“Quo Vadis” Pengguna Narkoba ?

Undang-undang (UU) No 35/2009 tentang Narkotika adalah UU yang sangat “seksi”, sangat keras terhadap para pengedar narkoba, karena diberlakukannya hukuman minimum, dapat dijatuhi hukuman terberat (hukuman mati), bahkan diperberat dengan perampasan aset pelakunya, disisi lain sangat humanis terhadap Penyalah Guna meskipun Penyalah Guna narkoba dilarang dan dinyatakan sebagai kejahatan “mogol”, bukan tindak pidana ringan dan juga bukan tindak pidana berat, karena diancam dengan hukuman penjara maximal 4 tahun (pasal 127), yang menurut hukum acara diatur secara berbeda. Humanis karena mendekriminalisasikan Penyalah Guna, dengan ketentuan Penyalah Guna dan dalam keadaan ketergantungan yang dikenal dengan pecandu baik bermasalah dengan hukum maupun tidak oleh UU diwajibkan untuk direhabilitasi (pasal 54). Penyalah Guna yang dalam ketergantungan ini apabila bermasalah dengan hukum diberi alternatif penghukuman berupa “hukuman rehabilitasi” terbukti salah maupun tidak di pengadilan dan masa menjalani “rehabilitasi” ini diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman (pasal 103), dimana tujuan yang merupakan “roh” undang – undang narkotika adalah menjamin upaya pengaturan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi Penyalah Guna dan Pecandu (pasal 4), pada hakekatnya penanganan Penyalah Guna dan Pecandu yang bermasalah dengan hukum, oleh UU dijamin bermuara di tempat rehabilitasi, bukan dipenjara.

Sedangkan Penyalah Guna dalam keadan ketergantungan, yang melaporkan diri ke Rumah sakit atau Puskesmas yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan, yang berfungsi sebagai Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) untuk mendapatkan perawatan, dinyatakan oleh undang undang “tidak dituntut pidana”. Kemudian setelah mendapatkan perawatan ternyata yang bersangkutan kambuh kembali, UU memastikan tetap tidak dituntut pidana (pasal 128).

“Seksinya” undang – undang narkotika saat ini, karena Indonesia ikut menandatangi konvensi – konvensi Internasional tentang narkotika dan diadopsi kedalam UU narkotika yang berlaku saat ini. Konvensi tunggal tentang narkotika tahun 1961 menghasilkan keputusan bahwa masalah penggunaan narkoba illegal masuk dalam lingkup pelanggaran hukum dan penggunaanya dinyatakan sebagai kejahatan serius yang harus dihukum pidana, kemudian pada Amandemen Konvensi tunggal tentang narkotika tahun 1972, menghasilkan Amandemen Protokol 1971 dan ditambahankan ketentuan bahwa, masalah penggunaan Narkoba illegal masuk juga lingkup kesehatan, dimana pengguna Narkoba sebagai orang sakit diperlukan upaya pemulihan melalui rehabilitasi. Dalam sidang PBB tentang narkotika dan psikotropika, tahun 1988, menghasilkan keputusan bahwa pengguna narkoba yang bermasalah dengan hukum diberikan alternatif berupa hukuman “rehabilitasi”.

Siapakah Penyalah Guna ?

Menurut UU No. 35/2009 tentang narkotika yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum (pengguna illegal) dalam bahasa sehari – hari masyarakat dikenal sebagai pengguna atau orang mengkomsumsi narkoba .

Penyalah Guna yang bermasalah dengan hukum dalam kontruksi hukum positif berdiri pada dua dimensi, dimensi kesehatan dan dimensi hukum. Oleh karena itu undang – undang narkotika kita menganut double track system pemidanaan, yaitu Penyalah Guna dan dalam keadaan ketergantungan dapat dihukum pidana dan dapat juga dihukum rehabilitasi.

Saat ini yang terjadi adalah para Penyalah Guna dikontruksikan masuk pada dimensi hukum murni, tanpa dilakukan penilaian apakah dan bagaimankah peran Penyalah Guna tersebut, apakah sudah kecanduan atau bagaimana tingkat kecanduannya, sehingga dimensi kesehatan sangat penting untuk menentukan hal tersebut. Tidak dilakukannya penilaian ini menyebabkan Penyalah guna lepas dari dimensi kesehatan, hal ini bertentangan dengan hukum acara dan aspek Hak Asasi Manusia.

Pilihan memasukkan para Penyalah Guna dalam dimensi hukum murni (berdasarkan konvensi 1961), tanpa mengindahkan dimensi kesehatan (hasil sidang PBB tentang narkotika dan psikotropika tahun 1988) menyebabkan permasalahan penyalahgunaan narkoba jauh dari akses untuk mendapatkan rehabilitasi, sehingga permasalahan penyalahgunaan narkoba dunia belum dapat diatasi dan hanya dapat ditekan. Hal tersebut seiring dengan yang terjadi di Indonesia saat ini. Bahkan yang terjadi saat ini “Perang melawan narkoba yang sudah dilaksanakan lebih dari 40 tahun, dianggap gagal oleh masyarakat dunia, karena yang diperangi penggunanya bukan cartelnya saja”.

Ekspektasi terhadap dekriminalisasi pengguna Narkoba

Dengan mendekatkan akses rehabilitasi terhadap pengguna narkoba, diharapkan mereka yang sudah terlanjur mengkonsumsi narkoba dapat pulih, sehingga mereka tidak terbebani kerugian “ekonomi dan sosial”, masa depan mereka lebih baik. Hal tersebut juga berdampak pada menurunya permintaan atau kebutuhan akan narkoba, sehingga “bisnis” narkoba cenderung “tidak laku”.

Dengan ditempatkannya pengguna narkoba kedalam rehabilitasi, diharapkan masalah yang saat ini terjadi di Lembaga Pemasyrakatan yaitu over load, drug related crime di dalam Lapas dapat diminimalisir.

Dampak sesungguhnya yang diinginkan dari dekriminalisasi pengguna narkoba adalah, timbulnya keiinginan dari masyarakat yang sudah terlanjur mengkonsumsi narkoba untuk menyembuhkan diri secara mandiri, dan memenuhi kewajiban yang diatur dalam UU yaitu melaporkan diri secara secara sukarela ke Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL), untuk mendapatkan perawatan sehingga perbuatan mengkonsumsi narkoba tidak dituntut pidana, (pasal 128).

Ekspektasi ini sejalan dengan “roh” UU Narkotika, yaitu menyelamatkan Bangsa Indonesia dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika serta menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalah guna dan pecandu narkotika.

Dekriminalisasi ≠ legalisasi

Dekriminalisasi secara umum diartikan suatu proses penghapusan sama sekali sifat dapat dipidananya suatu perbuatan, yang semula merupakan tindak pidana dan juga penghapusan sanksinya berupa pidana yang sering diartikan sebagai legalisasi oleh masyarakat.

UU Narkotika kita mengatur tentang dekriminalisasi Penyalah Guna Narkoba, namun tidak secara explisit menyatakannya. Itu sebabnya terjadi kerancuan dengan legalisasi dan sering keliru dipahami. Menurut Europion Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) yang berpusat di Lisbon, Portugal, menggaris bawahi ; Decriminalisation of drug possession or use can be defined as “removal of sanctions under criminal law, with optional use of administrative sanctions, such as the application of civil fines or court ordered therapeutic responses”. Oleh karena itu saya mendefinisikan berdasarkan hukum positif kita ; dekriminalisasi Penyalah Guna adalah “pemilihan sanksi rehabilitasi dari pada sanksi pidana. Membawa, memiliki, menguasai, menggunakan narkotika dengan jumlah tertentu untuk diri sendiri, merupakan perbutan melanggar hukum pidana, tetapi tidak dijatuhi sanksi pidana penjara, melainkan sanksi untuk melaksanakan rehabilitasi”.

Fakta Empiris

Indonesia dihadapkan pada bertambahnya jumlah pengguna narkoba dari tahun ke tahun, hal tersebut dapat dilihat dari meningkatnya prevalensi pengguna narkotika yang saat ini sudah mencapai 2,23% atau sekitar dengan 4,2 Juta orang.

Berdasarkan data terakhir per 12 Agustus 2014, dari Ditjen Pemasyarakatan, jumlah Napi yang terkait dengan masalah narkoba sebesar 49.896 orang, yang terdiri dari Produsen sekitar 952 orang, Bandar 5.430 orang, Pengedar 22.092 orang, Penadah 2.490 orang, dan Pengguna sebesar 18.905 orang.

Masalah lain yang timbul adalah drug related crime, dalam wajah ditemukannya peredaran narkoba dan pabrik narkoba, yang beroperasi di dalam lapas, ditemukan pula bisnis narkoba di dalam dan dikendalikan dari dalam Lapas.

Di luar Lapas, dalam kehidupan sehari – hari, pengguna narkoba yang sudah dalam kondisi ketergantungan, sering melakukan tindak kejahatan yang meresahkan masyarakat.

Kita Pilih Yang Mana ?

Untuk menjawab pertanyaan ini, yang paling utama adalah menyamakan persepsi antar penegak hukum dan masyarakat, bahwa pengguna narkoba adalah orang sakit yang harus diselamatkan.

Institusi penegak hukum dan pengemban fungsi kesehatan serta sosial telah mengambil langkah maju, melalui peraturan bersama yang pada intinya sepakat untuk penanganan pengguna narkoba yang bermasalah dengan hukum, bermuara pada hukuman rehabilitasi.

Pilihan kita menentukan masa depan bangsa…

About anangiskandar

sabar itu indah sabar itu tanpa batas sabar itu jimat menghadapi ujian dunia sabar itu mata hati dalam menjalani kehidupan
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s