Kapolda Jambi haruslah didukung semua jajaran, baik di tingkat Polda, Polres dan Polsek. Di Polsek Jelutung, menurutnya, pihaknya haruslah ada pemetaan potensi tingkat kerawanan di wilayah kerja. Kapan dan jam berapa kegiatan yang dilaksanakan masyarakat. Setelah terkumpul, Kapolsek akan menganalisanya dan memberi petujuk kerja kepada masing-masing bawahannya.
Kedua, wilayah penugasan anggota disarankan bisa membina dan bermitra dengan masyarakat. Apalagi dengan mengaktifkan kring serse, otomatis jaringan anggota makin meluas, sehingga masyarakat yang sudah baik dengan Polisi, dengan sendirinya memberi masukan soal apapun kegiatan yang mencurigakan. Usai itu, Polisi langsung bertindak. Dengan membina jaringan akan membuat simpati masyarakat sehingga Polisi tidak merasa terbebani selama bertugas.
“Bekerja itu bukan dengan orangnya, tetapi bekerja untuk kepentingan negara dan digaji rakyat. Jadi bekerja harus dengan keikhlasan,” tutur Bastari.
Selanjutnya, cara dia memenej personil anggota bisa lewat cara santai biasa pula lewat pancingan pemberian reward. Yang paling penting, Kapolsek harus tegas, tidak ada anak emas atau anak tiri, semua anggota diberlakukan sama. Semua anggota harus mampu bertugas dengan baik,  tinggal bagaimana menggali potensi di masing-masing anggota. Kuantitas dulu baru kualitas. Maka otomatis akan timbul kepercayaan kepada anggota dan masyaraka. Efeknya, PMS berjalan bukan lagi sebagai beban anggota tapi menjadi tanggungjawab anggota sehingga bisa bekerja dengan sendirinya.
Selain itu, dalam memotivasi, Kapolsek menggunakan cara pendekatan kejiwaan dan kekeluargaan. Ini berguna, agar tugas yang dibebankan anggota cepat terselesaikan dengan baik dan aman di semua pihak.
Begitu juga dalam bertugas, setiap minggunya dilakukan  briefing, sejauh mana target operasi yang sudah diungkap. Ini fungsi pengawasan dan pengendalian. Bahkan tak jarang dia harus berdebat dengan anggota. Nah, jika ada permasalahan dipecahkan bersama, argumen terbaik akan dipakai. Agar berjalan baik, ia menempatkan personil senior di tiap tim PMS agar jadi panutan.

PMS Berjalan, Berita Membanjir

​Sejak PMS digalakkan dan dilaksanakan, media massa di Jambi langsung kebanjiran berita. Ya, dalam satu hari, puluhan tindakan berlangsung di Polres/Polsek dalam tubuh Polda Jambi. Ini terekam pula di Humas Polda Jambi.
​Pengakuan Kabid Humas Polda Jambi AKBP Almansyah, dalam satu minggu jejak pemberitaan giat PMS di seluruh jajaran Polda Jambi mencapai angka 117 sampai 140. Angka ini terus meningkat seiring gencarnya dan berjalannya sistem PMS.
​Rekam giat Polisi diambil dari berbagai media massa. Seperti Jambi Independent, Jambi Ekspress, Posmetro Jambi, Tribun Jambi, Jambi TV, Jek TV dan berbagai media lain. Rekam giat ini selalu dipaparkan dalam anev tiap hari Jumat. Ada satuan yang prestasinya meningkat, ada yang tetap dan ada pula yang menurun. Semua ini jadi bahasan dalam anev.
​Tak hanya Humas Polda, di tubuh media massa pun efek giat PMS ini terasa. Beberapa redaktur media cetak mengaku, sejak adanya PMS, berita-berita dari kepolisian membanjir. Mulai hari Minggu sampai Kamis, puluhan berita masuk ke meja redaksi. Dalam Provinsi Jambi ada 11 kabupaten/kota. Tiap wartawan kabupaten/kota, mengirim 2 sampai 3 berita per hari. Jarang yang 1 berita.
Bayangkan, setiap hari, ada 30-an berita masuk ke redaktur halaman hukum dan kriminal. Ini membuat kerumitan tersendiri bagi redaktur. “Sampai bingung mau milih berita mana yang mau dinaikkan,” aku salah seorang redaktur halaman hukum dan kriminal media cetak di Jambi.
​Redaktur lain mengaku kaget dengan pergerakan berita-berita di tubuh kepolisian sejak PMS berjalan. Dulu, untuk mendapat 1 berita saja di satu satuan Polisi dalam jajaran Polda Jambi, susahnya bukan main. Tak jarang pula dalam satu hari hanya ada 4 sampai 5 berita saja dari kepolisian, sehingga kebutuhan berita pada halaman hukum dan kriminal tidak tercukupi. Akibatnya, redaktur terpaksa mengakali halaman dengan memuat foto yang besar dan meminta bantuan bagian iklan menambah iklan pada halaman tersebut supaya layak cetak dan tidak kosong.

Operasi yang Menguras Keringat

Kapolres Muarojambi AKBP Badarudin mengaku Patroli Multi Sasaran (PMS) adalah program yang melelahkan dan menguras keringat jajarannya.
“Pokoknya sangat bermanfaat, baik untuk anggota maupun masyarakat. Di mata masyarakat, Polisi kelihatan mengayomi dan melindungi, sedangkan bagi anggota, memicu memberikan layanan terbaik dan menimbulkan kepercayaan bagi masyarakat,” ungkap Badarudin.
Selama bulan Januari hingga Maret ini, tak sedikit petugas PMS berhasil menangkap penjahat-penjahat yang meresahkan masyarakat dan mengganggu kriminalitas di wilayah hukum Kabupaten Muarojambi. Dia mencontohkan, dari penimbunan BBM, premanisme, miras, judi, ilegal logging, disikat oleh tim PMS.
“Yang terbesar, terungkapnya pabrik pupuk ilegal di Kumpeh Ulu, Desa Muara Kumpeh, dan narkoba yang hampir setiap mingggu ada tersangkanya, termasuk bandarnya berhasil kami ringkus,” papar Badarudin bangga.
Untuk mencapai keberhasilan di setiap tugas PMS, banyak personil yang dilibatkan, dari mulai Intel, Sabara, Reskrim, termasuk petugas Lalu Lintas. “Dengan kekuatan penuh inilah, PMS beropreasi setiap harinya, baik siang atau malam. Tergantung situasi dan jam kerawanan,” tukasnya.
Di jajaran Polres, Badarudin menugaskan 54 personil PMS, di antaranya 2 tim di Polres dan 8 tim di Polsek. Anggarannya, dari DIPA Polres. Melalui team work ini, masing-masing personil saling mengisi guna mengungkap kejahatan yang tidak dilaporkan masyarakat.
Tak jarang dalam setiap tugas, tim PMS tidak berhasil menjaring tindak kriminal di tengah masyarakat. Namun, itu tak membuat petugas putus asa. Justru Kapolres dengan bijaksana, selalu memotivasi anggotanya agar tetap semangat. “Kegagalan itu suatu hal yang biasa, yang penting aksi PMS tetap bergerak, sehingga masyarakat menilai di mana-mana ada Polisi. Dengan begitu, penjahat dan aksi kriminal lainnya akan berpikir panjang untuk melakukan aksinya,” ungkap Badarudin.
Diakui Kapolres, agar kegiatan rutin PMS tetap berjalan dan bisa mempertahankan kamtibmas, harus memeras keringat dan pikiran serta kerja keras di lapangan. Karena itu, tidak jarang dia sendiri harus turun langsung ke lapangan bersama anggota menindak pelaku kejahatan. “Menindak kejahatan adalah tugas Polisi. Ada dan tidak ada pimpinan, Polisi harus bersikap seperti itu,” katanya.
Dia pun tidak segan-segan memberikan kepercayaan secara penuh kepada anggotanya tanpa pandang bulu. “Siapa pun yang diberi kepercayaan dan kewenangan harus bisa mengambil tindakan cepat dan akurat. Siapa pun bertindak kriminal, tangkap,” ujar Badarudin didampingi Kabag Ops Polres Muarojambi, Kompol Muhammad Ali.
Kapolres juga tak gegabah dalam menerima setiap laporan dari bawahannya. Agar tidak lengah, kros cek lapangan perlu dilakukan guna mengawasi anggotanya. Bahkan komunikasi dengan masyarakat sering dia lakukan di tengah-tengah kesibukan tugasnya sebagai pimpinan Polres.
Demikian juga dengan keberhasilan anggotanya yang selalu berkeringat dalam bertugas, Kapolres selalu memberi reward (hadiah) bagi anggota yang berhasil menjalankan tugas dengan baik dan berhasil mengungkap kasus dengan cepat. Reward diberikan setiap bulan usai upacara, langsung oleh dia.
Di balik keberhasilan tersebut, tak sedikit Kapolres dan jajarannya mendapatkan kendala dalam menjalankan tugas dan mengganggu kebijakannya, serta berbenturan dengan instansi lain. Namun semua itu dapat diatasi dengan bijaksana tanpa harus ada yang dikorbankan. Dalam benaknya, keutamaan intitusi Polri tetap dikedepankan, selain menjaga hubungan baik sesama komandan.
Sejak pelaksanaan giat PMS ini, hasilnya sangat dirasakan jajarannya. Bahkan sangat luar biasa. “Pihak Kejari Muarojambi saja sampai keteteran menerima hasil limpahan dari Polres, terutama kasus narkoba,” lanjut Kapolres.
Demikian juga acap kali, dia mendapatkan laporan keberhasilan dari anggotanya, ada kebanggaan tersendiri yang dirasakan. Terkadang, Badarudin harus memuji langsung anggotanya dengan mengacungkan jempol dan empat jempol untuk hasil yang luar biasa. “Sekecil apapun laporan anggota, harus mendapatkan apresiasi, agar jerih payah dan keringat mereka dihargai pimpinan,” katanya mengakhiri jawaban.

Sempat Terkaget-kaget

Tidak demikian dengan Kapolsek Jambi Selatan Kompol Ali Sadikin. Pada awalnya dia sempat terkaget-kaget mendengar program unggulan Kapolda Jambi Brigjen Pol Anang Iskandar, yakni Patroli Multi Sasaran (PMS). Menurutnya, selama ini, Polisi masih terbiasa dengan menunggu laporan dari masyarakat, untuk kemudian ditindaklanjuti. Padahal, permasalahan di luar banyak, multi komplek. Dari tindak pidana dan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di tengah masyarakat.
​“Polsek agak sulit menerapkannya. Namun, setelah dijalankan perintah Kapolda tersebut, saat ini baru menyadari peran serta tugas Polisi di mata masyarakat. Lebih terasa Polisinya dengan adanya PMS,” paparnya.
Meski agak kesulitan, sebagai pimpinan tertinggi di Polsek dia harus mensosialiasaikan ke anggotanya setiap saat apa itu kegiatan PMS? Dan bagaimana cara betindak terhadap sasarannya. “Karena selama ini anggota masih santai, menunggu perintah dan laporan masyarakat. Dengan adanya PMS, Polisi dituntut aktif mencari informasi dari masyarakat yang menyangkut tindak pidana dan pelanggaran dan secepatnya direspon langsung anggota,” kata Ali.
​Diakuinya, berawal ada giat out bound oleh Kapolda Jambi beserta jajarannya, wawasan kepolisiannya mulai terbuka. “Bagaimana kita mengambil dan memungut sampah. Sampah mana yang diambil, yang kering atau yang basah. Bagi Polisi,  sampah itu bisa diartikan dengan kasus, kasus mana yang diambil yang basah atau yang kering?” terang Kapolsek.
Mengenai perencanaan PMS, Polsek Jambi Selatan mengikuti DIPA dalam satu bulan, yakni lima personil dalam satu hari. Tim PMS ditargetkan dalam satu minggu harus dapat minimal dua sampai empat kasus. Caranya bermacam-macam, mulai dari kegiatan rutin razia-razia, dan pengungkapan kasus yang ditemukan anggota Intel. Setelah dilaporkan ke Kapolsek, dengan pengerahan anggota dari Reskrim, Sabara, Lalu Lintas, baru aksi dilakukan.
“Alhamdulillah, semua itu bisa berjalan dengan baik dan banyak berhasil. Anggota saya diminta selalu berpikir, berinovasi untuk mencari langkah apa agar giat PMS ini terus berhasil,” katanya.
Kapolsek mencontohkan, sewaktu dia berkeliling dengan kendaraannya, dia menemukan segerombolan pemuda lagi mabuk dan meresahkan warga. Selanjutnya di salah satu SPBU, ia mendapatkan mobil dengan tangki sudah dimodifikasi yang menyalahggunakan BBM.
Begitu juga Patroli Lalu Lintas. Setiap malam minggu petugasnya melakukan razia balapan liar di arena eks MTQ. Di sana petugas merazia knalpot yang tidak standar, karena ada komplin dari masyarakat akibat bunyi knalpot bisa memecahkan gendang telinga. “Saat ini sudah lebih 350 knalpot yang disita dari pemilik motor,” kata Ali Sadikin.
Yang menjadi perhatian sejak adanya giat PMS, saat mengamankan mobil bertangki modifikasi yang diduga digunakan untuk menimbun BBM dengan cara membeli solar di SPBU yang dilakukan oleh oknum satuan samping (TNI). “Itu, kami harus koordinasi antar pimpinan sehingga permasalahan tersebut berakhir dengan aman,” ujarnya.
Demikian juga saat menangkap gas LPG sebanyak 450 tabung. Kisah uniknya, TKP-nya menyangkut perbatasan wilayah antara Polsek Jambi Selatan dengan wilayah Polres Muarojambi. Warga di sana setiap ada kejadian selalu memberi informasi ke Polsek Jambi Selatan, karena kedekatan TKP. Ini terjadi karena ada perintah dari Kapolda, silahkan anggota Polres atau Polsek menangkap pelaku kriminal di luar wilayahnya. Namun, setelah dilaporkan ke Kapolres, Kapolres meminta agar tidak melakukan tindakan di luar wilayah. “Sekarang tidak boleh lagi, jadi kalau ada informasi langsung kita kabari ke wilayahnya. Saat ini, kasus tersebut telah diamankan dan langsung dilimpahkan ke Polres,” terangnya.
​Diakui Ali Sadikin, untuk mempertahankan keberhasilan PMS sangatlah berat. Dia harus memaksimalkan kerja anggotanya agar jangan bermalas-malasan dan menunggu laporan dari masyarakat. Selain itu, dia tidak keberatan turun langsung ke lapangan, tak hanya memerintah bawahan saja.
Dalam bertugas, dia dan anggotanya sangat termotivasi dengan grup blackbery message (BBM) Polresta Jambi. Setiap ada keberhasilan yang diperoleh masing-masing Polsek, langsung diposting di BBM. “Kalau ada hasil, pimpinan langsung merespon mantap. Namun, kalau belum berhasil, pimpinan memotivasi lagi agar lebih giat,” katanya, sembari mengungkapkan perasaan kalau tidak berhasil terbebani sendiri, “seperti ada utang.”
Selain PMS, Kapolsek juga mengaktifkan peran serta Babinkamtibmas di masyarakat. Jadi tokoh adat dilibatkan. “Tantangannya sangat positif. Kita menyadari kegiatan PMS sangat penting, untuk mengimbangi laporan minimnya pengungkapan kasus dari pelaporan yang disampaikan masyarakat,” tutur Ali.
​Dampak PMS dari internal merubah cara berpikir anggota yang selama ini cuma menunggu laporan dan tidak berusaha menggali informasi di luar, sekarang berupaya mencari informasi dan berpartisipasi membesarkan kesatuan.
Begitu juga dengan dampak kegiatan PMS, sangat besar sekali pengaruhnya bagi masyarakat, terlebih bagi anggota Polisi. “Masyarakat sekarang lebih berani memberikan informasi kepada Polisi. Dari adanya pasangan mesum, judi, ilegal BBM dan lainnya,” katanya. Ia juga mengakui semua itu tidak lepas dari semua media cetak dan elektronik yang memberitakan setiap hasil kegiatan PMS. “Jadi masyarakat berani memberikan informasi tanpa sungkan-sungkan dan takut lagi.”
Selain itu, dengan adanya PMS, membuat para oknum dan masyarakat menjadi ngeri berbuat yang ilegal. Selanjutnya, masyarakat jadi sadar, dan tidak lagi melakukan hal ilegal. “Takut setiap waktu menjadi sasaran PMS,” timpal Kapolsek.

Memperkecil Kemungkinan Bermain

​Sejak operasi PMS digulirkan, seluruh jajaran Polda Jambi dari atas sampai bawah bergiat. Tak ada kata berhenti. Lambat laun sistem akan terbentuk dengan sendirinya, dan, lama-lama operasi ini akan menjadi kebiasaan alias habit
​Data Biro Ops dari Januari hingga Februari 2012, sudah ribuan kasus terakomodir. Ada yang ditindak, ada pula yang dibina. Misalnya kasus miras, total penindakan sebanyak 219, Narkoba 59, Lahgun BBM 64, Judi 48 dan Ilog 35. Hingga Maret 2012, pelanggaran Lalu Lintas mencapai 5.913 kasus dan kasus lain mencapai 1.147. Angka penindakan yang fantastis, dan mungkin tak pernah tercapai di Polda manapun.
​Ada beberapa keuntungan yang didapat dari giat PMS semacam ini. Selain personil berhenti malas-masalan, juga memperkecil peluang Polisi bermain-main di wilayah kejahatan tanpa korban. “Ini sangat bagus bagi Polisi. Biar bersih, biar netral,” ungkap Karo Ops Polda Jambi Iskandar MZ.
​Efek lain dengan bergiatnya personil Polisi, membuat petugas tak ada waktu lagi mengurus hal-hal bersifat melanggar hukum. Polisi kini fokus bekerja, konsentrasi memperkecil angka kejahatan, dan terus menciptakan rasa aman bagi masyarakat Jambi. Semoga, dengan cara ini Polisi di jajaran Polda Jambi benar-benar menjadi Polisi yang ideal. Profesional.

Masyarakat Tersentuh, Senpi Dikembalikan Secara Sukarela

Patroli Multi Sasaran (PMS) dan pendekatan-pendekatan humanis yang
dilakukan Satker di jajaran Polda Jambi, menciptakan buah manis bagi
penegakan hukum. Bukti nyata, selain banyak operasi-operasi yang
berhasil mengungkap kejahatan di masyarakat, jajaran Polda Jambi juga
berhasil menyentuh hati masyarakat di bidang kepemilikan senpi ilegal.
Seperti di wilayah hukum Polres Sarolangun. Masyarakat setempat sudah
mengerti tentang bahayanya menyimpan senjata api ilegal di kediaman
masing-masing. Walaupun alasan kepemilikan senpi untuk keamanan
ladang, namun, masyarakat secara sukarela menyerahkan senpi rakitan
yang dimilikinya kepada Polsek-Polsek terdekat.
Pengakuan Kapolres Sarolangun AKBP Satria, per 9 Mei 2012, tercatat
sudah 103 pucuk senpi yang diamankan jajarannya. Terbanyak dari
Kecamatan Pauh, menyusul Singkut dan Mandiangin. “Masyarakat secara
sukarela menyerahkan senpi ilegal miliknya kepada kami,” ungkap
Satria.
Diakuinya, rata-rata pemilik senpi ilegal adalah masyarakat petani.
Tujuan masyarakat memiliki senpi, untuk mengusir hama liar di ladang
seperti babi, berang-berang dan berbagai hama lain. Tetapi, setelah
penyuluhan hukum yang dilakukan secara intensif oleh
Kapolsek-Kapolsek, masyarakat jadi sadar betapa bahayanya senpi bagi
diri mereka sendiri dan bagi masyarakat sekitar. “Akhirnya mereka
menyerahkan senpi mereka secara sukarela,” beber Kapolres Sarolangun,
lagi. Nanti, setelah didata dan dikumpulkan, seluruh senpi
ilegal tersebut akan diserahkan ke Polda Jambi untuk dimusnahkan.
Sementara dari data Direktorat Intelkam Polda Jambi, penyerahan
senpi ilegal oleh masyarakat ke Polres sudah banyak terjadi. Polres
yang paling banyak mengamankan senpi ilegal adalah Polres Sarolangun.
Selain itu, ada pula di Polres Merangin dan Polres Tebo.
Dir Intelkam Polda Jambi Kombes Pol Bagus Kurniawan mengaku senang
atas kerelaan masyarakat menyerahkan senpi ilegal. Menurutnya, ini
bisa dikatakan keberhasilan jajaran Polri dalam melakukan pendekatan
kepada masyarakat. Penyuluhan-penyuluhan yang dilakukan Polres
setempat, dinilainya sudah menyentuh langsung hati masyarakat.
Sehingga, itu membuat masyarakat sadar betapa berbahayanya menyimpan
senpi baik bagi diri sendiri, maupun bagi masyarakat sekitar.
Apalagi kebanyakan pemilik senpi adalah petani yang mengatasnamakan
suku anak dalam (SAD). “Tapi sekarang tiap Polres hampir setiap hari
berhasil mengamankan senpi milik masyarakat,” tuturnya.

Pengurusan Izin Ketat, Tiap Tahun Diperpanjang

Mendapat izin resmi kepemilikan senjata api ternyata cukup ketat.
Kemudian, tidak sembarang orang bisa mendapat izin tersebut. Menurut
Direktur Intelijen dan Keamanan (Intelkam) Polda Jambi Kombes Bagus
Kurniawan, izin penggunaan senpi untuk bela diri dikeluarkan langsung
oleh Mabes Polri.
Sementara itu, satuan kerja setingkat Polda dan jajarannya hanya
bertugas mengawasi peredarannya di tengah masyarakat. “Setiap satu
tahun pemiliknya harus memperpanjang izin ke Mabes Polri melalui
rekomendasi Polda,” katanya.
Bagus menjelaskan, sebelum memperoleh izin, harus mengikuti aturan
cukup ketat yang telah ditetapkan Polri. Untuk kepentingan bela diri
misalnya, aturannya dituangkan dalam SK Kapolri tahun 2009.
Menurutnya, pemohon izin harus memiliki ketrampilan dan skill
menembak. Kemampuan ini, kata dia, harus dibuktikan dengan sertifikat
yang dikeluarkan oleh Institusi Pelatihan Menembak yang sudah mendapat
izin Polri, seperti Perbakin.
“Syarat lainnya harus berkelakuan baik dan belum pernah terlibat dalam
suatu kasus tindak pidana yang dibuktikan dengan SKCK. Untuk soal
usia, sang pemohon harus sudah dewasa, namun tidak melebihi usia 60
tahun,” katanya.
Izin kepemilikan senjata api juga harus memenuhi syarat medis dan
psikologis tertentu. Secara medis, kata dia, pemohon harus sehat
jasmani dan tidak cacat fisik. Kemudian, untuk syarat psikologis,
haruslah orang yang tidak cepat gugup dan panik, tidak emosional dan
tidak cepat marah. “Syarat ini harus dibuktikan dengan hasil psikotes
yang dilaksanakan oleh Dokter Polri,” katanya.
Kepemilikan senpi bagi warga sipil ini, menurut Bagus, sudah diatur
dalam UU Nomor 8 Tahun 1948, tentang pendaftaran dan pemberian izin
kepemilikan senjata api.
Di bagian lain, warga sipil atau pejabat yang memiliki senpi juga
harus taat aturan. Salah satunya harus memperpanjang izin kepemilikan
tiap tahun. Namun, dalam prakteknya sebagian pejabat enggan
memperpanjang izin kepemilikan senpinya dengan berbagai alasan.
Sementara itu, jenis senjata api pabrikan, menurut Bagus, biasanya
dipasok dari luar daerah, salah satunya Bandung. Selain itu, ada juga
yang diselundupkan dari beberapa negara yang tengah berkonflik,
misalnya Thailand Selatan. Pihaknya kesulitan mengungkap kasus
peredaran senpi ilegal di masyarakat, karena senjata tersebut dapat
dimiliki semua orang dengan mudah.
Menurut dia, aksi kejahatan di Jambi, khususnya pencurian dengan
kekerasan, banyak menggunakan senpi ilegal. “Kalau jumlahnya cukup
banyak. Kita tidak punya data konkret di lapangan. Kondisi daerah kita
memang sangat rentan dengan penyelundupan senjata api. Saat ini kami
masih dalami,” katanya.
Senpi yang digunakan pelaku kejahatan, kata dia, banyak dibeli dari
Bandung. Karena di sana banyak senpi dijual secara industri rumahan.
Untuk meminimalisir peredaran senpi ilegal tersebut, kata Bagus,
pihaknya sudah melakukan operasi. “Kami sudah sering lakukan operasi
peredaran senpi ilegal. Dalam waktu dekat akan kita lakukan
pemusnahan,” katanya.
Bagus menegaskan, ke depan Polda akan melakukan upaya pemberantasan
senjata ilegal secara maksimal. Misalnya dengan memperketat
arus keluar masuk barang di wilayah Provinsi Jambi. Dia juga
mengimbau, agar masyarakat yang memiliki senjata tanpa izin supaya
diserahkan kepada Polisi. “Karena menguasai senpi tanpa izin merupakan
pelanggaran hukum Undang-Undang Darurat,” tambahnya.
Selain itu, pihaknya berusaha menggelar patroli rutin pada saat
jam-jam rawan dan berjaga di tempat-tempat yang dinilai marak aksi
kejahatan. Dia menambahkan, kepolisian terus memantau cara tepat dan
akurat agar ada perhatian dalam proses antisipasi kasus-kasus dengan
senpi. “Bagi siapapun yang terlibat, akan ditindak tegas. Termasuk
mereka yang kedapatan memiliki, apalagi menggunakan senpi ilegal
tersebut,” tegasnya.
Lalu, bagaimana dengan senjata yang memiliki izin resmi? Mabes Polri
merilis, saat ini sedikitnya 18 ribu senjata api (senpi) resmi yang
dizinkan beredar di kalangan warga sipil. Senpi yang masih ada
izinnya, yakni senjata dengan peluru tajam sebanyak 3.000 pucuk,
peluru karet 9.800 pucuk serta senpi yang menggunakan peluru gas 5.000
pucuk.
Dari jumlah itu, senpi yang diizinkan beredar di kalangan warga sipil
Jambi sebanyak 153 pucuk.  Rinciannya, senpi peluru karet 145 pucuk
dan senpi peluru gas delapan pucuk. Jenis senjata api itu antara lain
adalah Revolver, kaliber 22/25/32.
Menurut Bagus Kurniawan, dari total 153 pucuk Senpi yang beredar di
Jambi, 54 di antaranya sudah ditarik. Menurutnya, pemilik senpi resmi
berdasarkan profesi, yakni anggota TNI-Polri 23 pucuk, Bupati dan
anggota Legislatif 23 pucuk, pengusaha 34 pucuk dan PNS tujuh pucuk.
“Yang masih beredar sekitar 90-an, sisanya sudah ditarik,” ujarnya.
Penarikan senpi tersebut, kata dia, disebabkan karena ada perintah
dari Mabes Polri. Selain itu, banyak senpi yang masa berlaku izinnya
habis (expired), namun tidak dilakukan perpanjangan, sehingga wajib
dilakukan penarikan. “Hari ini kami baru menerima perkap yang isinya
perintah untuk menarik senjata jenis Airsoft,” pungkasnya.

Success Story Milik Anak Buah

Selama memimpin satuan, saya selalu memberi kewenangan lebih kepada anak buah saya untuk mengurusi success story yang sudah ditorehkan oleh mereka. Anak buah diberi kesempatan berbicara tentang kinerjanya  sendiri. Diberi reward, khusus Kapolsek dilatih dan diberi kebebasan mengukir prestasinya sendiri, diberi kesempatan mengekspose prestasinya sendiri, dan diberi penghargaan bagi yang paling berprestasi. Reward saya berikan per bulan kepada lima Satker terbaik.
​Ada rasa bangga dan bahagia, ketika tugas yang diemban dari pimpinan berhasil dengan sukses, bahkan di luar deadline. Berikut ungkapan beberapa satuan saya ketika berhasil mengungkap kasus.
Kanit Buser Polresta Jambi Ipda Gita Suhandi Achmadi merasa bangga saat berhasil mengungkap kasus pencurian mobil rental dengan menggunakan kunci duplikat.
Apalagi, menurut mantan Kepala SPK Polresta Jambi ini, keberhasilan tersebut, ketika dirinya baru masuk di Unit Reskrim. Saat menjabat dua hari kerja, ia sudah dipercaya pimpinan untuk mengungkap kasus tersebut.
Bagaimana tidak, sementara deadline kasus yang harus diungkap harus satu pekan sudah selesai. Diakuinya, sempat terbebani dengan tugas pertama tersebut, lantaran tingkat kasus curanmor di Kota Jambi cukup meningkat. “Alhamdulillah, hanya tiga hari, tim kami sudah berhasil mencokok pelaku pencurian mobil rental yang berada di Banyulincir, Palembang,” kata mantan Pengasuh PPSS di AKPOL Semarang ini di ruang kerjanya.
Selain itu, ada kepuasan batin yang tidak bisa diungkap dengan kata-kata dan tidak tergantikan oleh materi. “Pokoknya senang sekali, apalagi terungkap lebih cepat tiga hari dari deadline pimpinan,” ungkapnya bangga seraya menambahkan, “Anggota saya juga merasa lega, atensi dari pimpinan bisa dilaksanakan dengan hasil yang memuaskan.”
Yang lebih penting menurutnya, apa yang kita kerjakan dan bagaimana hasilnya tidak lepas dari do’a kita kepada Allah SWT. “Saya bersyukur sekali kepada Allah SWT, karena tugas berat yang diembannya dipermudah oleh Allah, sehingga berhasil dengan cepat.
Dari hasil yang dicapai tersebut, tidak sedikit ucapan dari anggota, rekan mendarat di ponselnya. Temasuk dari pimpinannya, yang memotivasi agar lebih semangat lagi dalam menjalankan tugas.

Kikuk dengan Kamera Wartawan

Di balik kesuksesan Ipda Gita, begitu rekan dan kawannya menyapa, terdapat kisah lucu dan unik yang selalu terbayang di benaknya, yakni saat penangkapan pelaku pencurian mobil rental di salah satu rumah makan Simpang Raya di Banyulincir, Pelembang.
Saat itu, menurutnya, dia dan anggotanya menyamar menjadi pelayan rumah makan. Salah satu anggotanya melakukan penyamaran dengan memakai handuk, yang tugasnya selalu mengelilingi rumah makan tersebut, guna memonitor pelaku.
Sementara, dirinya dan beberapa anggota buser lainnya, menyamar menjadi pelayan rumah makan. Dalam tugas undercover tersebut, Gita dan anggotanya harus melayani pembeli yang banyak datang. “Mau minum dan makan apa pak? Jadi kami dengan pihak rumah makan seolah-olah tidak terjadi sesuatu yang dirahasiakan,” katanya yang pernah ikut  Misi perdamaian di Sudan sebagai Motor Transfor Oficer (MTO) FPU Indonesia III.
Tidak ada gading yang tak retak. Gita dengan rendah hati mengaku kikuk saat pertama kali berhadapan dengan banyak kamera kawan-kawan media saat mengekspos keberhasilan mengungkap kasus pencurian mobil. “Maklum tidak biasa dengan kamera dan tidak pernah diekspos media,” ungkapnya.
Namun, karena program Kapolda Jambi Brigjen Pol Anang Iskandar adanya succes story harus dimuat media, ia pun harus tampil apa adanya, karena disorot media.
Sayangnya, saat media elektronik menampilkan hasil wawancara keberhasilannya, Gita tidak sempat menontonnya, akibat kesibukan tugas dari pimpinannya yang harus diselesaikan sebagai rasa tanggunggjawab.
Beruntung Gita memiliki istri yang dicintainya, yakni Marissa Hafizah Yuzas Apt, yang mengabadikannya melalui ponselnya. Sesampainya di rumah, hasil ekspos di televisi tersebut menjadi bahan tertawaan istrinya. “Abang tampangnya aneh di TV, tidak cocok jadi selebritis Polisi,” ujarnya yang mengidolakan Jenderal Hugeng, mantan Kapolri jadi panutannya.
Sebenarnya, kata Gita, dirinya enggan masuk di TV atau surat kabar, dikhawatirkan para pelaku kejahatan memonitor wajahnya yang selalu memburu pelaku tindak kriminal.
Succes story ini menurutnya, sangatlah bagus bagi anggota Polisi sebagai wujud hasil kerja yang maksimal. “Bahkan, bagi anggota yang berhasil di lapangan dengan catatan succes story cukup berprestasi, bisa menjadi perbandingan untuk mereka melanjutkan sekolah dan bisa diprioritaskan pimpinannya,” harapannya.
Selain itu, program PMS dan FGD yang dimotori Kapolda Jambi, temasuk pemberian reaword kepada anggota yang berhasil sangat memotivasi Gita untuk menjadi Polisi yang lebih baik lagi, baik di mata pimpinannya, anggota dan termasuk di mata Allah.
“Program Kapolda ini, sangat bagus dan wajar. Jika suatu saat kelak dipercaya menjadi seorang pimpinan Polisi, saya akan mencontoh program Pak Anang, karena sangat efektif untuk mengantisipasi tindak kejahatan,“ tuturnya yang saat ini fokus mengungkap kasus curanmor dan curat dengan modus memecahkan kaca mobil di Kota Jambi.

Polisi Ditantang Keringatan

Ini adalah Bab 3 dari buku saya yang berjudul Catatan Kapolda Jambi ; “POLISI ditantang kringetan”

Kalau diibaratkan lingkaran, maka sistem di Polda Jambi bisa dianggap lingkaran besar. Di dalam lingkaran besar itu, ada pula lingkaran-lingkaran kecil sebanyak 32 buah  – sesuai jumlah Satker di jajaran Polda Jambi – yang merupakan sub sistem. Nah, keseluruhan sistem inilah yang bergerak terus menerus menyokong kemajuan Polda Jambi secara general.

​Pertanyaannya, bagaimana seluruh sub sistem ini bisa bergerak sesuai sistem utama yang saya bentuk? Jawabannya ada pada program dan evaluasi. Setiap hari, harus ada program yang bergerak untuk menciptakan simpul prestasi. Dan tiap minggu, harus ada pula evaluasi sebagai kunci keberhasilan program yang sudah berjalan.

​Saya jelaskan satu-satu sistem yang kini sedang berjalan di Polda Jambi.

Pertama, sistem yang kita bangun adalah membangun keyakinan masyarakat. Karena, sistem ini tidak akan jalan kalau tidak ada masyarakat yang percaya. Supaya Polisi bisa sinergi dengan masyarakat, muncullah satu program bernama Focus Group Discussion (FGD).  FGD diharapkan bisa menjadi wadah bagi masyarakat untuk bersuara. Intinya, semua bebas bicara di dalam forum FGD. Supaya puas, FGD tahun ini ditargetkan sebanyak 1.848 kali dengan pelaksanaan tersebar di seluruh Satker kewilayahan Polda Jambi. Berbagai persoalan dibahas, berbagai solusi dicari bersama, dan berbagai keluh kesah selama ini yang mengganjal di dada dikeluarkan.

FGD memiliki beberapa tujuan. Antara lain, menemukan solusi, alternatif solusi dan melahirkan ide solusi. Semua hasil diskusi nantinya akan sangat bermanfaat bagi masyarakat. Minimal bisa menambah wawasan bagi peserta diskusi. Tujuan lain, yakni sebagai jembatan komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah atau Polisi, dan masyarakat dengan masyarakat. Efek akhirnya, persoalan yang mengkristal di masyarakat bisa dipecahkan secara bersama-sama.

​Forum diskusi ini juga berfungsi ganda: proses pembelajaran, sosialisasi terhadap permasalahan yang muncul, dan sebagai proses adu argumentasi. Jika ini berjalan, dipastikan seluruh peserta diskusi yang hadir akan membawa banyak ilmu sepulang dari FGD, karena narasumber yang dihadirkan adalah orang-orang berkompeten di bidangnya masing-masing sesuai pokok diskusi. Polisi berperan sebagai fasilitator dengan narasumber ditunjuk langsung oleh panitia dari kepolisian. Inilah program atau sistem pertama, FGD.

Sistem kedua adalah latihan, baik berupa penegakan hukum, preventif maupun preentif. Seluruh kegiatan personil Polri di jajaran Polda Jambi, merupakan latihan panjang dalam waktu cukup lama. Hari ke hari, personil yang sedang bertugas dianggap sedang berlatih menyempurnakan kemampuannya demi penciptaan kamtibmas di masyarakat. Ini bisa dikatakan sebagai latihan outbound terpanjang.

​Outbond Polda Jambi agak berbeda karena aktivitasnya diberi muatan kepemimpinan dengan tujuan meningkatkan kemampuan, ketrampilan, tim building, keberhasilan pelaksanaan  tugas , dan membangun diri agar mampu mengaplikasikan nilai – nilai keteladanan.

Keempat sasaran ini digarap secara serius dalam beragam aktivitas outbond. Saya menganggap tugas Polisi di Jambi sebagai latihan. Saya sebagai tutor sedang seluruh jajaran adalah peserta latihan. Sebagai tutor, saya bertugas merencanakan/menempatkan kondisi tertentu untuk memunculkan kemampuan, pengetahuan dan keterampilan serta karakter anggota dalam hubungan dengan tata kerja dan masyarakat. ​Kemampuan peserta kadang tampil kedodoran, maka tugas saya yang harus mempercantik. Jika sudah cantik, tugas saya pula memaintance-nya supaya bertahan lama. Sistem kedua, latihan.

Masih ada sistem lagi yang kami bentuk. Sistem ketiga adalah Patroli Multi Sasaran (PMS). PMS sebetulnya kegiatan rutin yang sasarannya adalah kasus-kasus yang tidak ada korban atau pelapornya. Dengan adanya PMS, itu berarti ada dua tugas rutin jajaran Polda Jambi. Kegiatan rutin seperti penindakan kriminal murni dan PMS.

​Fungsi-fungsi personil tetap sama. Tim PMS menggelar operasi secara patroli dan ovensif, tim penyidik rutin menindaklanjuti hasil operasi PMS. Dua-duanya saling mendukung. Dua-duanya menargetkan mengurangi angka kriminalitas di Jambi. Dan, dua-duanya mempengaruhi kinerja secara keseluruhan Polda Jambi.

​Satu tim PMS rata-rata berisi 10 personil dengan gugus fungsi masing-masing. Setiap hari, tim ini bergerak dalam dua cara kerja, sweeping (patroli) dan ovensif (penindakan). Jam kerjanya full, dari pagi sampai malam. Supaya personil tak kelelahan, tiap tim bertugas selama setengah hari. Setengah hari lagi diisi oleh tim yang lain. Total tim yang bergerak di seluruh Satker dalam jajaran Polda Jambi, berjumlah dua.  Jadi, jika satu tim terdiri dari 10 personil, maka dalam satu hari 20 personil Polisi berjaga-jaga penuh untuk keamanan dan kenyamanan masyarakat Jambi.

​Tidak ada kata libur. Senin sampai Minggu, semua tim bergerak di wilayah kerja masing-masing. Bahkan ketika masyarakat sudah tidur karena kelelahan di malam hari, personil PMS masih berkeliaran di jalan-jalan, mencari dan menjaga stabilitas keamanan di Provinsi Jambi. Istirahat hanya berlaku ketika pergantian shift atau ketika pergantian personil tim. Pergantian personil tim ini biasanya dilakukan setiap satu minggu sekali. Sehingga, seluruh jajaran Satker bisa merasakan pernah terlibat dalam PMS.

​Target operasi terdiri dari beberapa tindak kriminal crime without victim. Seperti narkoba, miras, judi, ilegal logging, ilegal mining, pupuk ilegal, BBM ilegal, PETI, senjata tajam (sajam), prostitusi dan berbagai kejahatan jalanan lain. Makanya, sejak tiga bulan terakhir, dari Januari hingga Maret 2012, sudah ribuan kasus serupa itu yang ditindak aparat kepolisian dalam wilayah Polda Jambi.

​Detail cara kerja, tiap Satker membentuk tim PMS. Tim terdiri dari berbagai fungsi di Satker masing-masing, mulai dari krimum, krimsus, sampai inteligen dan ops. Setelah tim terbentuk, personil inteligen bergerak mengumpulkan informasi-informasi dari masyarakat. Selain itu, Mabes masing-masing Satker juga menampung informasi dari masyarakat. Setelah informasi didapat dan mendekati kebenaran, barulah tim PMS bergerak untuk sweeping. Biasanya, jika cara ini diterapkan, tim PMS yang sweeping akan membuahkan hasil.

​Begitu hasil didapat, tim PMS akan menyerahkan hasil penindakan kepada fungsi masing-masing di Satker. Misalnya penangkapan narkoba, maka BB dan pelaku diserahkan kepada Satuan Narkoba. Begitu juga dengan sajam, miras dan semacamnya, diserahkan kepada Satkrimum. Selanjutnya, fungsi-fungsi inilah yang menjalankan tugas penyidikan sampai akhirnya penahanan serta pemberkasan. Semua dilakukan dalam waktu bersamaan, cepat dan penuh nuansa kerja keras. Tak ada yang boleh bersantai-santai. Semua harus keringatan dan penuh tanggungjawab. ​Ini sistem ketiga, PMS.

Sistem keempat, penindakan. Sistem ini adalah tugas rutin seluruh personil Polri. Fungsi-fungsi Polisi bergerak sesuai koridornya, mulai dari proses intelijen, penyelidikan, penyidikan, sampai tindaklanjut ke jalur hukum atau pengadilan. Tiap kasus, diupayakan sampai pada titik akhir pemberhentian, yakni pengadilan atau meja hijau.

​Seluruh personil berusaha keras memperjuangkan kasus-kasus bisa tuntas, tak hanya sampai sebatas penyelidikan atau penyidikan. Rasanya belum maksimal kalau PMS berjalan, tugas rutin berhasil, tapi tidak sampai ke pengadilan. Sistem ini sangat mendukung sistem-sistem sebelumnya. Sangat penting. Inilah sistem keempat, penindakan.

Keempat sistem itu ditutup dengan sistem kunci dan sebagai roh dari seluruh sistem, yakni, analisa dan evaluasi (anev).

​Secara simultan, seluruh sistem digerakkan oleh evaluasi. Makanya anev menjadi sistem yang membuat setiap hari personil di seluruh Satker Polda Jambi keringatan.

Dalam anev yang dilaksanakan setiap hari Jumat, dinilai proses (manajerial), hasil (kinerja/fisikal) dan dampak (roh giat Polisi). Dalam anev, ada fungsi koreksi, dorongan atau motivasi, justifikasi, ren, or, lak dan wasdal. Ibarat main bola, anev adalah gelandangnya. Bisa mengoper bola ke mana saja, supaya bola tersebut bisa menjurus ke gawang atau target pencapaian.

Kekuatan anev adalah serius dan konsisten. Istilahnya, the power of consistency. Leadership adalah kuncinya. Di sinilah letak peran saya selaku Kapolda Jambi. Jika saya tidak konsisten melaksanakan anev, bisa-bisa seluruh sistem yang telah terbentuk dan berjalan tidak akan jelas arahnya.

Sebab, dengan adanya anev, seluruh pesonil bisa melihat arahan yang jelas mau ke mana mereka bergerak. Dengan begini, saya tidak akan takut bawahan saya kesasar, tidak pula takut mereka kehabisan ongkos saat di perjalanan, karena mereka kini telah terarah dengan jelas!

Dengan arah yang jelas, saya juga tidak khawatir kalau masing-masing Satker punya sistem masing-masing. Sebab, aligmentnya telah terbentuk. Apapun sistem yang dibuat atau berjalan di 32 Satker jajaran Polda Jambi, arahnya sudah pasti: kinerja, roh dan manajerial. Semua itu dalam upaya menuju Polisi yang bersih, transparan, akuntabel dan humanis (BETAH).

Evaluasi adalah kunci atau sistem utama dari seluruh sistem di Polda Jambi yang saya rancang. Kebanyakan orang, sering lupa tentang evaluasi ini. Kebanyakan mengandalkan sub sistem atau program-program, tapi mengabaikan evaluasi. Padahal, jalan atau tidaknya sistem, semua tergantung evaluasi yang dilakukan manajer atau pimpinan. Di dalam evaluasi inilah, setiap pimpinan bisa memberi perannya yang sangat penting sebagai penjaga sistem supaya berjalan maksimal dan sesuai arah yang diinginkan.

Jika hanya mengandalkan sub sistem atau program, maka hasil yang dicapai tidak akan maksimal dan berimbang. Dengan membiarkan program yang berjalan, akan timbul satuan-satuan yang menonjol, pada waktu bersamaan akan muncul pula satuan-satuan yang meredup. Masing-masing satuan berebut meraih prestasi, tapi kehilangan arah dalam hal pembinaan sumber daya manusia (SDM) di dalam satuannya. Ini yang memprihatinkan.

Menurut penilaian saya pribadi, tugas seorang pemimpin yang paling berharga adalah mewariskan SDM kepada bawahan. Prestasi memang perlu, tapi, jauh lebih perlu lagi penciptaan SDM di seluruh jajaran staf. Yang bodoh dipintarkan, yang lemah dikuatkan, yang belum pengalaman diberi pelatihan, sehingga seluruh personil benar-benar kuat sehingga membawa pengaruh sangat kuat bagi keseluruhan satuan. Makanya, dalam memimpin, saya memperhatikan yang lemah, bukan yang kuat. Dengan menguatkan yang lemah, otomatis dia akan melengkapi kekuatan seluruh tim.

Jadi, keseluruhan sistem, mulai dari latihan, FGD dan PMS, dikunci dengan sistem anev. Dalam anev ini pelaksanaan dan manajerial dikupas. Di sini pulalah saya sempat memberi feedback kepada personil soal latihan, FGD, PMS dan penindakan.

Sistem ini saya temukan dari literatur bisnis, bukan dari literatur Polisi. Juga dari pengalaman-pengalaman saya selama bertugas di kepolisian. Fungsi leadership inilah yang melekat dalam evaluasi. Sebab, leadership itu bukan konsep, tapi bagaimana menerapkan ilmu yang dimiliki dalam kehidupan sehari-hari. Ini pula saripati ajaran Begawan Kesowosidi, Hasto Broto.

Hasto Broto atau Hasta Brata adalah ajaran Begawan Kesowosidi kepada Arjuna dan dapat dipakai oleh siapapun yang ingin menjadi pemimpin. Pada intinya, kita diminta untuk belajar dan menerapkan delapan sifat alam semesta. Dan menemukan sendiri titik keseimbangan keberhasilan dalam praktek kehidupan sehari-hari. Apapun jenis kelamin kita, apapun profesi kita, siapapun diri kita dan bagaimanapun kondisi kita.

Pemimpin, pria atau wanita, pemimpin negara atau pemimpim partai, pemimpin perusahaan atau pemimpin keluarga diharapkan menemukan dan menjalankan sifat kedelapan unsur alam semesta yaitu :

1. Kismo. (Bumi)

Kismo artinya bumi, seorang pemimpin harus murah hati, bagaikan bumi/tanah, siapa orang yang mau mengolah dan menanaminya maka bumi/tanah memberikan hasil panennya. Siapa yang bersemangat menanam, dialah yang akan memanen hasilnya.

2. Maruto (Angin)

Maruto artinya angin, seorang pemimpin harus entengan, peduli,  harus tahu sampai jajaran yang paling bawah dan paling jauh (seperti angin berada di mana-mana). Siapa yang mudah menolong orang lain tanpa pamrih, dialah yang menerima pahalanya.

3. Samodro (Laut/Air)

Samudro artinya laut , seorang pemimpin harus legowo menampung apa saja. Sifat laut airnya bening dan rata jika tidak kena tekanan atau ombak, seorang pemimpin harus bening dan lembut tutur katanya serta adil. Siapa yang bijaksana dalam menjalankan tugas, ia yang akan mendapatkan hikmahnya.

4.Condro (Rembulan)

Condro artinya rembulan, seorang pemimpin harus mampu memberi penerang kepada yang gelap, memberi pintar kepada yang bodoh, memberi penyejuk bagi yang kegerahan. Siapa di antara kita yang memberikan arah/berdakwah untuk membimbing umat, dialah yang diberi tongkat.

5. Suryo (Matahari)

Suryo artinya matahari selalu menyinari laut, awan dan alam semesta sehingga tercipta keharmonisan alam. Seorang pemimpin harus dermawan, senang memberi, sering menugaskan anak buahnya untuk pekerjaan yang ia sendiri menyukai. Siapa yang disiplin dan konsisten, dialah yang menerima reward.

6. Angkoso (Angkasa/langit)

Angkoso/angkasa artinya langit selalu melindungi seluruh jagat seisinya, seorang pemimpin harus mampu melindungi bawahannya dengan tak kecuali/siapapun. Siapa yang memegang teguh keyakinan, dialah yang mudah sukses.

7. Dahono (Api)

Dahono artinya api, seorang pemimpin harus berani mengambil resiko, jika ada anak buah yang salah tetap harus dihukum walaupun masih saudaranya. Siapa yang tidak KKN, dialah yang selamat dan menemukan kebahagian.

8. Kartiko ( Bintang/ lintang)

Kartiko artinya lintang, seorang pemimpin harus sehat jasmani dan rohani karena akan menjadi panutan anak buahnya. Seperti sifat lintang menjadi pedoman/patokan. Seperti zaman nenek moyang kita, jika hendak berlayar, bertani dan sebagainya, terlebih dahulu melihat lintang. Siapa yang bisa menjadi teladan, dialah yang memimpin.

Pertanyaannya, adakah di antara kita yang bisa memahami Hasta Brata ini? Di jaman kapitalis seperti sekarang ini dan perbandingan pria dan wanita yang hampir sama, dimana uang sebagai komoditas utama dan kemewahan sebagai pakaian sehari hari, apakah di antara kita ada yang menjalani?

Saya percaya, ada di antara kita yang memahami dan menjalani Hasta Brata ajaran Begawan Kesowosidi. Pada hakekatnya alam ini dihuni oleh pemimpin dan pecundang. Sadar atau tidak kita sudah terploting sebagai pemimpin atau pecundang

Masalahnya kita masuk yang mana? Kalau masuk ke dalam kelompok pemimpin ya tinggal memantapkan, kalau masuk kelompok pecundang ya tinggal hijrah dengan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruknya. Kepemimpinan model Hasta Brata tentu tidak dibentuk dan dibangun tapi diinspirasi oleh pemimpin di atasnya. Dia muncul karena kebutuhan alam semesta.

Itu sebabnya, banyak di antara kita yang masih mengharapkan datangnya satria piningit yang akan menjadi pemimpin untuk mewujudkan negeri yang gemah ripah lohjinawi toto tentrem kerta raharja.

Makanya, dalam sistem yang saya rancang ini, saya mementingkan manusianya, dari pimpinan sampai operatornya. Jadi, seorang pimpinan yang sungguh-sungguh adalah pemimpin yang menanamkan SDM. Karena investasi SDM itulah yang menjadi beban seorang pemimpin.

Lalu ada pertanyaan, apakah dengan sistem yang keringatan ini personil terbebani, atau tersemangati? Jawaban saya sederhana. Hidup ini adalah beban, justru dengan adanya beban itulah yang harus kita tumbuhkan kreatifitas untuk mendapat hasil maksimal. Makanya, kita harus gagah membawa beban.

Dengan sistem ini, personil yang terjauh bisa terakomodir. Sistem ini menjadi rambu-rambu bagi seluruh Polisi yang ada di Jambi. Proses, hasil dan dampak, adalah arah jelas yang harus dilakukan dan dipahami bagi seluruh personil.

Lalu dalam penerapannya, bagaimana dengan keterbatasan personil? Mulai FGD, PMS sampai fungsi rutin Polisi, harus bergerak dengan personil yang sedikit? Jawabannya, tak ada rotan akar pun jadi. Jangan menunggu semuanya perfect, karena hidup di dunia tidak ada yang sempurna. Lakukan yang bisa dilakukan, tapi sesuai arah yang ingin kita capai. Itu saja.

Berikut adalah komentar dan pendapat-pendapat tentang sistem yang dibangun di tubuh Polda Jambi selama kepemimpinan saya.

Anev Jadi Kursi Panas

Polisi itu memang harus berkeringat dalam melaksanakan tugasnya, untuk mensikapi tuntutan masyarakat supaya terwujud Polisi pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat. “Polisi harus berkeringat dan bekerja secara serius sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Kalau tidak berkeringat ya bukan Polisi. Masak Polisi kerjanya hanya duduk-duduk terus. Jangan-jangan nanti semboyan, sebagai pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat hanya jadi slogan saja,” ungkap Dir Pol Air Polda Jambi Kombes Pol Bambang.

​Begitu juga dengan adanya analisa dan evaluasi (anev) yang sudah berjalan setiap hari Jumat sore di ruang Siginjai Polda Jambi, sangat baik dan bagus untuk dilaksanakan. “Karena dalam anev tersebut semua di evaluasi. Berdasarkan anev itulah bisa memicu dan menunjang kinerja anggota dalam melaksanakan tugas dengan serius dan penuh keringat,” katanya.

Selain itu, menurutnya, anev sesuai dengan managemen operasi Polri, karena tidak boleh terlepas dari renorlagdal, sehingga dengan adanya anev tersebut, kekuarangan dalam giat selama satu minggu bisa dievaluasi untuk bahan evaluasi satu minggu berikutnya agar menjadi sempurna.

Bagi Bambang, anev yang dihadiri para Kasatker, Satker dan lainnya, termasuk ketua tim, bukan hanya berkeringat, tapi merupakan kursi panas. “Di situ (anev), semua hasil kinerja dalam satu minggu masing-masing fungsi Kasatker akan dipaparkan. Disinilah timbul kursi panas,” ujarnya.

Artinya bagi Satker operasi kalau dalam satu minggu tidak ada hasil, maka masing-masing Kasatker teresebut duduknya akan tidak nyaman, dan  serasa duduk di atas bara api yang mencekam. “Pasalnya hasil-hasil kerja tersebut di dengar seluruh peserta gelar dan disaksikan Kapolda langsung. Ibaratnya, seperti seorang terdakwa duduk di depan hakim. Apa bila mereka dapat hasil, saat mengikuti anev terasa sejuk duduknya, walau AC tidak dingin dan tidak malu. Coba kalau tidak ada hasil, kursi makin panas dan muka kita mau disimpan dimana, karena malu,” tandas Bambang.

Dia juga mengakui secara moral ada beban, karena dituntut bekerja serius dan mendapatkan hasil yang tentunya sesuai dengan ketentuan dan kewenangan Polri, serta berdasarkan Undang-Undang Kepolisian.

Bambang juga mengkritik para Satker dalam mendapatkan hasil terkesan tidak memperhatikan kualitas maupun kuantitas, hanya untuk mengejar laporan. Ia mencontohkan, di beberapa wilayah yang menangkap tuak. Padahal belum ada Perda atau Undang-Undangnya. “Meraka hanya untuk mengejar target hasil, dari pada mendapatkan malu. Terkadang ujung-ujungnya hanya pembinaan. Inilah kelemahannya,” tukasnya.

Karena itu, Bambang meminta kepada Kapolda Jambi Brigjen Pol Anang Iskandar, agar konsep anev itu harus ditindaklanjuti lagi. “Pastinya sangat bagus dan diteruskan, tentunya ada penyempurnaan dari setiap evalusai, dengan memperhatikan saran dan hasil mingguannya, agar ke depannya lebih baik, tepat sasaran dan kepercayaan masyarakat kepada Polisi makin meningkat,” tandasnya.

​Sudah Jadi Kebutuhan

Polisi keringatan bukanlah menjadi momok dan menjadikannya malas-malasan bekerja. Namun bagi Kompol Slamet Widodo, Kabag Ops Polresta Jambi merupakan suatu kebanggaan, karena Polisi  seharusnya berkeringatan.

Ini semua Kembali kepada amanat Undang-Undang No. : 2/2002 tentang Kepolisian, bahwa Polri sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. “Setuju diterapkan oleh Kapolda. Karena sebelumnya, keringat Polisi belum sepenuhnya mengucur. Polisi masih landai-landai dalam melaksanakan rutinitasnya,” paparnya.

Dengan adanya program FGD dan PMS ini, yang semula Polisi bekerja secara rutinitas, dengan adanya program tersebut setiap personil Polri setiap harinya sudah merencanakan kerjanya dan mengerjakan rencananya. “Di mana pada tiap minggunya akan di anev di tingkat Polresta dan di Polda Jambi. Ini mau tidak mau setiap personil Polri harus bekerja sampai berkeringat agar mendapatkan hasil anev yang positif,” ungkapnya.

Diakui Slamet Widodo, Anev itu meski hanya duduk-duduk saja, tapi keringatan. Karena pada saat anev akan ditampilkan hasil kinerja kita selama satu minggu. “Malu apabila kita tidak ada hasil. Contoh bila tidak ada hasil, atau kalah dengan personil lain, tentunya kita akan ditertawakan dan diejek bahwa satu minggu kemarin kita tidak bekerja alias bobok, he..he..he,” tukasnya.

Dengan adanya enev ini, selanjutnya akan terpacu untuk lebih giat lagi dalam melaksanakan program PMS dan FGD dengan segala daya dan upaya, sehingga anev minggu depannya dapat membanggakan.

“Konsep anev adalah konsep managerial yang bagus apalagi dipimpin langsung oleh Kapolda. Maka akan memberikan dampak yang besar terhadap peningkatan kinerja bagi semua personil Polda Jambi dan jajarannya sampai kepada unsur pelaksana,” katanya.

Secara pribadi, Slamet menilai anev itu sangat banyak manfaatnya bila dikuti secara serius. “Di sana kita dapat banyak ilmu, terutama ilmu managerial yang dimiliki oleh seorang Kapolda yang bisa kita rasakan dan bisa diikuti,” ungkapnya.

Yang penting menurut Slamet, harus berasal dari niat yang ikhlas dan semangat anev tidak akan terbebani. “Saat ini, anev bukan menjadi kewajiban akan tetapi sudah menjadi kebutuhan saya,” pungkasnya.

Managemen Luar Biasa dan Modern

Seorang pemimpin, apapun yang dipimpinnya harus memiliki konsep atau managemen yang jelas. Begitulah pendapat dari Kombes Pol Nasri Wiharto, Dirlantas Polda Jambi menanggapi sosok leadership yang berhasil dan diikuti serta dicintai bawahannya.

Sosok ini menurutnya, terdapat di diri Kapolda Jambi Brigjen Pol. Anang Iskandar, yang memimpin Jambi dengan konsep sangat jelas dan berkeringat. “Selama ini Polisi di era terdahulu terkesan nganggur, yang baca koran ya baca koran. Yang kerja ya kerja. Tapi sejak dipimpin Pak Anang semua bekerja, semua berkeringat,” tuturnya.

Ia mencontohkan, program Patroli Multi Sasaran (PMS) dan Forum Group Discussion (FGD), semua fungsi di kepolsian dari Lalu Lintas, Sabhara, Reskrim, Provos hingga Intel ikut terlibat. “Semua bekerja, tidak ada lagi Polisi yang menganggur. Karena semua kegiatan sudah ada anggarannya. Dan semua kegiatan tersebut diekspos seluruh media lokal dan nasional serta diminta pertanggungjawabannya. Polisi keringatan itu konsep yang luar biasa dan bagus sekali,” paparnya.

Nasri juga mengakui konsep dari pimpinannya adalah menagemen modern dan pertama kali diterapkan di Polda Jambi. “Saya belum  pernah mendengar seorang Kapolda memiliki konsep seperti ini. Suatu saat jika saya dipercaya menjadi pemimpin akan menerapkan konsep Kapolda ini,” tuturnya.

Kinerja pun ditujukkan. Saat ini, di Ditlantas Polda Jambi, Nasri membuat semua anggotanya tidak ada yang menganggur, semua harus keringatan. Di Satker yang dipimpimnya, semua ada wartawannya atau humasnya. Ini bertujuan agar semua kegiatan mereka bisa dihimpun dan bisa diekspos ke seluruh media. “Yang penting ada photo dan uraian singkat dari kegiatan tersebut,” paparnya.

Untuk mempermudah media mengaksesnya, Nasri sudah membuat website khusus Ditlantas Polda Jambi, yakni ditlantaspoldajambi.net. “Hasil kerja wartawannya itulah yang dikirim ke website Ditlantas dan Humas Polda Jambi, yang nantinya bisa dikirim ke media online yang ada di Jambi,” kata Nasri.

Semua tugas yang diperintahkan pimpinan tidak membuatnya terbebani dan merasa susah. “Walau Polisi tidak disebut keringatan, namun inilah tugas sebenarnya Polisi. Konsep pemberdayaan fungsi humas dalam mendukung kegaiatan operasional dan berkawan dengan media sangatlah bagus,” ujarnya.

Di mana pun instansi, menurutnya strategi humas dan komunikasi sangat ampuh. “Senjata yang ampuh bukanlah pistol, tapi komunikasi. Kalau komunikasinya bagus, baik atasan, staf, masyarakat, tetangga, keluarga, apalagi kepada Tuhannya, niscaya hasilnya akan bagus pula.”

Begitu juga dengan giat mingguan analisa dan evaluasi (anev) yang dilaksanakan setiap hari Jumat sore dan dipimpin langsung Kapolda. Baginya, sangat besar manfaatnya. “Yang semula santai jadi rajin. Apalagi yang bekerja makin rajin. Kalau bisa ke depan anev tidak saja dilaksanakan tiap minggu, tetapi ada anev harian, bulanan, triwulan dan anev tahunan, agar arah tujuan bisa cepat terlaksana dengan baik,” kata Nasri.

Anev ini sangatlah diperlukan dalam bekerja. Pasalnya, terdapat konsep pembelajaran yang luar bisa, yakni bekerja sambil belajar. “Kalau niatnya belajar dapat ilmu. Jadi dinikmati saja, sehingga tidak ada beban, tapi kalau ada anggota yang males pergi anev, pasti merasa gak enak badan, capek. Padahal anev ini membuat semua anggota menjadi giat dan pintar. Selayaknya bisa dipertahankan,” lanjut Nasri.

Baginya, Pak Anang sosok pemimpin yang bagus, tidak otoriter dan partisipatif, mau mendengar masukan bawahannya. “Pola kepemimpinan seperti ini harus dipertahankan dan tidak berubah hingga bisa mencapai titik puncak pimpinan di Polri,” harap Nasri.

Meski Berkeringat Harus Ikhlas

Pada intinya, sebagai seorang anggota Polisi di Republik Indonesia ini, harus bekerja semaksimal mungkin dengan apa yang dipercayakan oleh pimpinan. “Modal kerja saya hanya ikhlas mensyukuri apa yang ada. Jadi tidak ada beban,” kata AKP Witry Hariyono, Kasat Resnarkoba Polresta Jambi

Diakuinya bekerja sebagai Polisi membuatnya selalu berkeringat. “Ya begitulah, karena kita bekerja digaji dengan uang rakyat. Jadi tidak ada alasan untuk kita bermalas-malasan. Menunggu perintah atasan untuk berbuat. Tapi yang kita butuhkan aksen, kreatifitas agar apa yang dibebankan di pundak kita bisa terlaksana. Saya tidak ingin bekerja hanya ABS (asal bapak senang) saja. Biarlah penuh peluh dan keringat, yang penting kalau ada hasil akan hilang keringat capeknya,” tuturnya.

Sebagi buktinya, selama menjabat Kasat Resnarkoba Polresta Jambi, dari bulan Oktober 2011 hingga April 2012, sudah 68 kasus narkoba digasaknya dengan jumlah tersangka 78 orang. “Apa tidak keringatan kita. Bahkan papan daftar jumlah tahanan sampai over dan harus ditambahi dengan kertas polio,” jelasnya sembari menunjukan papan nama tahanan di depan mejanya.

Baginya, apa yang diterapkan atau dikonsep Kapolda Jambi Brigjen Pol Anang Iskandar, melalui PMS dan FGD sangat luar biasa, karena bisa menekan angka kejahatan di wilayah hukum Provinsi Jambi.

Hanya saja, Witry mengusulkan bila melihat kasus narkoba yang ditanganinya, ke depan agar anggaran narkoba bisa ditambah lagi. “Bayangkan dalam tahun 2012, jajarannya diberi anggaran hanya untuk lifik 12 kasus dan 14 kasus sidiknya. Coba lihat, periode Januari-April 2012 sudah 36 kasus ditanghani. Kan sudah over. Gimana 8 bulan ke depannya,” katanya.

Pada prinsipnya, bagi Witry, bekerja tidak dengan jumlah anggaran yang ada, melainkan bagaimana bekerja dengan semangat dan berdedikasi tinggi untuk mengungkap kasus yang ada, terutama kasus narkoba di Polresta Jambi.

Begitu juga di anev, banyak pelajaran yang bisa diambilnya. “Selain mendapatkan informasi, juga mendapatkan motivasi, agar bekerja lebih giat lagi dan menjadi bahan perbandingan untuk pengungkapan kasus selanjutnya,” tukas Witry.

Beban Berat dan Gudang Informasi

Program Anev tiap minggunya yang dilakukan Kapolda Jambi Brigjen Pol Anang Iskandar sangat bagus, terutama untuk bagian intelkam. “Program yang membuat seluruh personil Polisi berkeringat, karena harus mengumpulkan data full paket setiap harinya mulai dari hari Senin hingga Kamis. Ini diperlukan sekali untuk mengevaluasi data dari seluruh wilayah,” tukas Kombes Pol Bagus Kurniawan, Dir Intelkam Polda Jambi.

Menurutnya, semua data intel dari masing-masing Kasat Intel di setiap Polres, prosesnya sudah harus terkumpul dan disandingkan dari data statis yang ada dilaporan harian piket intel serta data situasi dinamis setiap hari. Informasi ini selanjutnya dijadikan data anev untuk diinformasikan ke Kapolda agar menjadi atensinya saat melakukan anev dengan seluruh jajarannya.

Hanya saja, yang menjadi perhatian Bagus, ia menyarankan agar setiap kali anev masing-masing Kasatker dalam memberikan materi laporan anev tidak terlalu panjang. “Yang penting masing-masing fungsi memberikan laporan secara singkat dan padat agar menghemat waktu, dan tidak jenuh, karena saat itu merupakan jam ngantuk,” katanya.

Baginya, anev merupakan gudang informasi dari masing-msing kesatuan unit Polda agar bisa mengukur kemampuan setiap personil dan tempat melihat keberhasilan kesatuannya. “Mereka akan bangga jika keberhasilannya ditampilkan. Namun, bagi yang tidak berhasil jangan down, karena akan mendapatkan evaluasi dan solusi serta motivasi dari Kapolda langsung,” tuturnya.

Di bagian intelkam, semua anggota sudah paham betul dengan program dari Kapolda, karena masuk sebagai anggota PMS. Selama ini, menurutnya, personil masih terlena dengan kamtibmas yang biasa, sehingga masih perlu waktu untuk melaksanakannya. “Untuk tingkat anggota masih belum maksimal, tapi ditingkat perwira sudah paham.”

Dengan adanya anev ini, membuat dirinya sedikit terbebani terutama masalah tanggungjawab. “Beban pasti ada, yakni beban dalam tugas. Ada baiknya, semua fungsi ikut terlibat dalam menangani sebuah kasus. Misal kasus demonstrasi, karena selama ini intel yang melakukan full data dan melaksanakan pendekatan serta bernegosiasi. Seharusnya, fungsi Samapta, Binmas, Brimob bisa dilibatkan untuk bernegosiasi,” ungkapnya.

Bagus tidak ingin program Kapolda hambar dan tidak dijalani sungguh-sungguh oleh anggota Polda. Pasalnya, harus ada penerus dan kesiapan kesatuan dalam menciptakan kondisi. “Inilah proses keberhasilan. Pejabat Polda harus paham dan tidak sungkan berdialog dengan pimpinan, serta tidak takut jabatannya dicopot,” katanya.

Ke depan, harap Bagus, setiap fungsi harus lebih siap dan bekerja dengan tanggungjawab secara maksimal agar program dari Kapolda bisa berjalan sukses. “Selama empat bulan ini masih belum maksimal masih perlu proses. Tapi tingkat keberhasilan sudah mencapai 40 persen itu sudah baik.”

Ada Motivasi di Anev

Polisi yang baik dan memahami kinerjanya memang harus berkeringat. Begitu penjelasan AKBP Robert A Sormin, Kapolres Batanghari ketika memberikan keterangan di sela-sela video konpers (vikon) dengan Kapolda Jambi Brigjen Pol Anang Iskandar di ruang Sepri Kapolda.

Menurutnya, Polisi sejak ia dilantik sudah harus berkeringat, karena Polisi berbeda dengan institusi lainnya yang harus bekerja hingga 24 jam. “Polisi harus melayani, mengayomi dan melindungi masyarakat. Makanya, kalau tidak berkeringat ya bukan Polisi,” katanya.

Sampai sini

Namun, ia tidak setuju jika giat analisa dan evaluasi (anev) pada tiap hari Jumat siang membuat Polisi berkeringat. Baginya, anev itu tempat kawah Candradimukanya anggota Polisi. Pasalnya, di anev itu banyak terdapat pengetahuan, pembelajaran yang diberikan Kapolda langsung. Selain itu, Sormin juga menilai anev juga tempat penilaian kinerja bagi masing-masing Kasatker di Polda.

“Dengan hati yang tulus dan menyadari tugas Polisi tentu tidak membuat berkeringat. Karena anev bertujuan untuk menganalisa dan mengantisipasi suatu kasus dari mulai awal kejadian hingga tidak menimbulkan gangguan yang lebih besar lagi. Bagi yang malas–malasan anev itu membuatnya tersiksa dan enggan hadir. Tapi yang ikhlas, justru akan membuatnya bergairah dan memicu semangat kerja, karena ada motivasi kerja dari Kapolda langsung,” ungkapnya.

Sejak mengikuti kegiatan anev mingguan ini, Sormin menilai anev sangat bermanfaat dan diperlukan sekali oleh anggota Polisi, agar semua kerawanan gangguan yang terdapat di wilayah hukum masing-masing Polres bisa dideteksi sejak dini.

Dengan adanya program anev ini, ia telah mengabadikannya di kesatuan Polres Batanghari. “Saya sudah menerapkannya pola-pola yang ada di anev, sehingga menjadi acuan di dalam setiap mengambil kebijakan dan keputusan di Polres,” tuturnya.

Dalam ingatan Sormin, yang paling senang mengikuti kegiatan anev, yakni banyaknya motivasi-motivasi dari Kapolda soal kinerja anggotanya, sehingga tidak ada cela untuk menolak setiap apa yang menjadi perintah atasannya. “Apalagi setiap kali ada anggota yang berhasil dalam bertugas, Kapolda selalu memberi reawerd (penghargaan). Itu semua menjadi semangat dan pemicu kerja personil.”

“Makanya, lelah, capek tidak terasa setelah Kapolda memberi motivasi. Masalahnya, semua mekanisme sudah benar, dari intel, bagian operasional hingga ke bagian humas sudah terangkum semua, sehingga menjadi singkron dan sempurna,” paparnya.

Secara jujur, tidak ada beban dalam mengikuti giat anev. Bahkan tipe kepemimpinan dari Kapolda secara tidak langsung terirama di setiap langkah kerjanya. “Ia (Kapolda) adalah sosok panutan dan menjadi contoh bagi setiap anggota Polda. Ia pemimpin yang selain tegas dalam mengambil keputusan, ia juga tidak kaku dan humanis, suka bercanda serta berjiwa kebapakan. Tapi tetap serius,” kata Sormin.

Saat ini, menurutnya zaman sudah berubah. Untuk mengubahnya diperlukan waktu yang tidak singkat. “Mereka (anggota Polisi) masih belum terbiasa dengan pola kinerja dari Kapolda. “Jadi kebiasaan lama masih terbawa. Solusinya, semua anggota harus selalu diberi motivasi dan pemahaman yang benar agar berubah sikap dan wawasannya, sehingga menjadi Polisi yang benar di mata pimpinan dan masyarakat,” tuturnya.

Intensitas Pengawasan Internal Meningkat

​Inspektor Pengawasan Daerah (Irwasda) Polda Jambi Kombes Pol Luthfi Lubihanto, mengakui bahwa sistem yang dibentuk Kapolda Jambi Brigjend Pol Anang Iskandar bikin seluruh personil keringatan. Bahkan, bagi Itwasda, sejak program-program Kapolda berjalan, mulai dari FGD sampai PMS, intensitas pengawasan jadi meningkat.

​Intensitas pengawasan meningkat karena Itwasda harus menyesuaikan perencanaan dan anggaran sesuai banyaknya kegiatan. “Sekarang saja FGD 1.800-an kali, belum lagi giat PMS di 32 Satker, semua ini harus diawasi,” ungkap Irwasda Polda Jambi Kombes Pol Luthfi Lubihanto.

​Setiap minggu seluruh kegiatan dievaluasi dalam anev. Setiap bulan dilakukan evaluasi menyeluruh. Itwasda, fokus mengevaluasi anggaran PMS dan FGD. Hasil evaluasi terakhir, masih ada Satker yang belum pas menempatkan anggaran FGD khususnya honor bagi moderator. Selama ini, dalam FGD, honor bagi moderator belum tercantum dalam program FGD. Sehingga, pada satu waktu, honor moderator yang harus dikeluarkan itu diambil dari pos anggaran yang lain. Sehingga, terjadi kesalahan di bidang penganggaran.

​Hasil evaluasi, perlu penambahan anggaran untuk honor moderator. “Sudah dimasukkan anggarannya, jadi tidak salah lagi,” jelasnya.

​Ditanya seperti apa penilaiannya terhadap seluruh sistem yang dibangun Kapolda Jambi Brigjend Pol Anang Iskandar saat ini? Luthfi mengaku seluruh sistem membuat Polisi keringatan. Dalam artian, semua kegiatan membuat Polisi benar-benar bekerja secara maksimal. Tidak ada kata berpangku tangan lagi, semua harus bergerak cepat dan mencapai target-target yang sudah diterapkan.

​Menurutnya, Kapolda saat ini sedang fokus membangun sisi kemanusian atau SDM di tubuh jajaran Polda Jambi. Aspek-aspek manajemen seperti infrastruktur, anggaran, organisasi dan manusia, tampaknya lebih ditekankan kepada aspek manusianya.

Arah kepemimpinan Kapolda dinilainya sesuai dengan harapan Polri, yakni, perubahan perilaku personil Polri dalam berorganisasi. Dengan perilaku yang baik, diyakini seluruh personil bisa membawa perubahan di institusi Polri ke arah lebih baik. Makanya, kuncinya, harus merubah manusianya terlebih dahulu.

Untuk merubah perilaku, tidak cukup hanya mengubah maindset belaka, harus ada praktek-praktek lapangan atau perbuatan, guna melihat tugas Polisi yang efektif dan siap menjalankan perubahan. “Pak Kapolda fokus merubah manusianya, SDM personil, bukan hanya merubah maindset. Kalau merubah maindset, cukup dengan seminar-seminar atau diskusi-diskusi,” tambahnya.

​Program PMS dan FGD dinilainya merupakan pekerjaan Polisi yang menyentuh hajat hidup orang banyak. Faktual dan kinerjanya gampang diukur. Cara mengukur yang dilakukan Kapolda adalah sistem anev.

​Sistem anev, dinilainya sangat mendukung seluruh rencana mengubah perilaku personil Polri. Apalagi seluruh proses dinilai, hasil giat dan efek bagi masyarakat, selalu dibahas Kapolda tiap kali anev berlangsung.

​Anev dianggap sangat efektif dalam mengejar perubahan bagi personil Polri. Dalam evaluasi ini, Kapolda bukan semata mengukur operasional, tapi endingnya berupa perubahan personal dan organisasi menjadi perhatian khusus. Sebagai contoh, personil sudah atau belum mengambil keputusan dengan pikiran logis dan hati nurani. Juga, berani atau tidak personil dalam bertindak ketika menjumpai resiko-resiko berbahaya. “Pada tataran perilaku inilah kita mengevaluasi personil,” jelasnya.

​Lalu, di antara seluruh sistem ini, mana yang paling membuat keringatan? Ditanya soal ini, Irwasda tak bisa memutuskan yang mana, apakah FGD, PMS atau anev. Menurutnya, semua sistem yang dibuat Kapolda membuat personil keringatan. Semua saling terkait dan terhubung.

​“Jadi semuanya bikin keringatan. Tidak anev saja, PMS dan FGD juga,” tandasnya.

Sukamto: Belum Masuk Kategori Sistem Baku

​Pengamat pemerintahan yang juga Akademisi Hukum Administrasi Negara di Universitas Jambi, Prof Sukamto Sutoto, sempat memberi penilaiannya tentang sistem yang dibangun Kapolda Jambi Brigjend Pol Anang Iskandar. Setelah membaca gagasan kebijakan Kapolda, mulai dari sistem PMS, FGD, Penindakan, Latihan sampai Analisa dan Evaluasi (Anev), Sukamto menilai ini semua belum bisa dikatakan sebagai sebuah sistem.

​Dia lebih senang menyebut ini sebagai kebijakan pimpinan. Dalam hukum pemerintahan, katanya, yang dikategorikan sistem adalah segala sesuatu pengaturan yang memuat perencanaan, pelaksanaan dan pengevaluasian. Yang terpenting, penegasan dalam bentuk peraturan.

​“Kalau ini (sistem yang dibangun Kapolda), bisa dibilang masih berupa himbauan dan kebijakan internal pimpinan. Keputusan tegasnya belum ada,” ungkap Sukamto.

​Dia mempertanyakan apakah seluruh kegiatan yang dirancang Kapolda itu sudah dimasukkan dalam aturan semacam surat keputusan atau peraturan Kapolda atau belum? “Di sini (kepolisian), mungkin agak beda dengan sistem di pemerintahan,” jabarnya.

​Kalau di pemerintahan, segala sesuatu kebijakan kepala daerah, sudah termaktub di dalam Peraturan Daerah (Perda), peraturan kepala daerah (Pergub/Perbup/Perwako), atau surat keputusan yang sudah dilegalkan dalam bentuk tertulis. Nah, pada sistem yang dibangun Kapolda Jambi Anang Iskandar ini, katanya, komponen legalitas ini yang belum ada. Makanya dia menilai program-program yang dibangun ini belum bisa dimasukkan ke dalam sistem.​

​“Di kepolisian, mungkin kebijakan bisa berjalan tanpa peraturan resmi. Pengaruh komando masih besar mempengaruhi sistem hukum internal di kepolisian,” jelasnya.

​Atas itu, dia mengaku belum bisa memberi penilaian mendalam soal sistem yang dibangun di jajaran Polda Jambi saat ini. “Mungkin yang lebih banyak tahu itu penulis-penulis atau pengamat-pengamat yang sering melakukan riset di kepolisian. Kalau di administrasi pemerintahan sistemnya baku, jadi menilainya lebih mudah,” jabarnya.

​Ketika dijelaskan bahwa sistem yang dibangun Kapolda Jambi Brigjend Pol Anang Iskandar sudah memuat perencanaan, pelaksanaan dan pengaturan, Sukamto masih kukuh menyatakan bahwa keseluruhan kebijakan yang dijelaskan tersebut belum bisa dikategorikan sebagai sebuah sistem. Dia masih menyebut itu sebatas kebijakan atau instruksi komandan.

​“Sekadar saran, mungkin bisa membaca buku-buku tentang hukum administrasi kepolisian. Masalah ini pernah juga saya bahas sewaktu ada acara tentang hukum kepolisian di Palembang,” jabarnya.

​Diceritakannya, dalam acara itu, dia mencermati adanya perbedaan besar antara sistem administrasi pemerintahan umum dengan sistem administrasi di kepolisian. Meskipun, kepolisian masih termasuk salah satu institusi pemerintahan.

​Karena Polri masih institusi pemerintah, selayaknya acuannya tetap pada sistem pemerintahan umum. Makanya, tiap kebijakan dan program, supaya bisa disebut sebuah sistem baku, harus dibuatkan legalitas atau peraturan resminya.

​Terlepas dari itu, Sukamto menilai seluruh program yang dirancang Kapolda Jambi Brigjend Pol Anang Iskandar sangat positif. Semua mengarah kepada pemolisian masyarakat. Seperti PMS, FGD, ini program-program yang baik.

​“Misalnya FGD, harusnya bisa dirancang secara pasti apa temanya, audiensnya, terus hasil akhirnya apa. Jangan sampai FGD tidak ada manfaatnya bagi masyarakat. Kegiatan FGD sebanyak 1.800 setahun ini, diharapkan tidak hanya mengejar kuantitas belaka,” tandasnya.

Bedah Anggaran Membangun Kemampuan Ngempet

 Ini adalah Bab 2 dari buku saya yang berjudul Catatan Kapolda Jambi ; “POLISI ditantang kringetan”

Semangat Buka-bukaan

Sementara yang lain tertutup dalam hal anggaran, kami malah buka-bukaan soal anggaran di tubuh Polda Jambi tahun 2012. Tak ada yang ditutup-tutupi, transparan, dan semua bisa memantau. LSM, pemerintah daerah, anggota dewan, pokoknya, siapapun dan apapun institusinya, bisa melihat dan memonitor uang rakyat yang dikucurkan ke kas Polda Jambi.

​Awal tahun 2012, saking ingin transparannya anggaran di Polda Jambi, saya mengadakan bedah anggaran di salah satu hotel Kota Jambi. Banyak pihak diundang untuk menjadi pengawas. Seperti BPKP, LSM, media, instansi pemerintah dan Ketua DPRD Provinsi Jambi. Simpul-simpul kegiatan beserta anggarannya dipaparkan  secara terang-terangan dalam acara itu. Semangatnya, seluruh personil Polda Jambi bisa menjalankan kegiatan apa adanya sesuai dengan yang diprogramkan, dan semua pihak bisa menjadi pengawas.

Bagi yang belum sempat ikut bedah anggaran, saya tak segan-segan memberi gambarannya. Untuk tahun ini, anggaran Polda Jambi senilai Rp 424.695.190.000,- Dari anggaran tersebut, 79,26 persen dialokasikan bagi gaji dan belanja pagawai, belanja barang 17,16 persen dan belanja modal pembangunan Mako Polda Jambi sebesar 3,85 persen. Khusus untuk Satker Polda, tertulis anggaran senilai Rp 157 miliar atau 37,20 persen. Sementara, belanja yang diperuntukkan bagi wilayah Polres-Polres 62,80 persen atau sebesar Rp 266 miliar.

Dana tak terduga, seperti giat PMS, ditanggung KPA masing-masing melalui dana dukungan operasi (dukops) atau dana taktis Kapolda. Rincinya, dana taktis Kapolda sebesar Rp 1,2 miliar dan Rp 2,7 miliar untuk masing-masing Polres yang terdiri dari 32 Satker. Dana tersebut, dikeluarkan di luar rencana kegiatan rencana kerja.

Bedah anggaran ini, rencananya akan dilakukan pada setiap tahun, dengan evaluasi setiap tri wulan. Setiap bulan para pengguna anggaran wajib melaporkan realisasi berikut kegiatannya dan perencanaan kegiatan pada bulan berikutnya.

​Bagaimana, sudah cukup terang? Jika masih ada yang ingin tahu secara detail, bisa menanyakan ke bagian anggaran masing-masing Satker Jajaran Polda Jambi. Saya yakin, personil saya akan dengan senang hati membagikan data anggaran Polda Jambi Tahun 2012 kepada Anda. Sebab, tidak ada yang kami tutup-tutupi lagi. Uang rakyat, kembali ke rakyat, dan diperuntukkan bagi sebesar-besarnya keamanan dan ketentraman rakyat.

​Ada beberapa tujuan yang ingin saya tekankan pada acara bedah anggaran itu. Tujuan utamanya proses pembelajaran, baik bagi personil Polda Jambi maupun bagi masyarakat. Dengan adanya bedah anggaran, seluruh pihak jadi tahu apa-apa yang dikerjakan Polisi, sehingga semua bisa saling mengawasi. Bahkan, masyarakat diberi peluang mengontrol ke dalam tubuh Polda Jambi.

Tujuan lain, untuk mengetahui program-program apa yang tidak bisa dilakukan Satker. Bagi program-program yang tidak bisa dilakukan, tidak realistis, bisa langsung direvisi. Tidak realistis seperti programnya 10 sedang personilnya hanya 6, ini artinya program rawan tidak berjalan, makanya perlu direvisi dengan dasar kurangnya personil Satker.

Sasaran saya berikutnya, dengan adanya bedah anggaran, maka praktek-praktek manipulasi anggaran diharapkan bisa berkurang. Seperti mark up, fiktif dan semacamnya. Polisi ditekankan semangat menggunakan anggaran hanya untuk kepentingan pemolisian. Tidak boleh untuk yang lain.

Selain itu, dengan adanya bedah anggaran, personil bisa diajari kemampuan ngempet (menahan diri). Personil jadi tahu bagaimana menggunakan anggaran untuk kepentingan tugas dan tidak melakukan hal lain selain tercantum dalam program. Sebab, anggaran adalah jantungnya kegiatan. Jika bermasalah, otomatis seluruh kegiatan akan bermasalah juga.

Di sinilah tugas saya sebagai Kapolda, mengontrol seluruh kegiatan di Polres-Polres dan Polsek-Polsek agar sesuai anggaran dan bisa dipertanggungjawabkan. Prinsipnya, di bawah tidak akan berjalan kalau tidak ada anggaran. Itu sebabnya ada papan anggaran 32 Satker di ruang kerja saya, biar saya lebih mudah mengawasinya.

​Semangat bedah anggaran adalah transparansi. Idenya, selama ini saya merasa banyak Polisi yang belum ngerti membaca anggaran dan bagaimana mempertanggungjawabkannya. Yang bisa hanya orang-orang tertentu, misalnya bendahara satuan di tiap Satker. Selebihnya belum bisa. Itu sebabnya perlu ada bedah anggaran, supaya semua personil bisa membaca anggaran dengan lancar, sehingga bisa pula melaksanakan program-program dengan terkendali. Ini keuntungan yang sangat besar bagi internal di jajaran Polda Jambi.

​Jadi, Satker-Satker tidak akan sulit melakukan kegiatan masing-masing karena uangnya sudah ada dan programnya sudah ada. Tinggal mempertanggungjawabkan tanpa prosedur panjang lagi. Dalam artian, tidak perlu lagi apa-apa harus melapor ke Kapolda. Seperti gaji, pemeliharaan infrastruktur dan semacamnya, tidak perlu lapor, hanya berupa pemberitahuan saja. Nah, kalau program-program simpul prestasi semisal FGD, dukungan operasi, supervisi dan pelatihan, baru wajib lapor ke Kapolda. Dengan begini, rentang birokrasi diringkas sehingga efektifitas waktu bisa ditingkatkan.

​Dengan adanya bedah anggaran ini, timbul pertanyaan, kagetkah personil di tubuh jajaran Polda Jambi? Ya, saya yakin kaget. Tapi saya yakin kekagetan itu karena faktor ketidakbiasaan belaka. Kalau sudah biasa, kan tak perlu kaget lagi. Toh tujuannya sangat baik dengan beragam manfaat, jadi tak perlu takut buat apa menutup-nutupi anggaran.

​Bedah anggaran ini saya anggap sebagai awal dari keterbukaan atau transparansi di tubuh Polda Jambi. Tidak ada lagi yang ditutup-tutupi. Termasuk informasi publik.

​Ya, soal keterbukaan informasi publik (KIP), jajaran saya termasuk seluruh Satker telah mempraktekkannya sejak enam bulan terakhir. Apa-apa hasil operasi Polisi, langsung dibeberkan kepada masyarakat lewat media massa.

​Media massa, kini memegang peranan penting sebagai penyampai success story Polisi. Mulai dari FGD sampai PMS, semua dibeberkan secara terang-terangan dan apa adanya. Biar masyarakat tahu, dan biar masyarakat bisa mengawasi tindaklanjut penyelesaian kasus per kasus di tiap Satker. Pemolisian masyarakat, inilah semangatnya.

​Saat ini Polisi sedang berupaya membaur secara aktif di tengah masyarakat, dan masyarakat diharapkan bisa berpikiran dan bertindak seperti Polisi. Makanya, ini disebut pemolisian masyarakat. Jadi, mohon dukung saya, dukung seluruh gerakan kami yang mudah-mudahan positif ini.

​Tulisan di bawah ini merupakan komentar-komentar tentang transparansi anggaran Polda Jambi. Banyak sambutan positif yang menenangkan dan menyemangati kami.

Yang Penting Soft Control

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jambi Didik Krisdiyanto, menyampaikan pendapatnya tentang transpransi dan akuntabilitas anggaran di tubuh Polda Jambi. Bahkan dia mengklaim, baru Polda Jambi lah yang berani buka-bukaan terhadap anggaran, instansi pemerintah yang lain terkesan masih takut-takut.

“Saya menilai transparansi dan akuntabilitas anggaran di Polda Jambi sudah sangat baik,” ungkap Didik.

Transparansi anggaran Polda Jambi sudah tergambar pada bedah anggaran yang dihadirinya awal tahun lalu. Mulai dari anggaran operasional, belanja, modal, dibeberkan lengkap dengan peruntukannya. Ini membawa keuntungan bagi pengelola anggaran, semua jadi merasa bertanggungjawab.

Selain itu, karena diketahui publik lewat bedah anggaran, personil jadi merasa ada pengawasan oleh masyarakat. Efeknya, pengelola yang akan berbuat macam-macam jadi berkurang. Inilah pentingnya transpransi di bidang anggaran.

​Transparansi, sambungnya, bukan berarti semua harus dibuka ke publik. Tapi paling tidak garis besarnya bisa disampaikan ke masyarakat. Informasi-informasi umum yang perlu diketahui masyarakat sudah selayaknya dibuka. Misalnya pos pelayanan, pembangunan Mako, anggaran operasional tindak pidana umum, korupsi, harus jelas dan transparan. Untuk pos-pos anggaran seperti ini, sudah sepantasnya dipaparkan ke publik sebagai bentuk keseriusan dan rasa tanggungjawab institusi pemerintah.

​Setelah transparansi, baru ada akuntabilitas. Keberhasilan maupun kegagalan sepatutnya dilaporkan, baik itu kepada pimpinan maupun kepada masyarakat. “Harus jelas, inilah keberhasilan, inilah kegagalan,” jelasnya.

​Jika ada kegagalan, Satker juga perlu melaporkan. Kenapa bisa gagal dan penyebabnya apa. Alasan-alasan tidak tercapai itu perlu disampaikan kepada pimpinan atau masyarakat. Ini harus. Memang, kegagalan bukan berarti tidak tercapai, tapi yang penting, bagaimana Satker bisa menyampaikan alasan logis dari tiap kegagalan yang terjadi. Karena konsep akuntabilitas anggaran, yakni, setiap anggaran harus selalu ada pertanggungjawabannya. Itu artinya, tiap ada anggaran harus pula ada hasilnya.

​“Di Jambi ini, perencanaan dan bedah anggaran baru terjadi di kepolisian (Polda). Yang lain belum. Kayaknya masih takut-takut menyampaikan anggaran ke masyarakat,” bebernya.

​Saking takutnya, dia pernah merasakan ada instansi pemerintah yang tidak boleh melihat mata anggaran di laporan pertanggungjawaban (LPJ) Kepala Daerah . Padahal, jika sudah ada LPJ, itu berarti sudah layak dikonsumsi publik. Bahkan, di pemerintah daerah, kalau sudah di-DPA-kan dalam bentuk Perda, itu juga berarti wajib diketahui masyarakat.

“Seperti kami, semua anggota organisasi tahu soal anggaran, sehingga kami tidak bisa menggunakan anggaran secara bebas,” tuturnya.

Yang perlu lagi, anggaran harus berbasis kinerja. Artinya, setiap pengeluaran ada hasil dan manfaatnya. Itulah yang sering dipermasalahkan BPK. Akuntabilitas yang sering disorot adalah dari segi pertanggungjawabannya. Nah, kalau prinsip transparansi dan akuntabilitas benar-benar berjalan, dia menjamin kemungkinan besar laporan anggaran Polda Jambi tahun ini akan bersih.

Kepala Perwakilan BPK Jambi ini sempat memberi masukan positif kepada Kapolda Jambi Brigjend Pol Anang Iskandar. Katanya, sebaik apapun sistemnya, kalau soft controlnya tidak jalan, otomatis sistem tidak akan berjalan dengan baik. Perangkat lunak  dalam hal ini manusianya perlu dibina dan diawasi. Kepolisian dinilainya memang sudah ketat aturannya, tetapi di belakang aturan, the man behind the system harus terus dibina.

Di atas itu ada lagi tone at the top atau irama dari pimpinan. Konsepnya keteladanan. Sikap pimpinan akan mempengaruhi bawahannya. “Saya pribadi menilai Pak Kapolda orangnya komitmen terhadap visi misinya, dan beliau juga memiliki keteladanan,” jabarnya.

Contohnya tiap apel, Kapolda didengarnya sering memberi pencerahan kepada anggota. Sehingga, tiap kali apel, anggota merasa ada yang kurang kalau belum mendengar arahan Kapolda. “Saya sangat hormat dengan sikapnya yang low profile dan dekat dengan bawahannya itu,” aku Didik.

Makanya dia menyarankan agar Kapolda terus membina personilnya sampai tingkatan paling bawah. Karena, bagaimanapun juga, bawahan yang paling jauh pasti butuh perhatian. “Tapi dengan keteladanan dan keramahannya (Kapolda), anggota saya rasa bisa nyaman dalam bekerja,” tandasnya.