Penyalah guna narkotika dicegah Pecandu disembuhkan Pengedarnya dihancurkan Negara kuat.

Kebiasaan sehari hari seorang pecandu narkotika adalah membeli narkotika secara illegal dalam jumlah tertentu biasanya sedikit untuk kepentingan sehari pakai, digunakan untuk diri sendiri dan temen dalam pesta mengkonsumsi narkotika. Secara hukum sangat berbeda tujuan kepemilikan narkotikanya antara pecandu dan pengedar. Pengedar membeli narkotika dalam jumlah besar, dijual lagi untuk mendapatkan keuntungan sedangkan pecandu membeli dalam jumlah sedikit digunakan untuk diri sendiri.

Pengedar itu yang punya niat jahat dengan mendholimi para penyalah guna dan mengambil keuntungan dari transaksi bisnis narkotika, pengedar ini sangat merugikan masarakat sehingga jelas memiliki niat jahat oleh karena itu perlu di hancurkan bisnis narkotikanya dan pengedarnya diberi hukuman berat.

Sedangkan para pecandu tidak memiliki niat jahat, mereka mendholimi dirinya sendiri. Mereka harus dilindungi dan diselamatkan agar berhenti mengkonsumsi narkotika dengan menjalani rehabilitasi kalau dibiarkan tanpa sentuhan rehabilitasi mereka akan mengkonsumsi terus dan menjadi demandnya bisnis narkotika sepanjang hidupnya.

Pecandu narkotika secara ilmu kesehatan orang sakit adiksi kronis yang hanya bisa sembuh dan tidak mengkonsumsi narkotika lagi apabila direhabilitasi, sedangkan secara hukum berdasarkan pasal 54 undang undang no 35/2009 tentang narkotika, pecandu hukumnya wajib menjalani rehabilitasi. Rehabilitasi itu bentuk hukuman yang statusnya sama dengan hukuman penjara dimana masa menjalani rehabilitasi dihitung sebagai menjalani hukuman (pasal 103/2)

Kewajiban menjalani rehabilitasi dibebankan pada :
1. Orang tua berkewajiban secara moral untuk menyembuhkan anaknya yang sakit seperti layaknya orang sakit biasa
2. Orang tua berkewajiban secara hukum menyembuhkan keluarganya yang menjadi
pecandu dengan cara melaporkan kerumah sakit yang ditunjuk oleh kementrian kesehatan.
Kalau orang tua tidak melaporkan keluarganya yang jadi pecandu diancam dengan hukuman kurungan maksimal 3 bulan.
3 . Hakim berdasarkan pasal 103 berkewajiban secara hukum wajib menjatuhkan hukuman rehabilitasi kepada para pecandu.

Pecandu disamping sebagai orang sakit adiksi juga sangat rentan terkena dampak buruk akibat mengkonsumsi narkotika yang terus menerus, yang sangat membahayakan kesehatan para pecandu baik secara fisik maupun kejiwaannya seperti terkena HIV AIDS, hepatitis, kemampuan kognitivnya menurun, gangguan paru paru dan saluran pernafasan, inveksi seksual menular dan gangguan kejiwaan.

Siapa sih pecandu itu ? Pecandu secara hukum adalah penyalah guna dalam keadan ketergantungan narkotika baik fisik maupun psykis ( pasal 1 angka 13 UU no 35/2009). Penyalah guna yang secara rutin mengkonsumsi narkotika dapat dipastikan menjadi pecandu kalau dilakukan asesmen oleh dokter yang ditunjuk.

Istilah pecandu akan muncul apabila penyalah guna di lakukan asesmen oleh dokter yang ditunjuk. Tanpa asesmen terlebih dulu penyalah guna tidak punya gelar yuridis sebagai pecandu.

Pecandu berdasarkan UU wajib menjalani rehabilitasi, baik karena orang tua yang diwajibkan UU untuk menyembuhkan keluarganya yang jadi pecandu maupun kewajiban hakim untuk menghukum dengan hukuman yang menyembuhkan berupa hukuman rehabilitasi (pasal 127/1 dan 103)

Pecandu yang mengkonsumsi secara rutin jumlahnya menurut hasil penelitian BNN melebihi angka 5 juta, jumlah pecandu ini lah yang harus disembuhkan dan dilindungi agar tidak mengalami dampak buruk penyalahgunaan narkotika.

Sedangkan penyalah guna pemula khususnya yang baru pertama kali mengkonsumsi narkotika setelah diasesmen dapat dipastikan sebagai korban penyalah gunaan narkotika yang menurut penjelasan UU nya adalah orang yang tidak sengaja dibujuk, dirayu, diperdaya bahkan mentah mentah ditipu dan dipaksa menggunakan narkotika.

Pengguna pertama kali ini juga wajib menjalani rehabilitasi khususnya secara psykis karena kemungkinan secara fisik belum kecanduan.

Seluruh penyalahguna narkotika untuk pertama kali dapat dipastikan karena dibujuk, ditipu, dirayu, diperdaya dan dipaksa menggnakan narkotika oleh fihak yang ada hubungan dengan peredaran narkotika bisa temen, atasan, keluarga bahkan suami atau istri.

Setelah menjadi penyalah guna pemula tahap berikutnya jadi penyalah guna rekreasional dan selanjutnya berkarier jadi penyalah guna rutin bahkan ada yang tiap hari harus mengkonsumsi narkotika. Penyalah guna inilah apabila diasesmen menjadi pecandu, kalau tidak direhabilitasi bisa menjadi masalah keluarga dan bisa menjadi sumber masalah keamanan yang lebih besar dikelak kemudian hari, tidak hanya darurat narkotika tapi bisa jadi bencana narkotika.

Oleh karena itu saya mengajak untuk menyembuhkan dan menyelamatkan para pecandu, khususnya yang ada di Jawa Timur lebih khusus yang ada di Karesidenan Kediri. Ayo bergerak.
Mereka sudah kehilangan masa lalunya jangan sampai mereka kehilangan masa depannya.

Konsultasi masalah narkotika bisa melalui wa 087884819858

Advertisements
Posted in Uncategorized | Leave a comment

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Kontroversi Amar Putusan Hakim dan Penjatuhan Sangsinya

Ribuhan perkara penyalahgunaan narkotika dengan amar putusan hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan melakukaan tindak pidana penyalah guna narkotika untuk diri sendiri seharusnya demi hukum diikuti penjatuhan sangsi berupa sangsi rehabilitasi nyatanya yang dijatuhkan sangsi penjara.

Kontroversi penjatuhan sangsi berupa sangsi penjara bagi penyalah guna yang nota bene orang sakit maka dampak nyatanya adalah lapas menjadi over load, dampak tidak nyatanya berupa penyalah guna tidak sembuh, negara menghasilkan generasi sakit adiksi berkepanjangan.

Karena dipenjara dan tidak mendapatkan layanan rehabilitasi maka penyalah guna tetap menjadi penyalah guna selama dan sesudah selesai menjalani hukuman di lapas. Ini sumber masalah narkotika di indonesia.

Kondisi ini menyebabkan tumbuh suburnya penyalahgunaan narkotika secara sistemik dan mengundang para pengedar untuk mensupply kebutuhan para penyalah guna berupa narkotika

Inilah sebabnya kenapa negara dalam hal ini penegak hukum kuwalahan dalam menghadapi permasalahan narkotika meskipun tiap hari dilakukan penegakan hukum secara besar besaran.

Bayangkan 70 persen perkara kriminal di indonesia itu adalah perkara narkotika

Bandarnya bisa dihukum penjara berat, tapi kalau penyalah gunanya juga dihukum penjara, tidak dihukum rehabilitasi agar sembuh, dan generasi muda tidak dibenteng, maka masalah narkotika tidak akan ada ujungnya, ibarat hilang satu tumbuh seribu dan dampaknya kemana mana.
Ini yang terjadi sekarang.

Dalam kajian hukum yang saya lakukan terhadap UU no 35 tahun 2009 tentang narkotika, saya menemukan novelty dimana UU narkotika ini mengatur kontruksi dekriminalisasi penyalah guna artinya kepemilikan / pembelian dalam jumlah tertentu untuk pemakaian sehari, digunakan untuk kepentingan diri sendiri merupakan perbuatan melanggar hukum narkotika namun apabila perbuatan tersebut telah dilakukan maka upaya paksa dan penghukumannya berupa rehabilitasi (Anang Iskandar 2014)

Novelty hasil kajian ini berdasarkan tujuan dan pasal pasal undang undang narkotika yang berhubungan dengan rehabilitasi serta peraturan pelaksanaannya, dan diperjelas dengan surat edaran MA no 4 tahun 2010 tentang penempatan penyalah guna narkotika, korban penyalahgunaan narkotika dan pecandu ke dalam lembaga rehabilitasi.

Oleh karena itu, mestinya atas dasar UU narkotika dan peraturan pelaksanaannya, teknis penegakan hukum terhadap penyalah guna dan pengedar dibedakan perlakuannya, dimana penyalah guna diproses secara hukum bersifat rehabilitatif, ditempatkan dilembaga rehabilitasi dan dihukum rehabilitasi.

Sedangkan pengedar diperlakukan secara represif keras yaitu ditahan selama proses pemeriksaan, dan dihukum penjara, diperberat dengan tuntutan tindak pidana pencucuan uang serta diputus jaringan bisnis narkotikanya agar tidak berdaya.

Karena UU no 35 tahun 2009 tentang narkotika kita ini mengintegrasikan pendekatan kesehatan dan pendekatan hukum dalam suatu konsep perundangan undangan maka agak sulit difahami.

Perkara penyalah guna narkotika untuk diri sendiri, disatu sisi pelakunya dinyatakan sebagai kriminal tercantum dalam pasal 127 UU diancaman dengan ancaman pidana ringan maksimal 4 tahun

Sedangkan disisi lain penyalah guna narkotika untuk diri sendiri sebagai orang sakit yang hanya bisa disembuhkan dengan cara direhabilitasi

Itu sebabnya undang undang narkotika sebagai UU khusus mengatur dan memperkenalkan hukuman rehabilitasi bagi penyalah guna sebagai pelaku kriminal pengidap sakit adiksi / ketergantungan narkotika.

Hukuman rehabilitasi itu sifat wajib bagi penyalah guna karena tujuan UU narkotika adalah mencegah, melindungi dan menyelamatkan serta menjamin penyalah guna direhabilitasi (pasal 4)

Konsep seperti tersebut diatas adalah konsep relatif baru dalam sistem hukum di Indonesia yang kemudian dikenal dengan dekriminalisasi penyalah guna narkotika

Pada prinsipnya penyalah guna diproses secara kriminal, penegak hukum : penyidik, penuntut dan hakim menjamin penyalah guna direhabilitasi selama proses penyidikan, penuntutan dan peradilan dengan cara di tempatkan dilembaga rehabilitasi.

Penyidik, penuntut umum dan hakim diberikan kewenangan menempatkan tersangka penyalah guna kedalam lembaga rehabilitasi (PP 25/2011 pasal 13)

Khusus hakim berdasarkan UU narkotika berkewajiban menjatuhkan sangsi berupa hukuman rehabilitasi baik terbukti salah maupun tidak terbukti bersalah di pengadilan (pasal 103)

Ternyata prakteknya tidak demikian para hakim justru menjatuhkan sangsi penjara, baik terhadap penyalah guna maupun pengedarnya

Kalau penyalah guna di jatuhi sangsi penjara berarti sangsi yang menyakitkan alias memperparah penyakit adiksi narkotika yang diderita terdakwa dan menyakitkan hati masarakat untuk mendapatkan hak untuk sembuh melalui rehabilitasi.

Berdasarkan UU narkotika hukuman rehabilitasi itu sama dengan hukuman penjara, masa menjalani rehabilitasi dihitung sebagai masa menjalani hukuman (103 ayat 2)

Pertanyaannya, kenapa hakim menghukum penjara terhadap penyalah guna untuk diri sendiri ? Kok ngak dihukum rehabilitasi. Padahal rehabilitasi itu hukuman yang bersifat wajib dan UU menyatakan menjamin penyalah guna mendapatkan rehab medis dan rehab sosial (pasal 4d)

Ini sesungguhnya pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan hakim atas kewenangan yang diberikan oleh UU. Pingin lebih jelas, ayo dibuka bareng bareng undang undangnya.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Penyebab masalah narkotika dan over load lapas

Penyalah guna itu berdasarkan undang undang narkotika adalah orang sakit yang dikriminalkan, yang oleh undang undang itu sendiri dijamin direhabilitasi agar sembuh tidak menjadi penyalah guna lagi bahkan kalau sudah nyandu wajib direhabilitasi. Pada prakteknya penyalah guna tidak dihukum rehabilitasi tapi dihukum penjara. Ini penyebab masalahnya

Dampak yang paling nyata adalah lapas over load, banyak aparat yang terlibat masalah, problem narkotika berputar putar tidak kunjung mereda, rehabilitasi sebagai sarana penyembuhan penyalah guna tidak berkembang dan masih banyak dampak dampak buruk lainnya.

Kontruksi penyelesaian sumber masalah narkotika yang mengadopsi konsep konvensi tunggal narkotika 1961 beserta protokol yang merubahnya ini, berbeda dengan kontruksi sistem peradilan pidana yang berlaku secara umum di indonesia sehingga pemahaman masarakat hukum dan penegak hukumnya banyak yang gagap dalam memahami fenomena masalah narkotika yang terjadi.

Secara pintas penyalah guna bila dihukum penjara seakan akan bener namun sejatinya bertentangan dengan prinsip prinsip yang dianut oleh konvensi dan undang undang no 35 tahun 2009 tentang narkotika yang bersandar pada pendekatan kesehatan dimana tujuan UU dalam menangani penyalah guna secara explisit : dicegah, dilindungi, diselamatkan dan dijamin upaya rehabilitasi medis dan sosial. Kalau sudah kecanduan wajib direhabilitasi. Rehabilitasi itu bentuk hukuman. Hukuman rehabilitasi itu sama dengan hukuman penjara. Masa menjalani rehabilitasi dihitung sebagai masa menjalani hukuman.

Diagnose yang salah, tentu terapinya salah, hasilnya tentu tidak sesuai yang diharapkan. Dampaknya, masalah menjadi berlarut meskipun diberi obat yang lebih keras dengan “harga yang sangat mahal”.
Dampak dari mal praktek itu lebih membahayakan dari masalahnya sendiri.

Keresahan sebagian masarakat hukum terhadap tren perkembangan masalah narkotika hanya atas dasar fakta fakta yang muncul dari dampak maraknya peredaran narkotika, kemudian secara rasional mencari apa yang salah ? Ini menyebab penyelesain sumber masalah menjadi tidak fokus

Masarakat hukum lebih fokus dan jeli melihat penyelesaian dampak masalah narkotika saja ketimbang fokus untuk penyelesaian sumber masalah narkotika secara sistemik.

Oleh karena itu masarakat hukum kita dan penegak hukumnya perlu memutar arah agar penyelesaian masalah narkotika secara integral dapat terealisir. Kalau bangsa ini bisa merehabilitasi para penyalah guna sebagai demandnya peredaran narkotika saya yakin para bandar akan bangkrut.

Apalagi kalau program penegakan hukum bersifat rehabilitatif terhadap penyalah guna ini diikuti dengan pemberantasan terhadap pengedar dilakukan secara keras serta pencegahan oleh seluruh komponen masarakat secara serempak maka bandar narkoba akan lebih cepet gulung tikar dan angkat kaki dari bumi kita.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Hakim salah kaprah, kok lama banget benernya ?

Sidang-Ilustrasi.jpgHakim wajib memvonis rehabilitasi dan kewajiban penegak hukum untuk menempatkan kedalam lembaga rehabilitasi selama proses pemeriksaan serta kewajiban orang tua yang keluarganya terlibat menjadi penyalah guna narkotika untuk merehabilitasi. Kewajiban hakim, penegak hukum dan orang tua ini adalah perintah undang undang, pemahaman yg tidak jernih terhadap tersangka atau terdakwa penyalah guna narkotika untuk pemakaian sehari (dibawah 1 gram untuk sabu) dan digunakan untuk diri sendiri menjadi penyebab para penyalah guna ini tidak pulih / sembuh bahkan menjadi lebih parah apabila ditahan dan vonis penjara. Sedangkan tujuan UU narkotika wajib ditempatkan dilembaga rehabilitasi dan wajib divonis rehabilitasi supaya sembuh / pulih dan dengan maksud agar tidak menjadi penyalah guna lagi.

Penegak hukum wajib menggunakan upaya paksa berupa penempatan kelembaga rehabilitasi (pasal 13 PP 25/2011) dan hakim wajib menjatuhkan sangsi rehabilitasi sesuai pasal 103/1 apabila amar putusannya terbukti sah dan menyakinkan terdakwa sebagai penyalah guna bagi diri sendiri agar orang tua dan masarakat punya keberanian untuk menyembuhkan penyakit adiksi yang diderita keluarganya.

Banyak masarakat yang tidak mendapatkan sosialisasi bahwa penyalah guna itu adalah orang sakit (pasal 1/1) berpotensi ketergantungan / kecanduan narkotika yang disebut pecandu. Penyakit ini tidak mungkin sembuh tanpa direhab. Secara medis penyalah guna itu kurang lebih 99% adalah pecandu sedang yang 1% korban penyalahgunaan narkotika. Spektrum penyalah guna narkotika mulai korban penyalahgunaan narkotika, penyalah guna narkotika dan pecandu. Sedangkan pecandu terdiri dari pecandu ringan, pecandu sedang dan berat. Semua penyalah guna ini diancam dengan pidana tapi dijamin UU ditempatkan dilembaga rehab dan di vonis rehabilitasi bila berhubungan dengan penegakan hukum.

Secara hukum penyalah guna itu 100 % dipastikan sebagai pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika bila dimintakan visum / assesmen kepada dokter ahli atau team assesmen (pasal 1/13).
Oleh karena itu visum / keterangan dokter ahli atau team assesmen menjadi sangat sangat penting untuk mengkontruksi penyalah guna yang dijamin rehabilitasi (pasal 4d) menjadi pecandu yang bersifat wajib direhabilitasi berdasarkan pasal 54 UU narkotika.

Hal tersebut penting karena penyalah guna itu diancam dengan pidana maksimal 4 tahun dijamin UU untuk direhabilitasi, sedangkan kalau sudah jadi pecandu wajib direhabilitasi.
Kenapa visum / keterangan ahli atau team assesmen penting karena penyidik, penuntut umum dan hakim diberi tugas menjamin penyalah guna direhabilitasi (read; tujuan UU adalah menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi penyalah guna dan pecandu sesuai pasal 4d).
Semangat ini yang belum dimiliki oleh hakim dan penegak hukum lainnya sehingga penyalah guna di tahan dan divonis penjara.

Penyalah guna narkotika berdasarkan UU narkotika ibarat orang berdiri pada dua kaki, satu kaki berada pada dimensi kesehatan, kaki lainnya pada dimensi hukum. Pada dimensi kesehatan, penyalah guna itu orang sakit kronis bersifat nyandu, harus disembuhkan melalui rehabilitasi sedangkan pada dimensi hukum, penyalah guna itu adalah kriminal yang harus dihukum karena melanggar ketentuan perundang undangan yang berlaku. Oleh karena itu terhadap perkara penyalah guna oleh UU narkotika kita memberi solusi dengan mengintegrasikan dua pendekatan tersebut melalui hukuman rehabilitasi.
Hukuman rehabilitasi ini bersifat wajib.

Hukuman rehabilitasi ini maknanya sama dengan hukuman penjara, masa menjalani rehabilitasi dihitung sebagai masa menjalani hukuman (pasal 103/2) hukuman rehabilitasi ini telah memperhitungkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatannya. Kemanfaatan ini lah yang menjadi tujuan penghukuman kenapa penyalah guna, pecandu dan korban penyalah guna wajib dihukum rehabilitasi baik terbukti salah maupun tidak terbukti salah dipengadilan (pasal 103/1)

Eksekusi hukuman rehabilitasi bisa menggunakan model keputusan hakim terhadap perkara Rhido Rhoma, Tessy dan terakhir Tio Pakusadewo. Melalui keputusan hakim terdakwa harus dipaksa untuk direhabilitasi dengan menunjuk rumah sakit ketergantungan obat atau lembaga rehabilitasi yang ada di republik ini.

Kementrian kesehatan sebagai pengemban fungsi rehabilitasi medis terhadap penyalah guna narkotika sangat mudah merealisasi program rehabilitasi secara serempak untuk menyembuhkan para penyalah guna tersebut karena Indonesia punya ratusan rumah sakit yang tergelar diseluruh indonesia yang dapat disulap untuk membuka layanan rehabilitasi layaknya rumah sakit ketergantungan obat selanjutnya tinggal mengintegrasikan layanan rehabilitasi yang digawangi kemensos dan BNN .

Karena praktek penegakan hukum selama ini terhadap penyalah guna tidak ditempatkan di lembaga rehabilitasi melainkan ditahan / dipenjara maka fungsi layanan rehabilitasi dirumah sakit menjadi tidak berkembang, demikian pula fungsi lembaga rehabilitasi yang dimiliki kemensos dan BNN, dampaknya orang tua maupun penyalah guna nya sendiri “takut” berobat untuk mendapatkan hak sembuh karena secara empiris penyalah guna dikejar dan diperlakukan seperti layaknya pengedar padahal mereka adalah seorang sakit ketergantungan narkotika yang seharusnya menurut UU narkotika harus dipaksa dulu oleh keluarga kemudian penegak hukum untuk direhabilitasi sehingga beban negara berkurang.

Maksud dan tujuan undang undang, terhadap orang sakit yang diancam hukuman penjara ini agar di cegah supaya tidak yang ada yang menjadi penyalah guna narkotika, dilindungi supaya tidak menjadi lebih parah kecanduannya, diselamatkan agar tidak mendapatkan dampak buruk serta dijamin untuk mendapatkan layanan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial agar sembuh (read; pasal 4)

Kewenanangan merehabilitasi telah diberikan kepada penegak hukum mulai dari penyidik, penuntut umum sampai hakim pada semua tingkat pemeriksaan (pasal 13 PP 25/2011) artinya paksaan rehabilitasi sudah dapat dilakukan sejak penyidikan, penuntutan dan pengadilan. Khusus kepada hakim diberikan tambahan kewenangan ektra penting yang selama ini tidak pernah dipakai sebagai sarana melindungi dan menyelamatkan penyalah guna yaitu hakim wajib (pasal 127/2) memperhatikan dan menggunakan pasal 103 apabila amar putusannya merujuk pasal 127 ayat 1 yaitu menyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan terdakwa sebagai penyalah guna untuk diri sendiri maka demi hukum penjatuhan sangsinya berupa rehabilitasi.

Paksaan rehabilitasi bagi penyalah guna tidak hanya oleh penegak hukum khususnya hakim, keluarga pun diwajibkan merehabilitasi keluarganya yang menjadi penyalah guna yang sakitnya sudah kronis ketergantungan narkotika melalui wajib lapor pecandu (pasal 55) kalau tidak orang tua diancam dengan pidana kurungan maksimum 6 bulan.
Pada sisi ini penyalah guna harus dipaksa direhabilitasi oleh keluarga, karena itu kejahatan penyalah guna narkotika tergolong domestic crime.

Karena penyalahguna narkotika tergolong domestic crime maka premium remedium nya lebih pada kewajiban keluarga untuk merehabilitasi dari pada rehabilitasi melalui sangsi rehabilitasi namun implementasinya justru hakim menggunakan ultimum remedium dengan sangsi penjara
Hal ini dapat ditebak karena hakim terbelenggu oleh paradigma sistem peradilan pidana mengesampingkan paradigma yang dibangun UU narkotika yaitu sistem peradilan rehabilitasi.

Akhirnya, untuk apa ada ketentuan tentang tujuan dibuatnya UU no 35 /2009 dalam pasal 4d yang menyatakan secara jelas bahwa “menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi penyalah guna dan pecandu” kalau para hakim prakteknya menjatuhkan sangsi penjara.
Menyelesaikan masalah narkotika tidak bisa dengan penegakan hukum dengan memenjarakan semua yang terlibat tapi sesuai dengan amanat UU yaitu harus seimbang antara penegakan hukum terhadap pengedar bersifat represif dan penegakan hukum terhadap penyalah guna bersifat rehabilitatif

Pasti ada malpraktek yang menyimpang dari ketentuan perundang undangan yang berlaku, atau interprestasi yang salah kalau penyalah guna untuk diri sendiri akhirnya ditahan dan dipenjara. Lalu apa kita menyalahkan UUnya dengan alasan; UUnya ambigu kek, atau UUnya ngak bener lah , padahal UUnya sangat seksi dan up to date, sudah mengacu pada ketentuan konvensi tunggal narkotika beserta protokol yang mengubahnya. Karena alasan yang tidak jelas lalu UU narkotika yang up to date ini minta diganti, sing bener ae.
Ingat kita sudah berpengalaman 3 kali ganti UU ketiganya belum pernah hakim mengetrapkan vonis hukuman rehabilitasi padahal ketiga UU menyatakan dengan jelas pecandu wajib direhabilitasi.

Waduh salah kaprah kok lama banget, kapan benernya? 

#StopNarkoba
#StopVonisPenjara

Posted in Hukum, Kepolisian, Narkoba | Leave a comment

#GerakanStopCuek

hanya diam.001

Posted in Uncategorized | Leave a comment

KEBIJAKAN NEGARA MELAWAN KEJAHATAN NARKOTIKA

Pada awal kemerdekaan, Indonesia menggunakan Ordonansi Obat Bius untuk mengatur masalah narkotika. Hal ini dalam rangka menangani permasalahan narkotika yang semakin meluas di masyarakat dan semakin banyaknya jenis narkotika yang beredar. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat memandang perlu segera dibentuk Undang-Undang (UU) yang dapat menjangkau setiap bentuk penyalahgunaan narkotika.

Berdasarkan ketentuan pidana dan acara peradilan pidana, Verdoovende Middelen Ordonantie (VMO) Ordonansi Obat Bius 1927 sudah tidak memenuhi syarat sebagai UU Narkotika dan tidak cocok dengan sistem administrasi penyelenggaraan peradilan pidana. Pada tahun 1971, pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden 6/1971 tentang Koordinasi Tindakan dan Kegiatan Dalam Usaha Mengatasi, Mencegah dan Memberantas Masalah Pelanggaran Uang Palsu dan Penggunaan Narkotika. Namun Inpres 6/1971 ini juga belum mampu menjangkau seluruh masalah penyalahgunaan narkotika. Hal ini disebabkan tidak adanya keseragaman pengertian narkotika, pemberian sanksi yang ringan dan belum adanya badan khusus yang menangani masalah narkotika serta tidak adanya keserasian ketentuan hukum pidana narkotika.

Setelah dibentuknya Badan Koordinasi Pelaksanaan Inpres 6/1971, hal penting yang sangat baik adalah berkembangnya partisipasi masyarakat dalam pemberantasan narkotika. Kesadaran sosial yang timbul dalam masyarakat ini didukung kalangan media komunikasi massa terutama dari kalangan pers. Partisipasi juga timbul dari kalangan ilmuwan termasuk ahli medis dan ahli hukum. Melalui partisipasi sosial ini terungkap dampak permasalahan narkotika yang sangat kompleks, merusak kesehatan dan masa depan peradaban manusia. Sebab dalam tindakan penyalahgunaan narkotika yang diserang adalah susunan syaraf. Selain itu, salah satu kesulitan pemberantasan peredaran narkotika adalah adanya kesenjangan UU yang berlaku saat itu ditambah dengan kemajuan teknologi dan perubahan sosial yang sangat cepat.

Pada tanggal 26 Juli 1976, pemerintah Indonesia mengadopsi dan memberlakukan UU 8/1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol yang mengubahnya. Ini berarti pemerintah Indonesia mengakui paradigma global bahwa narkotika dibutuhkan untuk kepentingan kesehatan, namun dapat menyebabkan kerusakan besar bagi individu dan membahayakan tatanan kehidupan sosial dan ekonomi.

Dalam Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol yang mengubahnya terdapat 2 (dua) poin penting yang melatarbelakangi setiap produk UU narkotika di Indonesia, yaitu permasalahan pemberantasan peredaran gelap (Pasal 35 dan Pasal 36 tentang Tindakan Melawan Peredaran Gelap Narkotika dan Ketentuan Hukum) dan permasalahan penyalahgunaan narkotika (Pasal 38 tentang Tindakan Melawan Penyalahgunaan Narkotika). Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol yang mengubahnya ini mengatur tentang Tindakan Melawan Penyalahgunaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 35, yaitu:

a. Membentuk badan/instansi yang bertanggung jawab mengkoordinasikan langkah preventif dan represif melawan peredaran gelap narkotika;

b. Saling membantu dalam melakukan kampanye melawan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika;

c. Saling bekerja sama dengan organisasi internasional dan menjaga agar kerja sama dilakukan dengan cara yang cepat tanpa adanya prasangka untuk mewajibkan melalui jalur diplomatik;

d. Memberikan informasi kepada sekretaris jenderal berkenaan dengan kegiatan daerah perbatasan termasuk tentang kultivasi, produksi, pembuatan dan penggunaan serta peredaran gelap narkotika.

Sementara dalam Pasal 36 tentang Ketentuan Hukum disebutkan sebagai berikut:

a. Tunduk pada pembatasan konstitusi. Setiap Pihak (Pemerintah RI) harus mengadopsi langkah- langkah yang akan menjamin agar kultivasi, produksi, pembuatan, ekstraksi, pengolahan, kepemilikan, penawaran untuk penjualan, distribusi, penjualan, pembelian, pengantaran dengan persyaratan apapun, perdagangan perantara, pengiriman, pengiriman dalam transit, pengangkutan, pengimport, pengekspor narkotika yang berlawanan dengan ketentuan dari konvensi ini dan tindakan apapun yang menurut pendapat dari pihak bersangkutan (Pemerintah RI) merupakan suatu pelanggaran yang patut dihukum apabila dilakukan dengan sengaja dan pelanggaran besar yang dapat dikenakan hukuman, khususnya dengan hukuman kurungan atau hukuman lain berupa kehilangan kebebasan.

b. Walaupun dengan adanya ketentuan di atas, apabila penyalah guna telah melakukan pelanggaran ini, pihak (Pemerintah RI) dapat memberikan suatu pengganti atau alternatif untuk hukuman atau tambahan dari hukuman bahwa penyalah guna harus menjalani tindakan perawatan, pendidikan,

after care, rehabilitasi dan re-integrasi sosial. Pada pasal 38 tentang Tindakan Melawan Penyalahgunaan Narkotika disebutkan sebagai berikut: a. Para pihak (Pemerintah RI) harus memberikan perhatian khusus kepada penyalah guna narkotika dan melakukan semua tindakan untuk mencegah dan mengidentifikasi dini, perawatan, pendidikan, after care, rehabilitasi, dan re-integrasi sosial dari orang yang terlibat, serta mengkoordinasikan segala

upaya mereka untuk tujuan ini.
b. Sedapat mungkin para pihak (Pemerintah RI) harus

memajukan pelatihan personil di bidang perawatan, after care, rehabilitasi, dan re-integrasi sosial bagi penyalah guna narkotika.

c. Para pihak (Pemerintah RI) harus melakukan segala upaya untuk membantu masyarakat memperoleh pemahaman atas masalah penyalahgunaan narkotika dan tentang pencegahannya. Para pihak juga harus memajukan pemahaman tersebut diantara masyarakat umum apabila terdapat resiko penyalahgunaan narkotika akan meluas.

Semangat konvensi tersebut adalah mengancam dan menghukum para pengedar termasuk penyalah guna narkotika dengan hukuman pidana. Namun khusus terhadap penyalah guna narkotika yang terlanjur melakukan tindak pidana, pemerintah dapat memberikan suatu pengganti atau alternatif hukuman atau hukuman tambahan. Intinya, bahwa penyalah guna narkotika harus menjalani tindakan perawatan, pendidikan, after care, rehabilitasi dan re-integrasi sosial dan terhadap penanganan masalah penyalahgunaan narkotika semangatnya adalah pemerintah memberikan perhatian khusus pada pencegahan dan rehabilitasi serta mengkoordinasikan segala upaya untuk tujuan tersebut.

Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol yang mengubahnya inilah yang menjadi dasar pemerintah Indonesia dalam menyusun UU 9/1976 tentang Narkotika. Sehingga semangatnya adalah memperlakukan penyalah guna narkotika diancam dengan pidana, namun apabila telah melakukan diberikan alternatif penghukuman berupa rehabilitasi dan pengedar yang dalam keadaan ketergantungan diberikan akses rehabilitasi dengan dijatuhi hukuman rehabilitasi sebagai hukuman tambahan. Oleh karena itu, UU 9/1976 mengatur berbagai hal yang tertuang dalam konvensi tunggal tentang narkotika dan protokol yang mengubahnya antara lain permasalahan penyalah guna narkotika yang diancam pidana (Pasal 36 ayat 7).

Namun setelah penyalah guna narkotika tersebut melakukan tindak pidana dan menjalani proses pertanggungan jawab pidana, hakim diberi kewenangan memutuskan yang bersalah menjalani rehabilitasi (Pasal 33). Selain itu juga memuat ketentuan mengenai wajib lapor bagi orang tua atau wali agar pecandu narkotika mendapatkan perawatan dan pengobatan (Pasal 32). Memuat pula mengenai ketentuan rehabilitasi bagi pecandu narkotika (Pasal 34) dan tentang ketentuan hukum kejahatan narkotika yang ditujukan kepada para pengedar narkotika (Pasal 36).

Dalam perkembangannya, kuantitas kejahatan penyalahgunaan narkotika terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini seiring dengan meningkatnya operasi peredaran narkotika ilegal oleh jaringan sindikat internasional ke negara-negara berkembang. Pada awalnya Indonesia, Filipina, Thailand, Malaysia, dan Papua New-Guinea hanya dijadikan sebagai negara- negara transit (transit states) oleh jaringan sindikat internasional untuk operasi perdagangan narkotika internasional ke Australia dan Amerika Serikat dari pusatproduksi dan distribusi narkotika di wilayah segi tiga emas (the golden triangle) yang terletak di daerah perbatasan antara Thailand, Laos, dan Kamboja. Namun sejak akhir tahun 1993 wilayah Indonesia mulai dijadikan sebagai negara tujuan perdagangan narkotika ilegal.

Terkait dengan modus operandi kejahatan narkotika yang semakin intensif dan canggih sementara UU 9/1976 tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi permasalahan narkotika, maka pemerintah memandang perlu mengadopsi United Nations Conventions Againts Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988 yang merupakan penegasan dan penyempurnaan atas prinsip-prinsip dan ketentuan yang telah diatur dalam Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol yang mengubahnya untuk menjadi instrumen hukum yang lebih efektif dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika dan psikotropika.

Pada tanggal 24 Maret 1997, Pemerintah mengundangkan UU 7/1997 tentang Pengesahan United Nation Convention Againts Illicit Traffic In Narcotic Drugs And Psychotropic Substances 1988 yang diantaranya mengatur tentang:

Para pihak dalam hal ini pemerintah akan mengambil  tindakan yang perlu untuk menetapkan setiap peredaran gelap narkotika dan psikotropika sebagai tindakan kejahatan. Pengertian peredaran mencakup berbagai kegiatan dari awal yaitu penanaman, produksi, penyaluran, dan lalu lintas pengedaran pemakaiannya termasuk pemakaian pribadi. Terhadap kejahatan tersebut dapat dikenakan sanksi berupa pidana penjara atau perampasan kemerdekaan, denda dan penyitaan aset sejauh dapat dibuktikan sebagai hasil kejahatan. Disamping itu, pelakunya dapat dikenakan pembinaan, purna rawat, rehabilitasi atau re-integrasi sosial. Dengan demikian, menurut UU 7/1997 ini pelaku kejahatan narkotika dapat dikenakan sanksi pidana dan sanksi tambahan berupa rehabilitasi.

Selanjutnya, pada tanggal 1 September 1997 pemerintah mengundangkan UU 22/1997 dimana konvensi PBB tersebut dijadikan sebagai salah satu dasar untuk mengganti UU 9/1976 tentang Narkotika. Secara substansi tidak banyak berbeda dengan UU 9/1976. Perbedaan yang menonjol adalah tentang ketentuan hukum ditujukan kepada para pengedar yang diuraikan secara lengkap terdiri dari 23 pasal. Tujuan UU 22/1997 tentang Narkotika yang merupakan bentuk politik

hukum negara disebutkan sebagai berikut:
a. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau

pengembangan ilmu pengetahuan;
b. Mencegah penyalahgunaan narkotika; dan
c. Memberantas peredaran gelap narkotika.
Dengan berlakunya UU 22/1997 tentang Narkotika

tersebut memposisikan Indonesia di kancah dunia internasional sebagai Negara yang mendukung gerakan perang terhadap narkotika dan obat-obatan berbahaya serta tetap mengancam pidana pengguna narkotika untuk diri sendiri sebagai pelaku kejahatan yang harus dihukum (Pasal 85). Selain itu, UU 22/1997 ini juga mengatur tentang kewajiban menjalani pengobatan dan/ atau perawatan (Pasal 46).

Untuk kepentingan pengobatan dan/atau perawatan penyalah guna narkotika dapat memiliki, menyimpan, dan membawa narkotika dengan menunjukkan bukti bahwa narkotika yang dimiliki, disimpan dan/atau dibawa diperoleh secara sah. Untuk menurunkan prevalensi penyalah guna narkotika, UU 22/1997 mewajibkan pecandu narkotika untuk melaporkan diri atau keluarganya melaporkan kepada pejabat yang ditunjuk pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan (Pasal 45).

Dalam rangka memenuhi kewajiban pemerintah sesuai UU 8/1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol yang mengubahnya (khususnya pasal 36 hurup b), terhadap penyalah guna narkotika UU 22/1997 ini memberi kewenangan hakim untuk dapat memutuskan memerintahkan dan menetapkan penyalah guna narkotika menjalani pengobatan dan/atau perawatan, serta masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Selain itu, memuat tentang ketentuan hukum terhadap pecandu dan keluarganya yang tidak memenuhi kewajiban melaporkan akan diancam dengan pidana (Pasal 88) dan ketentuan hukum kejahatan narkotika yang ditujukan kepada para pengedar narkotika (Pasal 78 – 100).

Selanjutnya, pada Sidang Umum MPR 2002 melalui ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/2002 merekomendasikan kepada DPR RI dan Presiden RI untuk melakukan perubahan atas UU 22/1997. Perubahan ini dalam rangka meningkatkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran

gelap narkotika yang secara nyata sangat merusak tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Saat ini, Indonesia menggunakan UU 35/2009 yang antara lain mengatur tentang tindakan melawan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Isi kandungan UU 35/2009 secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, mengatur tentang kewajiban pecandu narkotika melaporkan diri kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Kewajiban ini juga menjadi tanggung jawab orang tua dan keluarga. Bagi mereka yang melaporkan diri ke Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) diberikan perawatan yang ditanggung pemerintah dan status kriminalnya berubah menjadi tidak dapat dituntut pidana (Pasal 128). Rehabiltasi medis dan sosial dapat diselenggarakan instansi pemerintah maupun komponen masyarakat.

Kedua, Penyalah guna narkotika diancam dengan pidana paling lama 4 tahun karena sebagai tindak pidana ”ringan”. Oleh karena itu, berdasarkan pasal 21 KUHAP maka penyalah guna narkotika selama proses pidana tidak memenuhi syarat dilakukan penahanan oleh penyidik atau penuntut umum dan sejauh mungkin “ditahan” di tempat tertentu yang sekaligus merupakan tempat perawatan (penjelasan pasal 21 KUHAP). Penegak hukum (penyidik, jaksa penuntut umum dan hakim) diberi kewenangan menempatkan penyalah guna untuk diri sendiri ke lembaga rehabilitasi sesuai tingkat pemeriksaannya (Pasal 13 huruf 4 PP 25/2011). Masa penempatan rehabilitasi dalam rangka menjalani pengobatan dan/atau perawatan diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman (Pasal 103). Hakim dalam memeriksa penyalah guna narkotika untuk diri sendiri diberikan kewenangan untuk memutuskan memerintahkan dan menetapkan penyalah guna narkotika menjalani pengobatan dan/atau perawatan baik yang bersangkutan terbukti bersalah maupun terbukti tidak bersalah.

Dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 07 Tahun 2009 yang kemudian diganti dengan SEMA Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial menunjukkan secara jelas bahwa terdapat upaya yang sungguh-sungguh untuk tidak menghukum penjara terhadap pecandu dan penyalah guna narkotika. Selain itu juga untuk memberikan kriteria secara jelas antara penyalah guna dan pengedar narkotika berdasarkan barang bukti ketika tertangkap tangan.

Barang bukti hanya merupakan salah satu alat bukti, sedangkan pembuktian minimal harus ada 2 (dua) alat bukti. Apabila dalam proses peradilan terbukti adanya tindak peredaran yang dilakukan terdakwa meskipun barang bukti narkotika yang dimiliki di bawah batas maksimal, tentu saja sangat sah bagi hakim untuk menjatuhkan vonis sebagai pengedar/bandar.

Dengan ketentuan tersebut, dunia peradilan Indonesia sebetulnya telah membuka mata tentang hakekat penyalah guna narkotika. Dalam konteks ilmu hukum khususnya viktimologi, memposisikan penyalah guna narkotika sebagai korban dalam keadaan sakit ketergantungan kronis yang memerlukan rehabilitasi. Hal ini merupakan sesuatu yang sangat sulit dilegitimasi sehingga selama perang terhadap narkotika yang selalu dikumandangkan adalah memasukkan pecandu dan penyalah guna narkotika ke dalam tahanan atau penjara. Dengan demikian, hak-hak korban untuk mendapatkan  pelayanan kesehatan dan perlakuan khusus dalam hal ini rehabilitasi menjadi hilang.

Menurut UU 8/1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol yang mengubahnya, yang sampai saat ini masih berlaku dan menjadi dasar UU Narkotika menyatakan walaupun penyalahgunaan narkotika diancam dengan pidana, namun apabila penyalah guna narkotika telah melakukan pelanggaran pidana dapat diberikan suatu pengganti (alternatif) hukuman. Penyalah guna narkotika harus menjalani tindakan perawatan, pendidikan, after care, rehabilitasi dan re-integrasi sosial (Pasal 36).

Ketiga, pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika wajib direhabilitasi (Pasal 54). Menurut pasal ini, pecandu narkotika yang bermasalah dengan hukum wajib mendapatkan hukuman rehabilitasi. Pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan dan dalam keadaan ketergantungan narkotika baik fisik maupun psikis, oleh karena itu faktor ketergantungan narkotika inilah yang sangat penting untuk dimunculkan oleh penegak hukum (penyidik, jaksa penuntut umum, dan hakim) yang menangani perkara pecandu narkotika. Sebab, hakim dalam persidangan diberikan kewenangan untuk memberikan alternatif penghukuman berupa hukuman rehabilitasi. Penyalah guna narkotika untuk diri sendiri harus menjalani tindakan rehabilitasi baik terbukti bersalah maupun tidak terbukti bersalah (Pasal 103).

Keempat, UU 35/2009 menjamin penyalah guna narkotika yang ditangkap penyidik narkotika (penyalah guna narkotika yang bermasalah dengan hukum) dihukum rehabilitasi, meskipun melarang pemakaian untuk diri sendiri (Pasal 127). Untuk menjamin penyalah guna narkotika dihukum rehabilitasi, UU 35/2009 mencatumkan secara eksplisit politik hukum pemerintah yang dinyatakan secara jelas dalam tujuannya sebagaimana dalam pasal 4. Hal ini supaya masyarakat dan penegak hukum mengetahui arah yang harus dituju dalam mengatasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Adapun pasal 4 UU 35/2009 berbunyi:

a. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan kesehatan, ilmu pengetahuan dan teknologi. Terhadap peredaran legal untuk kepentingan kesehatan diatur dan diawasi secara ketat agar tidak menjadi sumber peredaran gelap narkotika.

Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika. Mencegah dilakukan terhadap mereka yang belum menggunakan narkotika dan dicegah jangan sampai menggunakan, melindungi khususnya terhadap korban penyalahgunaan narkotika yaitu mereka yang dipaksa, ditipu untuk menggunakan narkotika, menyelamatkan penyalah guna narkotika khususnya penyalah guna narkotika yang dalam keadaan ketergantungan narkotika baik fisik maupun psikis.

c. Memberantas peredaran gelap narkotika. Memberantas dalam hal ini adalah terhadap peredarannya yang didalamnya terdapat bandar, produsen, kurir, pengedar, dan mereka yang memperdagangkan narkotika.

d. Menjamin upaya pengaturan rehabilitasi medis dan rehabilitas sosial bagi penyalah guna dan pecandu. Pada prinsipnya penyalah guna untuk diri sendiri harus direhabilitasi. Apabila tidak direhabilitasi, mereka akan berkarir sebagai pecandu narkotika. Sementara pecandu narkotika yang tidak direhabilitasi akan merugikan masa depan diri mereka sendiri, masa depan bangsa dan Negara. Kelima, upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah maupun komponen masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional (Pasal 57). Pembinaan terhadap peningkatan kemampuaan lembaga rehabilitasi pecandunarkotika merupakan tugas pemerintah (Pasal 60). Keenam, masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta dan mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Ketujuh, UU 35/2009 bersifat sangat keras terhadap para pengedar dengan memberlakukan hukuman minimal paling rendah dan mengancam dengan hukuman mati secara selektif (pasal 113, 114, 116, 118). UU 35/2009 ini menganut double track system pemidanaan terhadap tersangka penyalahgunaan narkotika yang sedang menjalani proses pertanggungjawaban pidana. Mereka dapat dihukum pidana dan dapat dihukum rehabilitasi atau dihukum pidana dan ditambah hukuman rehabilitasi (Pasal 36 UU 8/1976 dan Pasal 103 UU 35/2009).

Kedelapan, mengatur tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkotika dan perkursor narkotika. Aset tersangka dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak dirampas untuk negara serta diberlakukan pembuktian terbalik di sidang pengadilan (Pasal 136 dan 137). Hakim diberi kewenangan meminta terdakwa membuktikan seluruh harta kekayaan dan harta benda istri, suami, anak, dan setiap orang atau korporasi bukan berasal dari hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang dilakukan terdakwa (Pasal 98). Hasil tindak pidana narkotika dan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dirampas untuk negara dan digunakan untuk kepentingan pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan upaya rehabilitasi medis dan sosial (Pasal 101).

Kesembilan, mengancam aparat penegak hukum dengan pidana apabila tidak melaksanakan tugas sesuai aturan. Penyidik PNS, penyidik Polri, dan penyidik BNN yang tidak melaksanakan kewajibannya ketika melakukan penyitaan, penyisihan barang sitaan untuk sampel pengujian laboratorium diancam dengan pidana (Pasal 87, 88, 89 dan 90). Kepala Kejaksaan Negeri yang tidak melaksanakan kewajiban untuk menetapkan barang sitaan, penyidik Polri dan penyidik BNN tidak memenuhi kewajiban untuk memusnahkan narkotika yang ditemukan diancam dengan pidana (Pasal 91 dan 92).

Kesepuluh, merupakan kesimpulan UU 35/2009 yang mengatur upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Upaya pertama dari sisi demand yakni mencegah jangan sampai terjadi Penyalah guna Narkotika baru. Penyalah guna Narkotika yang lama direhabilitasi dengan cara melapor diri ke IPWL untuk mendapatkan penyembuhan. Apabila tidak melapor ke IPWL akan menjadi sasaran penyidik untuk ditangkap yang selanjutnya dipaksa ditempatkan di lembaga rehabilitasi sebagai bentuk hukuman karena masa menjalani rehabilitasi dihitung sebagai masa menjalani hukuman (Pasal 103 ayat 2). Upaya kedua memberantas peredaran gelap Narkotika dengan sasaran mulai dari kultivasi, produksi, bandar, pengedar, kurir dengan hukuman setimpal dan secara simultan dilakukan penuntutan tindak pidana pencucian uang dengan merampas aset yang dimiliki para pengedar dan diberlakukan dengan pembuktian terbalik di pengadilan. Upaya ketiga adalah mendorong masyarakat agar berperan serta seluas luasnya dalam upaya pencegahan maupun pemberantasan.

Posted in Uncategorized | Leave a comment