Bedah Anggaran Membangun Kemampuan Ngempet

 Ini adalah Bab 2 dari buku saya yang berjudul Catatan Kapolda Jambi ; “POLISI ditantang kringetan”

bedah anggaran

Semangat Buka-bukaan

Sementara yang lain tertutup dalam hal anggaran, kami malah buka-bukaan soal anggaran di tubuh Polda Jambi tahun 2012. Tak ada yang ditutup-tutupi, transparan, dan semua bisa memantau. LSM, pemerintah daerah, anggota dewan, pokoknya, siapapun dan apapun institusinya, bisa melihat dan memonitor uang rakyat yang dikucurkan ke kas Polda Jambi.

​Awal tahun 2012, saking ingin transparannya anggaran di Polda Jambi, saya mengadakan bedah anggaran di salah satu hotel Kota Jambi. Banyak pihak diundang untuk menjadi pengawas. Seperti BPKP, LSM, media, instansi pemerintah dan Ketua DPRD Provinsi Jambi. Simpul-simpul kegiatan beserta anggarannya dipaparkan  secara terang-terangan dalam acara itu. Semangatnya, seluruh personil Polda Jambi bisa menjalankan kegiatan apa adanya sesuai dengan yang diprogramkan, dan semua pihak bisa menjadi pengawas.

Bagi yang belum sempat ikut bedah anggaran, saya tak segan-segan memberi gambarannya. Untuk tahun ini, anggaran Polda Jambi senilai Rp 424.695.190.000,- Dari anggaran tersebut, 79,26 persen dialokasikan bagi gaji dan belanja pagawai, belanja barang 17,16 persen dan belanja modal pembangunan Mako Polda Jambi sebesar 3,85 persen. Khusus untuk Satker Polda, tertulis anggaran senilai Rp 157 miliar atau 37,20 persen. Sementara, belanja yang diperuntukkan bagi wilayah Polres-Polres 62,80 persen atau sebesar Rp 266 miliar.

Dana tak terduga, seperti giat PMS, ditanggung KPA masing-masing melalui dana dukungan operasi (dukops) atau dana taktis Kapolda. Rincinya, dana taktis Kapolda sebesar Rp 1,2 miliar dan Rp 2,7 miliar untuk masing-masing Polres yang terdiri dari 32 Satker. Dana tersebut, dikeluarkan di luar rencana kegiatan rencana kerja.

Bedah anggaran ini, rencananya akan dilakukan pada setiap tahun, dengan evaluasi setiap tri wulan. Setiap bulan para pengguna anggaran wajib melaporkan realisasi berikut kegiatannya dan perencanaan kegiatan pada bulan berikutnya.

​Bagaimana, sudah cukup terang? Jika masih ada yang ingin tahu secara detail, bisa menanyakan ke bagian anggaran masing-masing Satker Jajaran Polda Jambi. Saya yakin, personil saya akan dengan senang hati membagikan data anggaran Polda Jambi Tahun 2012 kepada Anda. Sebab, tidak ada yang kami tutup-tutupi lagi. Uang rakyat, kembali ke rakyat, dan diperuntukkan bagi sebesar-besarnya keamanan dan ketentraman rakyat.

​Ada beberapa tujuan yang ingin saya tekankan pada acara bedah anggaran itu. Tujuan utamanya proses pembelajaran, baik bagi personil Polda Jambi maupun bagi masyarakat. Dengan adanya bedah anggaran, seluruh pihak jadi tahu apa-apa yang dikerjakan Polisi, sehingga semua bisa saling mengawasi. Bahkan, masyarakat diberi peluang mengontrol ke dalam tubuh Polda Jambi.

Tujuan lain, untuk mengetahui program-program apa yang tidak bisa dilakukan Satker. Bagi program-program yang tidak bisa dilakukan, tidak realistis, bisa langsung direvisi. Tidak realistis seperti programnya 10 sedang personilnya hanya 6, ini artinya program rawan tidak berjalan, makanya perlu direvisi dengan dasar kurangnya personil Satker.

Sasaran saya berikutnya, dengan adanya bedah anggaran, maka praktek-praktek manipulasi anggaran diharapkan bisa berkurang. Seperti mark up, fiktif dan semacamnya. Polisi ditekankan semangat menggunakan anggaran hanya untuk kepentingan pemolisian. Tidak boleh untuk yang lain.

Selain itu, dengan adanya bedah anggaran, personil bisa diajari kemampuan ngempet (menahan diri). Personil jadi tahu bagaimana menggunakan anggaran untuk kepentingan tugas dan tidak melakukan hal lain selain tercantum dalam program. Sebab, anggaran adalah jantungnya kegiatan. Jika bermasalah, otomatis seluruh kegiatan akan bermasalah juga.

Di sinilah tugas saya sebagai Kapolda, mengontrol seluruh kegiatan di Polres-Polres dan Polsek-Polsek agar sesuai anggaran dan bisa dipertanggungjawabkan. Prinsipnya, di bawah tidak akan berjalan kalau tidak ada anggaran. Itu sebabnya ada papan anggaran 32 Satker di ruang kerja saya, biar saya lebih mudah mengawasinya.

​Semangat bedah anggaran adalah transparansi. Idenya, selama ini saya merasa banyak Polisi yang belum ngerti membaca anggaran dan bagaimana mempertanggungjawabkannya. Yang bisa hanya orang-orang tertentu, misalnya bendahara satuan di tiap Satker. Selebihnya belum bisa. Itu sebabnya perlu ada bedah anggaran, supaya semua personil bisa membaca anggaran dengan lancar, sehingga bisa pula melaksanakan program-program dengan terkendali. Ini keuntungan yang sangat besar bagi internal di jajaran Polda Jambi.

bintara 1​Jadi, Satker-Satker tidak akan sulit melakukan kegiatan masing-masing karena uangnya sudah ada dan programnya sudah ada. Tinggal mempertanggungjawabkan tanpa prosedur panjang lagi. Dalam artian, tidak perlu lagi apa-apa harus melapor ke Kapolda. Seperti gaji, pemeliharaan infrastruktur dan semacamnya, tidak perlu lapor, hanya berupa pemberitahuan saja. Nah, kalau program-program simpul prestasi semisal FGD, dukungan operasi, supervisi dan pelatihan, baru wajib lapor ke Kapolda. Dengan begini, rentang birokrasi diringkas sehingga efektifitas waktu bisa ditingkatkan.

​Dengan adanya bedah anggaran ini, timbul pertanyaan, kagetkah personil di tubuh jajaran Polda Jambi? Ya, saya yakin kaget. Tapi saya yakin kekagetan itu karena faktor ketidakbiasaan belaka. Kalau sudah biasa, kan tak perlu kaget lagi. Toh tujuannya sangat baik dengan beragam manfaat, jadi tak perlu takut buat apa menutup-nutupi anggaran.

​Bedah anggaran ini saya anggap sebagai awal dari keterbukaan atau transparansi di tubuh Polda Jambi. Tidak ada lagi yang ditutup-tutupi. Termasuk informasi publik.

​Ya, soal keterbukaan informasi publik (KIP), jajaran saya termasuk seluruh Satker telah mempraktekkannya sejak enam bulan terakhir. Apa-apa hasil operasi Polisi, langsung dibeberkan kepada masyarakat lewat media massa.

​Media massa, kini memegang peranan penting sebagai penyampai success story Polisi. Mulai dari FGD sampai PMS, semua dibeberkan secara terang-terangan dan apa adanya. Biar masyarakat tahu, dan biar masyarakat bisa mengawasi tindaklanjut penyelesaian kasus per kasus di tiap Satker. Pemolisian masyarakat, inilah semangatnya.

​Saat ini Polisi sedang berupaya membaur secara aktif di tengah masyarakat, dan masyarakat diharapkan bisa berpikiran dan bertindak seperti Polisi. Makanya, ini disebut pemolisian masyarakat. Jadi, mohon dukung saya, dukung seluruh gerakan kami yang mudah-mudahan positif ini.

​Tulisan di bawah ini merupakan komentar-komentar tentang transparansi anggaran Polda Jambi. Banyak sambutan positif yang menenangkan dan menyemangati kami.

Yang Penting Soft Control

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jambi Didik Krisdiyanto, menyampaikan pendapatnya tentang transpransi dan akuntabilitas anggaran di tubuh Polda Jambi. Bahkan dia mengklaim, baru Polda Jambi lah yang berani buka-bukaan terhadap anggaran, instansi pemerintah yang lain terkesan masih takut-takut.

“Saya menilai transparansi dan akuntabilitas anggaran di Polda Jambi sudah sangat baik,” ungkap Didik.

Transparansi anggaran Polda Jambi sudah tergambar pada bedah anggaran yang dihadirinya awal tahun lalu. Mulai dari anggaran operasional, belanja, modal, dibeberkan lengkap dengan peruntukannya. Ini membawa keuntungan bagi pengelola anggaran, semua jadi merasa bertanggungjawab.

Selain itu, karena diketahui publik lewat bedah anggaran, personil jadi merasa ada pengawasan oleh masyarakat. Efeknya, pengelola yang akan berbuat macam-macam jadi berkurang. Inilah pentingnya transpransi di bidang anggaran.

​Transparansi, sambungnya, bukan berarti semua harus dibuka ke publik. Tapi paling tidak garis besarnya bisa disampaikan ke masyarakat. Informasi-informasi umum yang perlu diketahui masyarakat sudah selayaknya dibuka. Misalnya pos pelayanan, pembangunan Mako, anggaran operasional tindak pidana umum, korupsi, harus jelas dan transparan. Untuk pos-pos anggaran seperti ini, sudah sepantasnya dipaparkan ke publik sebagai bentuk keseriusan dan rasa tanggungjawab institusi pemerintah.

​Setelah transparansi, baru ada akuntabilitas. Keberhasilan maupun kegagalan sepatutnya dilaporkan, baik itu kepada pimpinan maupun kepada masyarakat. “Harus jelas, inilah keberhasilan, inilah kegagalan,” jelasnya.

​Jika ada kegagalan, Satker juga perlu melaporkan. Kenapa bisa gagal dan penyebabnya apa. Alasan-alasan tidak tercapai itu perlu disampaikan kepada pimpinan atau masyarakat. Ini harus. Memang, kegagalan bukan berarti tidak tercapai, tapi yang penting, bagaimana Satker bisa menyampaikan alasan logis dari tiap kegagalan yang terjadi. Karena konsep akuntabilitas anggaran, yakni, setiap anggaran harus selalu ada pertanggungjawabannya. Itu artinya, tiap ada anggaran harus pula ada hasilnya.

​“Di Jambi ini, perencanaan dan bedah anggaran baru terjadi di kepolisian (Polda). Yang lain belum. Kayaknya masih takut-takut menyampaikan anggaran ke masyarakat,” bebernya.

​Saking takutnya, dia pernah merasakan ada instansi pemerintah yang tidak boleh melihat mata anggaran di laporan pertanggungjawaban (LPJ) Kepala Daerah . Padahal, jika sudah ada LPJ, itu berarti sudah layak dikonsumsi publik. Bahkan, di pemerintah daerah, kalau sudah di-DPA-kan dalam bentuk Perda, itu juga berarti wajib diketahui masyarakat.

“Seperti kami, semua anggota organisasi tahu soal anggaran, sehingga kami tidak bisa menggunakan anggaran secara bebas,” tuturnya.

Yang perlu lagi, anggaran harus berbasis kinerja. Artinya, setiap pengeluaran ada hasil dan manfaatnya. Itulah yang sering dipermasalahkan BPK. Akuntabilitas yang sering disorot adalah dari segi pertanggungjawabannya. Nah, kalau prinsip transparansi dan akuntabilitas benar-benar berjalan, dia menjamin kemungkinan besar laporan anggaran Polda Jambi tahun ini akan bersih.

Kepala Perwakilan BPK Jambi ini sempat memberi masukan positif kepada Kapolda Jambi Brigjend Pol Anang Iskandar. Katanya, sebaik apapun sistemnya, kalau soft controlnya tidak jalan, otomatis sistem tidak akan berjalan dengan baik. Perangkat lunak  dalam hal ini manusianya perlu dibina dan diawasi. Kepolisian dinilainya memang sudah ketat aturannya, tetapi di belakang aturan, the man behind the system harus terus dibina.

Di atas itu ada lagi tone at the top atau irama dari pimpinan. Konsepnya keteladanan. Sikap pimpinan akan mempengaruhi bawahannya. “Saya pribadi menilai Pak Kapolda orangnya komitmen terhadap visi misinya, dan beliau juga memiliki keteladanan,” jabarnya.

Contohnya tiap apel, Kapolda didengarnya sering memberi pencerahan kepada anggota. Sehingga, tiap kali apel, anggota merasa ada yang kurang kalau belum mendengar arahan Kapolda. “Saya sangat hormat dengan sikapnya yang low profile dan dekat dengan bawahannya itu,” aku Didik.

Makanya dia menyarankan agar Kapolda terus membina personilnya sampai tingkatan paling bawah. Karena, bagaimanapun juga, bawahan yang paling jauh pasti butuh perhatian. “Tapi dengan keteladanan dan keramahannya (Kapolda), anggota saya rasa bisa nyaman dalam bekerja,” tandasnya.

About anangiskandar

sabar itu indah sabar itu tanpa batas sabar itu jimat menghadapi ujian dunia sabar itu mata hati dalam menjalani kehidupan
This entry was posted in Hukum, Inspirasi, Kepolisian, Leadership. Bookmark the permalink.

One Response to Bedah Anggaran Membangun Kemampuan Ngempet

  1. Note : Bagi 40 pembaca pertama yang ingin memiliki buku Catatan Kapolda jambi : ”POLISI DITANTANG KRINGATAN ” Karya saya dapat menyampaikan maksud nya di blog ini , dengan menyebutkan nama dan alamat lengkap , Insyaallah akan saya kirim secara compliment .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s