FGD Program Unggulan

Ini adalah Bab 5 dari buku saya yang berjudul Catatan Kapolda Jambi ; “POLISI ditantang kringetan”

Semua Bebas Bicara

FGD KPK 2Ketika komunikasi tersumbat alias the botlenecking antara masyarakat dengan institusi pemerintahan, maka yang akan terjadi adalah aksi-aksi yang berpotensi rusaknya kondisi kondusif. Ini harus dipecahkan. Masyarakat harus diberi ruang untuk bebas berbicara, mengemukakan berbagai beban yang dirasa selama ini. Dan, memecahkan berbagai persoalan.

​Atas dasar pemikiran itu, saya merencanakan Focus Group Discussion (FGD) di tahun 2012. FGD diharapkan bisa menjadi wadah bagi masyarakat untuk bersuara. Intinya, semua bebas bicara di dalam forum FGD. Supaya puas, FGD tahun ini ditargetkan sebanyak 1.848 di 10 Polres dan 168 di Polda, dengan pelaksanaan tersebar di jajaran Polda Jambi. Setiap minggu ada saja diskusi-diskusi penting. Berbagai persoalan dibahas, berbagai solusi dicari bersama, dan berbagai keluh kesah selama ini yang mengganjal di dada dikeluarkan.

​Di Jambi, rata-rata persoalan yang dibahas oleh masyarakat dalam FGD adalah konflik lahan. Selain itu, tema diskusi disesuaikan isu terhangat yang mencuat di masyarakat. Misalnya rencana kenaikan harga BBM beberapa waktu lalu.

​Tim Binmas Polisi bergerak mengadakan berbagai diskusi tentang minyak. Narasumber yang dihadirkan dari institusi berwenang. Sehingga, diskusi menjadi terarah dan menghasilkan ide-ide yang positif.

​Ya, FGD memiliki beberapa tujuan. Antara lain, menemukan solusi, alternatif solusi dan melahirkan ide solusi. Semua hasil diskusi nantinya akan sangat bermanfaat bagi masyarakat. Minimal bisa menambah wawasan bagi peserta diskusi.

​Tujuan lain FGD, yakni sebagai jembatan komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah atau Polisi, dan masyarakat dengan masyarakat. Efek akhirnya, persoalan yang mengkristal di masyarakat bisa dipecahkan secara bersama-sama.

​Forum diskusi ini juga berfungsi ganda. Proses pembelajaran, sosialisasi terhadap permasalahan yang muncul, dan sebagai proses adu argumentasi. Jika ini berjalan, dipastikan seluruh peserta diskusi yang hadir akan membawa banyak ilmu sepulang dari FGD, karena narasumber yang dihadirkan adalah orang-orang berkompeten di bidangnya masing-masing sesuai pokok diskusi. Peserta juga akan lega setelah berhasil mengeluarkan unek-unek yang menjadi beban di dada selama ini. Betapa indahnya…

​Dalam FGD, Polisi berperan sebagai fasilitator dengan narasumber ditunjuk langsung oleh panitia dari kepolisian. Diskusi berlangsung mengalir dan terarah. Peserta dibebaskan bicara. Semua berhak bersuara. Semua berhak bertanya. Semua berhak memberi usulan-usulan ide pemecahan akan masalah yang ada. Dan, semua tentunya akan plong.

​Selain itu, anggaran pelaksanaan FGD dilaksanakan secara transparan. Narasumber diberi honor, panitia diberi biaya akomodasi, peserta diberi snack, dan fasilitas diskusi diupayakan minim anggaran, kalau perlu gratis. Gratis, karena FGD selama ini dilaksanakan di gedung-gedung milik pemerintah. Toh, diskusi ini sangat penting dan bermanfaat bagi Pemerintah Daerah.

Soal transparansi anggaran, saya sangat serius! Bahkan, saya pernah mengadakan bedah anggaran Polda Jambi tahun 2012 di hadapan berbagai pihak terkait, seperti anggota Polisi, BPKP, anggota Dewan, LSM dan mahasiswa. FGD, termasuk yang dibedah anggarannya pada waktu itu. Ini artinya, seluruh program terang benderang bagi Polisi dan masyarakat. Semua bisa mengawasi.

Tiap kali FGD dilaksanakan, minimal ada 5 personil Polisi dari Binmas yang terlibat sebagai perencana, pelaksana dan pembuat laporan pertanggungjawaban. Hasil diskusi dicatat dan dilaporkan sebagai dokumentasi berharga bagi semua. Sementara evaluasi, dilaksanakan setiap tiga bulan sekali.

​FGD telah berjalan sejak Januari hingga kini. Hasilnya memang belum diketahui pasti, karena harus ada penelitian untuk mengetahuinya. Tapi, animo masyarakat sangat tinggi dengan adanya FGD yang menjadi ikon Polda Jambi 2012 ini. Mereka memberi dukungan, ingin dilaksanakan terus, dan ingin terlibat langsung. Masyarakat seperti mendapat ruang untuk bicara dengan bebas. FGD, adalah solusi bagi mereka. Mendapat reaksi semacam ini, saya terharu, senang, dan berharap tugas Polisi sebagai pengayom masyarakat benar-benar bisa terwujud.

​Diskusi ini sangat penting. Saking pentingnya, tiap kali diskusi, saya berusaha untuk hadir langsung. Baik sebagai narasumber atau sebatas peserta. Ya, ini sangat bermanfaat. Dengan adanya diskusi menghadirkan narasumber berkompeten, kita jadi tahu detail kendala akan persoalan yang ada. Misalnya pada kasus konflik lahan, saya sekarang jadi tahu bahwa pemerintah daerah tak punya kekuatan. Kuncinya ada di Pemerintah Pusat.

​Betapa kerasnyapun masyarakat mengadukan persoalan konflik lahan khususnya terkait izin pemanfaatan lahan hutan, baik itu dalam bentuk surat maupun demonstrasi, toh, Pemda tak bisa berbuat apa-apa. Karena izin itu dikeluarkan pemerintah pusat lewat institusi terkait. Semisal Kementerian Kehutanan. Pemda paling hanya bisa menjadi jembatan bagi masyarakat ke pemerintah pusat. Setelah itu, Pemda hanya bisa menunggu keputusan seperti juga masyarakat.

​Kalau saja izin semacam itu dikeluarkan oleh Pemda, atau perwakilan pemerintah yang di daerah dengan delegasi, saya yakin, sudah tentu konflik-konflik lahan antara masyarakat dengan perusahaan akan cepat tuntas. Tidak berlarut-larut. Polisi pun bisa menjadi jembatan penyelesaian masalah tersebut biar cepat selesai dan terhindar dari aksi-aksi anarkis.

​Jika ada yang bertanya, kenapa Polisi selalu ada tiap konflik masyarakat dengan perusahaan, saya akan jawab bahwa itu memang sudah tugas Polisi. Wajar jika Polisi mengamankan perusahaan ketika ada aksi unjuk rasa, karena Polisi, tak ingin ada aksi anarkis yang bisa merugikan masyarakat maupun pihak lain. Tolonglah, jangan buruk sangka dengan menyebut Polisi berpihak pada perusahaan, itu salah besar. Kami sudah tentu berpihak pada masyarakat karena memang itu tugas utama kami sebagai pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat.

FGD​Ini hanya contoh kecil hasil pelaksanaan FGD. Masih banyak dampak lainnya yang akan membawa dampak langsung terhadap masyarakat. Karena, ketika FGD dilaksanakan, Polisi akan keringatan, sedang masyarakat menikmati hasilnya. Sebagai pelayan, jika masyarakat puas, kami pun puas.

​Satu lagi, ada pula yang menanyakan apa keuntungan FGD bagi Polisi? Saya akan jawab begini. Selama ini, Polisi menerima residu dari masalah-masalah sosial di masyarakat dalam bentuk demo dan bentrok antar pihak. Ini terjadi karena masyarakat tidak menemukan ruang khusus untuk mengemukakan unek-unek yang dirasakan. Komunikasi macet. Masyarakat jadi mencari cara-cara lain sebagai bentuk penyampaian aspirasinya. Tapi dengan adanya FGD, masyarakat jadi lebih terarah dan tenang. Hasil akhir, situasi dan kondisi di Jambi akan kondusif. Inilah pentingnya FGD bagi kami. Makanya FGD pantas dijadikan ikon bagi Polda Jambi di tahun 2012.

​Bagi masyarakat, baik individu, LSM maupun mahasiswa, lewat tulisan ini saya undang menyampaikan usulan tema FGD. Usulan tema bisa disampaikan ke bagian Binmas Polsek, Polres atau Polda. Bisa juga ajukan langsung ke Kapolsek, Kapolres maupun kepada saya. Ini artinya, tema diskusi tidak hanya datang dari Polisi, tapi juga datang dari masyarakat. Ayo kita diskusi. Mari bicara dengan bebas tentang segala hal yang bermasalah, supaya dada kita lapang tak terbebani lagi.

Dan melalui diskusi ini kita diminta jujur menyampaikan pendapat. Seperti lirik lagunya Ebiet G Ade yang berjudul “Untuk Kita Renungkan”:

Kita mesti telanjang dan benar-benar bersih

​Suci lahir dan di dalam bathin

Tengoklah ke dalam sebelum bicara

Singkirkan debu yang masih melekat

Hoho hoho…

 

Berikut tanggapan dan pendapat tentang FGD.

Gol Akhir, Terciptanya Kamtibmas yang Kondusif

Dir Binmas Polda Jambi Kombes Pol Kristono menerangkan, tahun 2012, ada 1.848 lebih giat FGD yang ditargetkan oleh Polda Jambi dan jajarannya. Rincinya, 1.848 FGD dilakukan oleh 10 Polres dan 168 dilakukan oleh Binmas Polda Jambi. Jadwal pelaksanaan disesuaikan panitia Satker masing-masing.

​Tema FGD kebanyakan datang dari masyarakat. Sesuai pengertiannya, FGD adalah diskusi yang dilakukan oleh sekelompok orang yang direncanakan, difasilitasi dan didesain untuk menyamakan persepsi, sosialisasi atau pemecahan masalah (problem solving) pada suatu bidang tertentu dalam suasana yang akomodatif dan nyaman, “Intinya penyamaan persepsi dan problem solving,” tegas Dir Binmas Polda Jambi Kombes Pol Kristono.

jumling 2Pola pikir pelaksanaan FGD, dimulai dari pelaksanaan intel dasar. Lalu dibuat pemetaan potensi konflik baik itu ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya maupun keamanan sesuai situasi dan kondisi wilayah. Berikutnya, peran serta masyarakat dan instansi dikoordinasikan, usai itu, barulah dirancang Focus Group Discussion (FGD). FGD yang dilaksanakan diharapkan bisa menghasilkan kesetaraan peran Polri, Pemda, masyarakat, perusahaan atau pihak yang berkonflik, mencari pemecahan masalah dan mengantisipasi konflik.

​Golnya, dengan adanya FGD diharapkan tercipta kondisi Kamtibmas yang kondusif. Jauh dari aksi-aksi yang merugikan berbagai pihak, termasuk masyarakat yang berkonflik itu sendiri.

​FGD berguna untuk menggali akar permasalahan, membangun ide kreatif dan menganalisa perbedaan pendapat di antara anggota kelompok. Dengan begitu, kemacetan komunikasi yang selama ini terjadi, bisa teratasi. Masyarakat mendapat ruang yang tepat untuk menyampaikan aspirasinya.

​Diskusi semacam ini sangat banyak membawa keuntungan. Sebab, biaya yang dikeluarkan relatif tidak mahal –paling satu giat FGD menghabiskan Rp 1,2 juta, ini sudah mencakup honor narasumber, snack/makan siang dan biaya kepanitiaan, formatnya fleksibel dengan membiarkan peserta saling bertanya. Narasumber yang dihadirkan berkompeten sehingga akuntable menjawab semua pertanyaan audiens. Dan, ide-ide spontan pemecahan masalah bisa muncul dalam diskusi.

​Detail pelaksanaan FGD antara lain, dimulai dari fase persiapan administrasi. Personil Polisi dituntut bisa memetakan potensi konflik berdasarkan perkiraan intel, menyiapkan undangan peserta diskusi, menyiapkan undangan untuk narasumber, menyiapkan surat perintah tugas personil dan menyiapkan bahan administrasi lainnya apabila ada sosialisasi.

​Setelah persiapan matang, panitia menyiapkan perlengkapan/logistik. Seperti meja kursi, sound system, alat tulis dan konsumsi. Selanjutnya masuk fase persiapan giat diskusi.

​Pra giat diskusi dimulai dari penyiapan moderator, sekretaris, narasumber dan peserta diskusi. Audiens FGD dibatasi mulai 40 sampai 60 orang, khusus kelompok yang memiliki masalah sesuai tema diskusi.

​Berikut, penyiapan lokasi diskusi. Lokasi FGD harus berada di jangkauan terdekat masyarakat. Misalnya di Mapolres, Mapolsek, kantor camat, kantor lurah atau tempat-tempat lain yang sudah disepakati dengan pertimbangan dekat dengan jangkauan masyarakat. Karena syarat lokasi FGD harus dekat, sedikit gangguan dan bisa disediakan tempat duduk melingkar.

​Yang tak kalah penting, menyiapkan moderator, sekretaris dan narasumber. Moderator, haruslah orang yang bebas dari tekanan, memiliki keterampilan mendengarkan orang lain selama diskusi dan berpikir dalam waktu bersamaan. Moderator juga harus mampu mengatur waktu, mencatat, mengendalikan jalannya diskusi dan mengingat rute pertanyaan. Termasuk, mempunyai pengetahuan yang cukup tentang topik yang dibicarakan serta mempunyai sensitivitas agar diskusi tidak menimbulkan persoalan baru.

​Sementara, narasumber dan peserta disesuaikan tema diskusi yang diangkat. Misalnya tema narkoba. Narasumbernya bisa dari Kasat Narkoba, sedang audiensnya dari pelajar, mahasiswa maupun masyarakat umum.

Metode yang digunakan dalam FGD, berupa paparan dari narasumber, tanya jawab dan problem solving. Semua diawasi dan difasilitasi oleh anggota Polri.

​FGD, diharapkan bisa menciptakan kondisi-kondisi yang bermuara pada proses pembelajaran. Baik bagi anggota Polri, masyarakat, instansi terkait maupun bagi media massa.

​Bagi anggota Polri, dengan adanya FGD anggota diharapkan memahami tupoksi dan peranan yang menjadi tanggungjawabnya, serta dapat mendeteksi dan mengidentifikasi permasalahan yang akan terjadi dan yang sedang berkembang di masyarakat. Anggota mempunyai kemampuan bersosialisasi dengan tokoh masyarakat, ulama, intelektual yang akan dijadikan mitra dan sumber informasi dalam kaitan memberikan input bagi kesatuan dan fungsi lainnya. Anggota juga diharapkan mempunyai mental pelayanan kepada masyarakat, bukan lagi sebagai penguasa.

​“Selama ini, anggota Polisi seolah-olah seperti penguasa. Sifatnya menunggu masyarakat yang datang. Tapi sekarang, Polisi harus jemput bola, harus turun langsung ke masyarakat guna mengetahui apa sebenarnya persoalan yang sedang dialami masyarakat. Sebab, inilah tugas Polisi sebagai pengabdi masyarakat,” beber Kristono.

​Diterangkan, bagi masyarakat, FGD diharapkan bisa menciptakan kondisi tumbuhnya kesadaran, ketaatan dan kepatuhan terhadap hukum, dan ikut berpartisipasi secara aktif demi terwujudnya kemitraan dalam pemecahan masalah yang berkaitan dengan masalah sosial dan keamanan. Masyarakat bisa tahu dan paham tentang tugas Polri, dan berpartisipasi membantu Polri menyampaikan pesan yang berkaitan dengan Kamtibmas.

​Bagi instansi atau pihak terkait permasalahan, FGD diharapkan menciptakan kondisi adanya satu kesamaan persepsi dan kesamaan tindak dalam menghadapi persoalan yang bisa menimbulkan kamtibmas yang meresahkan masyarakat. Bisa pula bahu membahu dan bekerjasama dengan Polisi dalam menyelesaikan setiap persoalan yang ada di tengah masyarakat.

​Terakhir, bagi media massa, FGD diharapkan mampu menciptakan kemitraan yang harmonis dalam hal perimbangan berita antara keberhasilan Polri dan ketidakpuasan anggota masyarakat terhadap Polri, memberikan informasi seluas-luasnya dan sebenar-benarnya tentang tugas, fungsi dan peran Polri, serta, menyampaikan giat yang dilaksanakan Polri.

​Hasil FGD dibukukan lalu dilaporkan ke Mabes Polri. Tembusan juga disampaikan kepada masyarakat serta instansi atau pihak-pihak yang terkait tema diskusi. “Hasil FGD sangat berharga, bermanfaat bagi banyak pihak,” tuturnya.

​Dari Januari hingga Maret 2012, FGD telah merambah di seluruh lapisan masyarakat. Pokok pembahasannya beragam. Mulai dari garlantas, narkoba, curanmor, sengketa lahan sampai seks bebas di kalangan remaja. Banyak pihak dilibatkan, ratusan audiens dibina. Polda Jambi lewat Binmasnya selalu siap melanjutkan FGD hingga akhir tahun 2012.

​Data di Binmas Polda, per 31 Maret 2012 sudah 162 FGD dilaksanakan oleh jajaran Polda Jambi. Dari data itu diketahui bahwa persoalan yang menjadi momok di masyarakat adalah konflik lahan dan masalah curanmor. Rincinya seperti sebagai berikut :

Realisasi FGD di Jajaran Polda Jambi Januari-Maret 2012 sebanyak 162 kali dengan tema bervariasi mulai dari permasalahan lahan sebanyak 30 kali, krisis BBM 13 kali, masalah penyalahgunaan narkoba 22 kali, masalah pencurian kendaraan bermotor 26 kali, masalah kekerasan dalam rumah tangga 7 kali, masalah illegal loging dan perambahan hutan 7 kali, masalah infrastruktur/fasilitas jalan yang rusak 8 kali, masalah kehidupan beragama 6 kali, masalah seks bebas dan panti pijat 9 kali, masalah tawuran pelajar 10 kali, kenakalan remaja 18 kali, masalah tumpang tindih sertifikat 6 kali.

Khusus tema curanmor, selain menggelar diskusi di wilayah rawan pencurian kendaraan, Polisi juga mensosialisasikan cara aman parkir di tempat-tempat umum. Dengan begitu, masyarakat diberi pengarahan tentang peran aktifnya mengatasi tindak curanmor di Jambi. Sebab, kelalaian merupakan salah satu penyebab curanmor. Pengendara disarankan menggunakan kunci tambahan, tukang parkir diminta meningkatkan pengawasan, dan Polisi menegaskan akan terus menindak pelaku curanmor dengan tegas.

​FGD serupa ini sering pula dilakukan Polisi. Selain tanya jawab, ada muatan sosialisasi serta penyuluhan dalam diskusi. “Ini bentuk preventif Polisi,” jelas Dir Binmas Polda Jambi.

​Hasil diskusi tidak melulu dalam bentuk keputusan langkah. Tapi, bisa pula berbentuk usulan-usulan atau rekomendasi-rekomendasi yang nantinya disampaikan kepada instansi atau pihak terkait. Polisi kembali berperan sebagai penjaga rekomendasi, pemicu agar rekomendasi itu berjalan, dan melapor kepada masyarakat sejauh mana rekomendasi telah ditindaklanjuti instansi terkait. Jadi, jika belum ada solusi kongkrit, setidaknya ada kejelasan bagi masyarakat untuk menanti solusi yang ditawarkan lewat FGD.

Sampai sini…………………

​Lalu, apa saja kendala yang dihadapi personil selama FGD direalisasikan? Kristono menjelaskan, kendala memang ada, tapi tidak prinsip. Kendala yang paling sering dihadapi adalah jarak jangkau antara pelaksanaan FGD dengan audiens sasaran. Tapi, ini terus dipecahkan personil dengan cara melaksanakan FGD di tempat terdekat dengan audiens.

​Sementara, soal kemampuan personil, dia yakin itu tidak menjadi kendala. Sebab, sebelum FGD dilaksanakan, personil yang bertugas diberi pengarahan dan pelatihan tentang semua hal mengenai FGD. Sehingga, personil tak gugup lagi ketika menggelar giat FGD.

​“Program ini sangat baik, dengan tuntutan agar Binmas bekerja secara maksimal,” ujarnya.

​Dia mengaku sejak FGD diluncurkan, satuannya langsung kebanjiran pekerjaan. Jika selama ini Binmas terkesan satuan yang kurang pekerjaan, sekarang jadi super sibuk. Setiap minggu ada saja FGD yang harus ditangani personilnya. Bila ada dua wilayah yang butuh FGD semisal konflik tapal batas, mau tidak mau Binmas Polda lah yang berperan penting mengadakan FGD. “Tapi kami yakin sampai akhir tahun ini target giat FGD bisa tercapai,” tandasnya.

 

Yang Sulit Menjadi Mudah

 

Program FGD Kapolda Jambi Brigjen Pol Anang Iskandar saat ini, menurut Kasat Binmas Polresta Jambi Kompol Suleman sangat relevan dengan tugas yang diemban di fungsi Binmas. Pasalnya, tugas kepolisian terutama di Binmas bersifat preemtif dan preventif dalam hal meminimalisir permasalahan-permasalahan sosial maupun keamanan yang sering terjadi di tengah masyarakat.

“Melalui program FGD ini, permasalahan yang ada bisa kita cegah dan cari solusinya, sehingga tidak muncul permasalahan yang besar di permukaan. Dengan begitu tidak menimbulkan gangguan Kamtibmas,” ungkap Suleman.

​Sejak digelontorkannya program FGD ini, sangat dirasakan sekali oleh masyarakat dan mendapatkan apresiasi yang luar biasa. “Saya senang kegiatan ini. Kalau bisa kegiatan ini berkelanjutan terus,” ujar Suleman menirukan perkataan masyarakat.

Salah satu keberhasilan FGD Polresta Jambi, yakni permasalahan penolakan Gudang Semen di Perumahan Taman Palmerah Indah di RT 19, 20, 21, Kelurahan Lingkar Selatan. Permasalahan tersebut sudah mentok, karena sudah tiga kali hearing di DPRD Kota Jambi. Namun, tidak juga membuahkan hasil. Barulah setelah dilaksanakan FGD, langsung membuahkan hasil. “Dari awalnya penolakan oleh warga, menjadi beralih fungsi menjadi sarana olah raga maupun swalayan,” paparnya.

Diakui Kasat Binmas, awalnya pemilik gudang tiga kali diundang DPRD tidak pernah hadir. Namun, ketika diundang oleh panitia FGD, pemilik gudang dapat hadir ditengah-tengah masyarakat, dan bisa mengambil keputusan yang tepat dan diterima masyarakat.

Demikian juga dalam kasus yang menyangkut developer terkenal di Jambi, Jhoni NGK, yakni kasus permintaan jalan oleh warga di Kelurahan Bagan Pete di Perumahan Sunderlend, Kotabaru. Mulanya Jhoni NGK tidak pernah bersedia hadir sewaktu masyarakat mengadakan hearing di DPRD Kota Jambi.

“Sudah tiga kali dipanggil, tapi tidak mau hadir. Takut dengan warga. Alhamdulillah, melalui FGD Polresta, Jhoni NGK bisa hadir di depan masyarakat yang minta jalan perumahan. “Akhirnya pihak developer menyetujui permintaan warga tersebut, tanpa ada pihak yang dirugikan,” tuturnya.

Menurutnya, selama ini permasalahan yang terjadi kurangnya komunikasi yang baik diantara pihak yang bertikai. Untuk itulah, yang mulanya setiap kali pertemuan dengan masyarakat selalu diwakilkan, dengan kepiawaian dan jurus bujuk rayu yang dilakukan Binmas Polresta Jambi, para pimpinan dapat hadir dan bisa memutuskan persoalan dengan arif dan bijaksana.

Selain itu, tanggapan positif banyak terlontar dari masyarakat yang hadir sebagai perserta FGD, juga mendapatkan apresiasi dan dukungan dari instansi terkait. Seperti yang dituturkan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), maupun Ketua Lembaga Adat Kota Jambi Asnawi AB, “Program FGD Kapolda Jambi ini sangat bagus sekali. Kalau bisa berkelanjutan. Karena tugas-tugas mereka terbantu sekali,” tuturnya menirukan perkataan mereka.

Dari mana sumber atau tema tiap ada kegiatan FGD. Menurut Suleman, selain dari tim FGD Polresta Jambi, yakni dari intel yang mencium persoalan yang terjadi di tengah masyarakat, juga permintaan dari masyarakat sendiri. “Bahkan, persoalan kecil sewaktu sedang ngopi di warung pun, bila dianggap bisa menimbulkan gangguan kamtibmas, bisa dijadikan tema diskusi,” katanya.

Tidak semua berjalan mulus. Tidak ada gading yang tak retak. Begitu juga setiap giat FGD yang diadakan Polresta Jambi, ada kendalanya. Seperti halnya waktu pelaksanaan, “Maklum orang Jambi mempunyai kesibukan masing-masing dan berbeda dengan daerah di kabupaten lainnya. Sehingga pelaksaanan FGD harus dilaksanakan pada malam hari, yakni di Aula Kantor Lurah masing-masing,” tutur Suleman.

Dari segi narasumber, terkadang menurutnya, yang dikirim bukan kepalanya langsung, tetapi yang diwakilkan. Sehingga dalam memberikan tanggapan kurang memuaskan terhadap pertanyaan masyarakat. Akibatnya, tidak bisa mengambil keputusan seperti yang diharapkan masyarakat.

Masalah anggaran juga mendapatkan kendala. Persoalannya, anggaran untuk FGD jumlahnya terbatas, yakni 30 orang. Ternyata di lapangan, yang hadir membludak melebihi dari yang diundang. Tidak jarang, anggaran di dompetnya, rela dikeluarkan, demi institusi kebanggaanya dan perintah pimpinannya. “Dari itu, ke depan, perlunya dukungan anggaran yang lebih lagi,” katanya.

Harapan tidak hanya dimiliki anggota saja, melainkan masyarakat saat ini bertumpu dengan program kegiatan FGD Kapolda Jambi. “Saat ini sudah menjadi icon di masyarakat. Dan ini harus tetap berkelanjutan,” katanya. Masyarakat juga berharap, meskipun ada pergantian Kapolda yang baru nantinya, program FGD ini tetap dilanjutkan karena sangat efektif dalam mengantisipasi dini gejolak yang ada di tengah masyarakat, baik sosial maupun keamanan.

“Kalau setiap insan Polri bisa mengemban dan mampu memiliki komunikasi baik dengan masyarakat seperti halnya FGD ini, maka Polisi akan tetap mendapatkan kepercayaan yang tinggi di mata masyarakat,” harap Suleman singkat.

Mengenai perencanaan FGD di Polresta Jambi, setiap bulannya berkisar 20 giat yang dilaksanakan oleh Sat Binmas Polresta dan Polsek jajaran. “Polresta 14 kali dan Polsek jajaran 6 kali FGD,” katanya.

 

Lembaga Adat Dukung FGD 100 Persen

 

Tidak hanya kalangan mahasiswa dan masyarakat saja yang mendukung program FGD Kapolda Jambi. Namun dukungan serupa datang dari Ketua Lembaga Adat Kota Jambi, Drs HM Asnawi AB MM. “Saya 100 persen mendukung program kemaslahatan umat melalui FGD ini. Karena paradigma sudah bergeser dari lama ke baru, era reformasi dan globalisasi. Di era ini suka tidak suka harus jalan,” ujar Asnawi.

Apalagi baru-baru ini ada rencana pendirian lembaga cegah kejahatan di Indonesia yang digagas Kapolri Jenderal Polisi Timur Pradopo. Lembaga itu nantinya dibina oleh gubernur dan Kapolda Jambi. Dalam waktu dekat akan dideklarasikan. Ini hampir sama dengan FGD.

Selain FGD, ada pula Jumat keliling (jumling) yang dilakukan oleh Kapolda Jambi. Ini juga patut didukung. Selain jumatan, bisa pula mensosialisasikan ke masyarakat hal-hal mengenai cegah kejahatan. Manfaatnya sangat besar, dari yang tidak tahu menjadi tahu.

Lembaga adat, katanya, sampai sekarang terus berperan dalam pembangunan. Kerjasama dengan Polisi sangat membantu tegaknya adat di Jambi. Apalagi kerjasama antara lembaga adat dan Polisi selama ini sudah jalan.

“Kami dan tokoh adat Jambi bersedia diundang di FGD, agar tercipta suasana kondusif di bumi tanah pilih pusako betuah dan sepucuk jambi sembilan lurah ini,” tandasnya.

 

Pecahkan Masalah Tanpa

Berujung Pelaporan Ke Polisi

 

Dukungan juga datang dari pengusaha Real Estate di Jambi atas program FGD Kapolda Jambi. Manfaatnya dirasakan sangat besar oleh Direktur PT Niaga Guna Kencana (NGK) Jhoni NGK.

Menurutnya, FGD dapat memecahkan masalah dengan sangat efektif dan efisien. Apabila tidak dengan FGD, bisa terjadi miss komunikasi di luar.

“Ibarat filosofinya, titip uang bisa berkurang titip omongan bisa berlebih. Itulah yang kami rasakan dengan adanya FGD yang dilangsungkan oleh Satuan Binmas Polresta Jambi, beberapa waktu lalu,” katanya.

Sebagai contoh yang dialaminya. Saat PT NGK yang bergerak di bidang usaha Real Estete di Jambi menemui masalah di lapangan. “Kami sering menemui kendala yang berhubungan dengan masyarakat, baik kecil maupun besar selama ini. Bahkan, yang kami hadapi ada yang berujung di pengadilan, seperti beberapa tahun lalu,” ujar Jhoni.

Tapi dengan adanya FGD di tahun 2012 ini, cerita dia, ketika membuka proyek perumahan ke 14 bernama Sunderland di lokasi Mayang, Kota Baru, dia menemukan kendala, yakni beberapa oknum masyarakat meminta jalan yang membelah komplek perumahan dengan berbagai macam alasan. Seperti adanya tanah wakaf, tidak memiliki izin, pencemaran lingkungan dan lainnya.

Namun, semua dibantah Jhoni, karena banyak bukti dan dokumen otentik. Meski demikian, aksi pengerahan massa dan demo tidak terhindarkan. Mereka, katanya, meminta sesuatu yang tidak masuk akal saat demo berlangsung di DPRD Kota Jambi dan di lokasi proyek serta di kantornya.

Akibatnya, selain proses pekerjaan memakan waktu yang cukup lama, seluruh aktivitas pekerjaan di lapangan dihentikan oleh beberapa oknum masyarakat dengan berbagai ancaman. Upaya mediasi pun sering dilakukan, baik yang dilakukan melalui mediator maupun undangan hearing di DPRD Kota Jambi. Namun setelah beberapa kali dilakukan, tidak juga menemui kata sepakat. Dan pada akhirnya, Jhoni melapor ke pihak kepolisian dikarenakan masalah tersebut membesar dan menjurus kepada anarkisme.

Namun, yang membuat Jhoni bernafas lega, beberapa hari setelah pelaporan, pihak kepolisian dalam hal ini Polresta Jambi melakukan pengiriman surat yang di dalamnya tertulis undangan FGD yang ditandatangani Kapolresta Jambi Kombes Pol Samsudin Lubis. “Melalui FGD itulah, saya mengetahui adanya produk baru dari Polda Jambi yang dicanangkan oleh Kapolda Jambi Brigjen Pol Anang Iskandar,” paparnya.

Setelah mengikuti FGD tersebut, yang dibawakan langsung oleh Wakapolresta Jambi AKBP Yassir dan didampingi Kasat Binmas Kompol Suleman, dengan jujur Jhoni menyambut baik dan penuh manfaat yang luar biasa. “Seluruh inti dari permasalahan dapat dipecahkan pada saat itu juga, sehingga membuahkan surat notulen rapat yang hasilnya dapat memuaskan kedua belah pihak.

Selain itu, katanya, hasilnya dapat juga dilihat bersama baik di koran maupun di TV lokal. “Semua promosi perumahan kami, sudah berjalan sebagai mana proyek lainnya dan di lapangan sampai saat ini proyek bernama Sunderland sudah launching dan kembali bekerja lancar sebagai mana proyek kami sebelumnya,” tuturnya.

Sebagai pengusaha muda dan sukses di Jambi, Jhoni yakin dan sependapat dengan pengusaha lainnya, bahwa FGD ini tetap harus dipertahankan, karena sangat terasa sekali. “Produk FGD sangat membantu dalam memecahkan masalah tanpa berujung ke pelaporan Polisi dan banyak menyita waktu dan pikiran. “Untuk itu, perlu kita apresiasi program ini atau saya lebih suka menyebutnya sebagai produk unggulan baru di kepolisian khususnya di Polda Jambi,” kata Jhoni.

Kalau boleh saya berharap, lanjutnya, apabila ada pergantian Kapolda suatu saat nanti, tolong produk unggulan ini tidak ditelan bumi dan dapat diteruskan ke generasi berikutnya, sehingga para pengusaha di Jambi mendapatkan payung percepatan pemecahan masalah.

Sebagai pengusaha yang mengalami langsung FGD ini, agar undangan yang hadir dalam FGD harus diperiksa identitasnya, agar tidak ditunggangi oleh oknum yang tidak berkepentingan dan tidak menginginkan situasi aman. “Ini penting. Mengingat yang hadir di forum banyak orang yang tidak ada hubungannya. Sesuai dengan judulnya fokus group discussion yang saya samakan artinya to the point. Jadi seyogyanya orang yang tidak berkepentingan pada acara tersebut dilarang masuk,” tukas Jhoni NGK.

 

Terobosan Baru yang Patut Ditiru

 

​Di kalangan jurnalis, FGD juga dipandang program terbaik. Ini merupakan terobosan baru yang patut diberi apresiasi dan patut ditiru. Soalnya, FGD sangat representatif dalam menampung aspirasi masyarakat.

​Seorang Pemred harian lokal di Jambi mengaku, sejak FGD dilaksanakan, secara otomatis berbagai pihak mendapat keuntungan. Konflik-konflik tanpa disadari mulai menurun di Provinsi Jambi. Apalagi, FGD dilaksanakan secara menyeluruh oleh jajaran Polda Jambi.

​M. Hardiyansyah, jurnalis dan fotografer harian pagi Posmetro Jambi, menegaskan pandangannya, betapa program Kapolda Jambi Brigjend Pol Anang Iskandar sangat brilian. Sangat merakyat.

​Iyan, sapaan M. Hardiyansyah, adalah salah seorang wartawan liputan Polda yang paling sering mengikuti tiap kali FGD dilaksanakan. Makanya, dia sangat dekat dengan program FGD yang dirancang Kapolda Jambi Brigjend Pol Anang Iskandar itu.

​Selama meliput FGD, dia menilai diskusi berjalan mengalir, lancar dan tanpa intervensi dari pihak-pihak tertentu, termasuk Polisi. Bahkan, kedua belah pihak yang bermasalah, bisa mengikuti diskusi dengan bebas dan tidak merasa dirugikan. Benar-benar diskusi yang damai dan bebas terarah.

​“Ini program yang bagus dan patut ditiru. Polda Jambi sangat merakyat,” tutur Iyan.

​Iqbal, jurnalis harian pagi Jambi Ekspress mengaku pernah mengikuti FGD yang sangat “panas”. “Pernah satu kali FGD audiens sampai hampir bertinju (berkelahi), tapi untung tidak jadi,” jabarnya. Atas itu, dia menyarankan agar ketika diskusi, keamanan tetap diutamakan.

 

Polisi Lebih Terbuka dan Memasyarakat

 

​Sejak FGD dilaksanakan, banyak respon positif yang keluar dari masyarakat. Termasuk dari pemerhati pemerintah Jambi, Prof Sukamto Sutoto, seorang akademisi administrasi pemerintahan Universitas Jambi.

​Menurutnya, masukan-masukan dari masyarakat sangat bermanfaat bagi kemajuan institusi pemerintahan, termasuk juga institusi kepolisian. Dengan adanya diskusi-diskusi, arus aspirasi masyarakat lebih lancar dari biasanya. Masyarakat jadi tahu arah dan tujuannya dalam menghadapi satu masalah. Ke mana harus mengadu, ke mana harus menanti jawaban atau solusi persoalan yang dihadapinya.

​Soal siapa yang melaksanakan diskusi, Sukamto menilai boleh siapa saja. Ya Pemerintah, ya Polisi, dan ya masyarakat. Pokoknya, siapapun yang butuh keterbukaan informasi, bisa melaksanakan diskusi yang teratur dan berpola. Jenjang diskusi pun, sebenarnya sudah dilaksanakan oleh pemerintahan sejak RI dibentuk. Diskusi resmi yang selama ini diterapkan adalah musyawarah perencanaan pembangunan atau disingkat musrenbang. Musrenbang digelar dari tingkat dasar pemerintahan seperti kelurahan, lalu kecamatan, kabupaten, provinsi sampai pemerintah pusat.

​Musrenbang dasarnya sama dengan diskusi. Yakni, mencari keterbukaan informasi soal masukan-masukan, persoalan-persoalan, dan harapan-harapan kelompok masyarakat. Idenya, dengan adanya musrenbang, pemerintah bisa tahu apa yang dibutuhkan masyarakat dan jelas ke mana arah pembangunan ke depan dilaksanakan.

​Kembali ke FGD. Dia menilai sejak FGD digelontorkan Kapolda Jambi yang baru, Brigjend Pol Anang Iskandar, kelompok masyarakat tertentu sangat diuntungkan. Bukan hanya kelompok masyarakat saja, seluruh pihak pun diuntungkan lewat FGD. Hasil-hasil diskusi bisa digunakan untuk menjalankan program-program baru atau langkah-langkah penyelesaian terhadap beberapa konflik di masyarakat.

​“Itu artinya, diskusi membawa manfaat bagi semua. Keterbukaan informasi, di manapun dan bagaimanapun bentuknya, amatlah bermanfaat bagi siapapun,” tegas Sukamto.

​Jika mencermati program Kapolda Jambi Brigjend Pol Anang Iskandar, salah satunya FGD, dia bisa melihat betapa seriusnya Kapolda mengarahkan Polisi ke arah transparansi. Selama ini Polisi dinilai sangat tertutup. Tindakan dan penegakan hukum sangat kaku. Padahal, ada hukum publik yang sangat bertolak belakang dengan hukum negara.

​Selain transparan, dia menerima sinyal betapa Polisi sekarang ingin disebut lebih mencair di mata masyarakat. Kata akhir, yakni terciptanya Polisi yang memasyarakat. “Sinyal-sinyal ini sangat kuat, saya yakin Polisi di Jambi dalam beberapa tahun ke depan akan berubah, lebih memasyarakat,” jabarnya.

​Efektifkah FGD bagi masyarakat dan institusi terkait? Ditanya soal ini, Sukamto tak bisa memberi kepastian. Katanya, penilaian semacam ini harus dilakukan setelah FGD berjalan sekian waktu. Bisa bertahun-tahun baru dapat ditarik kesimpulan efektif atau tidaknya.

​“Kita kasih waktu Polda melaksanakan FGD sekian tahun dulu, baru kita lihat hasilnya. Efektif atau tidak?” bebernya.

​Begitupun gol akhir yang diharapkan Polda, yakni terciptanya situasi Kamtibmas yang kondusif, Sukamto menegaskan ini juga harus dinilai setelah FGD berjalan beberapa waktu. Tak bisa sedini ini. “Kan baru jalan, jadi belum bisa dinilai,” jabarnya.

​Meski begitu, dia melihat penilaian yang dilakukan mestinya bukan pada prosesnya, tapi dari dampak FGD-nya. Karena yang dinilai dampak di masyarakat, maka waktu yang dibutuhkan untuk menilainya sangat lama. Bahkan bisa bertahun-tahun.

​“Yang jelas, saya lihat Polisi di Jambi sekarang jauh lebih baik dari sebelumnya. Pesan saya, pertahankan terus, dan perbaiki terus,” tandasnya.

 

 

Gubernur Siap Dukung Penuh

 

​Gubernur Jambi Hasan Basri Agus (HBA) sangat apresiatif dengan program FGD yang dirancang Kapolda Jambi Brigjen Pol Anang Iskandar. HBA, mengaku FGD menyumbang manfaat besar bagi pemerintah daerah.

​Makanya, ketika ditanyakan kesiapan dia mendukung program FGD di tahun mendatang, 2013, HBA langsung mengaku siap. Katanya, bahkan dari sisi pendanaan pun pihaknya siap. “Kalau perlu nanti kita ikut terlibat langsung,” ungkap mantan Bupati Sarolangun itu, beberapa waktu lalu.

​Sekda Provinsi Jambi Syahrasaddin pun, mengklaim sudah sering mendengar program-program unggulan Polda Jambi saat ini, termasuk perihal FGD.

​Dia menjelaskan, sejak Polda Jambi dipimpin Brigjen Pol Anang Iskandar, banyak program kemasyarakatan yang mendukung tugas pemerintah daerah. Salah satunya FGD.

​“Nanti kita nilai lagi seberapa penting FGD bagi Pemda, kalau perlu tahun depan kita dukung penuh,” tandasnya.

​Sementara, di sisi LSM, keberadaan FGD mulai terasa. Kemas Muhammad Sholihin SH, Ketua Forum Komunikasi LSM Jambi mengatakan, dia pernah beberapa kali mengikuti FGD saat mendampingi masyarakat di beberapa kabupaten yang ada di Provinsi Jambi, terutama terkait masalah lahan dan tanah aset pemerintah Kota Jambi.

Dari sekian kali mengikuti FGD, menurutnya, tampak pemetaan dari permasalahan tersebut. Tetapi, katanya, FGD tidak berlanjut kepada penyelesaian masalah. “Kegiatan FGD hanya seperti kejar target dan terkesan yang penting acara selesai. Padahal harapan kami selaku elemen masyarakat yang tergabung dalam LSM-LSM, FGD dapat membantu pemerintah secara lebih dalam, sehingga dapat selesai satu persatu permasalahannya,” tandas Kemas.

Kemas mengaku keberadaan program FGD ini merupakan terobosan hebat dari Kapolda Jambi, Brigjen Pol Anang Iskandar, sehingga masalah tersumbatnya komunikasi yang selama ini tidak jalan, dengan adanya FGD menjadi terurai.

Di sisi mahasiswa, FGD juga punya tempat khusus, Presiden BEM Unbari Bahagia Ritonga, mengaku pernah ikut FGD sewaktu di ruang pola gubernur, membahas antisipasi kenaikan BBM dan solusinya.

Menurutnya, sangat bagus bisa menyalurkan aspirasi masyarakat dan mahasiswa. Di matanya, sebagai mahasiswa, ini sangat membantu kebuntuan masalah yang dihadapi, sebelum mahasiswa turun ke jalan untuk melakukan aksi demo.

 

Wakapolri: FGD dan PMS Akan Menjadi Program Nasional

 

Program unggulan FGD dan PMS yang digelontorkan Kapolda Jambi Brigjen Pol Anang Iskandar sudah banyak mendapatkan dukungan dari banyak masyarakat Jambi, terutama  Gubernur Jambi dan Ketua DPRD Provinsi Jambi.

Demikian juga dari salah seorang petinggi Polri, Komjen Pol Nanan Sukarna, Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri) yang diundang khusus Kapolda Jambi untuk menjadi narasumber di FGD di RCC, Senin (14 Mei 2012).

Menurut pria bintang tiga di pundaknya ini, sangat menyambut baik program FGD dan PMS yang sudah menjadi trade mark di Polda Jambi. “FGD itu merupakan sarana Polda Jambi untuk mengakomodir semua masalah yang terjadi di wilayah Polda, Polres dan Polsek. Inilah salah satu cara dari Kapolda Jambi untuk melakukan hal-hal yang terukur. Itu yang terpenting,” paparnya saat berada di Mapolda Jambi.

Salah satu contoh keberhasilan FGD, yang dilaksanakan  Polersta Jambi, yakni permasalahan penolakan gudang semen di Perumahan Taman Palmerah Indah di RT 19, 20, 21, Kelurahan Lingkar Selatan. Permasalahan tersebut, sudah mentok, karena sudah tiga kali hearing di DPRD Kota Jambi. Namun, tidak juga membuahkan hasil. Barulah setelah dilaksanakan FGD, langsung membuahkan hasil. Saat ini, warga sepakat gudang semen tersebut, akan beralih fungsi menjadi sarana olah raga maupun swalayan.

Demikian juga dalam kasus yang menyangkut developer terkenal di Jambi, Jhoni NGK, yakni kasus permintaan jalan oleh warga di Kelurahan Bagan Pete di Perumahan Sunderlend, Kotabaru. Mulanya Jhoni NGK tidak pernah bersedia hadir sewaktu masyarakat mengadakan hearing di DPRD Kota Jambi. Sudah tiga kali yang bersangkutan diundang untuk hadir, tapi tidak mau hadir. Takut dengan warga. Barulah setelah Sat Binmas Polresta Jambi mengadakan FGD, Jhoni NGK bisa hadir di depan masyarakat yang minta jalan perumahan. Akhirnya pihak developer menyetujui permintaan warga tersebut, tanpa ada pihak yang dirugikan.

Begitu pula soal PMS, Wakapolri juga memuji Kapolda, karena apa yang menjadi kewenangan Kapolda seperti yang telah diamanatkan Kapolri sudah dijalankan dengan baik dan mendapat dukungan dari banyak masyarakat Jambi.

“Setiap Kapolda diberikan kewenangan sebagai sarana inisiatif  untuk membuat terobosan agar satuannya bisa bekerja dengan baik sesuai dengan lokasinya,” kata Nanan.

Pada kesempatan tersebut, Wakapolri juga menegaskan bahwa apa yang menjadi program unggulan Kapolda Jambi, yakni FGD dan PMS bisa menjadi contoh bagi Polda-Polda lain di Indonesia. “Program ini bisa diterapkan di setiap Polda di Indonesia dan akan diterapkan secara nasional,” janji Nanan Sukarna meyakinkan.

Seperti diketahui, Tim B PMS Polda Jambi yang dipimpin AKP Yusmadi Yusuf berhasil menggagalkan penyelundupan ribuan kilogram ganja yang dipasok dari Aceh ke Pulau Jawa.

Dua tersangka sopir dan kerneknya bersama barang bukti  senilai lebih dari Rp 2 miliar yang dibawa dengan menggunakan mobil interkuler (roda 10 di jalan Lintas Sumatera, Jambi-Palembang di kilometer 13, Pondok Meja, Kabupaten Muarojambi, Jambi, langsung diamankan petugas.

About anangiskandar

sabar itu indah sabar itu tanpa batas sabar itu jimat menghadapi ujian dunia sabar itu mata hati dalam menjalani kehidupan
This entry was posted in Hukum, Inspirasi, Kepolisian, Leadership. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s