Siapa yang menyelamatkan generasi muda yang kecanduan narkotika

Pertanyaan ini selalu muncul ketika saya menjadi narasumber pada acara pencegahan penyalah gunaan narkotika, karena generasi muda kita banyak yang menjadi korban penyalahgunaan, penyalah guna dan pecandu, disisi lain ada yang jadi pengedar

Secara garis besar kejahatan narkotika terdiri 2 jenis kejahatan pokok yaitu kejahatan penyalahgunaan narkotika dan kejahatan peredaran narkotika, keduanya mempunyai hubungan yang erat dimana penyalah guna sebagai demand sedangkan pengedar sebagai pensupply dalam bisnis narkotika. Keduanya termasuk katagori pelaku kejahatan tapi warnanya berbeda demikian pula treatmen penegakan hukumnya.

Berdasarkan UU narkotika penegakan hukum terhadap 2 jenis kejahatan ini wajib diprioritaskan, terhadap pengedar penegakan hukumnya bersifat represif dan keras sedangkan terhadap penyalah guna apalagi yang sudah jadi pecandu bersifat humanis dan rehabilitatif. Penegakan hukum bersifat humanis dan rehabilitatif karena penyalah guna dan pecandu narkotika itu korban kejahatan narkotika sekaligus orang sakit mengidap penyakit adiksi dimana treatmen penegakan hukum sudah disiapkan yaitu hukuman rehabilitasi.

Model pencegahannya pun berbeda antara kejahatan peredaran dan kejahatan penyalah gunaan narkotika. Terhadap pengedar, pencegahan dilakukan dengan mencegah niat para pengedar bertemu dengan kesempatan (teori n + k = kejahatan)

Sedangkan terhadap kejahatan penyalahgunaan dan pecandu narkotika, cara pencegahan adalah
1. Mencegah masarakat agar tidak menjadi korban penyalah gunaan (mencegah masarakat dibujuk, dirayu, diperdaya, ditipu bahkan dipaksa menggunakan narkotika).
2. Menyembuhkan penyalah guna yang sudah kecanduan melalui proses rehabilitasi agar berhenti menggunakan narkotika.

Model pencegahan secara khusus terhadap penyalah guna diatur dalam undang narkotika karena penyalah guna itu penderita sakit adiksi atau sakit ketergantungan narkotika. Apabila tidak diberikan treatmen berupa rehabilitasi maka mereka akan kumat kumatan makin lama kondisi ketergantungan narkotikanya bertambah parah dan frekwensi menggunakan narkotikanya meningkat bahkan tiap hari bisa mengkonsumsi narkotika.

Model pencegahan penyalahgunaan narkotika ini bertujuan agar masarakat tidak menjadi korban berkelanjutan dengan menitik beratkan agar penyalah guna baru tidak menjadi penyalah guna rekreasional, penyalah guna rekreasional tidak menjadi pecandu selanjutnya pecandu agar tidak mendapatkan penyakit lebih buruk dengan cara direhabilitasi. Dititik ini rehabilitasi itu proses pencegahan agar tidak menjadi penyalah guna (berkelanjutan).

Itu sebabnya dalam tujuan dibuat undang undang narkotika terhadap penyalah guna yang diancam dengan hukuman pidana namun dijamin undang yang sama untuk mendapatkan upaya penegakan hukum berupa rehabilitasi sedangkan terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika sifatnya wajib menjalani rehabilitasi agar sembuh dan tidak menjadi penyalah guna lagi.

Hal ini menjadi kekhususan sifat hukum pidana narkotika terhadap penyalah guna untuk diri sendiri, diancam dengan hukuman penjara namun penegakan hukumnya diganti dengan hukuman rehabilitasi.

Pencegahan dengan menggunakan teori n + k = kejahatan, hanya cocok untuk mencegah perkara peredaran narkotika, tidak relevan lagi apabila digunakan untuk mengantisipasi penyalahgunaan narkotika dimana kontruksi undang narkotika kita menyatakan bahwa tidak hanya pelaku yang dikriminalkan tetapi penyalah guna sebagai korban kejahatannya juga dikriminalkan.

Pencegahan terhadap penyalahgunan narkotika akan effektif apabila secara khusus dilakukan untuk mencegah terjadinya penyalah guna baru dengan cara membentengi masarakat agar tidak tertipu, diperdaya, dirayu oleh penyalah guna yang sudah nyandu untuk menggunakan narkotika serta mencegah mereka di paksa menggunakan narkotika.

Perlu kita fahami bahwa penyalah guna yang sudah nyandu itu adalah orang sakit adiksi yang dapat berperan sebagai laskar terdepannya pengedar narkotika apabila tidak segera direhabilitasi, mereka para pecandu itu berperan besar dalam merekrut penyalah guna baru dengan membujuk, merayu, memperdaya masarakat dengan iming iming yang indah indah dengan menyatakan narkotika itu obat penurun berat badan, obat untuk membuat otak encer, dan obat agar bergairah.

Kadang kadang para pecandu ini juga memaksa calon penyalah guna untuk bersama sama menggunakan narkotika dalam acara pesta narkotika. Setelah itu baru menteror untuk mengajak maupun menekan penyalah guna baru agar terus menggunakan narkotika.

Pencegahan untuk meniadakan terjadinya penyalah guna baru dengan cara khusus ini perlu digalakan, demikian pula pencegahan dengan cara merehabilitasi para penyalah guna yang sudah jadi pecandu agar tidak mendapatkan dampak lebih buruk. Penyalah guna baru dan penyalah guna yang sudah nyandu ini adalah demannya para penjual narkotika.

Mereka yg selama ini menjadi konsumen dari bisnis narkotika, selama konsumennya tidak di stop maka bisnis narkotika akan tetap exis dan berkembang dengan baik.

Menurut UU narkotika yang bersifat khusus, kita diamanati untuk mencegah terjadinya para penyalah guna baru, yang secara rasional tidak ada masarakat ingin menjadi penyalah guna apalagi pecandu yg nota bene mereka adalah orang sakit. Penyalah guna baru itu adalah orang yang ditipu, dibujuk, dirayu, diperdaya atau dipaksa menggunakan narkotika secara halus karena sejatinya narkotika itu obat namun bisa menyebabkan sakit adiksi.

Setelah mengalami tahap tertipu menggunakan narkotika, tahab berikutnya adalah memasuki tahab rekreasional mereka menikmati masa menggunakan narkotika sebagai obat, selanjutnya memasuki tahab sakit kecanduan dimana kondisi fisik dan psykisnya terganggu, tahap selanjutnya adalah tahab mengalami dampak buruk dari penyalahgunaan narkotika.

Itu sebabnya saya mengajak kepada seluruh masarakat agar menyelamatkan para pecandu, para pemakai / penyalah guna, melindungi mereka agar tidak menjadi lebih buruk . Mereka adalah generasi muda kita.

Mimpi saya agar para pencandu dan para penyalah guna dapat meraih harapan sembuh kembali dikelak kemudian hari.

Konsultasi dapat dilakukan melalui wa 087884819858.

Advertisements
Posted in Uncategorized | Leave a comment

Rehabilitasi berhasil, Pengedar ngacir

Konsep dasar memerangi masalah narkotika sangat berbeda dengan memerangi kejahatan lainnya karena masalah narkotika tidak saja menyangkut masalah hukum tetapi juga masalah kesehatan masarakat khususnya bagi pecandu, koban penyalahgunaan narkotika dan penyalah guna narkotika yang juga diancam dengan hukuman penjara.

Siapa sih pecandu, korban penyalahgunaan dan penyalah guna itu ? Ketiga terminologi dan posisinya dalam UU narkotika sering membuat kita rancu dalam memahami masalah narkotika yang dapat membuat pemahaman tentang narkotika menjadi salah kaprah.

Penyalah guna adalah orang yang mengunakan narkotika secara tidak sah dan melanggar hukum. Pertanyaannya ? Apa ada orang menggunakan narkotika secara sah ? Jawabannya tentu saja ada, bahkan banyak yaitu orang sakit yg diberi resep oleh dokter untuk menggunakan obat jenis narkotika karena narkotika itu sesungguhnya adalah obat yang bermanfaat tapi dapat menimbulkan penyakit adiksi kalau penggunaannya tidak sesuai dosis peruntukannya. Disisi ini lah narkotika dilarang untuk konsumsi / disalahgunakan tanpa resep dokter.

Dilarangnya masalah penyalahgunaan narkotika bukan karena penyalah guna melakukan perbuatan jahat tetapi dilarangnya justru untuk melindungi penyalah guna itu sendiri dari akibat dampak buruk dari penyalahgunaannya. Konsekwensi memasukan penyalah guna pada ranah hukum pidana adalah masuknya hukuman rehabilitasi dalam sistem hukum narkotika sebagai solusi alternatif atau pengganti hukuman penjara bagi pecandu dan penyalah guna narkotika.

Pecandu itu adalah yang menggunakan narkotika secara periodik dimana kondisi fisik dan psykisnya dalam keadan ketergantungan narkotika, artinya penyalah guna yang sudah berpuluh puluh bahkan beratus ratus kali menyalahgunakan / mengonsumsi narkotika. Kalau penyalah guna ini diassesmen oleh dokter yang ditunjuk penyalah guna tersebut akan berubah sebutannya menjadi pecandu.

Sedangkan korban penyalah gunaan narkotika adalah penyalah guna awal dimana untuk pertama kali mereka mengkonsumsi narkotika. Penyalah guna awal dapat dipastikan bahwa mereka dibujuk dirayu ditipu diperdaya bahkan dipaksa menggunakan narkotika oleh fihak yang berhubungan dengan pengedar, dilakukan oleh teman sebaya maupun keluarga sendiri yang lebih dulu menjadi penyalah guna narkotika.

Penyalah guna pemula ini kalau tidak segera dihentikan oleh orang tua / keluarganya maupun penegak hukum maka akan menjadi penyalah guna beneran. Mulai dari penyalah guna rekreasional dan selanjutnya akan berkarier menjadi pecandu . Karier menjadi pecandu bukan karena keinginannya tetapi karena tuntutan sakit adiksi yang dideritanya.

Pecandu, korban penyalahgunaan narkotika dan penyalah guna narkotika itu adalah orang orang yang selama ini membutuhkan narkotika untuk dikonsumsi, mereka itulah demandnya para penjual narkotika. Selain pecandu, korban penyalahgunaan dan penyalah guna tidak ada yang membutuhkan narkotika untuk kebutuhan sehari hari. Jumlah penyalah guna narkotika dan kebutuhan akan narkotika yang mereka butuhkan inilah yang menyebabkan bisnis narkotika di indonesia menggeliat.

Kalau mereka tidak disembuhkan dengan cara ditempatkan di lembaga rehabilitasi, tentu para pengedar akan tertawa terbahak bahak karena demandnya tidak berkurang. Ini menyebabkan bisnis narkotika subur.

Sedangkan tujuan pecandu, korban penyalah gunaan dan penyalah guna di rehabilitasi adalah agar mereka sembuh dari gangguan sakit adiksi yang dideritanya, yang berarti tidak mengkonsumsi dan tidak membutuhkan narkotika lagi, tidak menjadi demandnya bisnis narkotika dan pada gilirannya bisnis narkotika menurun.

Secara hukum perbuatan para pecandu, korban penyalahgunaan dan penyalahguna narkotika itu menyalahi ketentuan undang undang tetapi secara ilmu kesehatan mereka adalah orang sakit adiksi kronis yang harus disembuhkan. Mereka juga harus dilindung dan diselamatkan agar tidak mendapatkan dampak buruk berupa ganguan kesehatan jiwa dan gangguan kesehatan lainnya akibat mengkonsumsi narkotika.

Itu sebabnya hukum narkotika di indonesia mengenalkan kewajiban rehabilitasi dan hukuman rehabilitasi bagi penyalah guna dan pecandu yang diyakini oleh bangsa indonesia dan bangsa bangsa lain didunia bahwa mereka lebih baik direhabilitasi dari pada di penjara, demikian pula prevention better than cure serta pengedarnya harus di hukum berat.

Oleh karena itu konsep dasar memerangi masalah narkotika secara universal adalah
Pertama, mencegah orang menjadi penyalah guna artinya melakukan pencegahan jangan sampai ada orang yang menjadi penyalah guna baru dengan cara dibujuk dirayu diperdaya ditipu bahkan dipaksa menggunakan narkotika oleh fihak yang berhubungan dengan para pengedar. Penyalah guna baru ini akan menjadi penyalah guna rekreasional. Selanjutnya menjadi pecandu, kalau sudah demikian fisik dan psykisnya akan nagih.

Kedua, merehabilitasi pecandu yaitu penyalah guna yang sudah dalam keadaan ketergantungan narkotika baik fisik maupun psykis karena pecandu itu orang sakit kronis yang perlu diselamatkan.
Pecandu diwajibkan melaporkan kerumah sakit yang ditunjuk untuk sembuh kalau tidak mau lapor untuk sembuh, dapat ditangkap di tempatkan kelembaga rehabilitasi dan dihukum rehabilitasi.

Mereka memang diancam hukum pidana, namun secara khusus undang undang narkotika mewajibkan mereka menjalani rehabilitasi melalui wajib lapor yang dibiayai pemerintah dan putusan hakim berupa hukuman rehabilitasi agar sembuh dan tidak menggunakan narkotika lagi.

Ketiga, memberantas peredaran gelap narkotika dengan sasaran para pengedar dengan hukuman berat bahkan dengan hukuman mati sekalipun karena mereka yang menebar penyakit adiksi dan membuat masalah narkotika di negara kita

Konsep dasar tersebut harus dilaksanakan secara simultan dan berlanjut, panglimanya adalah panglima bersama antara pengemban fungsi rehab dan pengemban fungsi penegakan hukum, dengan tingkat kordinasi yang sangat tinggi.

Penegak hukum ditugasi untuk menangkap dan memilah mana penyalah guna yang harus ditempatkan dilembaga rehabilitasi atau dihukum rehabilitasi dan mana yang harus dihukum penjara dengan hukuman berat. Pemilahan ini adalah amanat dan tujuan dibuatnya UU narkotika

Pengemban fungsi rehabilitasi ditugasi untuk melaksanakan rehabilitasi pecandu secara terintegrasi dengan menyiapkan infrastruktur dan sumber daya rehabilitasi agar tergelar sesuai amanat undang undang no 8 tahun 1976 sebagai dasarnya hukum narkotika di Indonesia

Pengemban fungsi penegakan hukum dan fungsi rehabilitasi ini harus bekerja sama dan kebijakan implementasinya secara seimbang dalam menangani masalah narkotika, tidak hanya pengedar yang di perangi secara represif tetapi juga penyalah guna dan pecandunya juga harus perangi dengan rehabilitatif dan membentengi masarakat secara preventif agar tidak menjadi korban penyalahgunaan narkotika.

Pada hakekatnya tidak ada orang yang ingin jadi penyalah guna apalagi pecandu, mereka adalah korban kejahatan, mereka yang menderita sakit adiksi, mereka pula yang dirugikan secara materil dalam bisnis kejahatan narkotika. Mereka bener benar korban namun disisi lain undang mengancam mereka dengan hukuman pidana.

Terhadap ambiguitas posisi penyalah guna dan pecandu ini UU narkotika kita memberi solusi jalan keluar berupa hukuman rehabilitasi sebagai ganti hukuman penjara dimana hakim diberi kewajiban untuk itu (127/2) dan menjatuhkan hukuman rehabilitasi baik terbukti atau tidak terbukti bersalah (103/1) dimana pasal 103 ayat 2 menyatakan masa menjalani rehabilitasi itu adalah masa menjalani hukuman.

Rehabilitasi yang berasal dari sumber penegakan hukum ini akan menggerakan elemen rehabilitasi yang dimiliki Pemerintah dan masarakat

Keberhasilan pengemban fungsi rehabilitasi untuk merehabilitasi para pecandu dan penyalah guna secara besar besaran yang didukung penegakan hukum yang bersifat rehabilitatif terhadap penyalah guna dan pecandu serta represif tanpa pandang bulu terhadap pengedar akan membuat bisnis narkotika makin lama makin ringkih karena ditinggal pembelinya dan pengedarnya di hukum berat, pada gilirannya bisnis narkotika akan bankrut dan pengedarnya gulung tikar.

Konsultasi masalah narkotika dapat melalui wa no 087884819858

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Penyalah guna narkotika dicegah Pecandu disembuhkan Pengedarnya dihancurkan Negara kuat.

Kebiasaan sehari hari seorang pecandu narkotika adalah membeli narkotika secara illegal dalam jumlah tertentu biasanya sedikit untuk kepentingan sehari pakai, digunakan untuk diri sendiri dan temen dalam pesta mengkonsumsi narkotika. Secara hukum sangat berbeda tujuan kepemilikan narkotikanya antara pecandu dan pengedar. Pengedar membeli narkotika dalam jumlah besar, dijual lagi untuk mendapatkan keuntungan sedangkan pecandu membeli dalam jumlah sedikit digunakan untuk diri sendiri.

Pengedar itu yang punya niat jahat dengan mendholimi para penyalah guna dan mengambil keuntungan dari transaksi bisnis narkotika, pengedar ini sangat merugikan masarakat sehingga jelas memiliki niat jahat oleh karena itu perlu di hancurkan bisnis narkotikanya dan pengedarnya diberi hukuman berat.

Sedangkan para pecandu tidak memiliki niat jahat, mereka mendholimi dirinya sendiri. Mereka harus dilindungi dan diselamatkan agar berhenti mengkonsumsi narkotika dengan menjalani rehabilitasi kalau dibiarkan tanpa sentuhan rehabilitasi mereka akan mengkonsumsi terus dan menjadi demandnya bisnis narkotika sepanjang hidupnya.

Pecandu narkotika secara ilmu kesehatan orang sakit adiksi kronis yang hanya bisa sembuh dan tidak mengkonsumsi narkotika lagi apabila direhabilitasi, sedangkan secara hukum berdasarkan pasal 54 undang undang no 35/2009 tentang narkotika, pecandu hukumnya wajib menjalani rehabilitasi. Rehabilitasi itu bentuk hukuman yang statusnya sama dengan hukuman penjara dimana masa menjalani rehabilitasi dihitung sebagai menjalani hukuman (pasal 103/2)

Kewajiban menjalani rehabilitasi dibebankan pada :
1. Orang tua berkewajiban secara moral untuk menyembuhkan anaknya yang sakit seperti layaknya orang sakit biasa
2. Orang tua berkewajiban secara hukum menyembuhkan keluarganya yang menjadi
pecandu dengan cara melaporkan kerumah sakit yang ditunjuk oleh kementrian kesehatan.
Kalau orang tua tidak melaporkan keluarganya yang jadi pecandu diancam dengan hukuman kurungan maksimal 3 bulan.
3 . Hakim berdasarkan pasal 103 berkewajiban secara hukum wajib menjatuhkan hukuman rehabilitasi kepada para pecandu.

Pecandu disamping sebagai orang sakit adiksi juga sangat rentan terkena dampak buruk akibat mengkonsumsi narkotika yang terus menerus, yang sangat membahayakan kesehatan para pecandu baik secara fisik maupun kejiwaannya seperti terkena HIV AIDS, hepatitis, kemampuan kognitivnya menurun, gangguan paru paru dan saluran pernafasan, inveksi seksual menular dan gangguan kejiwaan.

Siapa sih pecandu itu ? Pecandu secara hukum adalah penyalah guna dalam keadan ketergantungan narkotika baik fisik maupun psykis ( pasal 1 angka 13 UU no 35/2009). Penyalah guna yang secara rutin mengkonsumsi narkotika dapat dipastikan menjadi pecandu kalau dilakukan asesmen oleh dokter yang ditunjuk.

Istilah pecandu akan muncul apabila penyalah guna di lakukan asesmen oleh dokter yang ditunjuk. Tanpa asesmen terlebih dulu penyalah guna tidak punya gelar yuridis sebagai pecandu.

Pecandu berdasarkan UU wajib menjalani rehabilitasi, baik karena orang tua yang diwajibkan UU untuk menyembuhkan keluarganya yang jadi pecandu maupun kewajiban hakim untuk menghukum dengan hukuman yang menyembuhkan berupa hukuman rehabilitasi (pasal 127/1 dan 103)

Pecandu yang mengkonsumsi secara rutin jumlahnya menurut hasil penelitian BNN melebihi angka 5 juta, jumlah pecandu ini lah yang harus disembuhkan dan dilindungi agar tidak mengalami dampak buruk penyalahgunaan narkotika.

Sedangkan penyalah guna pemula khususnya yang baru pertama kali mengkonsumsi narkotika setelah diasesmen dapat dipastikan sebagai korban penyalah gunaan narkotika yang menurut penjelasan UU nya adalah orang yang tidak sengaja dibujuk, dirayu, diperdaya bahkan mentah mentah ditipu dan dipaksa menggunakan narkotika.

Pengguna pertama kali ini juga wajib menjalani rehabilitasi khususnya secara psykis karena kemungkinan secara fisik belum kecanduan.

Seluruh penyalahguna narkotika untuk pertama kali dapat dipastikan karena dibujuk, ditipu, dirayu, diperdaya dan dipaksa menggnakan narkotika oleh fihak yang ada hubungan dengan peredaran narkotika bisa temen, atasan, keluarga bahkan suami atau istri.

Setelah menjadi penyalah guna pemula tahap berikutnya jadi penyalah guna rekreasional dan selanjutnya berkarier jadi penyalah guna rutin bahkan ada yang tiap hari harus mengkonsumsi narkotika. Penyalah guna inilah apabila diasesmen menjadi pecandu, kalau tidak direhabilitasi bisa menjadi masalah keluarga dan bisa menjadi sumber masalah keamanan yang lebih besar dikelak kemudian hari, tidak hanya darurat narkotika tapi bisa jadi bencana narkotika.

Oleh karena itu saya mengajak untuk menyembuhkan dan menyelamatkan para pecandu, khususnya yang ada di Jawa Timur lebih khusus yang ada di Karesidenan Kediri. Ayo bergerak.
Mereka sudah kehilangan masa lalunya jangan sampai mereka kehilangan masa depannya.

Konsultasi masalah narkotika bisa melalui wa 087884819858

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Kontroversi Amar Putusan Hakim dan Penjatuhan Sangsinya

Ribuhan perkara penyalahgunaan narkotika dengan amar putusan hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan melakukaan tindak pidana penyalah guna narkotika untuk diri sendiri seharusnya demi hukum diikuti penjatuhan sangsi berupa sangsi rehabilitasi nyatanya yang dijatuhkan sangsi penjara.

Kontroversi penjatuhan sangsi berupa sangsi penjara bagi penyalah guna yang nota bene orang sakit maka dampak nyatanya adalah lapas menjadi over load, dampak tidak nyatanya berupa penyalah guna tidak sembuh, negara menghasilkan generasi sakit adiksi berkepanjangan.

Karena dipenjara dan tidak mendapatkan layanan rehabilitasi maka penyalah guna tetap menjadi penyalah guna selama dan sesudah selesai menjalani hukuman di lapas. Ini sumber masalah narkotika di indonesia.

Kondisi ini menyebabkan tumbuh suburnya penyalahgunaan narkotika secara sistemik dan mengundang para pengedar untuk mensupply kebutuhan para penyalah guna berupa narkotika

Inilah sebabnya kenapa negara dalam hal ini penegak hukum kuwalahan dalam menghadapi permasalahan narkotika meskipun tiap hari dilakukan penegakan hukum secara besar besaran.

Bayangkan 70 persen perkara kriminal di indonesia itu adalah perkara narkotika

Bandarnya bisa dihukum penjara berat, tapi kalau penyalah gunanya juga dihukum penjara, tidak dihukum rehabilitasi agar sembuh, dan generasi muda tidak dibenteng, maka masalah narkotika tidak akan ada ujungnya, ibarat hilang satu tumbuh seribu dan dampaknya kemana mana.
Ini yang terjadi sekarang.

Dalam kajian hukum yang saya lakukan terhadap UU no 35 tahun 2009 tentang narkotika, saya menemukan novelty dimana UU narkotika ini mengatur kontruksi dekriminalisasi penyalah guna artinya kepemilikan / pembelian dalam jumlah tertentu untuk pemakaian sehari, digunakan untuk kepentingan diri sendiri merupakan perbuatan melanggar hukum narkotika namun apabila perbuatan tersebut telah dilakukan maka upaya paksa dan penghukumannya berupa rehabilitasi (Anang Iskandar 2014)

Novelty hasil kajian ini berdasarkan tujuan dan pasal pasal undang undang narkotika yang berhubungan dengan rehabilitasi serta peraturan pelaksanaannya, dan diperjelas dengan surat edaran MA no 4 tahun 2010 tentang penempatan penyalah guna narkotika, korban penyalahgunaan narkotika dan pecandu ke dalam lembaga rehabilitasi.

Oleh karena itu, mestinya atas dasar UU narkotika dan peraturan pelaksanaannya, teknis penegakan hukum terhadap penyalah guna dan pengedar dibedakan perlakuannya, dimana penyalah guna diproses secara hukum bersifat rehabilitatif, ditempatkan dilembaga rehabilitasi dan dihukum rehabilitasi.

Sedangkan pengedar diperlakukan secara represif keras yaitu ditahan selama proses pemeriksaan, dan dihukum penjara, diperberat dengan tuntutan tindak pidana pencucuan uang serta diputus jaringan bisnis narkotikanya agar tidak berdaya.

Karena UU no 35 tahun 2009 tentang narkotika kita ini mengintegrasikan pendekatan kesehatan dan pendekatan hukum dalam suatu konsep perundangan undangan maka agak sulit difahami.

Perkara penyalah guna narkotika untuk diri sendiri, disatu sisi pelakunya dinyatakan sebagai kriminal tercantum dalam pasal 127 UU diancaman dengan ancaman pidana ringan maksimal 4 tahun

Sedangkan disisi lain penyalah guna narkotika untuk diri sendiri sebagai orang sakit yang hanya bisa disembuhkan dengan cara direhabilitasi

Itu sebabnya undang undang narkotika sebagai UU khusus mengatur dan memperkenalkan hukuman rehabilitasi bagi penyalah guna sebagai pelaku kriminal pengidap sakit adiksi / ketergantungan narkotika.

Hukuman rehabilitasi itu sifat wajib bagi penyalah guna karena tujuan UU narkotika adalah mencegah, melindungi dan menyelamatkan serta menjamin penyalah guna direhabilitasi (pasal 4)

Konsep seperti tersebut diatas adalah konsep relatif baru dalam sistem hukum di Indonesia yang kemudian dikenal dengan dekriminalisasi penyalah guna narkotika

Pada prinsipnya penyalah guna diproses secara kriminal, penegak hukum : penyidik, penuntut dan hakim menjamin penyalah guna direhabilitasi selama proses penyidikan, penuntutan dan peradilan dengan cara di tempatkan dilembaga rehabilitasi.

Penyidik, penuntut umum dan hakim diberikan kewenangan menempatkan tersangka penyalah guna kedalam lembaga rehabilitasi (PP 25/2011 pasal 13)

Khusus hakim berdasarkan UU narkotika berkewajiban menjatuhkan sangsi berupa hukuman rehabilitasi baik terbukti salah maupun tidak terbukti bersalah di pengadilan (pasal 103)

Ternyata prakteknya tidak demikian para hakim justru menjatuhkan sangsi penjara, baik terhadap penyalah guna maupun pengedarnya

Kalau penyalah guna di jatuhi sangsi penjara berarti sangsi yang menyakitkan alias memperparah penyakit adiksi narkotika yang diderita terdakwa dan menyakitkan hati masarakat untuk mendapatkan hak untuk sembuh melalui rehabilitasi.

Berdasarkan UU narkotika hukuman rehabilitasi itu sama dengan hukuman penjara, masa menjalani rehabilitasi dihitung sebagai masa menjalani hukuman (103 ayat 2)

Pertanyaannya, kenapa hakim menghukum penjara terhadap penyalah guna untuk diri sendiri ? Kok ngak dihukum rehabilitasi. Padahal rehabilitasi itu hukuman yang bersifat wajib dan UU menyatakan menjamin penyalah guna mendapatkan rehab medis dan rehab sosial (pasal 4d)

Ini sesungguhnya pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan hakim atas kewenangan yang diberikan oleh UU. Pingin lebih jelas, ayo dibuka bareng bareng undang undangnya.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Penyebab masalah narkotika dan over load lapas

Penyalah guna itu berdasarkan undang undang narkotika adalah orang sakit yang dikriminalkan, yang oleh undang undang itu sendiri dijamin direhabilitasi agar sembuh tidak menjadi penyalah guna lagi bahkan kalau sudah nyandu wajib direhabilitasi. Pada prakteknya penyalah guna tidak dihukum rehabilitasi tapi dihukum penjara. Ini penyebab masalahnya

Dampak yang paling nyata adalah lapas over load, banyak aparat yang terlibat masalah, problem narkotika berputar putar tidak kunjung mereda, rehabilitasi sebagai sarana penyembuhan penyalah guna tidak berkembang dan masih banyak dampak dampak buruk lainnya.

Kontruksi penyelesaian sumber masalah narkotika yang mengadopsi konsep konvensi tunggal narkotika 1961 beserta protokol yang merubahnya ini, berbeda dengan kontruksi sistem peradilan pidana yang berlaku secara umum di indonesia sehingga pemahaman masarakat hukum dan penegak hukumnya banyak yang gagap dalam memahami fenomena masalah narkotika yang terjadi.

Secara pintas penyalah guna bila dihukum penjara seakan akan bener namun sejatinya bertentangan dengan prinsip prinsip yang dianut oleh konvensi dan undang undang no 35 tahun 2009 tentang narkotika yang bersandar pada pendekatan kesehatan dimana tujuan UU dalam menangani penyalah guna secara explisit : dicegah, dilindungi, diselamatkan dan dijamin upaya rehabilitasi medis dan sosial. Kalau sudah kecanduan wajib direhabilitasi. Rehabilitasi itu bentuk hukuman. Hukuman rehabilitasi itu sama dengan hukuman penjara. Masa menjalani rehabilitasi dihitung sebagai masa menjalani hukuman.

Diagnose yang salah, tentu terapinya salah, hasilnya tentu tidak sesuai yang diharapkan. Dampaknya, masalah menjadi berlarut meskipun diberi obat yang lebih keras dengan “harga yang sangat mahal”.
Dampak dari mal praktek itu lebih membahayakan dari masalahnya sendiri.

Keresahan sebagian masarakat hukum terhadap tren perkembangan masalah narkotika hanya atas dasar fakta fakta yang muncul dari dampak maraknya peredaran narkotika, kemudian secara rasional mencari apa yang salah ? Ini menyebab penyelesain sumber masalah menjadi tidak fokus

Masarakat hukum lebih fokus dan jeli melihat penyelesaian dampak masalah narkotika saja ketimbang fokus untuk penyelesaian sumber masalah narkotika secara sistemik.

Oleh karena itu masarakat hukum kita dan penegak hukumnya perlu memutar arah agar penyelesaian masalah narkotika secara integral dapat terealisir. Kalau bangsa ini bisa merehabilitasi para penyalah guna sebagai demandnya peredaran narkotika saya yakin para bandar akan bangkrut.

Apalagi kalau program penegakan hukum bersifat rehabilitatif terhadap penyalah guna ini diikuti dengan pemberantasan terhadap pengedar dilakukan secara keras serta pencegahan oleh seluruh komponen masarakat secara serempak maka bandar narkoba akan lebih cepet gulung tikar dan angkat kaki dari bumi kita.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Hakim salah kaprah, kok lama banget benernya ?

Sidang-Ilustrasi.jpgHakim wajib memvonis rehabilitasi dan kewajiban penegak hukum untuk menempatkan kedalam lembaga rehabilitasi selama proses pemeriksaan serta kewajiban orang tua yang keluarganya terlibat menjadi penyalah guna narkotika untuk merehabilitasi. Kewajiban hakim, penegak hukum dan orang tua ini adalah perintah undang undang, pemahaman yg tidak jernih terhadap tersangka atau terdakwa penyalah guna narkotika untuk pemakaian sehari (dibawah 1 gram untuk sabu) dan digunakan untuk diri sendiri menjadi penyebab para penyalah guna ini tidak pulih / sembuh bahkan menjadi lebih parah apabila ditahan dan vonis penjara. Sedangkan tujuan UU narkotika wajib ditempatkan dilembaga rehabilitasi dan wajib divonis rehabilitasi supaya sembuh / pulih dan dengan maksud agar tidak menjadi penyalah guna lagi.

Penegak hukum wajib menggunakan upaya paksa berupa penempatan kelembaga rehabilitasi (pasal 13 PP 25/2011) dan hakim wajib menjatuhkan sangsi rehabilitasi sesuai pasal 103/1 apabila amar putusannya terbukti sah dan menyakinkan terdakwa sebagai penyalah guna bagi diri sendiri agar orang tua dan masarakat punya keberanian untuk menyembuhkan penyakit adiksi yang diderita keluarganya.

Banyak masarakat yang tidak mendapatkan sosialisasi bahwa penyalah guna itu adalah orang sakit (pasal 1/1) berpotensi ketergantungan / kecanduan narkotika yang disebut pecandu. Penyakit ini tidak mungkin sembuh tanpa direhab. Secara medis penyalah guna itu kurang lebih 99% adalah pecandu sedang yang 1% korban penyalahgunaan narkotika. Spektrum penyalah guna narkotika mulai korban penyalahgunaan narkotika, penyalah guna narkotika dan pecandu. Sedangkan pecandu terdiri dari pecandu ringan, pecandu sedang dan berat. Semua penyalah guna ini diancam dengan pidana tapi dijamin UU ditempatkan dilembaga rehab dan di vonis rehabilitasi bila berhubungan dengan penegakan hukum.

Secara hukum penyalah guna itu 100 % dipastikan sebagai pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika bila dimintakan visum / assesmen kepada dokter ahli atau team assesmen (pasal 1/13).
Oleh karena itu visum / keterangan dokter ahli atau team assesmen menjadi sangat sangat penting untuk mengkontruksi penyalah guna yang dijamin rehabilitasi (pasal 4d) menjadi pecandu yang bersifat wajib direhabilitasi berdasarkan pasal 54 UU narkotika.

Hal tersebut penting karena penyalah guna itu diancam dengan pidana maksimal 4 tahun dijamin UU untuk direhabilitasi, sedangkan kalau sudah jadi pecandu wajib direhabilitasi.
Kenapa visum / keterangan ahli atau team assesmen penting karena penyidik, penuntut umum dan hakim diberi tugas menjamin penyalah guna direhabilitasi (read; tujuan UU adalah menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi penyalah guna dan pecandu sesuai pasal 4d).
Semangat ini yang belum dimiliki oleh hakim dan penegak hukum lainnya sehingga penyalah guna di tahan dan divonis penjara.

Penyalah guna narkotika berdasarkan UU narkotika ibarat orang berdiri pada dua kaki, satu kaki berada pada dimensi kesehatan, kaki lainnya pada dimensi hukum. Pada dimensi kesehatan, penyalah guna itu orang sakit kronis bersifat nyandu, harus disembuhkan melalui rehabilitasi sedangkan pada dimensi hukum, penyalah guna itu adalah kriminal yang harus dihukum karena melanggar ketentuan perundang undangan yang berlaku. Oleh karena itu terhadap perkara penyalah guna oleh UU narkotika kita memberi solusi dengan mengintegrasikan dua pendekatan tersebut melalui hukuman rehabilitasi.
Hukuman rehabilitasi ini bersifat wajib.

Hukuman rehabilitasi ini maknanya sama dengan hukuman penjara, masa menjalani rehabilitasi dihitung sebagai masa menjalani hukuman (pasal 103/2) hukuman rehabilitasi ini telah memperhitungkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatannya. Kemanfaatan ini lah yang menjadi tujuan penghukuman kenapa penyalah guna, pecandu dan korban penyalah guna wajib dihukum rehabilitasi baik terbukti salah maupun tidak terbukti salah dipengadilan (pasal 103/1)

Eksekusi hukuman rehabilitasi bisa menggunakan model keputusan hakim terhadap perkara Rhido Rhoma, Tessy dan terakhir Tio Pakusadewo. Melalui keputusan hakim terdakwa harus dipaksa untuk direhabilitasi dengan menunjuk rumah sakit ketergantungan obat atau lembaga rehabilitasi yang ada di republik ini.

Kementrian kesehatan sebagai pengemban fungsi rehabilitasi medis terhadap penyalah guna narkotika sangat mudah merealisasi program rehabilitasi secara serempak untuk menyembuhkan para penyalah guna tersebut karena Indonesia punya ratusan rumah sakit yang tergelar diseluruh indonesia yang dapat disulap untuk membuka layanan rehabilitasi layaknya rumah sakit ketergantungan obat selanjutnya tinggal mengintegrasikan layanan rehabilitasi yang digawangi kemensos dan BNN .

Karena praktek penegakan hukum selama ini terhadap penyalah guna tidak ditempatkan di lembaga rehabilitasi melainkan ditahan / dipenjara maka fungsi layanan rehabilitasi dirumah sakit menjadi tidak berkembang, demikian pula fungsi lembaga rehabilitasi yang dimiliki kemensos dan BNN, dampaknya orang tua maupun penyalah guna nya sendiri “takut” berobat untuk mendapatkan hak sembuh karena secara empiris penyalah guna dikejar dan diperlakukan seperti layaknya pengedar padahal mereka adalah seorang sakit ketergantungan narkotika yang seharusnya menurut UU narkotika harus dipaksa dulu oleh keluarga kemudian penegak hukum untuk direhabilitasi sehingga beban negara berkurang.

Maksud dan tujuan undang undang, terhadap orang sakit yang diancam hukuman penjara ini agar di cegah supaya tidak yang ada yang menjadi penyalah guna narkotika, dilindungi supaya tidak menjadi lebih parah kecanduannya, diselamatkan agar tidak mendapatkan dampak buruk serta dijamin untuk mendapatkan layanan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial agar sembuh (read; pasal 4)

Kewenanangan merehabilitasi telah diberikan kepada penegak hukum mulai dari penyidik, penuntut umum sampai hakim pada semua tingkat pemeriksaan (pasal 13 PP 25/2011) artinya paksaan rehabilitasi sudah dapat dilakukan sejak penyidikan, penuntutan dan pengadilan. Khusus kepada hakim diberikan tambahan kewenangan ektra penting yang selama ini tidak pernah dipakai sebagai sarana melindungi dan menyelamatkan penyalah guna yaitu hakim wajib (pasal 127/2) memperhatikan dan menggunakan pasal 103 apabila amar putusannya merujuk pasal 127 ayat 1 yaitu menyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan terdakwa sebagai penyalah guna untuk diri sendiri maka demi hukum penjatuhan sangsinya berupa rehabilitasi.

Paksaan rehabilitasi bagi penyalah guna tidak hanya oleh penegak hukum khususnya hakim, keluarga pun diwajibkan merehabilitasi keluarganya yang menjadi penyalah guna yang sakitnya sudah kronis ketergantungan narkotika melalui wajib lapor pecandu (pasal 55) kalau tidak orang tua diancam dengan pidana kurungan maksimum 6 bulan.
Pada sisi ini penyalah guna harus dipaksa direhabilitasi oleh keluarga, karena itu kejahatan penyalah guna narkotika tergolong domestic crime.

Karena penyalahguna narkotika tergolong domestic crime maka premium remedium nya lebih pada kewajiban keluarga untuk merehabilitasi dari pada rehabilitasi melalui sangsi rehabilitasi namun implementasinya justru hakim menggunakan ultimum remedium dengan sangsi penjara
Hal ini dapat ditebak karena hakim terbelenggu oleh paradigma sistem peradilan pidana mengesampingkan paradigma yang dibangun UU narkotika yaitu sistem peradilan rehabilitasi.

Akhirnya, untuk apa ada ketentuan tentang tujuan dibuatnya UU no 35 /2009 dalam pasal 4d yang menyatakan secara jelas bahwa “menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi penyalah guna dan pecandu” kalau para hakim prakteknya menjatuhkan sangsi penjara.
Menyelesaikan masalah narkotika tidak bisa dengan penegakan hukum dengan memenjarakan semua yang terlibat tapi sesuai dengan amanat UU yaitu harus seimbang antara penegakan hukum terhadap pengedar bersifat represif dan penegakan hukum terhadap penyalah guna bersifat rehabilitatif

Pasti ada malpraktek yang menyimpang dari ketentuan perundang undangan yang berlaku, atau interprestasi yang salah kalau penyalah guna untuk diri sendiri akhirnya ditahan dan dipenjara. Lalu apa kita menyalahkan UUnya dengan alasan; UUnya ambigu kek, atau UUnya ngak bener lah , padahal UUnya sangat seksi dan up to date, sudah mengacu pada ketentuan konvensi tunggal narkotika beserta protokol yang mengubahnya. Karena alasan yang tidak jelas lalu UU narkotika yang up to date ini minta diganti, sing bener ae.
Ingat kita sudah berpengalaman 3 kali ganti UU ketiganya belum pernah hakim mengetrapkan vonis hukuman rehabilitasi padahal ketiga UU menyatakan dengan jelas pecandu wajib direhabilitasi.

Waduh salah kaprah kok lama banget, kapan benernya? 

#StopNarkoba
#StopVonisPenjara

Posted in Hukum, Kepolisian, Narkoba | Leave a comment