“Quo Vadis” Pengguna Narkoba ?

Undang-undang (UU) No 35/2009 tentang Narkotika adalah UU yang sangat “seksi”, sangat keras terhadap para pengedar narkoba, karena diberlakukannya hukuman minimum, dapat dijatuhi hukuman terberat (hukuman mati), bahkan diperberat dengan perampasan aset pelakunya, disisi lain sangat humanis terhadap Penyalah Guna meskipun Penyalah Guna narkoba dilarang dan dinyatakan sebagai kejahatan “mogol”, bukan tindak pidana ringan dan juga bukan tindak pidana berat, karena diancam dengan hukuman penjara maximal 4 tahun (pasal 127), yang menurut hukum acara diatur secara berbeda. Humanis karena mendekriminalisasikan Penyalah Guna, dengan ketentuan Penyalah Guna dan dalam keadaan ketergantungan yang dikenal dengan pecandu baik bermasalah dengan hukum maupun tidak oleh UU diwajibkan untuk direhabilitasi (pasal 54). Penyalah Guna yang dalam ketergantungan ini apabila bermasalah dengan hukum diberi alternatif penghukuman berupa “hukuman rehabilitasi” terbukti salah maupun tidak di pengadilan dan masa menjalani “rehabilitasi” ini diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman (pasal 103), dimana tujuan yang merupakan “roh” undang – undang narkotika adalah menjamin upaya pengaturan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi Penyalah Guna dan Pecandu (pasal 4), pada hakekatnya penanganan Penyalah Guna dan Pecandu yang bermasalah dengan hukum, oleh UU dijamin bermuara di tempat rehabilitasi, bukan dipenjara.

Sedangkan Penyalah Guna dalam keadan ketergantungan, yang melaporkan diri ke Rumah sakit atau Puskesmas yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan, yang berfungsi sebagai Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) untuk mendapatkan perawatan, dinyatakan oleh undang undang “tidak dituntut pidana”. Kemudian setelah mendapatkan perawatan ternyata yang bersangkutan kambuh kembali, UU memastikan tetap tidak dituntut pidana (pasal 128).

“Seksinya” undang – undang narkotika saat ini, karena Indonesia ikut menandatangi konvensi – konvensi Internasional tentang narkotika dan diadopsi kedalam UU narkotika yang berlaku saat ini. Konvensi tunggal tentang narkotika tahun 1961 menghasilkan keputusan bahwa masalah penggunaan narkoba illegal masuk dalam lingkup pelanggaran hukum dan penggunaanya dinyatakan sebagai kejahatan serius yang harus dihukum pidana, kemudian pada Amandemen Konvensi tunggal tentang narkotika tahun 1972, menghasilkan Amandemen Protokol 1971 dan ditambahankan ketentuan bahwa, masalah penggunaan Narkoba illegal masuk juga lingkup kesehatan, dimana pengguna Narkoba sebagai orang sakit diperlukan upaya pemulihan melalui rehabilitasi. Dalam sidang PBB tentang narkotika dan psikotropika, tahun 1988, menghasilkan keputusan bahwa pengguna narkoba yang bermasalah dengan hukum diberikan alternatif berupa hukuman “rehabilitasi”.

Siapakah Penyalah Guna ?

Menurut UU No. 35/2009 tentang narkotika yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum (pengguna illegal) dalam bahasa sehari – hari masyarakat dikenal sebagai pengguna atau orang mengkomsumsi narkoba .

Penyalah Guna yang bermasalah dengan hukum dalam kontruksi hukum positif berdiri pada dua dimensi, dimensi kesehatan dan dimensi hukum. Oleh karena itu undang – undang narkotika kita menganut double track system pemidanaan, yaitu Penyalah Guna dan dalam keadaan ketergantungan dapat dihukum pidana dan dapat juga dihukum rehabilitasi.

Saat ini yang terjadi adalah para Penyalah Guna dikontruksikan masuk pada dimensi hukum murni, tanpa dilakukan penilaian apakah dan bagaimankah peran Penyalah Guna tersebut, apakah sudah kecanduan atau bagaimana tingkat kecanduannya, sehingga dimensi kesehatan sangat penting untuk menentukan hal tersebut. Tidak dilakukannya penilaian ini menyebabkan Penyalah guna lepas dari dimensi kesehatan, hal ini bertentangan dengan hukum acara dan aspek Hak Asasi Manusia.

Pilihan memasukkan para Penyalah Guna dalam dimensi hukum murni (berdasarkan konvensi 1961), tanpa mengindahkan dimensi kesehatan (hasil sidang PBB tentang narkotika dan psikotropika tahun 1988) menyebabkan permasalahan penyalahgunaan narkoba jauh dari akses untuk mendapatkan rehabilitasi, sehingga permasalahan penyalahgunaan narkoba dunia belum dapat diatasi dan hanya dapat ditekan. Hal tersebut seiring dengan yang terjadi di Indonesia saat ini. Bahkan yang terjadi saat ini “Perang melawan narkoba yang sudah dilaksanakan lebih dari 40 tahun, dianggap gagal oleh masyarakat dunia, karena yang diperangi penggunanya bukan cartelnya saja”.

Ekspektasi terhadap dekriminalisasi pengguna Narkoba

Dengan mendekatkan akses rehabilitasi terhadap pengguna narkoba, diharapkan mereka yang sudah terlanjur mengkonsumsi narkoba dapat pulih, sehingga mereka tidak terbebani kerugian “ekonomi dan sosial”, masa depan mereka lebih baik. Hal tersebut juga berdampak pada menurunya permintaan atau kebutuhan akan narkoba, sehingga “bisnis” narkoba cenderung “tidak laku”.

Dengan ditempatkannya pengguna narkoba kedalam rehabilitasi, diharapkan masalah yang saat ini terjadi di Lembaga Pemasyrakatan yaitu over load, drug related crime di dalam Lapas dapat diminimalisir.

Dampak sesungguhnya yang diinginkan dari dekriminalisasi pengguna narkoba adalah, timbulnya keiinginan dari masyarakat yang sudah terlanjur mengkonsumsi narkoba untuk menyembuhkan diri secara mandiri, dan memenuhi kewajiban yang diatur dalam UU yaitu melaporkan diri secara secara sukarela ke Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL), untuk mendapatkan perawatan sehingga perbuatan mengkonsumsi narkoba tidak dituntut pidana, (pasal 128).

Ekspektasi ini sejalan dengan “roh” UU Narkotika, yaitu menyelamatkan Bangsa Indonesia dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika serta menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalah guna dan pecandu narkotika.

Dekriminalisasi ≠ legalisasi

Dekriminalisasi secara umum diartikan suatu proses penghapusan sama sekali sifat dapat dipidananya suatu perbuatan, yang semula merupakan tindak pidana dan juga penghapusan sanksinya berupa pidana yang sering diartikan sebagai legalisasi oleh masyarakat.

UU Narkotika kita mengatur tentang dekriminalisasi Penyalah Guna Narkoba, namun tidak secara explisit menyatakannya. Itu sebabnya terjadi kerancuan dengan legalisasi dan sering keliru dipahami. Menurut Europion Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) yang berpusat di Lisbon, Portugal, menggaris bawahi ; Decriminalisation of drug possession or use can be defined as “removal of sanctions under criminal law, with optional use of administrative sanctions, such as the application of civil fines or court ordered therapeutic responses”. Oleh karena itu saya mendefinisikan berdasarkan hukum positif kita ; dekriminalisasi Penyalah Guna adalah “pemilihan sanksi rehabilitasi dari pada sanksi pidana. Membawa, memiliki, menguasai, menggunakan narkotika dengan jumlah tertentu untuk diri sendiri, merupakan perbutan melanggar hukum pidana, tetapi tidak dijatuhi sanksi pidana penjara, melainkan sanksi untuk melaksanakan rehabilitasi”.

Fakta Empiris

Indonesia dihadapkan pada bertambahnya jumlah pengguna narkoba dari tahun ke tahun, hal tersebut dapat dilihat dari meningkatnya prevalensi pengguna narkotika yang saat ini sudah mencapai 2,23% atau sekitar dengan 4,2 Juta orang.

Berdasarkan data terakhir per 12 Agustus 2014, dari Ditjen Pemasyarakatan, jumlah Napi yang terkait dengan masalah narkoba sebesar 49.896 orang, yang terdiri dari Produsen sekitar 952 orang, Bandar 5.430 orang, Pengedar 22.092 orang, Penadah 2.490 orang, dan Pengguna sebesar 18.905 orang.

Masalah lain yang timbul adalah drug related crime, dalam wajah ditemukannya peredaran narkoba dan pabrik narkoba, yang beroperasi di dalam lapas, ditemukan pula bisnis narkoba di dalam dan dikendalikan dari dalam Lapas.

Di luar Lapas, dalam kehidupan sehari – hari, pengguna narkoba yang sudah dalam kondisi ketergantungan, sering melakukan tindak kejahatan yang meresahkan masyarakat.

Kita Pilih Yang Mana ?

Untuk menjawab pertanyaan ini, yang paling utama adalah menyamakan persepsi antar penegak hukum dan masyarakat, bahwa pengguna narkoba adalah orang sakit yang harus diselamatkan.

Institusi penegak hukum dan pengemban fungsi kesehatan serta sosial telah mengambil langkah maju, melalui peraturan bersama yang pada intinya sepakat untuk penanganan pengguna narkoba yang bermasalah dengan hukum, bermuara pada hukuman rehabilitasi.

Pilihan kita menentukan masa depan bangsa…

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Saatnya Memulai….

Perubahan besar terjadi pada orientasi penanganan pengguna narkoba pada pasca ditanda tanganinya peraturan bersama Ketua Mahkamah Agung , Menkumham , Menkes , mensos , Jaksa Agung , Kapolri dan Ka BNN dimana selama ini pengguna bermuara pada hukuman pidana penjara , kedepan pengguna narkoba akan bermuara di tempat rehabilitasi , karena hukuman bagi pengguna disepakati berupa pidana rehabilitasi .

Undang undang narkotika yang berlaku saat ini menganut double track system pemidanaan terhadap pecandu , orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada narkoba baik secara fisik maupun psikis , dapat dijatuhi hukuman pidana penjara atau pidana rehabilitasi . Hakim mempunyai peran yang sangat penting dalam rangka mendekriminalisasikan pengguna narkoba dengan menjatuhkan hukuman rehabilitasi , untuk lebih memfungsikan peran hakim tersebut perlu dukungan dari aparat penegak hukum berupa peraturan bersama .

Pada peraturan bersama tersebut dibentuk Tim Asessmen Terpadu yang berkedudukan di tingkat pusat , tingkat propensi , tingkat kabupaten/kota terdiri dari tim dokter dan tim hukum yang bertugas melaksanakan analisis peran tersangka yang ditangkap atas permintaan penyidik yang berkaitan dengan peredaran gelap narkoba terutama pengguna , melaksanakan analisis hukum , analisis medis dan analisis psikososial serta membuat rencana rehabilitasi yang memuat berapa lama rehabilitasi diperlukan . Hasil asessmen tersebut sebagai kelengkapan berkas perkara berfungsi sebagai keterangan seperti visum et repertum .

Hasil analisisnya akan memilah milah peran tersangka sebagai penguna murni , pengguna merangkap pengedar atau pengedar . Terhadap pengguna narkoba murni tetap menjalami proses pidana dan diancam dengan pasal tunggal yaitu pasal 127 UU no 35 tahun 2009 tentang Narkotika dimana ancaman pidana paling tinggi 4 tahun , terhadap pengguna yang merangkap sebagai pengedar/ bandar dapat dilakukan pasal berlapis .

Analisis Tim Asessmen terhadap pengguna ini akan menghasilkan tingkatan pecandu mulai dari pecandu kelas berat , menegah dan kelas ringan dimana setiap tingkatan pecandu memerlukan rehabilitasi yang berbeda . hal ini sangat diperlukan dalam rangka mengoperasionalkan pasal 54 Undang Undang no 35 tahun 2009 tentang Narkotika dimana pecandu narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Dengan ditanda tanganinya keputusan bersama tersebut terjadi perubahan paradigma penanganan pengguna narkoba dimana penangananya lebih humanis dan berorientasi pada rehabilitasi karena pengguna narkoba akan diancan pasal pengguna saja (pasal 127 : red) , sehingga menurut hukum acara (KUHAP) tidak memenuhi syarat untuk dilakukan penahanan selama proses mempertangung jawabkan perbuatannya dan hakim diharapkan menggunakan pasal 103 UU no 35 tahun 2009 tentang narkotika dimana hakim dapat memutuskan atau menetapkan untuk memerintahkan menjalani rehabilitasi .

Dampak yang diharapkan dari paradigma ini adalah pertama para pengguna narkoba yang saat ini “bersembunyi” dapat keluar dan tidak takut dihukum penjara untuk melaporkan diri secara sukarela kepada Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) agar mendapatkan perawatan , kedua dapat memberikan pemahaman persepsi yang sama kepada masyarakat maupun para penegak hukum bahwa pidana rehabilitasi adalah hukuman yang paling tepat dan bermanfaat bagi pengguna dalam menyongsong kehidupan masa depan nya , ketiga dalam rangka lapas reform agar lapas tidak over load dan terakhir dapat menurunkan prevalensi pengguna narkoba sebagai indikator tingkat keberhasilan menangani masalah peredaran narkotika di indonesia .

Padadigma baru ini selaras dengan konvensi konvensi internasional tentang narkotika yang menekankan penanganan narkoba dengan pendekatan seimbang antara pendekatan deman ( pencegahan , pemberdayaan , rehabilitasi ) dan supply ( pemberantasan jaringan peredaran gelap) serta memberikan alternatif penghukuman rehabilitasi bagi pengguna narkoba .

Ketentuan tersebut diatas sudah diadofsi dalam Undang Undang no 35 tahun 2009 tentang narkotika dimana tujuan undang undang narkotika tercantum dalam pasal 4 yaitu : mencegah , melindungi , dan menyelamatkan bangsa indonesia dari penyalahgunaan narkotika ; memberantas peredaran gelap narkotika dan perkusor narkotika ; dan menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi penyalah guna dan pecandu narkotika .

Dengan berlakunya peraturan bersama ini pengemban fungsi rehabilitasi yaitu Kementrian Kesehatan , Kementrian Sosial dan BNN harus bekerja sama dan bekerja lebih keras untuk merumuskan tugas merehabilitasi 4 juta lebih warga bangsa agar berhenti mengkonsumsi narkoba untuk mewujutkan indonesia negeri bebas narkoba , dengan dua cara yaitu dipaksa melalui penegakan hukum dan secara sukarela melaporkan diri ke IPWL yaitu rumah sakit yang telah ditujuk oleh Menteri Kesehatan yang tersebar diseluruh Indonesia .

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Dekriminalisasi Pengguna Narkoba Tidak Sama Dengan Legalisasi

ds.001Badan Nasional Narkotika (BNN) Minggu 26 Januari 2014, mencanangkan 2014 sebagai tahun penyelamatan pengguna narkoba, sebagai tindak lanjut kebijakan dekriminalisasi dan depenalisasi pengguna narkoba untuk mengantisipasi dan menekan jumlah pengguna narkoba.

Acara ini berlangsung di Lapangan Bhayangkara, Jl. Trunojoyo, Jakarta Selatan, hadir dalam acara ini Ketua DPR, Marzuki Ali, Ketua DPD Irman Gusman, Kapolri Jenderal Sutarman, Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo, Kepala BNN Anang Iskandar, Wakil Ketua MPR Melani, Wakapolri Oegroseno, dan Kadiv Humas Mabes Polri Ronny F. Sompie.

Saat ini BNN sedang gencar-gencarnya mensosialisasikan kebijakan dekriminalisasi dan depenalisasi. Lantas apa sih sebenarnya dekriminalisasi dan depenalisasi pengguna narkoba itu? Untuk mengetahui lebih konkrit tentang kebijakan dekriminalisasi dan depenalisasi pengguna narkoba, SINAR berhasil mewawancarai Kepala BNN, DR. Anang Iskandar, disela-sela menggelar acara pencanangan 2014 sebagai tahun penyelamatan pengguna narkoba. Berikut petikan wawancaranya :

Apa Latar Belakangnya Kebijakan Dekriminalisasi Pengguna Narkoba?

Kebijakan dekriminalisasi dan depenalisasi pengguna narkoba, merupakan amanat konvensi internasional, hasil sidang PBB mengenai narkotika, dimana pengguna narkoba diberi alternatif penghukuman berupa rehabilitasi, dan diminta negara-negara peserta sidang untuk menyiapkan sumber daya manusia dan fasilitasnya untuk merehabilitasi pengguna narkoba.

Hasil konvensi ini diadopsi dalam Undang-Undang Narkotika No. 35 tahun 2009, dalam pasal 103 yang memberi kewenangan kepada hakim untuk menetapkan hukuman rehabilitasi. Masa menjalani rehabilitasi dihitung sama dengan menjalani hukuman. Jadi rehabilitasi itu hukuman atau sanksi bagi pengguna narkoba. Dekriminalisasi pengguna narkoba diartikan, bahwa menggunakan narkoba bagi diri sendiri, tetap perbuatan yang diancam dengan hukuman pidana (pasal 127, red). Namun sanksinya tidak pidana penjara, tapi sanksinya rehabilitasi.

Konsep dekriminalisasi sepertinya menabrak tatanan berpikir yang sudah baku, bahwa dekriminalisasi itu diartikan proses menghilangkan/penghapusan ancaman pidana suatu perbuatan pidana yang semula dinyatakan tindak pidana, menjadi tindakan bukan tindak pidana, bagaimana menurut Anda?

Secara umum konsep dekriminalisasi memang benar mencabut rumusan pidana dan ancamannya, tetapi untuk pengguna narkoba, saya akan kutipkan definisi dekriminalisasi pengguna narkoba yang dikeluarkan oleh Europion Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) yang berpusat di Lisbon, tahun 2005, yaitu “Decriminalisation” comprises removal of a conduct or activity from the sphere of law. Prohibition remains the rule, but sanctions for use (and its preparatory acts) no longer fal within the framework of the criminal law. Singkatnya, “Dekriminalisasi” berarti hanya sanksi non criminal, yang dikenakan atau tidak ada sanksi pidana.

Sedangkan dekriminalisasi menurut Undang-Undang Narkotika kita, memberikan kewenangan kepada hakim untuk memilih memutuskan hukuman penjara atau menetapkan tindakan rehabilitasi. Karena bentuknya pilihan, BNN mendorong kepada Hakim untuk memilih hukuman rehabilitasi bagi pengguna narkoba. Menetapkan hukuman rehabilitasi itu jauh lebih baik dari pada menghukum penjara. Ini harus dihidupkan oleh Hakim dan penegak hukum lainnya serta masyarakat, dengan cara ketika melakukan penyidikan, penuntutan dan proses di Pengadilan, orientasinya hukuman rehabilitasi, dengan tidak melakukan penahanan, lah wong, pengguna narkoba itu diancam dengan maksimal 4 tahun penjara (Ps. 127, red).  Meyakinkan masyarakat itu juga penting, jangan sampai ada perbedaan persepsi antara masyarakat dan penegak hukum. Dekriminaliasasi pengguna narkoba ini merupakan konsep yang relatif baru di Indonesia, dalam rangka mengurangi prevalensi pengguna narkoba melalui rehabilitasi secara paksa.

Selain Rehabilitasi Secara Paksa, Apa Ada Rehabilitasi Secara Sukarela?

Nah, yang secara sukarela diatur dengan depenalisasi, yang diartikan menurut UU Narkotika, bahwa perbuatan menggunakan narkoba tetap merupakan perbuatan melanggar hukum, namun apabila pengguna narkoba memenuhi kewajiban Undang-Undang, (melapor secara sukarela kepada institusi penerima wajib lapor), tidak dituntut pidana. Ini tercantum dalam UU Narkotika No. 35/2009 pasal 128. Dua metode ini (dekriminalisasi dan depenalisasi, red) merupakan cara untuk menurunkan prevalensi pengguna narkoba, dan ini belum berjalan maksimal. Makanya tahun 2014 ini kita canangkan sebagai tahun penyelamtan pengguna narkoba. Karena pengguna narkoba lebih baik direhabilitasi dari pada dipenjara, mereka sudah kehilangan masa kini dan masa lalunya, jangan sampai masa depannya lebih suram.

Mana Yang Lebih Didahulukan Dekriminalisasi Atau Depenalisasi?

Kalau menurut saya, depenalisasi harus diprioritaskan, karena ini bersifat kesukarelaan, artinya pengguna narkoba itu ingin sembuh, kita tinggal mengoptimalkan IPWL-IPWL (Rumah Sakit, Puskesmas, yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan, dan IPWL-IPWL milik Kemensos, red) yang ada di seluruh Indonesia yang sekarang ini berjumlah kurang lebih 300, dan sangat mungkin akan bertambah, karena rumah sakit di Indonesia itu, jumlahnya 2000 an lebih.

Wah Tugas BNN Berat Dong?

Memang kita sedang merubah paradigma, artinya kita harus kerja keras, menyiapkan tempat-tempat rehabilitasi yang tadinya tidak menjadi prioritas utama. Kemudian membangun integrated rehabilitation, ini artinya meng-connect-kan, rehabilitasi medis dibawah Kementerian Kesehatan dan rehabilitasi sosial, dibawah Kementerian Sosial, serta pasca rehab yang ditangani oleh BNN.

Lantas Bagaimana Caranya Menyiapkan Tempat-Tempat Rehabilitasi Bagi 4 Juta Pengguna Narkoba?

Nah ini perlu kerjasama seluruh stake holder, mulai dari perencanaan, oleh Bappenas, dukungan anggaran oleh Kementerian Keuangan dan DPR, kemudian pelaksanaan bidang penegakan hukum (MahkumJakpol), kemudian bidang rehabilitasi (Kemenkes dan Kemensos), bidang pencegahan (Kemendagri, Kemendiknas, Kemenpora, Kemeneg PPA, Kemendag, Kemenkominfo, Kemenhan dan Kementerian serta Non Kementerian dan Lembaga).

Pertanyaan Terakhir Pak. Apa Bedanya Dekriminalisasi Pengguna Narkoba dan Legalisasi ?

Yang jelas tidak sama. Kalau Dekriminalisasi pengguna narkoba itu artinya menggunakan narkoba dilarang, dan bisa dijatuhi sanksi rehabilitasi. Kalau legalisasi, menggunakan narkoba itu bukan merupakan tindak pidana, otomatis tidak bisa dihukum.

Posted in Hukum, Inspirasi, Kepolisian, Narkoba, Uncategorized | 1 Comment

TAHUN 2014 SEBAGAI TAHUN PENYELAMATAN PENGGUNA NARKOBA

SAAT INI KITA DIHADAPKAN PADA PERMASALAHAN NARKOBA YANG SUDAH SANGAT MENGHAWATIRKAN, DIMANA TERDAPAT 4 JUTA  ORANG LEBIH YANG SUDAH TERLANJUR MENGKONSUMSI NARKOBA, DITAMBAH LAGI DENGAN NARKOBA  ILEGAL BAIK SINTETIS, ALAMI, MAUPUN NARKOBA JENIS BARU YANG BEREDAR LUAS DI MASYARAKAT. HAL INI HARUS MENDAPAT PERHATIAN SERIUS DARI KITA SEMUA APABILA KITA TIDAK INGIN GENERASI BANGSA INI HANCUR KARENA NARKOBA.Be4M--JCQAAPoAI

KITA MENYADARI, SEGALA UPAYA DALAM MENYELESAIKAN MASALAH NARKOBA DI INDONESIA SUDAH BANYAK DILAKUKAN TERUTAMA OLEH PARA PENEGAK HUKUM, NAMUN SAMPAI SAAT INI PENGGUNA NARKOBA BELUM BERKURANG BAHKAN CENDERUNG BERTAMBAH. SALAH SATU HAL YANG MENYEBABKAN PERMASALAHAN TERSEBUT BELUM DAPAT DISELESAIKAN ADALAH PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP PENGGUNA NARKOBA YANG MASIH DI CAP SEBAGAI PELAKU KEJAHATAN, SAMPAH MASYARAKAT, DAN BERBAGAI STIGMA LAINNYA SEHINGGA MEREKA DIHUKUM PENJARA.

DAMPAK DARI PANDANGAN MASYARAKAT INI MENGAKIBATKAN PERMASALAHAN NARKOBA TIDAK KUNJUNG SELESAI, BAHKAN TIMBUL MASALAH LAINNYA SEPERTI BEBAN LAPAS MENJADI OVER, LAPAS MENJADI TEMPAT TANDA KUTIP AMAN BAGI PENGGUNA NARKOBA DAN MUNCULNYA KEJAHATAN LAIN YANG DIAKIBATKAN OLEH PENGGUNAAN NARKOBA DI DALAM LAPAS.

DISISI LAIN PENGGUNA NARKOBA MEMILIKI SIFAT KEKHUSUSAN DENGAN TINGKAT RELAPS ATAU KAMBUH YANG TINGGI, MEREKA TIDAK DAPAT PULIH DENGAN SENDIRINYA. HAL TERSEBUT SERING TIDAK DIPAHAMI OLEH MASYARAKAT SEHINGGA MUNCUL SIKAP ATAU PANDANGAN YANG BERBEDA DARI MASYARAKAT DAN APARAT PENEGAK HUKUM DALAM MENYIKAPI PARA PENGGUNA NARKOBA.

PANDANGAN TERSEBUT BERAKIBAT PADA TIMBULNYA SUDUT PANDANG YANG BERBEDA PULA, DISATU SISI MENGUTAMAKAN UPAYA PENEGAKAN HUKUM KEPADA PENGGUNA NARKOBA AGAR MENDAPATKAN EFEK JERA, SEDANGKAN DISISI LAIN MENGINGINKAN REHABILITASI UNTUK MENGURANGI PASAR, YANG DIASUMSIKAN AKAN BERPENGARUH PADA TURUNNYA PERMINTAAN NARKOBA.

HAL INI PERLU MENDAPATKAN PERHATIAN KITA SEMUA, AGAR KITA DAPAT MENYAMAKAN PERSEPSI TERHADAP BAGAIMANA SEHARUSUNYA MEMANDANG DAN MENANGANI PENGGUNA NARKOBA. MEREKA ITU SUDAH KEHILANGAN MASA LALU DAN MASA KININYA, JANGAN SAMPAI MEREKA KEHILANGAN MASA DEPANNYA.

MAKNA DARI PENYELAMATAN PENGGUNA NARKOBA BUKAN HANYA SEKEDAR JARGON SEMATA, NAMUN HAL INI ADALAH BENTUK KOMITMEN KITA BERSAMA UNTUK MENYELAMATKAN PENGGUNA NARKOBA YANG SAAT INI MASIH BERSEMBUNYI, KITA HARUS MENDORONG DAN MEYAKINKAN MEREKA, KELUARGANYA UNTUK MELAPORKAN DIRI SECARA SUKARELA KEPADA INSTITUSI PENERIMA WAJIB LAPOR (IPWL) AGAR MEMPEROLEH PERAWATAN ATAU REHABILITASI SEHINGGA DAPAT MENYONGSONG MASA DEPAN YANG LEBIH BAIK DAN TIDAK KAMBUH KEMBALI.

MAKNA PENYELAMATAN INI JUGA DITUJUKAN KEPADA APARAT PENEGAK HUKUM DALAM RANGKA MENANGANI PENGGUNA NARKOBA UNTUK SENANTIASA BERORIENTASI KEPADA PENGHUKUMAN REHABLITASI (MAATREGEL) TERHADAP PENGGUNA NARKOBA DEMI MENYELAMATKAN MASA DEPAN MEREKA. HAL TERSEBUT SESUAI DENGAN TUJUAN UNDANG – UNDANG NARKOTIKA NOMOR 35 TAHUN 2009 YANG HARUS KITA PATUHI DAN KITA APLIKASIKAN BERSAMA.

Posted in Uncategorized | 1 Comment

Dekriminalisasi Penyalah Guna Narkotika Dalam Konstruksi Hukum Positif Di Indonesia

Dekriminalisasi penyalah guna narkotika merupakan model penghukuman non kriminal sebagai salah satu paradigma hukum modern, yang bertujuan menekan demand reduction dalam rangka mengurangi supply narkotika illegal, yang diharapkan berdampak pada penyelesaian permasalaPrisoner in prison cellhan narkotika di Indonesia. 

Menurut Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pecandu narkotika wajib direhabilitasi, sedangkan pecandu adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan baik secara fisik maupun psikis, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010, tentang penempatan penyalah guna, korban penyalah guna dan pecandu narkotika ditempatkan ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan sosial. Ini berarti menempatkan penyalah guna narkotika sebagai korban kejahatan narkotika.

Korban kejahatan yang bersifat adiksi membutuhkan perlakuan khusus, agar mereka mendapatkan perawatan dan perlindungan sehingga dapat kembali menjadi warga negara yang mampu berperan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk menanggulangi bencana narkoba, diperlukan strategi secara integral dari hulu sampai ke hilir, dimana dekriminalisasi terhadap penyalah guna dan pecandu narkotika adalah model menekan demand reduction sehingga dapat mengurangi supply narkotika illegal. Konsep ini juga memiliki dampak ekonomis terhadap penanganan masalah narkotika.

1542563Dalam Sidang PBB di New York, Tanggal 30 Maret 1961, menghasilkan Single Convention Narcotic Drugs 1961 dan selanjutnya dalam sidang PBB di Vienna tahun 1972, konvensi ini diubah dengan Protokol 1971. Pada konvensi ini setiap negara diharuskan untuk mencegah dan merehabilitasi penyalahgunaan narkotika dengan cara memberikan edukasi, perawatan, rehabilitasi dan re integrasi sosial.

Sedangkan dalam Sidang PBB Tahun 1988 di Vienna, menyepakati bahwa penyalah guna diberikan sanksi alternatif selain pidana penjara. Sanksi alternatif tersebut dapat berupa perawatan, edukasi, rehabilitasi, dan re integrasi sosial.

Adapun dalam sidang PBB tahun 1998 UNGASS, di Vienna, sebagai evaluasi terhadap konvensi Vienna tahun 1988, yang menghasilkan deklarasi politik tentang penanggulangan bencana narkotika dengan pendekatan seimbang antara pendekatan hukum dan pendekatan kesehatan.

Seluruh konvensi Internasional tersebut telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Undang – Undang Narkotika Nomor 9 tahun 1976, kemudian disempurnakan menjadi Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1997 selanjutnya diubah menjadi Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang saat ini berlaku, dimana memposisikan penyalah guna sebagai korban yang perlu mendapatkan perawatan.

Dalam Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, salah satu tujuannya yang tercantum dalam pasal (4) adalah menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi penyalah guna dan pecandu narkotika. Namun fakta di lapangan, para penyalah guna dan pecandu narkotika dijatuhi hukuman penjara dan mendekam di Lembaga Permasyarkatan.

Berdasarakan penelitian tentang dekriminalisasi penyalah guna narkotika yang dilakukan tiga orang peneliti di Portugal ; Fatima Trigueros, Paula Victoria Dan Lucia Diaz, menyimpulkan korban penyalahguna narkoba “lebih baik di terapi dari pada dihukum”. Kemudian Glenn Greenwald, warga negara Amerika yang melakukan penelitian tentang dekriminalisasi di Portugal, tahun 2009  menyimpulkan, bahwa mereka yang terjerat kasus memiliki dan menggunakan narkotika tidak dikaitkan dengan peradilan kriminal, sejak dilakukan dekriminalisasi angka penyalah guna mengalami penurunan, dengan dekriminalisasi pemerintah mendorong para pecandu/penyalah guna untuk memberdayakan dirinya melalui perawatan atau rehabilitasi.

drug-addictJustin B. Shapiro, yang juga melakukan penelitian tahun 2010 di Meksiko, berkesimpulan, “menuntut para penyalah guna dan pecandu narkotika akan menghambur – hamburkan sumber daya penegakan hukum, serta mendorong timbulnya korupsi bagi penegak hukum”.

Pelaksanaan dekriminalisasi penyalah guna narkotika telah dilakukan oleh beberapa negara dengan beberapa variasi dekriminalisasi :

Di Belanda, kepemilikan semua jenis narkotika adalah pelanggaran, tetapi kepemilikan dengan jumlah kecil untuk kepentingan pribadi hanya merupakan pelanggaran ringan. Penyalah gunaan narkotika untuk pribadi, ditolelir penggunaannya oleh penegak hukum. Dekriminalisasi model Belanda ini berdampak pada menurunnya pengguna narkotika pemula, dan menurunnya penggunaan hard drug.

Di Portugal, dekriminalisasi penyalah guna narkotika diatur dalam Undang – Undang  narkotika Portugal pasal 2 (1), pembelian, kepemilikan dan penggunaan narkotika untuk kepentingan pribadi selama 10 hari merupakan pelanggaran administrasi, apabila kepemilikannya melebihi batas pemakaian selama 10 hari maka secara hukum pemilik narkotika adalah pengedar. Penyalah guna narkotika tetap dilarang. Dampak dari dekriminalisasi di Portugal adalah penurunan angka penggunaan narkotika usia produktif, penurunan ketertarikan penggunaan narkotika, peredaran narkotika menurun serta pengidap HIV, hepatitis, kematiaan yang diakibatkan oleh penggunaan narkotika menurun drastis.

Sedangkan di negara bagian New South Wales bentuk dekriminalisasi merupakan program Polisi. Melalui diversi dimana Polisi dapat menawarkan kepada yang ditangkap atas pelanggaran narkotika untuk menjalani program rehabilitasi. Bagi mereka yang diketahui memiliki atau menggunakan narkotika untuk kepentingan pribadi dapat menjalani diversi narkotika. Dampaknya penurunan tingkat penggunaan cannabis dan biaya penegakan hukum menurun.

Saat ini ada sekitar 23.779 warga binaan pemasyarakatan merupakan penyalah guna narkotika yang menjalani hukuman pidana di lapas. Hal ini terjadi akibat penyalah guna narkotika diputus hukuman pidana, seharusnya hukuman rehabilitasi yang pantas bagi penyalah guna narkotika. Hal tersebut terjadi karena konstruksi tuntutan Penuntut Umum, menuntut penyalah guna di pidana.

Fakta yang muncul di Persidangan sering terjadi perbedaan tuntutan Penuntut Umum dengan keterangan terdakwa, dimana Penuntut Umum menuntut bahwa unsur membawa, menguasai dan memiliki narkotika dengan jumlah yang sangat terbatas,  (dibawah ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4/2010, yaitu kondisi tertangkap tangan dengan barang bukti dibawah 1 gram untuk sabu, 8 butir untuk ekstasi dan 5 gram untuk ganja, yang merupakan kebutuhan satu hari) dengan ancaman pidana pasal pengedar. Sedangkan keterangan terdakwa menyatakan bahwa yang bersangkutan hanya menggunakan. Alasan penuntut umum karena mempedomani berkas perkara yang sudah terkonstruksi pasal membawa, menguasai, memiliki yang diperuntukan bagi pengedar.

Hal ini terjadi karena penyidik menginterpretasikan bahwa memiliki, menguasai, membawa narkotika dibawah ketentuan surat edaran Mahkamah Agung, dapat dikonstruksi dalam pasal sebagai pengedar, sehingga sangat jarang pasal penyalah guna  berdiri sendiri. Disisi lain penyidik yang menangani kasus penyalah guna narkotika jarang melakukan langkah – langkah pemeriksaan secara medis dan psikis untuk menentukan seorang yang ditangkap sebagai penyalah guna atau pengedar, serta tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap tingkatan kecanduan dan rencana terapi rehabilitasinya, sehingga Hakim merasa sulit dalam memutuskan tindakan berupa rehabilitasi.

Faktor kontekstual lainnya yang mempengaruhi belum berjalannya dekriminlaisasi, disebabkan para penegak hukum yang khusus menangani permasalahan penyalah guna narkotika kurang dapat memahami “roh” Undang – Undang Narkotika Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, dimana dalam pasal 4 menyebutkan : menjamin pengaturan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi penyalah guna dan pecandu narkotika.

Karena Indonesia telah meratifikasi konvensi PBB hasil sidang tahun 1998, dimana para penyalahguna diberikan alternatif berupa rehabilitasi, maka Undang – Undang Narkotika kita mengatur doble track system pemidanaan, yaitu Hakim dapat memutuskan hukuman pidana penjara dan dapat memutuskan tindakan rehabilitasi bagi penyalah guna narkotika. Itulah sebabnya Hakim mempunyai peran yang sangat penting yang diberikan Undang-Undang untuk melakukan dekriminalisasi.

Kerangka hukum dekriminalisasi dalam hukum positif di Indonesia termaktub secara limitatif dalam Undang-Undang namun belum dapat dioprasionalkan, karena belum ada mekanisme hukum yang membedakan secara operasional klasifikasi pecandu narkotika. Implementasi dekriminalisasi penyalah guna narkotika di Indonesia masih terkendala oleh adanya perbedaan penafsiran hukum, tentang unsur “tanpa hak atau melawan hukum”, budaya hukum, pemahaman tentang tujuan Undang – Undang Narkotika Nomor 35 tahun 2009 terhadap penyalah guna narkotika, sehingga penyalah guna dikonstruksi dengan pasal diluar pasal pengguna (pasal 127) yang berorientasi pada  bukan tindakan rehabilitasi.

Dalam rangka mengfungsionalisasikan pelaksanaan dekriminalisasi penyalah guna narkotika di Indonesia, demi mewujudkan Indonesia Negeri Bebas Narkoba, disarankan dibentuk mekanisme hukum berupa tim kecil yang berada di tiap – tiap kabupaten/kota, dan provinsi serta tingkat pusat yang beranggotakan Kementrian Hukum dan HAM, Kementrian Kesehatan, Kementrian Sosial dan Koordinator Drug Control Policy, dengan tugas dan kewenangan menentukan peran tersangka yang tertangkap tangan atas permintaan penyidik Polri dan BNN, menentukan kriteria pecandu sesuai dengan jenis kandungan yang dikonsumsi, kondisi ketika ditangkap dan tempat mengkonsumsi serta kondisi situasi ekonomi, menentukan rencana terapi dan jangka waktu penyalah guna di rehabilitasi, yang dapat digunakan sebagai keterangan ahli dalam berkas perkara yang akan diacu oleh Jaksa dalam menuntut dan Hakim dalam memutuskan perkara terhadap penyalah guna narkotika. *

 

Posted in Hukum, Narkoba | 6 Comments

Menyelamatkan Korban Penyalah guna Narkoba..Mari Kita Wujudkan

Capture ini saya foto dari harian umum sinar pagi tgl 1 Juli hari ini...

Capture ini saya foto dari harian umum sinar pagi tgl 1 Juli hari ini…

SAUDARA-SAUDARA PADA HARI YANG SANGAT PENTING INI SAYA INGIN MENGAJAK SAUDARA UNTUK BERSAMA-SAMA MENYAMAKAN PERSEPSI DAN PEMAHAMAN ATAS DUA HAL YANG PENTING.

HAL PENTING PERTAMA ADALAH MENYANGKUT CARA PANDANG ATAU MINDSET ATAU ESTATE OF MIND TERHADAP URUSAN NARKOBA INI, INI PENTING.

SEDANGKAN YANG KEDUA YANG SUDAH KITA BICARAKAN, TETAPI SAYA HARUS MENGINGATKAN KEMBALI ADALAH BAGAIMANA KITA SEMUA MENJALANKAN TUGAS, SIAPA BERBUAT APA.

MARI KITA MULAI DARI YANG PERTAMA MENYANGKUT CARA PANDANG. SAYA MELIHAT BAHWA MASYARAKAT KURANG BISA MEMBEDAKAN MANA SAUDARA-SAUDARA KITA, ANAK-ANAK KITA YANG TERGOLONG SEBAGAI KORBAN SEBAGAI VICTIM, DAN YANG KEDUA, SIAPA-SIAPA YANG BOLEH DIKATAKAN SEBAGAI PENJAHAT YANG MELAKUKAN KEJAHATAN DI BIDANG NARKOBA INI.

KALAU TIDAK KITA PAHAMI, SOLUSINYA MENJADI KELIRU. BANYAK DIANTARA WARGA NEGARA KITA, TERMASUK ANAK-ANAK KITA GENERASI MUDA KITA YANG BENAR-BENAR MENJADI KORBAN, VICTIMS, TIDAK ADA NIAT KEJAHATAN DAN TIDAK ADA KEGIATAN KEJAHATAN YANG MEREKA

LAKUKAN TETAPI DIA MASUK DALAM LINGKARAN ITU, PENGGUNA, YA SINGKATNYA MENJADI KORBAN.

TERHADAP MEREKA ITU, TERAPINYA, SOLUSINYA ADALAH DIOBATI DISEMBUHKAN DIREHABILITASI DIBIMBING KEMBALI KEDALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT AGAR DIA PUNYA MASA DEPAN.

INI HARUS SAMA KUATNYA DENGAN UPAYA PENEGAKAN HUKUM. UPAYA MEMBONGKAR MENJARING MENJERAT PELAKU KEJAHATAN NARKOBA.

OLEH KARENA ITU SAYA SENANG TADI, IKUT BERSYUKUR MEMBERIKAN TANDA PENGHARGAAN BAGI SAUDARA-SAUDARA KITA YANG DENGAN NIAT YANG BAIK, BENAR-BENAR IKUT MELAKSANAKAN REHABILITASI DALAM ARTI YANG LUAS.

ANAK-ANAK KITA GENERASI MUDA KITA YANG MENJADI KORBAN NARKOBA INI SUDAH KEHILANGAN MASA LALU DAN MASA KININYA. JANGAN SAMPAI MEREKA KEHILANGAN MASA DEPANNYA.

CARANYA BIMBING KEMBALI. SOLUSINYA BUKAN LAPAS TAPI PUSAT-PUSAT REHABILITASI. KONSEPNYA BUKAN DIHUKUM TAPI DISELAMATKAN.

DENGAN DEMIKIAN SEKALI LAGI JUSTRU DI LINGKUNGAN ITU TERJADI PERTOBATAN, KESADARAN, DAN INSYALLAH KEMBALI KE KEHIDUPAN YANG BENAR.

KALAU KONSEPNYA DIHUKUM, DIPENJARAKAN, BISA JADI KELUAR DARI LINGKUNGAN KEHIDUPAN YANG BAIK KEBAWA KE WILAYAH YANG GELAP ITU.

INI SAYA MENGAJAK SELURUH RAKYAT INDONESIA, TERMASUK JAJARAN PEMERINTAHAN PUSAT DAN DAERAH.

PUSAT, PROPINSI, KABUPATEN DAN KOTA MEMILIKI CARA PANDANG DAN PEMAHAMAN YANG SAMA. DIFFERENT CONCEPT, DIFFERENT TREATMENT, BEDA HAKIKATNYA BEDA.

OLEH KARENA ITULAH MARILAH KITA TEMPUH SOLUSI YANG BERBEDA PULA.

SEDANGKAN YANG KEDUA SIAPAPUN YANG TERLIBAT DALAM KEJAHATAN NARKOBA, HUKUM HARUS DITEGAKKAN TIDAK BOLEH DIBIARKAN JARINGANNYA BERKEMBANG DIMANA-DIMANA, DI NEGERI KITA, DI KAWASAN ASIA BAHKAN DI SELURUH DUNIA. ITU HAL PENTING YANG INGIN SAYA SAMPAIKAN PADA HARI YANG BERSEJARAH INI.

HAL PENTING YANG KEDUA SAYA KATAKAN TADI SIAPA BERBUAT APA. KALAU KITA PUNYA SPECTRUM., SIAPA BERBUAT APA TADI, YANG PALING

AWAL, YANG PALING DEKAT, YANG PALING BERTANGGUNGJAWAB ADALAH KELUARGA, RUMAHTANGGA, DARI SITU DULU.

SULIT DIMENGERTI DAN MENURUT SAYA KURANG BERTANGGUNGJAWAB MANAKALA ADA SATU KELUARGA, SEBUTLAH AYAH, IBU, ANAK. HIDUP BERTAHUN-TAHUN DALAM SATU RUMAH TIDAK TAHU BAHWA ENTAH PUTRANYA ENTAH PUTRINYA TERLIBAT DALAM KEJAHATAN NARKOBA.

BAGAIMANAPUN SULIT DITERIMA AKAL SEHAT, MANAKALA SEMUA KELUARGA SALING PEDULI, SALING BERBAGI, SALING SAYANG MENYAYANGI.

DISITU AWAL DARI DIMENSI PENCEGAHAN. DISITU AWAL DARI UPAYA PENYELAMATAN.

JADI MARI KITA KEMBALI KE KELUARGA ATAU RUMAH TANGGA SEBAGAI BASIS. TENTU SETELAH ITU DI SEKOLAH, DI TEMPAT BEKERJA, DI MASYARAKAT LUAS, DAN SEBAGAINYA. SAMPAI PADA TINGKAT NASIONAL KITA PERLU BUILDING BLOCKS, KITA PERLU STRATEGI DAN KEBIJAKAN, KITA PERLU KOORDINASI, DAN SEMUA LANGKAH-LANGKLAH TERPADU, DAN INPRES YANG SAYA KELUARKAN PADA TAHUN 2011 YANG LALU MENGATUR TENTANG ITU SEMUA.

TINGGALAH TENTUNYA APA YANG MUSTI DILAKUKAN SECARA INTERNASIONAL. ASIA SENDIRI KITA TAHU ADA MOBILITAS YANG LUAR BIASA DARI PERDAGANGAN GELAP NARKOBA INI, DARI NEGARA KE NEGARA, MACAM-MACAM METODOLOGINYA, TRANSPORTASINYA, CARA- CARANYA. TENTU BNN DAN PENEGAK HUKUM KITA HARUS LEBIH CANGGIH.

KALAU MEREKA MENGGUNAKAN TEKNOLOGI MODERN KITA HARUS LEBIH MODERN LAGI TEKNOLOGI YANG KITA GUNAKAN, DAN TENTUNYA BANYAK LAGI YANG MUSTI DILAKUKAN SECARA BERSAMA.

TAPI SEKALI LAGI KERJA SAMA INTERNASIONAL PENTING SANGAT PENTING TETAPI AWALNYA BERANGKAT DARI KELUARGA DARI RUMAH TANGGA.

MARILAH KITA SEMUA DI RUANGAN INI MENGAJAK YANG LAIN PEDULI, SALING SAYANG MENYAYANGI, SALING BERBAGI, SAMPAI MEMASTIKAN BAHWA ANGGOTA KELUARGA INI BISA TERHINDAR DARI KEJAHATAN NARKOBA INI.

SAUDARA-SAUDARA INDONESIA NEGERI YANG KITA CINTAI INI TERUS MEMBANGUN DIRI. KITA TENGAH MELAKSANAKAN TRANSFORMASI BESAR UNTUK JANGKA WAKTU 20, 30, 40, 50 TAHUN MENDATANG, DAN KITA SEPAKAT PADA TAHUN 2030 MISALNYA KITA INGIN MENJADI EMERGING ECONOMY.

KITA INGIN INDONESIA 2045 SERATUS TAHUN SETELAH MERDEKA, KITA INGIN MENJADI NEGARA YANG EKONOMINYA KUAT DAN MAKIN BERKEADILAN, DEMOKRASINYA MATANG DAN STABIL, PERADABAN KEHIDUPAN MASYARAKATNYA MAKIN MAJU DAN UNGGUL.

SEDANGKAN DI ABAD 21, DENGAN IJIN ALLAH, DENGAN KERJA KERAS KITA MUDAH-MUDAHAN KITA MENJADI NEGARA YANG MAJU.

KITA PUNYA YANG DISEBUT DEMOGRAPHIC DEVIDEN. KARENA DARI 245 JUTA RAKYAT KITA YANG TERGOLONG USIA PRODUKTIF ITU BESAR. INILAH MODAL YANG LUAR BIASA HUMAN CAPITAL APABILA DISATUKAN DENGAN SUMBER DAYA ALAM, NATURAL CAPITAL, TEKNOLOGI, MOMENTUM KEBANGKITAN BANGSA, STRATEGI DAN KEBIJAKAN YANG TEPAT, MAKA PULUHAN JUTA ATAU RATUSAN JUTA NANTINYA WARGA NEGARA YANG SANGAT PRODUKTIF ITU AKAN BISA MENGANGKAT PEREKONOMIAN KITA.

DIANGKATNYA EKONOMI BERARTI DIANGKATNYA KESEJAHTERAAN RAKYAT. TAPI DENGAN CATATAN, MEREKA AKAN MENJADI THE REAL HUMAN CAPITAL MANAKALA GENERASI YANG PRODUKTIF INI SEHAT. SEHAT JASMANI SEHAT ROHANI. MANAKALA MEREKA CERDAS MENGUASAI ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI, DAN MANAKALA MEREKA DAPAT KITA BEBASKAN DARI NARKOBA.

ADA MATA RANTAI YANG REAL URUSAN NARKOBA INI DENGAN MASA DEPAN BANGSA KITA. DAN HAKIKATNYA SAYA KIRA JUGA BERLAKU BAGI BANGSA-BANGSA LAIN, NEGARA-NEGARA LAIN, YANG INGIN MEMBANGUN MASA DEPANNYA YANG LEBIH BAIK, FAKTOR MANUSIA SANGAT-SANGAT MENENTUKAN.

TULISAN INI ADALAH PENGGALAN DARI SAMBUTAN PRESIDEN RI PADA PUNCAK PERINGATAN HANI 2013, TGL 24 JUNI 2013 LALU

Image | Posted on by | 2 Comments

Mencegah Narkoba Menggunakan Kreatifitas

1.Ini adalah karya Vincent Caesar Jansius Luhur, sorang mahasiswa dari Jakarta yang tinggal di Sunter Agung, yang menjadi Juara pertama lomba poster BNNP DKI Jakarta. Design poster ini menggambarkan nikmatnya mengkonsumsi narkoba sebanding dengan akibatnya. Stop menggunakan narkoba ! bantu mereka untuk pulih.

Ini adalah karya Vincent Caesar Jansius Luhur, sorang mahasiswa dari Jakarta yang tinggal di Sunter Agung, yang menjadi Juara pertama lomba poster BNNP DKI Jakarta. Design poster ini menggambarkan nikmatnya mengkonsumsi narkoba sebanding dengan akibatnya. Stop menggunakan narkoba ! bantu mereka untuk pulih.

Karya seorang fotografer dan disain grafis dari Tabanan Bali atas nama Ferry Firmansyah ini menceritakan tentang kekuatan sebuah keyakinan bahwa narkoba berbahaya meskipun di sarangnya narkoba masih bisa menghindar. Karya ini menjadi juara kedua dalam lomba poster BNNP DKI Jakarta.
Karya seorang fotografer dan disain grafis dari Tabanan Bali atas nama Ferry Firmansyah ini menceritakan tentang kekuatan sebuah keyakinan bahwa narkoba berbahaya meskipun di sarangnya narkoba masih bisa menghindar. Karya ini menjadi juara kedua dalam lomba poster BNNP DKI Jakarta.

 

 ini adalah karya VW Teguh Windarto, seorang desainer grafis dari Malang Jawa Timur yang menjadi juara harapan II lomba poster BNNP DKI Jakarta, yang menggambarkan korelasi berbanding terbalik dengan budaya kita.

ini adalah karya VW Teguh Windarto, seorang desainer grafis dari Malang Jawa Timur yang menjadi juara harapan II lomba poster BNNP DKI Jakarta, yang menggambarkan korelasi berbanding terbalik dengan budaya kita.

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment