KEBIJAKAN NEGARA MELAWAN KEJAHATAN NARKOTIKA

Pada awal kemerdekaan, Indonesia menggunakan Ordonansi Obat Bius untuk mengatur masalah narkotika. Hal ini dalam rangka menangani permasalahan narkotika yang semakin meluas di masyarakat dan semakin banyaknya jenis narkotika yang beredar. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat memandang perlu segera dibentuk Undang-Undang (UU) yang dapat menjangkau setiap bentuk penyalahgunaan narkotika.

Berdasarkan ketentuan pidana dan acara peradilan pidana, Verdoovende Middelen Ordonantie (VMO) Ordonansi Obat Bius 1927 sudah tidak memenuhi syarat sebagai UU Narkotika dan tidak cocok dengan sistem administrasi penyelenggaraan peradilan pidana. Pada tahun 1971, pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden 6/1971 tentang Koordinasi Tindakan dan Kegiatan Dalam Usaha Mengatasi, Mencegah dan Memberantas Masalah Pelanggaran Uang Palsu dan Penggunaan Narkotika. Namun Inpres 6/1971 ini juga belum mampu menjangkau seluruh masalah penyalahgunaan narkotika. Hal ini disebabkan tidak adanya keseragaman pengertian narkotika, pemberian sanksi yang ringan dan belum adanya badan khusus yang menangani masalah narkotika serta tidak adanya keserasian ketentuan hukum pidana narkotika.

Setelah dibentuknya Badan Koordinasi Pelaksanaan Inpres 6/1971, hal penting yang sangat baik adalah berkembangnya partisipasi masyarakat dalam pemberantasan narkotika. Kesadaran sosial yang timbul dalam masyarakat ini didukung kalangan media komunikasi massa terutama dari kalangan pers. Partisipasi juga timbul dari kalangan ilmuwan termasuk ahli medis dan ahli hukum. Melalui partisipasi sosial ini terungkap dampak permasalahan narkotika yang sangat kompleks, merusak kesehatan dan masa depan peradaban manusia. Sebab dalam tindakan penyalahgunaan narkotika yang diserang adalah susunan syaraf. Selain itu, salah satu kesulitan pemberantasan peredaran narkotika adalah adanya kesenjangan UU yang berlaku saat itu ditambah dengan kemajuan teknologi dan perubahan sosial yang sangat cepat.

Pada tanggal 26 Juli 1976, pemerintah Indonesia mengadopsi dan memberlakukan UU 8/1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol yang mengubahnya. Ini berarti pemerintah Indonesia mengakui paradigma global bahwa narkotika dibutuhkan untuk kepentingan kesehatan, namun dapat menyebabkan kerusakan besar bagi individu dan membahayakan tatanan kehidupan sosial dan ekonomi.

Dalam Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol yang mengubahnya terdapat 2 (dua) poin penting yang melatarbelakangi setiap produk UU narkotika di Indonesia, yaitu permasalahan pemberantasan peredaran gelap (Pasal 35 dan Pasal 36 tentang Tindakan Melawan Peredaran Gelap Narkotika dan Ketentuan Hukum) dan permasalahan penyalahgunaan narkotika (Pasal 38 tentang Tindakan Melawan Penyalahgunaan Narkotika). Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol yang mengubahnya ini mengatur tentang Tindakan Melawan Penyalahgunaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 35, yaitu:

a. Membentuk badan/instansi yang bertanggung jawab mengkoordinasikan langkah preventif dan represif melawan peredaran gelap narkotika;

b. Saling membantu dalam melakukan kampanye melawan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika;

c. Saling bekerja sama dengan organisasi internasional dan menjaga agar kerja sama dilakukan dengan cara yang cepat tanpa adanya prasangka untuk mewajibkan melalui jalur diplomatik;

d. Memberikan informasi kepada sekretaris jenderal berkenaan dengan kegiatan daerah perbatasan termasuk tentang kultivasi, produksi, pembuatan dan penggunaan serta peredaran gelap narkotika.

Sementara dalam Pasal 36 tentang Ketentuan Hukum disebutkan sebagai berikut:

a. Tunduk pada pembatasan konstitusi. Setiap Pihak (Pemerintah RI) harus mengadopsi langkah- langkah yang akan menjamin agar kultivasi, produksi, pembuatan, ekstraksi, pengolahan, kepemilikan, penawaran untuk penjualan, distribusi, penjualan, pembelian, pengantaran dengan persyaratan apapun, perdagangan perantara, pengiriman, pengiriman dalam transit, pengangkutan, pengimport, pengekspor narkotika yang berlawanan dengan ketentuan dari konvensi ini dan tindakan apapun yang menurut pendapat dari pihak bersangkutan (Pemerintah RI) merupakan suatu pelanggaran yang patut dihukum apabila dilakukan dengan sengaja dan pelanggaran besar yang dapat dikenakan hukuman, khususnya dengan hukuman kurungan atau hukuman lain berupa kehilangan kebebasan.

b. Walaupun dengan adanya ketentuan di atas, apabila penyalah guna telah melakukan pelanggaran ini, pihak (Pemerintah RI) dapat memberikan suatu pengganti atau alternatif untuk hukuman atau tambahan dari hukuman bahwa penyalah guna harus menjalani tindakan perawatan, pendidikan,

after care, rehabilitasi dan re-integrasi sosial. Pada pasal 38 tentang Tindakan Melawan Penyalahgunaan Narkotika disebutkan sebagai berikut: a. Para pihak (Pemerintah RI) harus memberikan perhatian khusus kepada penyalah guna narkotika dan melakukan semua tindakan untuk mencegah dan mengidentifikasi dini, perawatan, pendidikan, after care, rehabilitasi, dan re-integrasi sosial dari orang yang terlibat, serta mengkoordinasikan segala

upaya mereka untuk tujuan ini.
b. Sedapat mungkin para pihak (Pemerintah RI) harus

memajukan pelatihan personil di bidang perawatan, after care, rehabilitasi, dan re-integrasi sosial bagi penyalah guna narkotika.

c. Para pihak (Pemerintah RI) harus melakukan segala upaya untuk membantu masyarakat memperoleh pemahaman atas masalah penyalahgunaan narkotika dan tentang pencegahannya. Para pihak juga harus memajukan pemahaman tersebut diantara masyarakat umum apabila terdapat resiko penyalahgunaan narkotika akan meluas.

Semangat konvensi tersebut adalah mengancam dan menghukum para pengedar termasuk penyalah guna narkotika dengan hukuman pidana. Namun khusus terhadap penyalah guna narkotika yang terlanjur melakukan tindak pidana, pemerintah dapat memberikan suatu pengganti atau alternatif hukuman atau hukuman tambahan. Intinya, bahwa penyalah guna narkotika harus menjalani tindakan perawatan, pendidikan, after care, rehabilitasi dan re-integrasi sosial dan terhadap penanganan masalah penyalahgunaan narkotika semangatnya adalah pemerintah memberikan perhatian khusus pada pencegahan dan rehabilitasi serta mengkoordinasikan segala upaya untuk tujuan tersebut.

Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol yang mengubahnya inilah yang menjadi dasar pemerintah Indonesia dalam menyusun UU 9/1976 tentang Narkotika. Sehingga semangatnya adalah memperlakukan penyalah guna narkotika diancam dengan pidana, namun apabila telah melakukan diberikan alternatif penghukuman berupa rehabilitasi dan pengedar yang dalam keadaan ketergantungan diberikan akses rehabilitasi dengan dijatuhi hukuman rehabilitasi sebagai hukuman tambahan. Oleh karena itu, UU 9/1976 mengatur berbagai hal yang tertuang dalam konvensi tunggal tentang narkotika dan protokol yang mengubahnya antara lain permasalahan penyalah guna narkotika yang diancam pidana (Pasal 36 ayat 7).

Namun setelah penyalah guna narkotika tersebut melakukan tindak pidana dan menjalani proses pertanggungan jawab pidana, hakim diberi kewenangan memutuskan yang bersalah menjalani rehabilitasi (Pasal 33). Selain itu juga memuat ketentuan mengenai wajib lapor bagi orang tua atau wali agar pecandu narkotika mendapatkan perawatan dan pengobatan (Pasal 32). Memuat pula mengenai ketentuan rehabilitasi bagi pecandu narkotika (Pasal 34) dan tentang ketentuan hukum kejahatan narkotika yang ditujukan kepada para pengedar narkotika (Pasal 36).

Dalam perkembangannya, kuantitas kejahatan penyalahgunaan narkotika terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini seiring dengan meningkatnya operasi peredaran narkotika ilegal oleh jaringan sindikat internasional ke negara-negara berkembang. Pada awalnya Indonesia, Filipina, Thailand, Malaysia, dan Papua New-Guinea hanya dijadikan sebagai negara- negara transit (transit states) oleh jaringan sindikat internasional untuk operasi perdagangan narkotika internasional ke Australia dan Amerika Serikat dari pusatproduksi dan distribusi narkotika di wilayah segi tiga emas (the golden triangle) yang terletak di daerah perbatasan antara Thailand, Laos, dan Kamboja. Namun sejak akhir tahun 1993 wilayah Indonesia mulai dijadikan sebagai negara tujuan perdagangan narkotika ilegal.

Terkait dengan modus operandi kejahatan narkotika yang semakin intensif dan canggih sementara UU 9/1976 tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi permasalahan narkotika, maka pemerintah memandang perlu mengadopsi United Nations Conventions Againts Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988 yang merupakan penegasan dan penyempurnaan atas prinsip-prinsip dan ketentuan yang telah diatur dalam Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol yang mengubahnya untuk menjadi instrumen hukum yang lebih efektif dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika dan psikotropika.

Pada tanggal 24 Maret 1997, Pemerintah mengundangkan UU 7/1997 tentang Pengesahan United Nation Convention Againts Illicit Traffic In Narcotic Drugs And Psychotropic Substances 1988 yang diantaranya mengatur tentang:

Para pihak dalam hal ini pemerintah akan mengambil  tindakan yang perlu untuk menetapkan setiap peredaran gelap narkotika dan psikotropika sebagai tindakan kejahatan. Pengertian peredaran mencakup berbagai kegiatan dari awal yaitu penanaman, produksi, penyaluran, dan lalu lintas pengedaran pemakaiannya termasuk pemakaian pribadi. Terhadap kejahatan tersebut dapat dikenakan sanksi berupa pidana penjara atau perampasan kemerdekaan, denda dan penyitaan aset sejauh dapat dibuktikan sebagai hasil kejahatan. Disamping itu, pelakunya dapat dikenakan pembinaan, purna rawat, rehabilitasi atau re-integrasi sosial. Dengan demikian, menurut UU 7/1997 ini pelaku kejahatan narkotika dapat dikenakan sanksi pidana dan sanksi tambahan berupa rehabilitasi.

Selanjutnya, pada tanggal 1 September 1997 pemerintah mengundangkan UU 22/1997 dimana konvensi PBB tersebut dijadikan sebagai salah satu dasar untuk mengganti UU 9/1976 tentang Narkotika. Secara substansi tidak banyak berbeda dengan UU 9/1976. Perbedaan yang menonjol adalah tentang ketentuan hukum ditujukan kepada para pengedar yang diuraikan secara lengkap terdiri dari 23 pasal. Tujuan UU 22/1997 tentang Narkotika yang merupakan bentuk politik

hukum negara disebutkan sebagai berikut:
a. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau

pengembangan ilmu pengetahuan;
b. Mencegah penyalahgunaan narkotika; dan
c. Memberantas peredaran gelap narkotika.
Dengan berlakunya UU 22/1997 tentang Narkotika

tersebut memposisikan Indonesia di kancah dunia internasional sebagai Negara yang mendukung gerakan perang terhadap narkotika dan obat-obatan berbahaya serta tetap mengancam pidana pengguna narkotika untuk diri sendiri sebagai pelaku kejahatan yang harus dihukum (Pasal 85). Selain itu, UU 22/1997 ini juga mengatur tentang kewajiban menjalani pengobatan dan/ atau perawatan (Pasal 46).

Untuk kepentingan pengobatan dan/atau perawatan penyalah guna narkotika dapat memiliki, menyimpan, dan membawa narkotika dengan menunjukkan bukti bahwa narkotika yang dimiliki, disimpan dan/atau dibawa diperoleh secara sah. Untuk menurunkan prevalensi penyalah guna narkotika, UU 22/1997 mewajibkan pecandu narkotika untuk melaporkan diri atau keluarganya melaporkan kepada pejabat yang ditunjuk pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan (Pasal 45).

Dalam rangka memenuhi kewajiban pemerintah sesuai UU 8/1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol yang mengubahnya (khususnya pasal 36 hurup b), terhadap penyalah guna narkotika UU 22/1997 ini memberi kewenangan hakim untuk dapat memutuskan memerintahkan dan menetapkan penyalah guna narkotika menjalani pengobatan dan/atau perawatan, serta masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Selain itu, memuat tentang ketentuan hukum terhadap pecandu dan keluarganya yang tidak memenuhi kewajiban melaporkan akan diancam dengan pidana (Pasal 88) dan ketentuan hukum kejahatan narkotika yang ditujukan kepada para pengedar narkotika (Pasal 78 – 100).

Selanjutnya, pada Sidang Umum MPR 2002 melalui ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/2002 merekomendasikan kepada DPR RI dan Presiden RI untuk melakukan perubahan atas UU 22/1997. Perubahan ini dalam rangka meningkatkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran

gelap narkotika yang secara nyata sangat merusak tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Saat ini, Indonesia menggunakan UU 35/2009 yang antara lain mengatur tentang tindakan melawan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Isi kandungan UU 35/2009 secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, mengatur tentang kewajiban pecandu narkotika melaporkan diri kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Kewajiban ini juga menjadi tanggung jawab orang tua dan keluarga. Bagi mereka yang melaporkan diri ke Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) diberikan perawatan yang ditanggung pemerintah dan status kriminalnya berubah menjadi tidak dapat dituntut pidana (Pasal 128). Rehabiltasi medis dan sosial dapat diselenggarakan instansi pemerintah maupun komponen masyarakat.

Kedua, Penyalah guna narkotika diancam dengan pidana paling lama 4 tahun karena sebagai tindak pidana ”ringan”. Oleh karena itu, berdasarkan pasal 21 KUHAP maka penyalah guna narkotika selama proses pidana tidak memenuhi syarat dilakukan penahanan oleh penyidik atau penuntut umum dan sejauh mungkin “ditahan” di tempat tertentu yang sekaligus merupakan tempat perawatan (penjelasan pasal 21 KUHAP). Penegak hukum (penyidik, jaksa penuntut umum dan hakim) diberi kewenangan menempatkan penyalah guna untuk diri sendiri ke lembaga rehabilitasi sesuai tingkat pemeriksaannya (Pasal 13 huruf 4 PP 25/2011). Masa penempatan rehabilitasi dalam rangka menjalani pengobatan dan/atau perawatan diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman (Pasal 103). Hakim dalam memeriksa penyalah guna narkotika untuk diri sendiri diberikan kewenangan untuk memutuskan memerintahkan dan menetapkan penyalah guna narkotika menjalani pengobatan dan/atau perawatan baik yang bersangkutan terbukti bersalah maupun terbukti tidak bersalah.

Dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 07 Tahun 2009 yang kemudian diganti dengan SEMA Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial menunjukkan secara jelas bahwa terdapat upaya yang sungguh-sungguh untuk tidak menghukum penjara terhadap pecandu dan penyalah guna narkotika. Selain itu juga untuk memberikan kriteria secara jelas antara penyalah guna dan pengedar narkotika berdasarkan barang bukti ketika tertangkap tangan.

Barang bukti hanya merupakan salah satu alat bukti, sedangkan pembuktian minimal harus ada 2 (dua) alat bukti. Apabila dalam proses peradilan terbukti adanya tindak peredaran yang dilakukan terdakwa meskipun barang bukti narkotika yang dimiliki di bawah batas maksimal, tentu saja sangat sah bagi hakim untuk menjatuhkan vonis sebagai pengedar/bandar.

Dengan ketentuan tersebut, dunia peradilan Indonesia sebetulnya telah membuka mata tentang hakekat penyalah guna narkotika. Dalam konteks ilmu hukum khususnya viktimologi, memposisikan penyalah guna narkotika sebagai korban dalam keadaan sakit ketergantungan kronis yang memerlukan rehabilitasi. Hal ini merupakan sesuatu yang sangat sulit dilegitimasi sehingga selama perang terhadap narkotika yang selalu dikumandangkan adalah memasukkan pecandu dan penyalah guna narkotika ke dalam tahanan atau penjara. Dengan demikian, hak-hak korban untuk mendapatkan  pelayanan kesehatan dan perlakuan khusus dalam hal ini rehabilitasi menjadi hilang.

Menurut UU 8/1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol yang mengubahnya, yang sampai saat ini masih berlaku dan menjadi dasar UU Narkotika menyatakan walaupun penyalahgunaan narkotika diancam dengan pidana, namun apabila penyalah guna narkotika telah melakukan pelanggaran pidana dapat diberikan suatu pengganti (alternatif) hukuman. Penyalah guna narkotika harus menjalani tindakan perawatan, pendidikan, after care, rehabilitasi dan re-integrasi sosial (Pasal 36).

Ketiga, pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika wajib direhabilitasi (Pasal 54). Menurut pasal ini, pecandu narkotika yang bermasalah dengan hukum wajib mendapatkan hukuman rehabilitasi. Pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan dan dalam keadaan ketergantungan narkotika baik fisik maupun psikis, oleh karena itu faktor ketergantungan narkotika inilah yang sangat penting untuk dimunculkan oleh penegak hukum (penyidik, jaksa penuntut umum, dan hakim) yang menangani perkara pecandu narkotika. Sebab, hakim dalam persidangan diberikan kewenangan untuk memberikan alternatif penghukuman berupa hukuman rehabilitasi. Penyalah guna narkotika untuk diri sendiri harus menjalani tindakan rehabilitasi baik terbukti bersalah maupun tidak terbukti bersalah (Pasal 103).

Keempat, UU 35/2009 menjamin penyalah guna narkotika yang ditangkap penyidik narkotika (penyalah guna narkotika yang bermasalah dengan hukum) dihukum rehabilitasi, meskipun melarang pemakaian untuk diri sendiri (Pasal 127). Untuk menjamin penyalah guna narkotika dihukum rehabilitasi, UU 35/2009 mencatumkan secara eksplisit politik hukum pemerintah yang dinyatakan secara jelas dalam tujuannya sebagaimana dalam pasal 4. Hal ini supaya masyarakat dan penegak hukum mengetahui arah yang harus dituju dalam mengatasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Adapun pasal 4 UU 35/2009 berbunyi:

a. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan kesehatan, ilmu pengetahuan dan teknologi. Terhadap peredaran legal untuk kepentingan kesehatan diatur dan diawasi secara ketat agar tidak menjadi sumber peredaran gelap narkotika.

Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika. Mencegah dilakukan terhadap mereka yang belum menggunakan narkotika dan dicegah jangan sampai menggunakan, melindungi khususnya terhadap korban penyalahgunaan narkotika yaitu mereka yang dipaksa, ditipu untuk menggunakan narkotika, menyelamatkan penyalah guna narkotika khususnya penyalah guna narkotika yang dalam keadaan ketergantungan narkotika baik fisik maupun psikis.

c. Memberantas peredaran gelap narkotika. Memberantas dalam hal ini adalah terhadap peredarannya yang didalamnya terdapat bandar, produsen, kurir, pengedar, dan mereka yang memperdagangkan narkotika.

d. Menjamin upaya pengaturan rehabilitasi medis dan rehabilitas sosial bagi penyalah guna dan pecandu. Pada prinsipnya penyalah guna untuk diri sendiri harus direhabilitasi. Apabila tidak direhabilitasi, mereka akan berkarir sebagai pecandu narkotika. Sementara pecandu narkotika yang tidak direhabilitasi akan merugikan masa depan diri mereka sendiri, masa depan bangsa dan Negara. Kelima, upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah maupun komponen masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional (Pasal 57). Pembinaan terhadap peningkatan kemampuaan lembaga rehabilitasi pecandunarkotika merupakan tugas pemerintah (Pasal 60). Keenam, masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta dan mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Ketujuh, UU 35/2009 bersifat sangat keras terhadap para pengedar dengan memberlakukan hukuman minimal paling rendah dan mengancam dengan hukuman mati secara selektif (pasal 113, 114, 116, 118). UU 35/2009 ini menganut double track system pemidanaan terhadap tersangka penyalahgunaan narkotika yang sedang menjalani proses pertanggungjawaban pidana. Mereka dapat dihukum pidana dan dapat dihukum rehabilitasi atau dihukum pidana dan ditambah hukuman rehabilitasi (Pasal 36 UU 8/1976 dan Pasal 103 UU 35/2009).

Kedelapan, mengatur tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkotika dan perkursor narkotika. Aset tersangka dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak dirampas untuk negara serta diberlakukan pembuktian terbalik di sidang pengadilan (Pasal 136 dan 137). Hakim diberi kewenangan meminta terdakwa membuktikan seluruh harta kekayaan dan harta benda istri, suami, anak, dan setiap orang atau korporasi bukan berasal dari hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang dilakukan terdakwa (Pasal 98). Hasil tindak pidana narkotika dan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dirampas untuk negara dan digunakan untuk kepentingan pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan upaya rehabilitasi medis dan sosial (Pasal 101).

Kesembilan, mengancam aparat penegak hukum dengan pidana apabila tidak melaksanakan tugas sesuai aturan. Penyidik PNS, penyidik Polri, dan penyidik BNN yang tidak melaksanakan kewajibannya ketika melakukan penyitaan, penyisihan barang sitaan untuk sampel pengujian laboratorium diancam dengan pidana (Pasal 87, 88, 89 dan 90). Kepala Kejaksaan Negeri yang tidak melaksanakan kewajiban untuk menetapkan barang sitaan, penyidik Polri dan penyidik BNN tidak memenuhi kewajiban untuk memusnahkan narkotika yang ditemukan diancam dengan pidana (Pasal 91 dan 92).

Kesepuluh, merupakan kesimpulan UU 35/2009 yang mengatur upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Upaya pertama dari sisi demand yakni mencegah jangan sampai terjadi Penyalah guna Narkotika baru. Penyalah guna Narkotika yang lama direhabilitasi dengan cara melapor diri ke IPWL untuk mendapatkan penyembuhan. Apabila tidak melapor ke IPWL akan menjadi sasaran penyidik untuk ditangkap yang selanjutnya dipaksa ditempatkan di lembaga rehabilitasi sebagai bentuk hukuman karena masa menjalani rehabilitasi dihitung sebagai masa menjalani hukuman (Pasal 103 ayat 2). Upaya kedua memberantas peredaran gelap Narkotika dengan sasaran mulai dari kultivasi, produksi, bandar, pengedar, kurir dengan hukuman setimpal dan secara simultan dilakukan penuntutan tindak pidana pencucian uang dengan merampas aset yang dimiliki para pengedar dan diberlakukan dengan pembuktian terbalik di pengadilan. Upaya ketiga adalah mendorong masyarakat agar berperan serta seluas luasnya dalam upaya pencegahan maupun pemberantasan.

About anangiskandar

sabar itu indah sabar itu tanpa batas sabar itu jimat menghadapi ujian dunia sabar itu mata hati dalam menjalani kehidupan
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s